Judul Makalah Hukum dan Kearifan Lokal Kelas E Program Pascasarjana TA 2015/2016

KELOMPOK/TGL PRESENTASI		NAMA	JUDUL	SUB JUDUL
		RAMADHANI JOHANES SUDARSO TARUK AHMAD JUNAEDI WIK DENY JATMIKO AHADIN AL FAROBI A. PRAMONO DWI SETYADI TULUS WIBOWO HELMY SUSANTO	Problematika Penerimaan Kearifan Lokal (Masyarakat adat/Hukum Adat)  dalam Konteks Hukum Nasional	Eksistensi Kearifan Lokal(Masyarakat adat/Hukum Adat)  Kedudukan Kearifan local (Masyarakat adat/Hukum Adat)  dalam Hukum Nasional Problematika Penerimaan Kearifan Lokal (Masyarakat adat/Hukum Adat)  dalam Konteks Hukum Nasional
		SEHID TUBAGUS MAULANA A. AMIN SANTOSO HASAN SIDIK SUHARTONO PUDJI LESTARI MUFLIH GAGAN HERTAWAN	RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (RUU PMHA)	Latar belakang munculnya RUU PMHA  Substansi RUU PMHA Prospek Keberlakuan PMHA
		AGUS SISWANTO KADIT KIBAR NIRWANA RULLI MUSTIKA ADYA BUDI WARDIMAN RONI WAHYONO FATACHUL HUDI RIZKI GUNTURIDA ILHAM	Konsep Peradilan Adat:  Komparasi Eritrea dan Papua Nugini	Pengertian Peradilan Adat Peradilan Adat di Eritea dan Papua Nugini Konsep Peradilan Adat di Indonesia
	DYMAS RICKY HARIANTO JOHAN WIDODO ISMAIL AGUSTONO HENDRO CAHYONO HARI AJI SUGIANTO JULIUS NUGROHO MUSTIKA LILIK ELIANAWATI		Signifikansi Peradilan Terapung Sebagai Upaya membuka Acces To Justice	Pengertian Peradilan terapung  Historisitas  Peradilan Terapung Reaktualisasi Peradilan Terapung kekinian sebagai upaya membuka acces to justice

Soal UAS MK. Hukum & Kearifan Lokal Program Pascsarjana Kelas D TA.2015/2016

1. Eksistensi masyarakat adat atau hukum adat acapkali tersubordinasi dari hukum negara. Sehingga keberadaan hukum adat cenderung mengalami banyak problem ketika berhadapan dengan  hukum nasional. Apa yang saudara pahami tentang problem tersebut dari perspektif filosofis, teoritis dan yuridis.  Lengkapi  dengan contoh kasus serta analisanya.
2. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (RUU PPMHA) sangat dibutuhkan khususnya oleh masyarakat adat. RUU tersebut merupakan landasan yuridis dan pengakuan politis akan kehadiran hukum adat dalam ranah hukum Negara. Menurut pemahaman anda substansi apa yang sangat urgen dalam RUU tersebut? Bagaimana pula Prospek keberlakuan RUU PPMHA ini? Ulaslah dengan argumentatif.  
3. Peradilan Adat merupakan alternatif bagi para pencari keadilan khususnya terkait dengan sengketa adat. Apa yang saudara pahami tentang peradilan adat sebagai ius constitutum dan peradilan adat sebagai ius constituendum dalam konteks peradilan di Indonesia.