Senin, 05 Mei 2014

Soal UTS MK. Penalaran Hukum (Kelas E & F FH. Ubhara)




Artikel

Ide Keseimbangan Putusan Hakim

OPINI | 18 April 2011 | 06:56 Dibaca: 364    Komentar: 0    Nihil
Putusan hakim tidak adil!! Putusan hakim tidak berhati nurani!! Putusan hakim berat sebelah!! Putusan hakim menguntungkan orang kaya tidak berpihak pada orang miskin!! Dan banyak lagi keluhan-keluhan terhadap putusan hakim yang sekarang ini terjadi dan sangat ramai diperbincangkan dalam masyarakat. Hal ini merupakan salah satu contoh buruknya hukum yang ada di Indonesia.
Apakah pentingnya putusan hakim? Putusan hakim sangat penting bagi beberapa orang terutama bagi seorang terdakwa yang sedang berada dalam suatu persidangan. Karena dengan adanya putusan hakim inilah nasib seorang terdakwa ditentukan. Apakah itu bebas, lepas, maupun putusan yang mengandung hukuman.
Dilihat dari putusan hakim dapat dilihat banyaknya putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan, maupun putusan-putusan yang “kontroversial”. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan hakim yang dibanding karena ketidakpuasan terhadap putusan hakim dan banyak juga hakim-hakim yang dilaporkan kepada Komisi Yudisial karena kelakuan hakim itu sendiri.
Hal ini sangat ironis melihat peran hakim sebagai orang terakhir dalam memutuskan suatu perkara. Banyaknya putusan hakim yang “kontroversial” menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Harusnya putusan-putusan hakim harus memenuhi “ide keseimbangan” putusan hakim. Apakah itu ide keseimbangan putusan hakim?
Putusan hakim yang memiliki ide keseimbangan adalah putusan hakim yang memiliki atau memenuhi unsure 3 nilai dasar seperti yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbuch yakni nilai dasar kepastian hukum, nilai dasar keadilan, dan nilai dasar kemanfaatan. Putusan yang memenuhi unsur 3 nilai dasar ini dikatakan memenuhi ide keseimbangan dikarenakan aspek-aspek tentang hukum telah ada dalam nilai dasar hukum itu sendiri.
Putusan hakim harus memenuhi dan mewujudkan kepastian hukum di dalam masyarakat karena putusan hakim selain untuk menegakkan hukum juga untuk memberi efek jera kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim berbarengan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam siding semata. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.
Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).
Namun di dalam memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 unsur nilai dasar ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 nilai dasar ini (Spannungverhaitnis). Yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada.
Hal ini sangat susah sehingga banyak putusan hakim yang hanya menjamin kepastian hukum tanpa adanya rasa keadilan dalam putusannya. Sehingga hakim menjadi corong UU dan ini menimbulkan banyaknya putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan.
Jadi didalam putusan hakim haruslah memenuhi unsur 3 nilai dasar karena putusan hakim yang didalamnya mengandung kepastian hukum, rasa keadilan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk seluruh pihak dan masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara.
 



Pertanyaan:
  1. Berfikirlah tentang tulisan diatas dengan penalaran hukum Anda. Kemudian Analisis. Panjang jawaban antara 200-300 Kata.
  2. Berilah Contoh dari prinsip-prinsip logika hukum berikut ini: prinsip ekslusi, subsumsi, derogasi dan non kontradiksi.
  3. Uraikanlah beberapa bentuk kesesatan dalam berfikir lengkap beserta contohnya.

231 komentar:

  1. FAKULTAS HUKUM
    NAMA : RIMA RACHMAWATI
    NIM : 13010142
    KELAS : II F (SORE)

    1. Sebelum berbicara mengenai hasil putusan hakim yang dianggap tidak adil, tidak berhati nurani, dan berat sebelah. Kita harus mengetahui dahulu apa itu arti dari rasa adil. Karena berbicara soal rasa adil itu sangat sulit di fahami, karena rasa adil ada pada perasaan yang ada di hati manusia itu sendiri.
    Di dalam proses peradilan, seorang hakim memiliki tugas memberi putusan dalam sebuah perkara hukum. Dan memang kadang-kadang putusan hakim tersebut di nilai kurang adil bagi sebagian besar orang. Nilai tersebut muncul karena orang yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan yang ada.
    Dan Saya rasa hukum di Indonesia masih sangat lemah. Dimana Hukum yang seharusnya bisa menjadi penegak keadilan bagi warga Negara masih belum bisa difungsikan dengan baik dan sebagaimana mestinya dan masih banyak aparat penegak hukum yang mempermainkan hukum.
    Kasus-kasus hukum yang menimpa orang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki kekuasaan sebagai terdakwa atau tersangkanya seakan-akan ditangani dengan berbelit-belit dan terkesan ditunda-tunda sehingga tidak ada keputusan yang jelas dan pasti. Seperti itulah gambaran tentang kondisi penegakkan hukum di Indonesia menurut saya. Masih banyak hakim yang memutuskan permasalahan hukum berpacu pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang kurang efektif untuk digunakan dalam penyelesaian masalah hokum tersebut . Karna lebih berpacu terhadap kepastian. Oleh karna itu seorang hakim harus bisa memutuskan suatu keputusan hukum diluar undang-undang dan menciptakan suatu hukum baru yang lebih efektif dengan memenuhi 3 nilai dasar hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
    Hakim dalam membuat keputusan juga tidak sembarangan dan tidak asl-asalan. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil ataupun membuat suatu keputusan. Dan mungkin dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang hukum bagi sebagian orang. Dan pada saat orang tersebut tersandung kasus atau masalah hukum, dan putusannya di anggap memberatkan bagi orang tersebut. Pasti orang tersebut langsung menganggap bahwa putusan hakim tersebut tidak adil dan berat sebelah.
    Berbicara soal hati nurani. Melihat dari beberapa kasus atau masalah yang muncul ahkir-akhir ini, seorang hakim juga harus menggunakan hati nuraninya untuk mengambil suatu keputusan. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang suka berlebihan (lebay) terhadap suatu keadaan atau kejadian. Dan mungkin akibat minimnya pengetahuan di masyarakat, dapat menjadikan seseorang itu terlalu berlebihan pada sebuah keadaan atau kejadian. Akibatnya sebagian orang tersebut tidak memiliki hati nurani. Dan itu juga yang membuat seorang hakim dituntut untuk menggunakan hati nuraninya. Contoh kejadiannya, seorang anak dituduh mencuri sandal jepit langsung di perkarakan dalam hukum, pertanyaan sebenarnya yang tidak memiliki hati nurani itu hakim atau pelapornya?
    Dan berbicara soal putusan yang tidak adil dan berat sebelah. Seorang hakim itu juga merupakan seorang manusia. Sama-sama makhluk yang tidak sempurna. Seorang hakim juga bukanlah dewa yang selalu benar didalam setiap kelakuannya. Rasa tidak adil dan berat sebelah yang diutarakan sebagian orang mengenai putusan hakim. Bisa saja berasal dari rasa ketidakpuasan mereka atau bisa saja memang hakim tersebut berbuat suatu kekhilafan. Sebagian dari hakim yang khilaf tersebut masih dapat tergoda oleh nominal angka (uang). Perlu di ketahui juga bahwa tidak semua hakim seperti itu.
    tidak semua hakim menjadi “boneka”, tidak semua hakim seperi “tikus”, karena saya pribadi, masih percaya dan yakin di luar sana, di Negara Indonesia kita ini, masih ada (walaupun sedikit) hakim yang bersikap jujur.

    BalasHapus
  2. 2. Prinsip-prinsip logika hukum :
    1. Derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
    2. Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.
    3. Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
    4. Eksklusi, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan
    --- Prinsip eksklusi adalah sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Prinsip eksklusi menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya sifat p atau non p. Prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip non-kontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan jika ada kontradiksi maka tidak ada sesuatu di antaranya sehingga hanyalah salah satu yang diterima.Contohnya : Korea Selatan merupakan satu-satunya negara dengan koneksi internet tercepat.
    (kata “satu-satunya” menunjukkan hal yang paling menonjol yang dimiliki satu objek (Korea Selatan)
    --- Prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Prinsip non-kontradiksi memperkuat prinsip identitas, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya. Contohnya : Tidak ada manusia yang sangat kuat ataupun lemah di dunia ini.
    (kalimat tersebut menunjukkan bahwa sifat yang berlawanan (sangat kuat ataupun lemah) tidak terdapat pada manusia).

    BalasHapus
  3. 3. Empat Jenis Kesesatan Penalaran / berfikir :
    • Kesesatan relevansi
    • Kesesatan karena induksi yang lemah
    • Kesesatan praduga
    • Kesesatan ambiguitas

    • Kesesatan Relevansi
    - Menampilkan emosi ( Argumentum Ad Populum )
    Ditujukan untuk massa guna mempengaruhi pendapat umum. Mis, pidato politik, demonstrasi, dll.
    Ex : Sejak awal Golkar hanya satu, yaitu membantu dan menolong masyarakat untuk kepentingan bersama. Siapa saja yang menentang Golkar akan dianggap sebagai musuh masyarakat
    - Menampilkan rasa kasihan ( Argumentum Ad Misericordiam )
    sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan/ keinginan.
    Ex :Pencuri motor yang beralasan bahwa ia miskin dan tidak bisa membeli sandang dan pangan

    - Menampilkan kekuasaan / power ( Argumentum Ad Baculum )
    Penunjukan kekuasaan untuk penerimaa kesimpulan, dengan tujuan menekan dan menakut-nakuti.
    Ex : Pasal pertama, OSIS tidak pernah salah. Pasal kedua, jika OSIS salah kembali ke pasal pertama.

    - Menunjuk (ditujukan) kepada oranya ( Argumentum Ad Hominem )
    Menyerang pribadi dari orang yang menyampaikan pendapat, bukan pada pendapat itu sendiri.
    Argumentum ad homonem ada 2 : abusive (serangan pada pribadi atau personal abuse) dan circumstantial (serangan yg menitiberatkan pada keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya).
    Ex :Rakyat kecil sepertimu tahu apa soal pemerintah dan politik, sudah percayakan saja pada mereka yang berpendidikan tinggi.

    - Kesimpulan tidak sesuai ( Ignorato Elenchi )
    terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Umumnya dilatarbelakangi prasangka, emosi, dan perasaan subyektif. Juga dikenal sebagai kesesatan "red herring".
    Ex : Orang yang barusan keluar dari kampus pastilah seorang mahasiswa. Padahal tidak semuanya yang keluar dari kampus adalah mahasiswa.

    • Kesesatan karena induksi yang lemah
    - Argumen dari ketidaktahuan ( Argumentum Ad Ignorantiam )
    Kesalahan terjadi ketika berargumen bahwa proposisi adalah benar hanya atas dasar bahwa belum terbukti salah, atau bahwa itu adalah salah karena belum terbukti benar.
    Ex :Karena mahasiswa tidak ada yang bertanya, maka saya anggap mereka mengerti semua

    - Argumen berdasarkan otoritas ( Argumentum Ad Verecundiam )
    Kesesatan ini disebabkan oleh keabsahan penolakan terhadap sesuatu tidak berdasarkan nilai penalarannya, akan tetapi karena disebabkan oleh orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, dapat dipercaya, seorang pakar.
    Ex :Seorang pakar telematika mengklarifikasi berita heboh tentang benda mirip ufo, bahwa itu benda palsu karena hasil editan photoshop.

    - Kesesatan non causa pro causa ( False Cause )
    Kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab-akibat dari apa yang terjadi sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Disebut juga post-hoc ergo propter hoc (sesudahnya maka karenanya).
    Ex :Susi biasanya rajin berdoa menjelang UAS. Suatu saat Susi tidak berdoa dan hasil ujiannya jelek. Susi lalu berkata, “Coba kalau aku rajin berdoa, nilai ujianku pasti baik.”

    - Generalisasi yang tergesa-gesa ( Hasty Generalization )
    Kesalahan pikir karena generalisasi yang terlalu cepat.
    Ex :Si Ahmad pernah kepergok mencuri oleh warga. Karena perbuatannya warga menilai dan menyebut kelurga Ahmad sebagai keluarga pencuri. (pepatah nila setitik rusak susu sebelangga)

    BalasHapus
  4. • Kesesatan praduga
    - Kesesatan aksidensi
    Memaksakan aturan-aturan/ cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental, yaitu situasi yang bersifat kebetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak.
    Ex : Lemak adalah salah satu sumber energi yang sangat berguna. Karena berguna, lemak sangat disarankan dikonsumsi oleh penderita obesitas.

    - Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks
    Bersumber pada pertanyaan yang sering kali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana, namun sebetulnya bersifat kompleks.
    Ex :Katakan sejujurnya, kau pilih dia atau aku ?

    - Begging the question ( Petitio Principii )
    Terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran di mana premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya, kesimpulan dijadikan premis.
    Ex :Seorang guru bertanya pada muridnya kenapa lampu diruangah mati. Muridnya menjawab karena lampunya tidak menyala.

    • Kesesatan ambiguitas
    - Kesesatan ekuivokasi
    Kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Ada dua jenis kesesatan ekuivokasi, verbal (terjadi pada pembicaraan dimana bunyi yang sama disalah artikan menjadi dua maksud yang berbeda) dan non verbal.
    Ex :Kalau hari gelap pasti malam, padahal gelap bukan cuma indikasi kalau sedang malam bisa saja karena mendung atau mati lampu.

    - Kesesatan amfiboli ( Gramatikal )
    Ini dikarenakan letak sebuah kata atau term tertentu dalam konteks kalimatnya. Akibatnya timbul lebih dari satu penafsiran mengenai maknanya, padalahal hanya satu saja makna yang benar sementara makna yang lain pasti salah.
    Ex :Bel berbunyi masuk kelas
    1 bel berbunyi lalu bel tersebut masuk kelas
    2 bel berbunyi tanda harus masuk kelas

    - Kesesatan aksentuasi
    Pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Perubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti.
    Ex :Serang (nama tempat) dan serang (kata kerja)

    - Kesesatan karena kompisisi
    Kesesatan karena komposisi terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif.
    Ex :Dini adalah perempuan cantik karena keturunan Cina. Perempuan keturunan cina sudah pasti cantik seperti Dini

    - Kesesatan karena divisi
    Kesesatan karena divisi terjadi bila seseorang beranggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif pasti juga benar (berlaku) bagi individu-individu dalam kelompok tersebut.
    Ex : Arab Saudi adalah Negara muslim, Ria adalah salah satu warganya, berarti Ria seorang muslimah.

    BalasHapus
  5. FAKULTAS HUKUM
    NAMA : Haris Dhinda M
    NIM : 13010114
    KELAS : II F (SORE)

    1. Sebelum berbicara mengenai hasil putusan hakim yang dianggap tidak adil, tidak berhati nurani, dan berat sebelah. Kita harus mengetahui dahulu apa itu arti dari rasa adil. Karena berbicara soal rasa adil itu sangat sulit di fahami, karena rasa adil ada pada perasaan yang ada di hati manusia itu sendiri.Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
    Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.
    Kasus-kasus hukum yang menimpa orang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki kekuasaan sebagai terdakwa atau tersangkanya seakan-akan ditangani dengan berbelit-belit dan terkesan ditunda-tunda sehingga tidak ada keputusan yang jelas dan pasti. Seperti itulah gambaran tentang kondisi penegakkan hukum di Indonesia.
    Menurut saya, Masih banyak hakim yang memutuskan permasalahan hukum berpacu pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang kurang efektif untuk digunakan dalam penyelesaian masalah hukum tersebut.
    Politik hukumsebagai arah kebijakan pembangunan hokum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hokum mengakibatkansetiap sengketa yang ada dapat diselesaikan,baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian,penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera.
    Penegasan tersebut terdapat juga dalam
    Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD “45 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman, dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan.
    Kondisi kekuasaan kehakiman yang masih memprihatinkan tersebut, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kanter bahwa “jika anda tidak mau kehilangan kerbau demi menyelamatkan seekor kambing, janganlah anda memprosesnya ke pengadilan” Pernyataan dari Kanter tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum kepada proses penegakan hukum di negeri ini.
    Jadi, Hukum di Negara kita ini bisa diperjual-belikan dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Tapi meskipun keadaan dan faktanya seperti itu saya yakin bahwa masih ada Hakim yang bersifat dan bersikap Jujur dan Adil sesuai dengan UUD “45.

    BalasHapus
  6. 3. Beberapa contoh kesesatan dalam berfikir, yaitu :
    1. Menampilkan emosi: Argumentum Ad Populum
    Argumentum populum ditujukan untuk massa. Pembuktian sesuatu secara logis tidak perlu. Yang diutamakan ialah menggugah perasaaan massa sehingga emosinya terbakar dan akhirnya akan menerima sesuatu konklusi tertentu.
    Yang seperti ini biasanya terdapat pada pidato politik, demonstrasi, kampanye, propaganda dan sebagainya.
    Contoh: Kalau cinta tanah air, beli produk tanah air.

    2. Menampilkan rasa kasihan: Argumentum Ad Misericordiam
    Penalaran ini disebabkan oleh adanya belas kasihan. Maksudnya, penalaran ini ditujukan untuk menimbulkan belas kasihan sehingga pernyataan dapat diterima. Argumen ini biasanya berhubungan dengan usaha agar sesuatu perbuatan dimaafkan.
    Contoh:
    Seorang pencuri yang tertangkap basah mengatakan bahwa ia mencuri karena lapar dan tidak mempunyai biaya untuk menembus bayinya di rumah sakit, oleh karena itu ia meminta hakim membebaskannya.

    3. Menampilkan kekuasaan/power: Argumentum Ad Baculum
    Penunjukkan kekuasaan, untuk penerimaan kesimpulan, menujukkan adalah kesesatan pikir yang sejak awal tidak memerlukan untuk didiskusikan sama sekali. Tujuannya adalah menekan dan memenakut-nakuti.
    Argumentum ad baculum banyak digunakan oleh orang tua agar anaknya menurut pada apa yang diperintahkan, contoh menakut-nakuti anak kecil:
    Bila tidak mau mandi nanti didatangi oleh wewe gombel (sejenis hantu yang mengerikan).
    Contoh:
    • Bila anda tidak percaya kepada Tuhan, maka akan masuk neraka dan disiksa secara mengerikan sekali selama-lamanya.
    • Apabila anda tidak mengakui bahwa pendapat saya adalah benar, maka anda adalah seorang pengkhianat.

    4. Argumentum Ad Hominem
    Kesesatan ini terjadi jika kita berusaha agar orang lain menerima atau menolak sesuatu usulan, tidak berdasarkan alasan penalaran, akan tetapi karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan sipembuat usul.
    Jadi sebuah kesesatan penalaran yang berupa menyerang pribadi dari orang yang menyampaikan pendapat, bukan pada pendapat itu sendiri.
    Contoh:
    • Hati-hati bergaul dengan Anton. Ayahnya seorang mantan tapol.
    • Jangan banyak bertanya, kamu masih anak ingusan

    BalasHapus
  7. 2. Prinsip-prinsip logika hukum, yaitu :
    1. Eksklusi, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan
    - Prinsip eksklusi adalah sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Prinsip eksklusi menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya sifat p atau non p. Prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip non-kontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan jika ada kontradiksi maka tidak ada sesuatu di antaranya sehingga hanyalah salah satu yang diterima.Contohnya : Korea Selatan merupakan satu-satunya negara dengan koneksi internet tercepat. (kata “satu-satunya” menunjukkan hal yang paling menonjol yang dimiliki satu objek (Korea Selatan)
    - Prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Prinsip non-kontradiksi memperkuat prinsip identitas, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya. Contohnya : Tidak ada manusia yang sangat kuat ataupun lemah di dunia ini. (kalimat tersebut menunjukkan bahwa sifat yang berlawanan (sangat kuat ataupun lemah) tidak terdapat pada manusia).
    2. Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
    3. Derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
    4. Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.

    BalasHapus
  8. FAKULTAS HUKUM
    Nama : Firgiansyah Pratidina
    Nim : 13010099
    Kelas : II F (sore)

    1. Sebelum berbicara mengenai hasil putusan hakim yang dianggap tidak adil, tidak berhati nurani, dan berat sebelah. Kita harus mengetahui dahulu apa itu arti dari rasa adil. Karena berbicara soal rasa adil itu sangat sulit di fahami, karena rasa adil ada pada perasaan yang ada di hati manusia itu sendiri. Secara normative pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan
    Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Jika ada hakim yang mengatakan kalau tak puas dengan putusan hakim silahkan banding atau kasasi, bukan berarti hakim tidak menghormati putusannya. Sebab upaya hukum terhadap suatu putusan yang dipandang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat telah diatur dalam undang-undang. Jika ada hakim yang tidak menghormati putusannya berarti sama halnya dia tidak menghormati profesinya sendiri sebagai hakim. Hal itulah seorang hakim harus besifat adil dalam memutuskan suatu pekara dan kita jangan munafik yang paling sempurna adalah Tuhan Yang Maha Adil. Kita memiliki profesi yang berbeda tetapi tujuannya sama untuk menegakkan kebenaran hukum dan keadilan. Tertibkanlah semua anggota advokat/pengacara yang bertebaran di seluruh Pengadilan yang penuh dengan sepak terjangnya untuk membela kepentingan kliennya, tanpa mengindahkan kebenaran kaidah hukum materiil atau formil. Hal itulah di perlukan pengawasan seperti pengawasan internal MA, Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tidak akan banyak berarti, mana kala tidak dimulai dari diri kita sendiri melakukan tindakan preventif. Sebab kita bukanlah seperti lagu burung dalam sangkar yang selalu bisa diawasi oleh atasan kita, tetapi Tuhan sebagai atasan kita yang tertinggi mengetahui apa sebenarnya yang kita lakukan itu benar atau salah dan kita sendiri-pun tahu itu.

    2.2. A.Prinsip eksklusi a
    dalah sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah
    Contoh : Korea Selatan merupakan satu-satunya negara dengan koneksi internet tercepat. (kata “satu-satunya” menunjukkan hal yang paling menonjol yang dimiliki satu objek (Korea Selatan)
    B. Prinsip Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
    C. Prinsip Derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
    D. Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.
    Prinsip identitas memberikan implikasi bahwa A tidak akan pernah sama dengan kebalikannya A sampai kapan pun. Ini di sebut prinsip non- kontradiksi jadi syarat perlu dan cukup tidak akan pernah sama dengan kebalikannya A sampai tidak akan pernah sama dengan kebalikannya A sampai
    contoh : Sekarang Anis adalah seorang dokter dan pedagang”. Ini bukan kontradiksi, karena walau rujukan waktunya sama (sekarang) namun aspek yang dibicarakan itu berbeda (dokter dan pedagang).
    Prinsip derograsi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negaramenyimpangi tanggung jawabnya secara hukum dikarenakan adanya situasi yangdarurat. Umumnya suatu negara harus mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat --persyaratan-persyaratan yang membolehkan derogasi telah ditentukan di dalamperjanjian internasional. Hal ini adalah klausul derogasi yang dimuat dalam KovenanInternasional tentang Hak Sipil dan Politik

    BalasHapus
  9. FAKULTAS HUKUM
    Nama : Firgiansyah Pratidina
    Nim : 13010099
    Kelas : II F (sore)

    jawaban no 3
    3. 3. Kesesatan di dalam logika induktif dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti, kesalahan klasifikasi atau penggolongan karena penggolongannya tidak lengkap atau tumpang tindih maupun masih campur aduk. Kesesatan juga bisa terjadi pada hipotesis karena suatu hipotesis bersifat meragukan yang bertentangan dengan fakta. kemudian yang berkaitan dengan sebab adalah antiseden yang tidak cukup, dan analisis yang perbedaannya tidak cukup meyakinkan. Tidak cukupnya perbedaan itu menjadikannya suatu kecenderungan homogen, masih pula terdapat kebersamaan yang sifatnya kebetulan. Kesalahan juga terjadi karena generalisasi yang tergesa-gesa, atau analogi yang keliru. Kesalahan juga terjadi karena suatu argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari. Sebuah argumen yang premis-premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulannya merupakan argumen yang “salah” sekalipun semua premisnya itu mungkin benar.
    Macam – macam kesesatan formal :
    A. Fallacy of Four Terms (Kekeliruan Karena Menggunakan Empat Term)
    Kesesatan berfikir karena menggunakan empat term dalam silogisme. Ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan diharuskan hanya tiga term.
    Contoh :
    Semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual harga di bawah tetangganya diancam dengan hukuman
    Orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi harus diasingkan.
    B. Fallacy of Unditributed Middle (Kekeliruan Karena Kedua Term Penengah Tidak Mencakup)
    Contoh :
    Orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Semua anggota PBB adalah Negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka.
    C. Fallacy of Illicit Process (Kekeliruan Karena Proses Tidak Benar)
    Kekeliruan berfikir karena term premis tidak mencakup (undistributed) tetapi dalam konklusi mencakup.
    Contoh :
    Kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena iitu ia bukan binatang melata.
    Kuda adalah binatang, sapi bukan kuda jadi ia bukan binatang.
    D. Fallacy of Two Negative Premises (Kekeliruan Karena Menyimpulkan daru Dua Premis yang Negatif)
    Kekeliruan berfikir karena mengambil kesimpulan dari dua premis negative. Apabila terjadi demikian sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi.
    Contoh :
    Tidak satu pun drama yang baik mudah dipertontonkan dan tidak satu pun drama Shakespeare mudah dipertontonkan, maka semua drama Shakespeare adalah baik.
    Tidak satu pun barang yang baik itu murah dan semua barang di toko itu adalah tidak murah, jadi kesemua barang di toko itu adalah baik.
    E. Fallacy of Affirming the Consequent (Kekeliruan Karena Mengakui Akibat)
    Kekeliruan berfikir dalam silogisme hipoteka karena membenarkan akibat kemudian membenarkan pula akibatnya.
    Contoh :
    Bila kita bisa berkendaraan secapat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan berarti kita telah dapat berkendaraan secepat cahaya.
    Bila pecah perang harga barang-barang baik. Sekarang harga naik, jadi perang telah pecah.
    F. Fallacy of Denying Antecedent (Kekeliruan Karena Menolak Sebab)
    Kekeliruan berfikir dalah silogisme hipoteka karena mengingkari sebab kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana.
    Contoh :
    Bila permintaan bertambah harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga naik.
    Bila datang elang maka ayam berlarian, sekarang elang tidak datang, jadi ayam tidak berlarian.


    BalasHapus
  10. FAKUKLTAS HUKUM
    NAMA : SYAUKAH AZ-ZAHRO
    NIM : 13010148
    KELAS : F SORE


    1. Berbagai peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia akhir-akhir ini, begitu jelas menggambarkan bagaimana hukum belum bisa berlaku adil bagi semua pihak. Hukum terkesan keras dan tegas untuk orang miskin dan tak memiliki kekuasaan. Namun, saat berhadapan dengan mereka yang kaya dan memiliki uang serta kekuasaan, hukum langsung menjadi tumpul bahkan loyo.
    kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.
    Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

    Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
    Realitas obyektif sekarang ini banyak masyarakat pencari keadilan selalu mengatakan bahwa putusan hakim tidak adil. Orang yang dihukum, dikalahkan, merasa dirugikan atau merasa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki akan selalu mengatakan putusan hakim itu tidak adil. Sebaliknya orang yang merasa menang, diuntungkan atau merasa sesuai dengan apa yang dia kehendaki akan mengatakan bahwa putusan hakim itu adil bahkan mungkin diberi sanjungan lagi terhadap para hakim yang mengadili perkaranya.
    Secara subjektif arti keadilan bagi setiap orang berbeda-beda.
    Adil dapat juga bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukkannya didepan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama
    Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.
    apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hokum (Ide Keseimbangan) yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia.
    Negara kita memang seakan kehilangan arah dan karakter sebagai sebuah bangsa. Yang ada hanya kemunafikan yang ditunjukkan para pejabat dan elite politik,terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejak lama para pencari keadilan/masyarakat mendambakan penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat.

    BalasHapus
  11. FAKUKLTAS HUKUM
    NAMA : SYAUKAH AZ-ZAHRO
    NIM : 13010148
    KELAS : F SORE


    2. 2. prinsip eksklusi, adalah suatu teori yang memberikan pra anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislatif merupakan sumber bagi setiap orang, karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem.
    prinsip subsumsi, adalah prinsip di mana berdasarkan prisip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkhis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
    prinsip derogasi, adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang lain dengan sumber yang lebih tinggi.
    Prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Prinsip non-kontradiksi memperkuat prinsip identitas, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya.

    BalasHapus
  12. FAKUKLTAS HUKUM
    NAMA : SYAUKAH AZ-ZAHRO
    NIM : 13010148
    KELAS : F SORE


    3. 1) Argumentum ad hominem
    Kesesatan ini terjadi jika kita berusaha agar orang lain menerima atau menolak sesuatu usulan, tidak berdasarkan alasan penalaran, akan tetapi karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan si pembuat usul.
    2) Argumentum ad Verecundiam atau Argumentum Auctoritatis
    Kesesatan ini juga disebabkan oleh penolakan terhadap sesuatu tidak berdasarkan nilai penalarannya, akan tetapi karena disebabkan oleh orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, dapat dipercaya, seorang pakar. Secara logis tentu dalam menerima atau menolak sesuatu tidak bergantung kepada orang yang dianggap pakar. Kepakaran, kepandaian, atau kebenaran justru harus dibuktikan dengan penalaran yang tepat. Pepatah latin berbunyi, “Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentation” ; yang maknanya, ‘Nilai wibawa itu hanya setinggi nilai argumentasinya’.
    Contoh: *Apa yang dikatakan ulama A pada kampanye itu pasti benar.
    *"Saya yakin apa yang dikatakan beliau adalah baik dan benar karena beliau adalah seorang pemimpin yang brilian, seorang tokoh yang sangat dihormati, dan seorang dokter yang jenius"
    3) Argumentum ad baculum
    Baculum artinya ‘tongkat’. Maksudnya, kesesatan ini timbul kalau penerimaan atau penolakan suatu penalaran didasarkan atas adanya ancaman hukuman. Jika, kita tidak menyetujui sesuatu maka dampaknya kita akan kena sanksi.kita menrima sesuatu itu karena terpaksa, karena takut bukan karena logis.
    Contoh:
    Seorang anak yang belajar bukan karena ia ingin lebih pintar tapi karena kalau ia tidak terlihat sedang belajar, ibunya akan datang dan mencubitnya.
    4) Argumentum ad misericordiam
    Penalaran ini disebabkan oleh adanya belas kasihan. Maksudnya, penalaran ini ditujukan untuk menimbulkan belas kasihan sehingga pernyataan dapat diterima. Argumen ini biasanya berhubungan dengan usaha agar sesuatu perbuatan dimaafkan. Misalnya, seorang pencuri yang tertangkap basah mengatakan bahwa ia mencuri karena lapar dan tidak mempunyai biaya untuk menembus bayinya di rumah sakit, oleh karena itu ia meminta hakim membebaskannya.
    5) Argumentum ad populum
    Argumentum populum ditujukan untuk massa. Pembuktian sesuatu secara logis tidak perlu. Yang diutamakan ialah menggugah perasaaan massa sehingga emosinya terbakar dan akhirnya akan menerima sesuatu konklusi tertentu. Yang seperti ini biasanya terdapat pada pidato politik, demonstrasi, kampanye, propaganda dan sebagainya.
    Contoh:
    • Satu juta orang Indonesia menggunakan jasa layanan seluler X, maka sudah pasti itu layanan yang bagus.
    • Semua orang yang saya kenal bersikap pro Presiden. Maka saya juga tidak akan mengkritik Presiden.
    • Mana mungkin agama yang saya anut salah, lihat saja jumlah penganutnya paling banyak di muka bumi.

    BalasHapus
  13. LANJUTAN NO 3

    6) Kesesatan non cause pro cause
    Kesesatan ini terjadi jika kita menganggap sesuatu sebagai sebab, padahal sebenarnya bukan sebab, atau bukan sebab yang lengkap. Contohnya yaitu suatu peristiwa yakni Amir jatuh dari sepeda dan meninggal dunia. Orang menyebutnya bahwa Amir meninggal dunia karena jatuh dari sepeda. Akan tetapi menurut visum et repertum dokter, Amir meninggal dunia karena serangan penyakit jantung.
    7) Kesesatan aksidensi
    Kesesatan ini terjadi jika kita menerapkan prinsip-prinsip umum atau pernyataan umu kepada peristiwa-peristiwa tertentu yang karena keadaanya yang bersifat aksedential menyebabkan penerapan itu tidak cocok. Contohnya, seseorang member susu dan buah-buahan kepada bayinya meskipun bayi itu sakit, dengan pengrtian bahwa susu dan buah-buahan itu baik bagi bayi, maka si ibu itu melakukan penalaran yang sesat karena aksidensinya. Contoh lain, yaitu makan itu pekerjaan yang baik. Akan tetapi jika kita makan ketika berpuasa, maka penalaran kita sesat karena aksidensi.
    8) Kesesatan karena komposisi dan devisi
    Ada predikat-predikat yang hanaya mengenai individu-individu suatu kelompok kolektif. Kalau kita menyimpulkan bahwa predikat itu juga berlaku untuk kelompok kolektif seluruhnya, maka penlaran kita sesat karena komposisi. Misalnya, ada beberapa anggota-anggota polisi yang menggunakan senjatanya untuk menodong, kita simpulkan bahwa korps kepolisian itu terdiri atas penjahat. Sebaliknya, jika ada predikat yang berlaku untuk kelompok kolektif dan berdasarkan hal itu disimpulkan bahwa setiap anggota dari kelompok kolektif itu tentu juga menyandang predikat itu, maka penalaran itu sesat karena devisi.
    9) Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks
    Sebuah pertanyaan atau perintah, sering kali bersifat kompleks yang dapat dijawab oleh lebih dari satu pernyataan, meskipun kalimatnya sendiri tunggal. Contohnya, jika ada pertanyaan, “Coba sebutkan macam-macam kalimat!”, maka jawabannya anatara lain: Kalimat tunggal dan kompleks ; kalimat berita, perintah, dan pertanyaan ; kalimat aktif dan pasif ; kalimat susun normal dan inversi.
    10) Argumentum ad ignorantum
    Argumentum ad ignorantum adalah penalaran yang menyimpulkan suatu konklusi atas dasar bahwa negasinya tidak terbukti salah, atau yang menyimpulkan bahwa sesuatu konklusi itu salah karena negasinya tidak terbukti benar. Contohnya, jika kita menyimpulkan bahwa mahluk “berbadan halus” itu tidak ada karena tidak dapat kita lihat, hal ini sama saja dengan pernyataan bahwa di Kepulauan Paskah tidak ada piramida karena kita tidak mengetahui adanya piramida di sana.
    Banyak dari kesesatan-kesesatan relevansi diidentifikasikan oleh para pakar logika abad pertengahan dan renaisans.

    BalasHapus
  14. Nama : Yuniar adharistin
    Nim : 13010108
    Kelas : F sore

    1. Berbicara mengenai keadilan lebih baik kita mengetahui apa yang dimaksud hukum sendiri. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum terbentuk supaya ada terjadinya keadilan bagi masyarakat. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Sekalipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhaltnis). Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilan-lah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut. Menurut van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan (waarderen) undang-undang dengan hal-hal yang konkrit yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (aanvullen) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkrit, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan hakim yang progresif dalam memutus suatu perkara yaitu dengan memperhatikan keberlakuan yuridis, sosiologis dan filosofis.Berdasarkan pendapat Radbruch, dapat dikatakan bahwa seorang hakim dapat mengabaikan hukum tertulis (statutarylaw/ state law) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum merupakan satu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, tujuan penegakan hukum yang paling utama adalah untuk menjamin adanya keadilan tanpa mengabaikan aspek kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sehingga keadilan bersifat abstrak tetapi bukan berarti tidak boleh mengesampingkan keadilan. Putusan hakim harus mengutamakan asas keadilan. Karena hukum sendiri adalah keadilan

    BalasHapus
  15. 2. A. Prinsip ekslusi : yaitu asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasikan sistem hukum tersebut.
    Contoh : Setiap tindakan yang melanggar hukum dapat di kenakan sanksi apabila melanggar peraturan perundang-perundangan (mis: pencuri maka dapat di kenakan pasal tindak pencurian )
    B. Prinsip subsumsi : asas yang dengan adanya Ilmu Hukum menetapkan hubungan hierarkhis di antara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah.
    Contoh : peraturan yang lebih rendah tidak boleh melawan peraturan yang lebih tinggi (mis:
    Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945)

    C. Derograsi : asas yang berdasarkan ilmu hukum menolak sebuah aturan, atau sebagaian aturan karena berkonflik dengan aturan yang lain yang bersumber dari legislatif yang lebih tingi
    Contoh : tidak boleh perundang-undangan yang satu bertolak belakang dengan undang-undang yang lain (mis:Peraturan Daerah tidak boleh bertentang dengan peraturan pemerintah)

    D. Non kontradiksi : sebuah peraturan perundang-undangan tidak boleh mengatur obyek yang sama dan hal yang sama
    Contoh : Dalam perturan daerah tidak boleh mengatur apa yang sudah pernah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang lain

    BalasHapus
  16. 3. Kesesatan dalam penalaran bisa saja terjadi karena sesuatu hal, kelihatan tidak masuk akal. Kalau orang mengemukakan sebuah penalaran yang sesat dan ia sendiri tidak melihat kesesatannya, penalaran itu disebut paralogis. Kalau penalaran yang sesat itu dengan sengaja digunakan untuk menyesatkan orang lain, maka ini disebut sofisme. Penalaran dapat sesat karena bentuknya tidak valid, hal itu terjadi karena pelanggaran terhadap kaidah-kaidah logika. Penalaran juga dapat sesat karena tidak ada hubungan logis antara premis dan konklusi. Kesesatan demikian itu adalah kesesatan relevansi mengenai materi penalaran. Model kesesatan yang lain adalah kesesatan karena bahasa. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai beberapa kesesatan hukum, maka R.G. Soekadijo memaparkan lima model kesesatan hukum, yaitu:
    A. Argumentum ad ignorantiam
    B. Argumentum ad verecumdiam
    C. Argumentum ad hominem
    D. Argumentum ad missericordiam
    E. Argumentum ad baculum
    Ilustrasi antara 5 (lima) model kesesatan tersebut juga dikemukakan oleh Irving M. Copy. Model tersebut kalau digunakan secara tepat dalam bidang hukum justru bukan kesesatan dalam penalaran hukum, yaitu:

    A. Argumentum ad ignorantiam
    Kesesatan ini terjadi apabila orang mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah atau karena tidak terbukti benar.
    Dalam bidang hukum, argumentum ad ignorantiam dapat dilakukan apabila hal itu dimungkinkan oleh hukum acara dalam bidang hukum tersebut. Untuk bidang hukum perdata denga berpegang pada Pasal 1385 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga apabila dia tidak dapat mengemukakan bukti yang cukup, gugatan dapat ditolak dengan alasan bahwa si penggugat tidak dapat mengemukakan dalil gugatannya.
    Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hal itu tidak berlaku karena Pasal 107 Nomor 5 tahun 1986 menetapkan bahwa hakim yang menetapkan beban pembuktian. Dengan dasar itu tidaklah tepat menolak suatu gugatan hanya atas dasar bahwa si penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Karena mungkin saja beban pembuktian dialihkan kepada tergugat.
    Contoh :
    B. Argumentum ad verecundiam
    Menolak atau menerima suatu argumentasi bukan karena nilai penalarannya, tetapi orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli, dapat dipercaya. Argumentasi demikian bertentangan dengan pepatah latin: “Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentio (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya)”.
    Dalam bidang hukum argumentasi demikian tidak sesat jika suatu yurisprudensi menjadi yurisprudensi tetap. Contoh: untuk kriteria perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, sebagai yurisprudensi tetap dianut Putusan Mahkamah Agung No. 838 K/Sip/1972 yang terkenal dengan sebutan kasus Yosopendoyo.
    C. Argumentum ad hominem
    Menolak atau menerima suatu argumentasi atau usul bukan karena penalaran, tetapi karena keadaan orangnya. Menolak pendapat seseorang karena dia adalah orang negro adalah suatu contoh argumentum ad hominem. Dalam bidang hukum, argumentasi demikian bukan kesesatan apabila digunakan untuk mendiskreditkan seorang saksi yang ada pada dasarnya tidak mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya.
    D. Argumentum ad misericordiam
    Suatu argumentasi yang bertujuan untuk menimbulkan belas kasihan. Dalam bidang hukum, argumentasi semacam ini tidak sesat apabila digunakan untuk meminta keringanan hukuman. Akan tetapi apabila digunakan untuk pembuktian tidak bersalah, hal itu merupakan suatu kesesatan.
    E. Argumentum ad baculum
    Menerima atau menolak suatu argumentasi hanya karen asuatu ancaman. Ancaman itu membuat orang takut. Dalam bidang hukum, cara itu tidak sesat apabila digunakan untuk mengingatkan orang tentang suatu ketentuan hukum, contoh: di Surabaya di seluruh pojok kota dipasang kuning yang berisi ancaman bagi pelanggar Perda Kebersihan.


    BalasHapus
  17. nama : panji satriya M. F.
    NIM : 13010060
    kelas : II-F

    1. Di dalam proses peradilan, seorang hakim memiliki tugas memberi putusan dalam sebuah perkara hukum. Dan memang kadang-kadang putusan hakim tersebut di nilai kurang adil bagi sebagian besar orang. Nilai tersebut muncul karena orang yang bersangkutan tidak puas dengan keputusan yang ada.
    Dan Saya rasa hukum di Indonesia masih sangat lemah. Dimana Hukum yang seharusnya bisa menjadi penegak keadilan bagi warga Negara masih belum bisa difungsikan dengan baik dan sebagaimana mestinya dan masih banyak aparat penegak hukum yang mempermainkan hukum.
    Kasus-kasus hukum yang menimpa orang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki kekuasaan sebagai terdakwa atau tersangkanya seakan-akan ditangani dengan berbelit-belit dan terkesan ditunda-tunda sehingga tidak ada keputusan yang jelas dan pasti. Seperti itulah gambaran tentang kondisi penegakkan hukum di Indonesia menurut saya. Masih banyak hakim yang memutuskan permasalahan hukum berpacu pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang kurang efektif untuk digunakan dalam penyelesaian masalah hokum tersebut . Karna lebih berpacu terhadap kepastian. Oleh karna itu seorang hakim harus bisa memutuskan suatu keputusan hukum diluar undang-undang dan menciptakan suatu hukum baru yang lebih efektif dengan memenuhi 3 nilai dasar hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
    Hakim dalam membuat keputusan juga tidak sembarangan dan tidak asl-asalan. Perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang matang didalam mengambil ataupun membuat suatu keputusan. Dan mungkin dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang hukum bagi sebagian orang. Dan pada saat orang tersebut tersandung kasus atau masalah hukum, dan putusannya di anggap memberatkan bagi orang tersebut. Pasti orang tersebut langsung menganggap bahwa putusan hakim tersebut tidak adil dan berat sebelah.
    Berbicara soal hati nurani. Melihat dari beberapa kasus atau masalah yang muncul ahkir-akhir ini, seorang hakim juga harus menggunakan hati nuraninya untuk mengambil suatu keputusan. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang suka berlebihan (lebay) terhadap suatu keadaan atau kejadian. Dan mungkin akibat minimnya pengetahuan di masyarakat, dapat menjadikan seseorang itu terlalu berlebihan pada sebuah keadaan atau kejadian. Akibatnya sebagian orang tersebut tidak memiliki hati nurani. Dan itu juga yang membuat seorang hakim dituntut untuk menggunakan hati nuraninya. Contoh kejadiannya, seorang anak dituduh mencuri sandal jepit langsung di perkarakan dalam hukum, pertanyaan sebenarnya yang tidak memiliki hati nurani itu hakim atau pelapornya?
    Dan berbicara soal putusan yang tidak adil dan berat sebelah. Seorang hakim itu juga merupakan seorang manusia. Sama-sama makhluk yang tidak sempurna. Seorang hakim juga bukanlah dewa yang selalu benar didalam setiap kelakuannya. Rasa tidak adil dan berat sebelah yang diutarakan sebagian orang mengenai putusan hakim. Bisa saja berasal dari rasa ketidakpuasan mereka atau bisa saja memang hakim tersebut berbuat suatu kekhilafan. Sebagian dari hakim yang khilaf tersebut masih dapat tergoda oleh nominal angka (uang). Perlu di ketahui juga bahwa tidak semua hakim seperti itu.
    tidak semua hakim menjadi “boneka”, tidak semua hakim seperi “tikus”, karena saya pribadi, masih percaya dan yakin di luar sana, di Negara Indonesia kita ini, masih ada (walaupun sedikit) hakim yang bersikap jujur.

    BalasHapus
  18. nama : Panji Satriya M. F.
    NIM : 13010060
    Kelas : II-F

    2. > Eksklusi, yaitu tiap sistem hukum diidentifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan
    - Prinsip eksklusi adalah sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Prinsip eksklusi menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, mestilah hanya salah satu yang dapat dimilikinya sifat p atau non p. Prinsip ketiga ini memperkuat prinsip identitas dan prinsip non-kontradiksi, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya, dan jika ada kontradiksi maka tidak ada sesuatu di antaranya sehingga hanyalah salah satu yang diterima.Contohnya : Korea Selatan merupakan satu-satunya negara dengan koneksi internet tercepat. (kata “satu-satunya” menunjukkan hal yang paling menonjol yang dimiliki satu objek (Korea Selatan)
    > Subsumsi, yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.
    > Derogasi, yaitu menolak suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
    > Nonkontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.
    -Prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Prinsip non-kontradiksi memperkuat prinsip identitas, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya. Contohnya : Tidak ada manusia yang sangat kuat ataupun lemah di dunia ini. (kalimat tersebut menunjukkan bahwa sifat yang berlawanan (sangat kuat ataupun lemah) tidak terdapat pada manusia).

    BalasHapus
  19. Nama : Panji Satriya M. F.
    NIM : 13010060
    Kelas : II-F

    > Menampilkan emosi: Argumentum Ad Populum
    Argumentum populum ditujukan untuk massa. Pembuktian sesuatu secara logis tidak perlu. Yang diutamakan ialah menggugah perasaaan massa sehingga emosinya terbakar dan akhirnya akan menerima sesuatu konklusi tertentu.
    Yang seperti ini biasanya terdapat pada pidato politik, demonstrasi, kampanye, propaganda dan sebagainya.
    Contoh: Kalau cinta tanah air, beli produk tanah air.
    > Menampilkan rasa kasihan: Argumentum Ad Misericordiam
    Penalaran ini disebabkan oleh adanya belas kasihan. Maksudnya, penalaran ini ditujukan untuk menimbulkan belas kasihan sehingga pernyataan dapat diterima. Argumen ini biasanya berhubungan dengan usaha agar sesuatu perbuatan dimaafkan.
    Contoh:
    Seorang pencuri yang tertangkap basah mengatakan bahwa ia mencuri karena lapar dan tidak mempunyai biaya untuk menembus bayinya di rumah sakit, oleh karena itu ia meminta hakim membebaskannya.

    > Menampilkan kekuasaan/power: Argumentum Ad Baculum
    Penunjukkan kekuasaan, untuk penerimaan kesimpulan, menujukkan adalah kesesatan pikir yang sejak awal tidak memerlukan untuk didiskusikan sama sekali. Tujuannya adalah menekan dan memenakut-nakuti.
    Argumentum ad baculum banyak digunakan oleh orang tua agar anaknya menurut pada apa yang diperintahkan, contoh menakut-nakuti anak kecil:
    Bila tidak mau mandi nanti didatangi oleh wewe gombel (sejenis hantu yang mengerikan).
    Contoh:
    • Bila anda tidak percaya kepada Tuhan, maka akan masuk neraka dan disiksa secara mengerikan sekali selama-lamanya.
    • Apabila anda tidak mengakui bahwa pendapat saya adalah benar, maka anda adalah seorang pengkhianat.

    > Argumentum Ad Hominem
    Kesesatan ini terjadi jika kita berusaha agar orang lain menerima atau menolak sesuatu usulan, tidak berdasarkan alasan penalaran, akan tetapi karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan sipembuat usul.
    Jadi sebuah kesesatan penalaran yang berupa menyerang pribadi dari orang yang menyampaikan pendapat, bukan pada pendapat itu sendiri.
    Contoh:
    • Hati-hati bergaul dengan Anton. Ayahnya seorang mantan tapol.
    • Jangan banyak bertanya, kamu masih anak ingusan

    BalasHapus
  20. Jawaban UTS MK. Penalaran Hukum

    Nama : NUTRIWAN CAHYONO PUTRO
    NIM : 13.010.213
    Kelas : II E sore


    1. Analisa dengan menggunakan penalaran hukum terkait tulisan tentang ide keseimbangan putusan hakim. ;

    Pada proses penegakan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang dilakukan oleh praktisi hukum sebagaimana yang tercermin pada kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam suatu sistem Criminal Justice System dimana terdapat penyidik, penuntut hukum, majelis hakim serta penasehat hukum yang menggunakan menggunakan metode civil law sistem serta mahzab hukum positif kadangkala memang memiliki posisi dilematis dengan sebuah tuntutan masyarakat akan keharusan munculnya keadilan yang sebenarnya / materiil yang tergambar pada sebuah putusan hukum dari majelis hakim. Disisi lain, pemerintah selalu mendengung-dengungkan bahwa hukum merupakan sebuah panglima yang harus dihormati dan dijunjung tinggi mulai proses sampai dengan goal-nya. Kedua hal itulah yang kadangkala tidak sesuai dengan tuntuan masyarakat yang begitu besar akan lahirnya sebuah putusan hakim yang merupakan cerminan dari rasa keadilan masyarakat yang belum tentu dapat memberikan sebuah kepastian hukum bagi praktisi hukum apalagi sebuah rasa kemanfaatan yang sesungguhnya. Ditambah lagi fenomena yang terjadi dalam waktu lampau dan masih membekas / masih terjadi pada saat ini adalah kurang trust nya masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang banyak dibumbui dengan praktik suap, kekuasaan, pemenuhan kewajiban mencari dan memutus “perkara” bagi penyidik , penuntut umum sampai dengan majelis hakim.
    Mencermati hal tersebut, saya memiliki pandangan bahwa dengan kembali kepada khitah – nya dan menggunakan salah satu alat bantu dalam penegakan hukum berupa kembali memaknai secara baik prisnsip penalaran hukum serta menggunakan hati nuraninya, maka para praktisi penegak hukum akan dapat mengambil sikap bahwa sebuah peristiwa atau perkara dapat diproses secara ilmiah dan scientific dengan harapan hasil akhir akan memberikan sebuah cerminan kepastian hukum, cerminan keadilan yang sebenarnya serta kemanfaatan bagi kehidupan bermasyarat / bersosial. Melalui mekanisme yang ilmiah tersebut tentunya proses biasa pada contohnya yaitu sistem peradilan pidana yang dimulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai dengan Mahkamah Agung tentunya sudah harus memberikan kepastian hukum dan apabila diuji / dieksaminasi oleh lembaga sosial kemasyarakatan pun dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan hukum pidana.
    Dengan demikian, ide keseimbangan putusan hakim tersebut menurut hemat saya seharusnya dimulai dengan sebuah proses penegakan hukum yang dilakukan secara ilmiah sehingga putusan yang diambil mencerminkan sebuah hasil yang scientific dan berisi putusan yang bersumber dan berdasar pada keilmuan hukum sehingga dapat terwujud suatu kepastian hukum, keadilan yang sebenarnya serta sebuah kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat yang selaras dengan tuntutan masyarakat akan terwujudnya keadilan dan kemanfaatan.


    BalasHapus
  21. Nama : DRAJAD MOCHMAD SUARDI
    Nirm : 13010215
    Kelas : Sore/E (Fakultas Hukum)

    1. Dalam pada itu, terdapat kecenderungan kuat beberapa tata kelakuan diformulasikan dalam hukum-hukum masyarakat. Sebagai kaidah hukum, ia mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ataupun prosedur apa yang harus dilalui, dimana sanksi-sanksi yang dijatuhkan masyarakat bagi individu yang tidak bisa menyesuaikan diri adalah tegas. Penciptaan hukum tersebut sejalan dengan keinginan alami manusia untuk mendapatkan atau memperoleh keadilan dalam kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban dalam suatu tatanan sosial (social order).
    Hukum yang umum dipakai di dunia dewasa ini, yang dikenal sebagai hukum modern adalah hukum yang memiliki tipe khusus, dan mulai muncul sekitar abad ke 18/19.
    Hukum modern sarat dengan bentuk-bentuk formal, dengan prosedur-prosedur dan dengan birokrasi penyelenggaraan hukum. Materi hukum dirumuskan secara terukur dan formal, dan tidak semua orang dapat menjadi operator hukum, melainkan mereka yang memiliki kualifikasi khusus. Hukum menjadi dunia esoterik, yaitu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang telah menjalani pendidikan khusus.
    Pencarian dan proses keadilan bagi masyarakat yang memerlukannya diserahkan kepada lembaga tertentu yang berwenang. Pengadilan merupakan salah satu tumpuan dalam menyelesaikan sengketa para pihak, ia bertugas sebagai lembaga yang menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sayangnya masyarakat yang datang ke Pengadilan bukan lagi semata untuk mendapatkan keadilan, tetapi untuk menang.
    Dengan demikian kita semakin kurang melihat proses hukum sebagai pergulatan manusia untuk memperoleh keadilan, yang lebih banyak kita lihat adalah pergulatan peraturan, Undang-Undang dan prosedur. Out put berupa putusan (vonnis) sangat dipengaruhi oleh sistem dan kemampuan para pihak membuktikan.
    Hukumlah yang menentukan kapan seseorang itu ada, kapan seseorang memiliki sesuatu, bagaimana cara untuk memiliki sesuatu, dan seterusnya. Hukum menjadi acuan dalam menyelesaikan konflik/sengketa para pihak.

    Konkritisasi Hukum

    Hukum yang terekam dalam peraturan-peraturan tertulis maupun yang merupakan kaidah hukum dan dalam hukum yang tidak tertulis merupakan sesuatu yang abstrak dan berlaku umum. Sedangkan hukum yang konkrit dan khusus sifatnya manakala telah diterapkan/diberlakukan pada kasus yang tertentu.
    Pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentranformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai-nilai moral yang bersifat abstrak ke dalam peristiwa konkrit, sehingga putusan hakim memfisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit.
    Dalam setiap perkara akan dilihat, diakui atau dibenarkan telah terjadi peristiwa tersebut. Hakim melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikualifisir termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana. Hakim akan mencari ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum yang bersangkutan. Jadi, Hakim akan menerapkan hukum terhadap peristiwa dan menilainya serta pada gilirannya menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkuta, barang tentu ia memberikan keadilan sesuai dengan penilaiannya.

    BalasHapus
  22. Eksistensi Keadilan memerlukan peranan Hakim dalam penerapannya. Konkretisasi keadilan hanya mungkin bilamana Hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

    Faktor Eksternal dan Internal
    Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Hakim. Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan, setidaknya dapat dipetakan sebagai berikut :
    a. Jaminan terhadap kebebasan peradilan/Hakim;
    Kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (rechstaat). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Di Indonesia jaminan terhadap indepedency of judiciary telah dipancangkan sebagai pondasi dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang dipertegas dalam penjelasan dimaksud .
    Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan
    pemerintah, berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang
    kedudukan para Hakim”.
    Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman
    yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan,
    directiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisiil kecuali dalam hal-hal yang diijinkan
    oleh Undang-Undang”.
    Kekuasaan kehakiman yang mandiri mempunyai dua tujuan. Pertama agar melakukan fungsi dan
    kewenangan peradilan secara jujur, dan adil, kedua, agar kekuasaan kehakiman mampu berperan
    melakukan pengawasan terhadap semua tindakan penguasa. Sedangkan konsekuensi dari kekuasaan
    kehakiman yang merdeka adalah :
    1). Supremasi hukum.
    Setiap penyelesaian sengketa harus sesuai dengan proses yang ditentukan hukum berdasarkan asas:
    Perlakuan yang sama didepan hukum;
    Perlindungan yang sama didepan hukum;
    2). Peradilan sebagai katup penekan (pressure valve)
    Lembaga peradilan diberi wewenang sebagai katup penekan :
    Atas setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun tanpa kecuali;
    Pelanggaran itu meliputi segala bentuk perbuatan yang tidak konstitusional, ketertiban umum dan
    kepatutan;
    3). Peradilan sebagai tempat terakhir (the last resort) dalam menegakkan kebenaran dan keadilan
    menempatkan peradilan sebagai tempat terakhir.
    4). Peradilan sebagai pelaksana penegakan hukum.
    5). Peradilan dibenarkan bertindak “tidak demokratis secara fundamental” :
    Tidak memerlukan akses dari siapapun;
    Tidak memerlukan negosiasi dari pihak manapun;
    Tidak memerulkan “kompromi” dari pihak yang berperkara;
    Terdapat kesepakatan umum dalam komunitas Pengadilan di dunia bahwa lembaga peradilan
    diharapkan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
    - Pengadilan memberikan keadilan individu dalam kasus individual.
    - Pengadilan beroperasi secara transparan.
    - Pengadilan menyediakan suatu forum yang tidak memihak dalam meyelesaikan sengketa hukum.
    - Pengadilan melindungi warga dari penggunaan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang

    BalasHapus
  23. - Pengadilan melindungi yang lemah.
    - Pengadilan membuat dan merawat catatan formal tentang putusan dan status hukum.
    Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, sebenarnya pengaturan tentang kemandirian
    kekuasaan kehakiman tampak kokoh.


    b. Kualitas profesionalisme Hakim;
    Setiap Hakim dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, yakni kemampuan dan
    ketrampilan Hakim untuk melaksanakan efesiensi dan efektifitas putusan. Baik dari segi penerapan
    hukumnya, maupun kemampuan mempertimbangkan putusan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang
    tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta kemampuan memprediksi reaksi dan dampak
    sosial atas putusan yang telah dijatuhkannya.
    Profesionalisme ini merupakan salah satu sisi dari mata uang “profesi”, disamping sisi etika profesi.
    Jadi, setiap profesi mempunyai dua aspek, yakni profesionalisme sebagai keahlian teknis dan etika
    profesi sebagai dasar moralita.
    Profesionalisme mempunyai peranan yang penting, lebih-lebih Hakim mengemban tanggung jawab
    dan kewajiban yuridis yang terkait dengan jabatannya. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman
    No. 14 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 mewajibkan Hakim :
    “.....tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih
    bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.
    (Pasal 14 ayat 1).
    Dalam upaya mewujudkan profesionalisme Hakim, maka seyogyanya para Hakim memiliki
    penguasaan ilmu yang mendalam dan wawasan yang luas, yang tercermin dalam bobot dan untuk
    putusan yang dijatuhkan dengan kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menghayati hukum
    yang berlaku serta mempunyai keberanian menjatuhkan keputusan berdasarkan hukum dan keadilan.

    c. Penghayatan etika profesi Hakim. Faktor pertama merupakan faktor eksternal, sedangkan dua faktor
    terakhir merupakan faktor internal.
    Etika profesi Hakim adalah asas-asas moralita yang mendasari profesi Hakim. Bermakna sebagai
    pegangan dalam bersikap dan bertindak selama mengemban dan menjalankan jabatan Hakim, baik di
    dalam maupun di luar kedinasan.

    Persfektif Masyarakat terhadap Putusan (Hakim)

    Putusan Hakim yang wujudnya terdiri dari susunan kata (bahasa) yang sebenarnya mengandung kegiatan berfikir yuridik dari pembuatnya (Hakim). Ia akan mengkonstatir, mensistimatir serta menyimpulkan. Kegiatan ini nampak teraplikasi dalam pemenuhan suatu peraturan hukum yang akan diterapkan pada kumpulan peristiwa yang dikemukakan para pihak, ataupun dalam pola pikir pertimbangan (motivasi), sehingga antara pertimbangan hukum dan keputusannya (amar) mempunyai suatu rangkaian yang logis. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, secara konseptual putusan harus memberikan keadilan individu dalam setiap kasus (perkara).
    Bagi setiap individu yang paling penting putusan itu cocok dan memenuhi rasa keadilan. Sayangnya karena perkara itu terdapat dua pihak yang berkonflik, maka terdapat presepsi yang berbeda dalam menyikapi suatu putusan. Pihak yang kalah cenderung berkata, tidak adil, terdapat kolusi dan berbagai nada lain yang mendiskreditkan Pengadilan.
    Secara psikologis, setiap orang berkeinginan hidup bahagia dan menghindar dari kesengsaraan, sehingga manakala dinyatakan kalah akan mencari upaya untuk memperbaiki posisinya. Undang-Undang telah memberikan ketentuan untuk melakukan upaya hukum, jika ia tidak puas dengan putusan Hakim. Akan tetapi setelah sampai tingkat peradilan tertinggi-pun bahkan ketika kasusnya akan dieksekusi tidak secara sukarela melaksanakan bunyi putusan. Hal ini tentunya menjadi beban Pengadilan.
    Sebagai bandingan di Amerika Serikat, bagi warga negara yang telah diputus (perdata) akan melakukan/melaksanakan bunyi putusan secara sukarela dan damai. Bilamana hal itu tidak terjadi, maka yang bersangkutan berhadapan dengan ancaman pidana.

    BalasHapus
  24. Lanjutan jawaban
    Nama : NUTRIWAN CAHYONO PUTRO
    NIM : 13.010.213
    Kelas : II E sore

    2. Contoh Prinsip Logika Hukum :
    a. Prinsip Eksklusi ;
    Pada intinya prinsip ini mendasarkan suatu tindakan hukum kepada peraturan perundang-undangan tertentu, contoh nyata yang terjadi di Indonesia adalah sebagai bentuk penjabaran paham yang dianut yaitu Civil Law System maka praktisi hukum yang menjadi bagian dari Criminal Justice System selalu menggunakan sumber hukum berupa Undang – Undang dalam meminta pertanggungjawaban pidana atas peristiwa pidana yang terjadi sesuai unsur pasal yang terdapat pada perundang-undangan.

    b. Prinsip Subsumsi ;
    Pada intinya logika hukum seperti ini mendasarkan pada prinsip bahwa sistem hukum mengenal suatu hierarkis, ada aturan yang lebih tinggi dan ada aturan yang lebih rendah yang diilustrasikan seperti piramida terbalik dimana aturan yang lebih tinggi memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih luas dibandingkan hukum yang derajatnya lebih rendah yang ada di bawahnya.
    Contoh nyata dari sistem ini adalah sesuai kedudukannya / hirarkisnya UUD 1945 menduduki derajat paling tinggi yang dibawahnya diikuti dengan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri (seperti contoh Peraturan Menteri Keuangan) dan dibawahnya Peraturan Direktur Jenderal. Aplikasi yang dapat saya berikan gambaran adalah semisal dalam pembuatan (legal drafting) sebuah produk hukum berupa Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, tentunya sebagai pertimbangan adalah sesuai hirarkisnya / mengacu kepada UUD 1945, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan baru Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

    c. Prinsip Derogasi ;
    Pada intinya logika hukum seperti ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang satu berkonflik dengan yang lain, apabila terdapat konflik digunakan asas diantaranya lex specialis derogate lex generalis (aturan yang kedudukannya sama yang mengatur hal yang lebih khusus mengalahkan aturan yang mengatur hal yang lebih umum)
    Contoh nyata yang dapat saya sampaikan adalah peristiwa pemalsuan dokumen dalam delik pidana UU Kepabeanan digunakan sesuai kewenangan PPNS Bea dan Cukai dibandingkan menggunakan delik pemalsuan pada pasal 263 KUHP dikarenakan objek pemalsuan secara khusus merupakan dokumen kepabeanan.



    d. Prinsip Non – Kontradiksi ;
    Pada intinya logika hukum seperti ini menggunakan prinsip tidak boleh ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan mengatur objek yang sama.
    Contoh nyata yang saya amati adalah tidak boleh ada Peraturan Daerah dalam mengatur permasalahan lingkungan berbeda bunyi aturannya dengan Undang-Undang Lingkungan.

    BalasHapus
  25. lanjutan jawaban :
    Nama : NUTRIWAN CAHYONO PUTRO
    NIM : 13.010.213
    Kelas : II E sore
    3. Bentuk kesesatan dalam berfikir yaitu :
    a. Argumentum ad bacalum
    Jenis kekeliruan penalaran semacam ini terjadi karena argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksakan sebuah kesimpulan. Jenis argumentasi yang umumnya terjadi adalah menerima atau menolak suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari mereka yang berkuasa, misalnya ancaman akan dipenjarakan, disiksa, bahkan menutup peluang mencari pekerjaan dan berbagai bentuk macam ancaman lain yang menakutkan. Jika suatu kasus yang diproses di pengadilan berakhir dengan keputusan batal demi hukum karena muncul surat sakti yang menghendaki dihentikannya proses hukum tersebut untuk kepentingan para penguasa, maka terjadilah kekeliruan penalaran. Atau sebaliknya, jika penguasa menghendaki, maka dengan alat bukti yang tidak memenuhi syarat hukum sekalipun, perkara tersebut digelar juga. Argumentum ad baculum biasanya diikuti dengan pernyataan “kekuasaan membuat segalanya benar”, sehingga sering disebut juga sebagai argumentasi penuh ancaman.
    Dapat saya tambahkan, bahwa contoh nyata yang sering saya amati adalah seperti adanya tuntutan atasan penyidik untuk secara subjektif / memaksakan proses penyidikan suatu perkara / kasus walaupun alat bukti yang diajukan kurang ilmiah sehingga setelah dilakukan pengujian di persidangan tidak terbukti.

    b. Argumentum ad hominem
    Kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk menyerang orangnya secara langsung, atau sebaliknya argumen yang menunjukkan pola pikir pada pengutamaan kepentingan pribadi. Contoh lain adalah mendiskreditkan saksi oleh karena ada anggota keluarganya yang terindikasi pernah terlibat organisasi terlarang. Orang menolak land reform karena pembahagian tanah itu adalah sesuatu yang selalu muncul dan dituntut oleh seorang komunis. Dengan mudah diasosiasikan bahwa land reform itu adalah perbuatan orang komunis, dan perbuatan orang komunis itu jahat. Contoh nyata yang saya amati adalah dalam pembelaan / pledoi seorang terdakwa yang berusaha mendapatkan hukuman seringan mungkin, mencoba mempengaruhi keputusan hakim dengan mengatakan bahwa penderitaan yang bakal dipikulnya sebagai akibat putusan sang hakim, juga akan berbalik menimpa sang hakim atau keluarganya.

    c. Argumentum ad ignorantiam
    Sebuah argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya, atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannya. Dalam bentuk yang paling umum kesesatan seperti ini terjadi karena mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti bersalah, atau suatu proposisi salah karena tidak terbukti benar. Elaborasi lebih lanjut dalam praktik misalnya suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tidak terbukti bersalah, adalah bersih. Pernyataan ini belum tentu benar, karena koruptor tersebut sudah sempat menghilangkan barang bukti. Sebaliknya, belum tentu seseorang yang dipenjara adalah orang yang bersalah, sebagaimana dibuktikan dalam kasus Sengkon dan Karta, mendekam didalam penjara untuk perbuatan yang tidak mereka lakukan, sampai akhirnya mereka dibebaskan karena akhirnya juga muncul pengakuan dari pelaku yang sebenarnya.
    Dapat saya tambahkan contoh nyata tersebut dikarenakan terlalu “prematur” nya penyidik dalam meminta pertanggungjawaban kepada seorang tersangka yang pada gilirannya pada saat persidangan memunculkan “error in persona” yang menciderai keadilan yang sebenarnya.

    BalasHapus
  26. 2. Prinsip prinsip logika Hukum

    a. Prinsip eksklusi yaitu asas yang dengannya ilmu hukum yang mengandaikan sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem yang dengan itu mengindentifikasikan sistem hukum tersebut. Contoh adalah : Korea selatan adalah negara satu-satunya internet tercepat (kata satu-satunya tsb adalah menonjol untuk satu obyek
    b. Subsumsi adalah asas yang dengannya Ilmu Hukum menetapkan hubungan Hierarkhis diantara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legaislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah
    c. Degorasi yaitu asas yang berdasakan ilmu hukum menolak sebuah aturan atau sebagian dari sebuah aturan karena berkonflik dengan aturan lain yang bersumber pada sumber legislatif yang tinggi. Contoh : didalam suatu Hukum Adat tengger, mereka lebih patuh kepada pemukanya (atau kepala suku) dibanding dengan Kepala desanya.
    d. Non kontradisi yaitu asas yang berdasarkan menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang didalamnya orng dapat mengafirmasi eksstitensi sebuah kewajiban dan pada saat
    Contoh : perawat dan baby sister meskipun mereka sama-sama merawat seseorang tetapi tujuan atau bidangnya berbeda.

    BalasHapus
  27. lanjutan jawaban
    Nama : NUTRIWAN CAHYONO PUTRO
    NIM : 13.010.213
    Kelas : II E sore

    d. Argumentum ad misericordiam
    Suatu argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasihan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperoleh dari argumen tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak menitikberatkan pada fakta yang dipermasalahkan, melainkan semata – mata pada perasaan belas kasihan. Seorang ibu yang tertangkap tangan di supermarket karena mencuri susu formula untuk bayinya yang sedang sakit, pengacaranya mengargumentasikan bahwa perbuatan melanggar hukum sang ibu hendaknya diabaikan karena ia datang dari keluarga yang tak mampu. Kesesatan disini terjadi karena untuk pembuktian tidak bersalah, seolah – olah orang miskin diargumentasikan boleh mencuri demi kehidupan anaknya. Dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi seperti ini dapat digunakan, tetapi bukan sebagai pembukatian tidak bersalah.
    Contoh nyata yang saya amati adalah pembelaan terdakwa di persidangan memunculkan alasan pemaaf yang mencoba untuk mempengaruhi keputusan majelis hakim sehingga perbuatan pidana dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan mengedepankan prinsip humanis.

    e. Argumentum ad populum
    Kekeliruan pikir semacam ini sering kali diterjemahkan sebagai kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima umum. Argumen semacam ini digunakan untuk mengendalikan emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti – bukti yang jelas. Argumen seperti ini dalam bentuk lain dilakukan dengan cara menarik masa, membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian. Rakyat (populous) yang dipakai sebagai bukti, sebagai bulan – bulanan dan bukan sebagai fakta. Untuk melegalkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum sekalipun para penguasa sering berargumen untuk dan atas nama rakyat yang sebenarnya tidak tahu menahu apa sebenarnya yang dipertentangkan, dan apakah kepentingan mereka diperhatikan penguasa.
    Contoh nyata yang saya amati adalah peristiwa pembunuhan terhadap terdakwa para pembunuh preman di Jogjakarta, dalam pledoinya atau dukungan masyarakat yang disampaikan di persidangan ataupun dalam bentuk demonstrasi sangat terlihat bahwa masyarakat secara umum di Jogjakarta mendukung pembunuhan guna menciptakan keamanan di Jogjakarta dari ancaman premanisme.


    BalasHapus
  28. 3. Beberapa kekeliruan kesesatan revelansi yag adekuat dalam hukum antara lain :

    a. ARGUMENTUM AD BACULUM
    Adalah jenis kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksa sebuah kesimpulan.
    Jenis argumentasi yang umum nya terjadi adalah menerima dan menolak suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari mereka yang berkuasa.
    Contoh : ancaman akan dipenjarakan, disiksa, bahkan menutup peluang mencarai pekerjaan dan berbagai bentuk ancaman lain yang menakutkan

    b. ARGUMENTUM AD HOMINEM
    Kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk menyerang orang-orang secara langsung atau sebaliknya argumen yang menunjukan pola pikir untuk kepentingan pribadi
    Contoh : lain adalah mendeskriditkan saksi oleh karena ada anggota keluarganya yang terindikasi pernah terlibat organisasi terlarang

    c. ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM
    Sebuah Argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannyadalam bentuk yang paling umum kesesatan seperti ini karena mengargumentasi suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti bersalah atau proposisi salah karena tidak terbukti benar.
    Contoh : suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tebukti tidak bersalah adalah bersih, pernyataan ini belum tentu benar karena koruptor tersebut sudah menghilangkan barang bukti.

    d. ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM
    Suatu Argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasiahan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperolehndari argument tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak nenitikberatkan pada fakta yang dipermaslahkan melainkan pada perasaan belas kasihan.
    Contoh : seorang ibu yang tertangkap tangan di supermarket karena mencuri susu Formula untuk bayinya yang sedang sakit, pengacaranya mengargumentasikan bahwa perbuatan melanggar hukum sang ibu hendaknya diabaikan karena ia dating dari keluarga yang tidak mampu. Kesesatan disini karena untuk pembuktian yang tidak bersalah seolah2 orang miskin diargumentasikan boleh mencuri untuk kehidupan anaknya , dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi ini dapat digunakan tetapi bukan sebagai pembuktian tidak bersalah.

    e. ARGUMENTUM AD POPULUM
    Kekeliruan piker semacam ini sering kali diterjemahkan sebagai kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima umum. Argumen semacam ini digunakan untuk mengendalikan emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas.
    Argumen seperti ini dalam bentuk lain dilakukan dengan cara menarik masa , membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian , Rakyat yang dipakai sebagai bukti , sebagai bulan-bulanan dan bukan sebagai fakta. Untuk melegalkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hokum sekalipun para penguasa sering berargumen untuk dan atas nama rakyat yang sebenarnya tidak tahu menahu apa sebenarnya yang dipertentangkan dan apakah kepentingan mereka diperhatikan penguasa.

    e. ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM ATAU ARGUMENTUM AUTORITATIS
    Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang rumit, pengadilan sering menghadirkan saksi-saksi yang dianggp akhli dan merupakan pakar yang menguasai permasalahan hokum yang dihadapi, orang sering menganggap bahwa para pakar yang dianggap sebagai dewa yang menguasai permasalahan tekait, karena itu berpendapat mereka menganggap paling benar dan sahih.
    Contoh : Pada Jaman sosialisai Ideolegi Pancasila, Noto Nagoro seorang pakar yang diunggulkan oleh para pemikir filsafat dilingkungan masyarakat ilmiah, berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila memiliki keabadian seperti sifat tuhan sendiri yang abadi.




    BalasHapus
  29. lanjutan jawaban
    Nama : NUTRIWAN CAHYONO PUTRO
    NIM : 13.010.213
    Kelas : II E sore

    f. Argumentum ad verecundiam atau argumentum auctoritatis
    Dalam menghadapi permasalahan – permasalahan hukum yang rumit, pengadilan sering menghadirkan saksi – saksi yang dianggap akhli dan merupakan pakar yang menguasai permasalahan hukum yang dihadapi. Orang sering menganggap bahwa para pakar yang dianggap sebagai “dewa” yang menguasai permasalahan terkait, karena itu pendapat mereka dianggap paling benar dan sahih. Kesimpulan yang dibuat seperti ini akan sangat menyesatkan. Ambil contoh pada jaman sosialisasi ideology Pancasila, Notonagoro seorang pakar yang diunggulkan oleh para pemikir filsafat dilingkungan masyarakat ilmiah, berpendapat bahwa nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki keabadian seperti sifat Tuhan sendiri yang abadi. Bila otoritas ilmuwan dipergunakan sebagai testimoni (penetapan validitas) hal – hal lain diluar bidang khusus dari ilmuwan tersebut, ada kemungkinan terjadi sesat piker. Oleh karena itu penggunaan otoritas keilmuan seorang pakar dikaitkan dengan bidang khususnya, ternyata memiliki kelemahan juga, karena otoritas yang sungguh akhli sekalipun, masih dapat membuat kekeliruan. Menolak atau menerima suatu argumen bukan karena nilai penalarannya, tetapi disandarkan pada argument bahwa orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, akhli, dapat dipercaya. Batu uji kesesatan pikir itu seperti ini adalah : “Tantum valet auctoritas, quantum valet argumentation” (nilai wibawa hanya setinggi nilai argumentasinya). Berbeda penalarannya dengan : “Argumentum ab auctoritate est fortissium ini lege” (argument dari seorang yang berwenang adalah terkuat dalam hukum)
    Karena itu untuk mencegah kesesatan pikir seperti ini, maka kesaksian otoritas dimaksud harus memenuhi syarat : tidak mengandung prasangka, pengalaman dan pendidikan otoritas dimaksud, nama baik dan prestige yang dimilikinya, serta apakah pendapat yang diberikan otoritas dimaksud sejalan dengan perkembangan jaman, atau koheren dengan pendapat atau sikap terakhir dalam bidang yang dimaksud.
    Contoh nyata yang saya amati adalah seharusnya pihak majelis hakim dalam mendengarkan atau mengacu pada keterangan Ahli yang berkompeten seharusnya melakukan pengujian terhadap kompetensi atau derajat kepakaran dan derajat keahlian dari Ahli yang diajukan di persidangan.

    BalasHapus
  30. FAKULTAS HUKUM
    NAME : JASSI NOVITA
    NIM : 13010049
    CLASS : II E (SORE)

    Answer :
    1. Putusan hakim tidak adil!! Putusan hakim tidak berhati nurani!! Putusan hakim berat sebelah!!
    Sebelum kita mengHAKIMI hakim tidak adil atau tidak bernurani sepantasnyalah kita mereview dulu apa TUGAS seorang hakim. Hakikatnya tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Beberapa tugas dan kewajiban pokok hakim dalam bidang peradilan secara normative telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004 antara lain:
    1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 5 ayat 1).
    2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengetasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 5 ayat 2).
    3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 14 ayat 1).
    4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga Negara lainnya apabia diminta (pasal 25).
    5. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami bilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).
    Di samping tugas hakim secara normative sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, hakim juga mempunyai tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap, yaitu:
    1. Mengkonstatasi peristiwa berarti menetapkan atau merumuskan peristiwa kongkret dengan jalan membuktikan peristiwa.
    2. Mengkualifikasi peristiwa kongkret adalah menetapkan peristiwa hukumnya dari peristiwa yang telah dikonstatir (terbukti).
    3. Mengkonstitusi adalah tahap untuk menetapkan hukum atau hukumnya dengan memberikan keadilan dalam suatu putusan
    Dan apa adil itu? Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukkannya didepan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (Equality and Fairness) terhadap setiap orang
    Melihat rincian diatas sudah sangatlah jelas bagaimana berat tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seorang hakim. Namun pratek hukum di Indonesia masih sangat memprihatinkan siapa yang memiliki uang dia pasti menang. Entah bebas dari tuntutan atau menang dalam suatu perkara. Sangat berbeda dengan si miskin. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan undang-undang kedalam suatu perkara. Namun juga kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Hukuman yang sama antara pencuri mobil dengan “pencuri” singkong apa ini masih bisa disebut adil? Dalam hal inilah kebijaksanaan seorang hakim diperlukan bukan hanya mengcopy paste UUD kedalam suatu perkara. nilai dasar kepastian hukum, nilai dasar keadilan, dan nilai dasar kemanfaatan harus menjadi pedoman mendasar hakim. Hakim dalam memutuskan perkara sepatutnya melihat sebuah kasus secara menyeluruh tidak hanya untuk kepastian hukum semata namun untuk manfaat lebih besar. Namun lagi lagi harus di ingat hakim bukanlah Tuhan dan tidak rusak susu sebelanga karena setitik nila.

    BalasHapus
  31. FAKULTAS HUKUM
    NAME : JASSI NOVITA
    NIM : 13010049
    CLASS : II E (SORE)

    2. a) prinsip eksklusi, yaitu merupakan suatu teori yang memberikan pra anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislative merupakan sumber bagi setiap orang, karenanya mereka dapat mengidentifikasi system.
    b) prinsip subsumption, yang merupakan prinsip dimana berdasarkan prinsip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkis antara aturan hukum yang bersumber dari legislative superior dengan yang inferior. Ex : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( TLN RI Tahun 1974 Nomor 38 ) dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pembentukan Desa (LN-RI tahun 1979 Nomor 56).
    c) prinsip derogasi,prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang lain dengan sumber yang lebih superior. Ex : UU PERDA harus sesuai dengan UUD 1945.
    d) prinsip non kontradiksi, yaitu tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama / tidak ada kontradiksi didalamnya. Ex : Sekarang Anis adalah seorang dokter dan pedagang. Ini non kontradiksi, karena walau rujukan waktunya sama (sekarang) namun aspek yang dibicarakan itu berbeda (dokter dan pedagang).

    BalasHapus
  32. FAKULTAS HUKUM
    NAME : JASSI NOVITA
    NIM : 13010049
    CLASS : II E (SORE)

    3. Kesesatan berpikir (penalaran) itu ?
    Kesesatan Penalaran adalah argument yang sepertinya tampak benar, tapi setelah dibuktikan dengan pemeriksaan, ternyata tidak benar (Salah).
    Empat Jenis Kesesatan Penalaran
    Kesesatan relevansi
    1) Kesesatan karena induksi yang lemah
    2) Kesesatan praduga
    3) Kesesatan ambiguitas
    Jenis-jenis tersebut diatas, masih terbagi lagi menjadi beberapa sub-jenis, diantaranya :
    a. Kesesatan Relevansi
    Menampilkan emosi ( Argumentum Ad Populum )
    Ditujukan untuk massa guna mempengaruhi pendapat umum. Misal : pidato politik, demonstrasi, dll.
    Ex : Jika anda orang Muhammadiyah, coblos hanya partainya orang Muhammadiyah (PAN / PKS)
    Menampilkan rasa kasihan ( Argumentum Ad Misericordiam )
    sesat pikir yang sengaja diarahkan untuk membangkitkan rasa belas kasihan lawan bicara dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan/ keinginan.
    Ex : Pembunuh terpaksa membunuh karena utang pada seorang rintenir
    Menampilkan kekuasaan / power ( Argumentum Ad Baculum )
    Penunjukan kekuasaan untuk penerimaa kesimpulan, dengan tujuan menekan dan menakut-nakuti.
    Ex : Pasal pertama, Panitia selalu benar. Pasal kedua, jika Panitia salah kembali ke pasal pertama.
    Menunjuk (ditujukan) kepada oranya ( Argumentum Ad Hominem )
    Menyerang pribadi dari orang yang menyampaikan pendapat, bukan pada pendapat itu sendiri.
    Argumentum ad homonem ada 2 : abusive (serangan pada pribadi atau personal abuse) dan circumstantial (serangan yg menitiberatkan pada keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya).
    Ex : Pendapat orang jawa selalu susah dibuktikan
    Kesimpulan tidak sesuai ( Ignorato Elenchi )
    terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Umumnya dilatarbelakangi prasangka, emosi, dan perasaan subyektif. Juga dikenal sebagai kesesatan "red herring". Ex : Orang yang barusan keluar dari rumah sakit pastilah seorang pasien. Padahal tidak semuanya yang keluar dari rumah sakit adalah pasien.

    b. Kesesatan karena induksi yang lemah
    Argumen dari ketidaktahuan ( Argumentum Ad Ignorantiam )
    Kesalahan terjadi ketika berargumen bahwa proposisi adalah benar hanya atas dasar bahwa belum terbukti salah, atau bahwa itu adalah salah karena belum terbukti benar.
    Ex : Karena siswa tidak ada yang bertanya, maka saya anggap mereka mengerti semua.
    Argumen berdasarkan otoritas ( Argumentum Ad Verecundiam )
    Kesesatan ini disebabkan oleh keabsahan penolakan terhadap sesuatu tidak berdasarkan nilai penalarannya, akan tetapi karena disebabkan oleh orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, dapat dipercaya, seorang pakar.
    Ex : Seorang pakar telematika membenarkan video senono penjabat DPR, bahwa video itu asli.
    Kesesatan non causa pro causa ( False Cause )
    Kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab-akibat dari apa yang terjadi sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Disebut juga post-hoc ergo propter hoc (sesudahnya maka karenanya).
    Ex : Amien Rais mengkritik kinerja kabinet KPK yang lambat. Keesokan harinya, KPK menangkap AU. Akhirnya orang berfikir bahwa KPK menangkap AU akibat kritikannya Amien Rais. Padahal belum tentu.
    Generalisasi yang tergesa-gesa ( Hasty Generalization )
    Kesalahan pikir karena generalisasi yang terlalu cepat.
    Ex : Teroris Doc Azhari yang beragama islam mati tertembakKarena perbuatannya warga dunia menilai orang islam adalah jelas teroris. (pepatah nila setitik rusak susu sebelangga)

    BalasHapus
  33. c. Kesesatan praduga
    Kesesatan aksidensi
    Memaksakan aturan-aturan/ cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental, yaitu situasi yang bersifat kebetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak.
    Ex : Gula adalah salah satu sumber energy yang sangat berguna. Karena berguna, Gula sangat disarankan dikonsumsi oleh penderita diabet.
    Kesesatan karena pertanyaan yang kompleks
    Bersumber pada pertanyaan yang sering kali disusun sedemikian rupa sehingga sepintas tampak sebagai pertanyaan yang sederhana, namun sebetulnya bersifat kompleks.
    Ex : Apa kau tadi telat masuk? Jawab ya atau tidak.
    Begging the question ( Petitio Principii )
    Terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran di mana premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya, kesimpulan dijadikan premis.
    Ex : “kenapa hari ini terasa lambat sekali ya?”, “ya, karena jam berputarnya lambat.”

    d. Kesesatan ambiguitas
    Kesesatan ekuivokasi
    Kesesatan yang disebabkan karena satu kata mempunyai lebih dari satu arti. Ada dua jenis kesesatan ekuivokasi, verbal (terjadi pada pembicaraan dimana bunyi yang sama disalah artikan menjadi dua maksud yang berbeda) dan non verbal.
    Ex : Coklat (Makan) Coklat (Nama band)
    Kesesatan amfiboli ( Gramatikal )
    Ini dikarenakan letak sebuah kata atau term tertentu dalam konteks kalimatnya. Akibatnya timbul lebih dari satu penafsiran mengenai maknanya, padalahal hanya satu saja makna yang benar sementara makna yang lain pasti salah.
    Ex :
    a. Bel berbunyi masuk kelas
    1 bel berbunyi lalu bel tersebut masuk kelas
    2 bel berbunyi tanda harus masuk kelas
    Kesesatan aksentuasi
    Pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Perubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti.
    Ex : Lada (Sunda = Pedes) Lada (Bumbu dapur)
    Kesesatan karena kompisisi
    Kesesatan karena komposisi terjadi bila seseorang berpijak pada anggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi individu atau beberapa individu dari suatu kelompok tertentu pasti juga benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif.
    Ex : Kafka adalah pria tampan karena keturunan Banjar. Pria keturunan banjar sudah pasti tampan seperti kafka.
    Kesesatan karena divisi
    Kesesatan karena divisi terjadi bila seseorang beranggapan bahwa apa yang benar (berlaku) bagi seluruh kelompok secara kolektif pasti juga benar (berlaku) bagi individu-individu dalam kelompok tersebut.
    Ex : USA adalah Negara nasrani, Joe adalah salah satu warganya, berarti Joe seorang nasrani.

    BalasHapus
  34. FAKULTAS HUKUM SORE
    Name: Kartika Ayundha Hartono
    Class: II F
    NIM: 13010158

    1) Menurut saya dapat ditarik pengertian dari wacana ini bahwa terjadi kekecewaan terhadap putusan hakim karena tidak adanya keadilan dan hati nurani dalam pengambilan keputusan serta beberapa putusan yang memihak. Hakikatnya keadilan itu adalah hak setiap insan hukum yang memiliki kedudukan sama dimata hukum, maka wajarlah seseorang menuntut hak nya untuk mencapai keadilan. Hakim diharapkan dapat menjadi pelarian terakhir bagi para pencari keadilan. Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.
    Melihat permasalahan-permasalahan yang anda kemukakan tadi ini bersifat aneh, karena kendatipun putusan hakim sudah dibuat benar dan adil (the truth and justice) tetapi menurut pihak yang dikalahkan atau dihukum bersalah dan di menangkan atau di bebaskan, tetap saja dianggap putusan itu tidak benar dan tak adil. Padahal proses perkara itu belum final, ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali atau grasi.
    Ciri khas putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dapat dilihat dari reaksi masyarakat atas putusan hakim yang bersangkutan. Sekalipun ada pihak yang tidak merasa puas dengan putusan yang memenuhi rasa keadilan itu, namun putusan hakim demikian pastilah tidak akan pernah mendapat gejolak di lapangan. Karena di dalam lubuk hati pihak yang merasa tidak puas tadi, sesungguhnya menerima dan memaklumi kebenaran putusan tersebut.
    Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara – perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolutif. Anggapan ini adalah sah saja, adanya ulasan bahwa telah hampir hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus penyuapan yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama hakim. Keputusan seorang hakim tidak boleh mengandung unsur kecurangan dan permainan hukum karena disinilah hati nurani aparat hukum sedang di uji.
    Berbicara putusan seorang hakim tak selamanya adil sepanjang si Hakim hanya melakukan studi literatur dalam memutuskan perkara tanpa mempertimbangkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Oleh karena itu seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan) dan mengaplikasikan 3 unsur ide keseimbangan. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Jika keadilan dan kepastian telah didapat maka hakim perlu mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak kemanfaatan yang terjadi di masyarakat.
    Menghadapi problema ini saya kira kita juga harus lebih bijak dan intelegensi dalam menanggapi sebuah keputusan hakim dan juga prosesnya.

    BalasHapus
  35. Nama: One Dika Prasetyoaji
    Kelas: 2E
    NIM: 13010134
    Fakultas: Hukum/Ilmu Hukum (sore)

    1. Hukum di Indonesia dibuat atau dirumuskan dengan mempunyai tujuan yaitu mengatur kehidupan manusia antar manusia maupun kelompok dengan kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing, tentu dan sudah pasti masing-masing individu atau kelompok memiliki ukuran atau keadilannya masing-masing. Maka dari itu hukum memiliki peran untuk membatasi keadilan itu secara obyektif dan universal sehingga dapat diterima oleh semua pihak.
    Menurut pandangan saya terhadap hukum yang ada di Indonesia ini sudah cukup baik artinya dapat mencakup semua masyarakat Indonesia yang mempunyai kultur budaya yang banyak dan beragam, akan tetapi yang dipermasalahkan disini adalah menjalankan atau operasional dari hukum itu sendiri.
    Banyak orang yang berkuasa, mengerti hukum, atau bahkan praktisi hukum itu sendiri yang bermain hukum. Seorang hakim merupakan praktisi hukum yang sering kali menimbulkan kotroversi dalam mengambil keputusan menentukan hukuman atau vonis yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak kriminal atau pelanggaran hukum. Buruknya kejujuran dan iman yang melekat pada identitas negara kita ini seringkali menjadi indikasi mengapa terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum di tanah air kita ini.
    Saat hakim akan membuat keputusan, maka dia harus mengkaji putusannya itu dengan 3 unsur seperti yang dikatakan di referensi diatas, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, keadilan seringkali menjadi puncak ketidak puasan kedua pihak dengan putusan hakim karena dianggap merugikan atau memberatkan satu pihak saja,sehingga sudah menjadi hal yang lazim jikala setelah putusan hakim, satu pihak mengajukan banding karena ketidak puasan akan putusan tersebut.
    Hakim sebagai penentu akhir dalam memutuskan keputusan hukum dan atau juga sebagai penentu nasib seseorang harus mempunyai pemikiran dan hati nurani yang di dasari oleh iman dan taqwa sehingga putusannya dapat benar-benar sesuai dengan tujuan hukum Negara kita, tidak hanya memutuskan suatu perkara berdasarkan UU tapi berdasarkan hati nuraninya. Karena semua yang akan diputuskan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di duniawi, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah SWT. Tidak semua hakim memikirkan itu dan mempunyai rasa takut akan pertanggunngjawabannya di hadapan Tuhan, mereka hanyalah memikirkan keputusan duniawinya saja dan kepuasan akan hasil yang ia dapat (uang). Jika ada hakim yang tidak menghormati putusannya berarti sama halnya dia tidak menghormati profesinya sendiri sebagai hakim.
    Sebenarnya bukan hanya praktisi hukum khususnya hakim, akan tetapi semua yuris termasuk advocate juga harus mempunyai sifat adil dengan melakukan upaya-upaya hukum sesui koridor, bukan dengan cara yang kotor suap atau lain sebagainya.
    Menjadi seorang yuris seharusnya kita mengkontribusikan sesuatu yang membangun bagi negara hukum kita, bukan malah melemahkan hukum kita dengan pengetahuan kita akan hukum. Ini bukan hanya berdampak bagi masyarakatkita, tetapi juga akan berdampak pada kekuatan kesatuan dan persatuan kita di mata negara-negara lain atau dunia.

    BalasHapus
  36. 2) A. Eksklusi: sistem itu lengkap, mengandaikan tindakan hukum berdasarkan perpu tertentu. Bahwa semua system memiliki karateristik sendiri-sendiri.
    Exp: Undang – Undang Hak Cipta, yaitu UU No. 19 Tahun 2002. Pasal yang mengatur hak cipta atas perangkat lunak tersebut adalah pasal 15 e yang berbunyi sebagai berikut : “Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;”tidak melanggar undang-undang.

    B. Subsumsi (hierarkis): dalam suatu sistem ada sub-sistem—yaitu ada gradasi antara suatu sistem dengan sub-sistem-nya, dan antara sub-sistem yang ini dengan sub-sistem yang lebih rendah. Adanya aturan yang tinggi dan aturan yang rendah “ piramida terbalik”
    Exp: Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat

    C. Derogasi (not-conflicting): jika sampai konflik, maka yang satu mengesampingkan yang lain (sehingga yang diterapkan hanya satu). Bahwa perpu satu tidak boleh bertentangan dengan perpu yang lain
    Exp: Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini terlihat pada Ketentuan Penutupnya, yakni dalam Pasal 102 UU 12/2011:

    D. Non-Kontradiksi (sifat norma adalah konsisten): sebuah peraturan perpu tidak boleh mengatur obyek yang sama dengan aturan yang sama pula.
    Exp: Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 32/2004”) telah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU 22/1999”).
    Dijelaskan bahwa ketika UU 32/2004 berlaku, materi yang mengatur tentang proses pemilihan kepala daerah secara tak langsung (seperti yang diatur dalam UU 22/1999) diganti dengan materi yang mengatur proses pemilihan kepala daerah secara langsung

    BalasHapus
  37. 3) KESESATAN MENURUT PENALARAN HUKUM
    • Argumentum ad Hominem : berarti argument yang ditujukan kepada orangnya. Kesesatan ini terjadi karena seseorang menerima atau menolak argumentasi bukan karena alasan logis, tetapi pamrih orang yang berbicara atau lawan bicara.
    Exp: Disebuah sidang pengadilan jaksa penuntut umum tidak memberikan bukti-bukti secukupnya tentang kesalahan terdakwa, tapi membeberkan sejarah hidup terdakwa yang penuh kebajikan. Dengan demikian itu dapat mempengaruhi keputusan hakim.
    • Argumentum ad Verecundiam / Aucroretalis : kesesatan terjadi bukan karena penalaran logis tetapi orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawadan dapat dipercaya.
    Exp: Jaksa penuntut umum menerima dan menyetujui hasil visum terdakwa dari Kedokteran
    • Argumen ad Baculum : Kesesatan ini terjadi apabila seseorang menolak atau menerima bukan atas dasar penalaran logis melainkan karena ancaman atau terror .
    Exp : Apabila anda tidak mengakui bahwa pendapat saya adalah benar, maka anda adalah seorang pengkhianat.
    • Argumentun ad Populum : Artinya “yang ditujukan kepada rakyat”. Yang penting disini bukan pembuktian rasional melainkan pernyataan yang membangkitkan emosi massa. Biasanya digunakan oleh para juru kampanye politik,demagogi,atau propaganda
    Exp : Kalau cinta tanah air, beli produk tanah air.
    • Argumentum ad Misericordiam : dimaksutkan untuk menggugah rasa kasihan dengan tujuan untuk memperoleh pengampunan/ keinginan.
    Exp : Seorang pencuri yang tertangkap basah mengatakan bahwa ia mencuri karena lapar dan tidak mempunyai biaya untuk menembus bayinya di rumah sakit, oleh karena itu ia meminta hakim membebaskannya.
    • Kesesatan non causa pro causa (False Cause) : Kesesatan yang dilakukan karena penarikan penyimpulan sebab-akibat dari apa yang terjadi sebelumnya adalah penyebab sesungguhnya suatu kejadian berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan. Orang lalu cenderung berkesimpulan bahwa peristiwa pertama merupakan penyebab bagi peristiwa kedua, atau peristiwa kedua adalah akiat dari peristiwa pertama - padahal urutan waktu saja tidak dengan sendirinya menunjukkan hubungan sebab-akibat. Kesesatan ini dikenal pula dengan nama kesesatan post-hoc ergo propter hoc (sesudahnya maka karenanya).
    Exp : Seorang pemuda setelah diketahui baru putus cinta dengan pacarnya, esoknya sakit. Tetangganya menyimpulkan bahwa sang pemuda sakit karena baru putus cinta.
    Kesesatan: Padahal diagnosa dokter adalah si pemuda terkena radang paru-paru karena kebiasaannya merokok tanpa henti sejak sepuluh tahun yang lalu
    • Petitio Principi : Kesesatan terjadi dalam kesimpulan atau pernyataan pembenaran di mana premis digunakan sebagai kesimpulan dan sebaliknya, kesimpulan dijadikan premis. Sehingga meskipun rumusan (teks/kalimat) yang digunakan berbeda, sebetulnya sama maknanya.
    Exp : Belajar logika berarti mempelajari cara berpikir tepat, karena di dalam berpikir tepat ada logika.
    • Argumentum ad Ignorantiam (argumen dari ketidaktahuan) : Kesalahan terjadi ketika berargumen bahwa proposisi adalah benar hanya atas dasar bahwa belum terbukti salah, atau bahwa itu adalah salah karena belum terbukti benar
    Exp : Karena tidak ada yang berdemonstrasi, saya anggap semua masyarakat setuju kenaikan BBM
    • Ignoratio elenchi : adalah kesesatan yang terjadi saat seseorang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan premisnya. Loncatan dari premis ke kesimpulan semacam ini dilatarbelakangi prasangka, emosi, dan perasaan subyekti
    Exp : Seorang pejabat berbuat dermawan; sudah pasti dia tidak tulus/mencari muka.

    BalasHapus
  38. Nama: One Dika P.
    Kelas: 2E
    NIM 13010134
    Fakultas: Hukum/Ilmu Hukum

    No.2
    A. prinsip eksklusi adalah suatu teori yang memberikan pra anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislatif merupakan sumber bagi setiap orang, karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem.
    Contoh: Korea Selatan merupakan satu-satunya negara dengan koneksi internet tercepat. (kata “satu-satunya” menunjukkan hal yang paling menonjol yang dimiliki satu objek (Korea Selatan)
    B. prinsip subsumption adalah prinsip di mana berdasarkan prisip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkhis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif superior dengan yang inferior.
    C. prinsip derogasi adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang lain dengan sumber yang lebih superior.
    D. prinsip nonkontradiksi adalah tidak boleh menyatakan ada tidaknya suatu kewajiban dikaitkan dengan suatu situasi yang sama.
    Prinsip identitas memberikan implikasi bahwa A tidak akan pernah sama dengan kebalikannya A sampai kapan pun. Ini di sebut prinsip non- kontradiksi jadi syarat perlu dan cukup tidak akan pernah sama dengan kebalikannya A sampai tidak akan pernah sama dengan kebalikannya A sampai
    contoh : Sekarang Anis adalah seorang dokter dan pedagang”. Ini bukan kontradiksi, karena walau rujukan waktunya sama (sekarang) namun aspek yang dibicarakan itu berbeda (dokter dan pedagang).
    Prinsip derograsi adalah “pengecualian”, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negaramenyimpangi tanggung jawabnya secara hukum dikarenakan adanya situasi yangdarurat. Umumnya suatu negara harus mendaftarkan derogasinya kepada badan pusat --persyaratan-persyaratan yang membolehkan derogasi telah ditentukan di dalamperjanjian internasional. Hal ini adalah klausul derogasi yang dimuat dalam KovenanInternasional tentang Hak Sipil dan Politik.

    BalasHapus
  39. Nama: One Dika P
    Kelas: 2E
    NIM: 13010134
    Fakultas: Hukum/ Ilmu Hukum

    No. 3
    a. Fallacy of Four Terms (Kekeliruan Karena Menggunakan Empat Term)
    Kesesatan berfikir karena menggunakan empat term dalam silogisme. Ini terjadi karena term penengah diartikan ganda, sedangkan dalam patokan diharuskan hanya tiga term.
    Contoh :
    Semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual harga di bawah tetangganya diancam dengan hukuman
    Orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi harus diasingkan.

    b. Fallacy of Unditributed Middle (Kekeliruan Karena Kedua Term Penengah Tidak Mencakup)
    Contoh :
    Orang yang terlalu banyak belajar kurus. Dia kurus sekali, karena itu tentulah ia banyak belajar. Semua anggota PBB adalah Negara merdeka. Negara itu tentu menjadi anggota PBB karena memang negara merdeka.

    c. Fallacy of Illicit Process (Kekeliruan Karena Proses Tidak Benar)
    Kekeliruan berfikir karena term premis tidak mencakup (undistributed) tetapi dalam konklusi mencakup.
    Contoh :
    Kura-kura adalah binatang melata. Ular bukan kura-kura, karena iitu ia bukan binatang melata.
    Kuda adalah binatang, sapi bukan kuda jadi ia bukan binatang.

    d. Fallacy of Two Negative Premises (Kekeliruan Karena Menyimpulkan daru Dua Premis yang Negatif)
    Kekeliruan berfikir karena mengambil kesimpulan dari dua premis negative. Apabila terjadi demikian sebenarnya tidak bisa ditarik konklusi.
    Contoh :
    Tidak satu pun drama yang baik mudah dipertontonkan dan tidak satu pun drama Shakespeare mudah dipertontonkan, maka semua drama Shakespeare adalah baik.
    Tidak satu pun barang yang baik itu murah dan semua barang di toko itu adalah tidak murah, jadi kesemua barang di toko itu adalah baik.

    e. Fallacy of Affirming the Consequent (Kekeliruan Karena Mengakui Akibat)
    Kekeliruan berfikir dalam silogisme hipoteka karena membenarkan akibat kemudian membenarkan pula akibatnya.
    Contoh :
    Bila kita bisa berkendaraan secapat cahaya, maka kita bisa mendarat di bulan. Kita telah dapat mendarat di bulan berarti kita telah dapat berkendaraan secepat cahaya.
    Bila pecah perang harga barang-barang baik. Sekarang harga naik, jadi perang telah pecah.

    f. Fallacy of Denying Antecedent (Kekeliruan Karena Menolak Sebab)
    Kekeliruan berfikir dalah silogisme hipoteka karena mengingkari sebab kemudian disimpulkan bahwa akibat juga tidak terlaksana.
    Contoh :
    Bila permintaan bertambah harga naik. Nah, sekarang permintaan tidak bertambah, jadi harga naik.
    Bila datang elang maka ayam berlarian, sekarang elang tidak datang, jadi ayam tidak berlarian.

    BalasHapus
  40. NAMA : Noviane Tri Wijaya
    NIM : 13010017
    Kelas : E (Sore)


    1. jujur saja, ketika melihat kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, dimana ketertiban dan bahkan kedamaian menjadi suatu barang langka dan mahal, sementara di sisi lain bangsa Indonesia telah sepakat dengan komitmennya terhadap hukum seperti yang telah dituangkan di dalam salah satu falsafah kehidupan bangsa yang ada.
    menurut saya hakim sendiri dapat di artikan,orang yang mengadili perkara, yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Dapat dibayangkan bila hakim tidak benar maka pengambilan keputusannya pasti sewena-wena, hanya menguntungkan atau mengakomodir kepentingan pribadi atau kelompok sang hakim yang tidak benar dan merugikan orang lain. Itulah sebabnya, orang yang mejadi hakim harus orang yang benar, yang memutuskan perkara secara benar dan adil. Hakim yang benar adalah seseorang yang tidak berdosa, yang hatinya tidak ada kejahatan, adakah manusia yang demikian?
    Dalam memutuskan perkara duniawi saja dibutuhkan hakim yang memenuhi mekanisme fit dan proper test supaya tidak terjadi ketimpangan dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi dalam memutuskan perkara rohani, kita membutuhkan hakim yang benar supaya tidak tersesat

    Menghakimi berarti juga mengadili atau berlaku sebagai hakim. Dalam bahasa yunani kata Krino adalah kata utama yang menjelaskan menghakimi, selain kata Krino ada juga turunan dari kata ini yakni Katakrino dan Anakrino yang memiliki kenotasi yang sama yakni, memutuskan atau membuat penilai terhadap sesuatu. isinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

    BalasHapus
  41. NAMA : Noviane tri Wijaya
    NIM : 13010017
    KELAS : E (Sore)


    1. LANJUTAN NO. 1
    Longgarnya pegangan terhadap agama salah satu faktor .Sudah menjadi tragedi dari dunia maju, dimana segala sesuatu hampir dapat dicapai dengan ilmu pengetahuan, sehingga keyakinan beragama mulai terdesak, kepercayaan kepada Tuhan tinggal simbol, larangan-larangan dan suruhan-suruhan Tuhan tidak diindahkan lagi. Dengan longgarnya pegangan seseorang peda ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengontrol yang ada didalam dirinya. Dengan demikian satu-satunya alat pengawas dan pengatur moral yang dimilikinya adalah masyarakat dengan hukum dan peraturanya. Namun biasanya pengawasan masyarakat itu tidak sekuat pengawasan dari dalam diri sendiri.
    Begitu penting nya perannya hakim dalam penegakan hukum,sehingga dalam hukum acara hakim di anggap mengetahui semua hukumnya yang akan mengetahui hitam putihnya melalui keputusannya.Namun dalam prakteknya penegakan hukum sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam dalam perundang-undangan.atau mungkin sudah diatur dalam perundang undanganatau mungkin sudah dia atur tidak lengkap dan tidak jelas,karena memang tidak satu hukum atau UU yang mengatur selengkap-lengkapnyamengingat masyarakat yang di atur oleh hukum selalu berubah - ubah.
    Bila kita cermati hukum yang di tegakkan di Indonesia saat ini sangatlah suram. terlihat dari wajah hukum merupakan implikasi dari kondisi penegakan hukum (law enforcement) yang stagnan dan kalaupun hukum ditegakkan maka penegakannya diskriminatif. Praktik-praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti, mafia peradilan, proses peradilan yang diskriminatif, jual beli putusan hakim, atau kolusi Polisi, Hakim, Advokat dan Jaksa dalam perekayasaan proses peradilan merupakan
    realitas sehari-hari yang dapat ditemukan dalam penegakan hukum di negeri ini. Pelaksanaan penegakan hukum yang “kumuh” seperti itu menjadikan hukum di negeri ini seperti yang pernah dideskripsikan oleh seorang filusuf besar Yunani Plato (427-347 s.M) yang menyatakan bahwa hukum adalah jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat yang lemah tetapi akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat. (laws are spider webs; they hold the weak and delicated who are caught in their meshes but are torn in pieces by the rich and powerful).
    Implikasi yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran diberbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Akibatnya, masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri. Suburnya berbagai tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) di masyarakat adalah salah satu wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada.
    Penilaian masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia dari tahun ke tahun terus menerus menurun. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI), dari Juli 2009 hingga Oktober 2011, persepsi baik terhadap penegakan hukum di Indonesia turun drastis sebanyak 22,9 persen.
    memang tidak dapat dipungkiri penegakan hukum di indonesia saat ini sangat buruk, kesalahan ini bukan terletak pada sistem hukum nya, melainkan kesalahan itu terletak pada oknum penegakan hukum itu sendiri, hal ini bisa terjadi karena lemah nya pengawasan terhadap perkembangan hukum di indonesia dan kurang nya kesadaran hukum dari masyarakat.
    jdi yg perlu kita lakukan ialah meningkatkan kesadaran hukum dari msyarakat, karena apabila kesadaran hukum masyarakat telah tinggi, maka secara otomatis akan dapat meminimalisir pelanggaran hukum.

    BalasHapus
  42. NAMA ; Noviane Tri Wijaya
    NIM : 13010017
    Kelas : E (Sore)

    LANJUTAN NO. 2 :
    jawab :

    2.A. Prinsip Ekslusi yakni prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinan ketiga.prinsip ekslusi berbunyi : sesuatu jika di nyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah " dengan kata lain sesuatu X mestilah P atau Non- Tidak ada kemungkinan Ketiga " artinya dari prinsip ialah dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin kedua duanya dimiliki oleh suatu benda , mestilah hanya salah satu yang dapat di miliki nya ,sifat P atau Non-P. contohnya kasus perceraian artis daus mini,dimana kedua belah pihak sama sama ingin bercerai,dalam sidang pertama sang pemohon (istri dari daus mini) tidak hadir dan dikarenakan istri nya tidak hadir,maka di sidang berikutnya pun tidak hadir maka tidak adanya mediasi antara kedua belah pihak...dengan kata lain keputusan yang di ambil dapat diambil dengan cepat tanpa ada halangan,atau masalah lain termasuk gono,gini dan hak asuh anak.
    B. Prinsip subsumsi asas yang dengan nya ilmu hukum menetapkan hubungan hierarkhis di antar aturan aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah.
    C. Prinsip Derogasi ialah asas yang berdasarkan ilmu hukum menolak sebuah aturan ,atau sebagian dari sebuah aturan,karena berkonflik dengan aturan lain yang bersumber dari sumber legislatif yang olebih tinggi.
    D. Non-Kontradiksi ialah asas yang berdasarkan ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang di dalamnya orang dapat mengafirmasi ekstensi sebuah kewajiban dan pada saat yang sama juga non-eksistensi terhadap suatu kewajiban yang meliputi situasi tindakan yang sama pada kejadian yang sama.

    BalasHapus
  43. FAKULTAS HUKUM - INDRI SAFIRDA - 13010100 - II F (SORE)


    1. Mengenai putusan hakim yang ramai diperbincangkan saat ini, menurut saya tidak semua hakim memutuskan suatu masalah dengan tidak adil seperti yang ada pada artikel permasalahan diatas.
    Bukankah semua pegawai negeri dan pejabat publik atau yang melayani kepentingan masyarakat dan mendapat gaji atau upah yang bersumber dari APBN atau APBD termasuk seorang HAKIM harus mengucap sumpah sebelum mengemban jabatannya agar menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dan kode etik seorang hakim?
    jika jawabannya iya, maka saat hakim itu mengucap sumpah sebagai hakim jelas saat itu dia mengetahui apa tugas, hak dan kewajibannya sebagai seorang hakim yang saat mengambil keputusannya didalamnya harus memenuhi 3 unsur yang mendasari putusannya yang pernah dikemukakan juga oleh Gustav Radbuch, yakni:
    - nilai dasar kepastian hukum
    -nilai dasar keadilan
    -nilai dasar kemanfaatan
    Dan putusan dari hakim yang baik dan adil harusnya mencangkup dan memenuhi 3 unsur tersebut karena dikatakan memenuhi ide keseimbangan dikarenakan aspek-aspek tentang hukum telah ada di dalam nilai dasar hukum itu sendiri.
    Manurut saya, semua kembali pada individunya sendiri. Para hakim tersebut memiliki akhlak dan keyakinan yang baik atau tidak. Jika mereka memiliki akhlak dan keyakinan yang baik maka pastinya para hakim tersebut akan mengikuti ketentuan yang telah ada dan memenuhi sumpah yang diucapkannya sendiri. Dan sebaliknya, apabila ada hakim yang tidak atau kurang memiliki akhlak dan keyakinan yang baik bisa jadi dia tidak memenuhi ketentuan yang ada serta melenceng dari ketentuan yang ada dan bisa jadi dia melanggar sumpah yang diucapnya sendiri. Dan itu oknum itu yang membuat paradigma masyarakat tentang "hakim yang tidak adil".
    Sehingga jika masih ada (dan saya yakin pasti ada) haikm yang memiliki akhlak dan keyakinan yang baik, akan memutuskan suatu masalah dan perkara yang ada dengan baik dan sesuai ketentuan serta UUD 1945 yang ada. Bukan dengan melihat siapa yang kaya dan siapa yang miskin.
    Jadi intinya menurut saya, menjadi seorang hakim haruslah memiliki jiwa independen (agar tidak mudah terpengaruh misal oleh 'sogokan uang' dll), jujur dan kembali lagi berakhlak baik itu tadi, serta berpegah teguh pada sumpah yang diucap diawal sebagai hakim. Sehingga dia bisa memutuskan suatu masalah dengan bijak dan sesuai per-UU yang ada dan memenuhi 3 unsur tadi.
    Dengan begitu akan tercipta keadilan dalam hukum di Indonesia ini.





    2. Prinsip-prinsip logika hukum

    a. Eksklusi: Asas yang dengannya ilmu hukum mengandaikan suatu sejumlah sumber legislatif tertentu bagi sistem, yang dengan itu mengidentifikasikan sistem hukum tersebut (memiliki karakternya sendiri)

    b. Subsumsi: Asas yang dengannya ilmu hukum menetapkan hubungan hierarki antara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi ke yang lebih rendah (undang-undang yang rendah tidak bisa melawan undang-undang yang lebih tinggi. misalnya: peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945)

    c. Derogasi: Asas yang berdasarkannya ilmu hukum menolak sebuah aturan, atau sebagian dari sebuah aturan, karena konflik dengan aturan lain yang bersumber dari sumber legislatif yang lebih tinggi (perundang-undangan yang satu tidak boleh berkonflik dengan perundang-undangan lainnya)

    d. Non-Kontradiksi: Asas yang berdasarkannya ilmu hukum menolak kemungkinan pemaparan sistem hukum yang di dalamnya orang dapat mengafirmasi eksistensi sebuah kewajiban dan pada saat yang sama juga non-eksistensi terhadap suatu kewajiban yang meliputi situasi tindakan yang sama pada kejadian yang sama. (tidak boleh ada 2peraturan yang mengatur hal yang sama)

    BalasHapus
  44. NAMA : Noviane Tri Wijaya
    NIM : 13010017
    Kelas : E (Sore)
    semester II

    LANJUTAN NO. 3

    jAWAB

    3. ada beberapa hal yang mengakibatkan kesalah berpikir dan itu sering tidak di sadari orang,baik orang yang berfikir sendiri,maupun orang yang mengikuti buah pikir itu. ini pun dalam logika di rumuskan dan di beri nama.sebelum kamu memajukan hal hal yang betul betul merupakan kesalahan berfikir, kami sebut dulu dua hal yang sebetulnya bukan kesalahan,tetapi sering membingungkan dan disalah gunakan untuk membawa orang lain ke konklusi yang salah.
    Di dalam logika deduktif, kita dengan mudah memperoleh kesesatan karena adanya kata-kata yang disebut homonim, yaitu kata yang memiliki banyak arti yang dalam logika biasanya disebut kesalahan semantik atau bahasa. Kesalahan semantik itu dapat pula disebut ambiguitas. Adapun untuk menghindari ambiguitas dapat dengan berbagai cara, misalnya menunjukkan langsung adanya kesesatan semantik dengan mengemukakan konotasi sejati. Memilih kata-kata yang hanya arti tunggal, menggunakan wilayah pengertian yang tepat, apakah universal atau partikular. Dapat juga dengan konotasi subyektif yang berlaku khusus atau obyektif yang bersifat komprehensif.
    Kesesatan di dalam logika induktif dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti, kesalahan klasifikasi atau penggolongan karena penggolongannya tidak lengkap atau tumpang tindih maupun masih campur aduk. Kesesatan juga bisa terjadi pada hipotesis karena suatu hipotesis bersifat meragukan yang bertentangan dengan fakta. kemudian yang berkaitan dengan sebab adalah antiseden yang tidak cukup, dan analisis yang perbedaannya tidak cukup meyakinkan. Tidak cukupnya perbedaan itu menjadikannya suatu kecenderungan homogen, masih pula terdapat kebersamaan yang sifatnya kebetulan. Kesalahan juga terjadi karena generalisasi yang tergesa-gesa, atau analogi yang keliru. Kesalahan juga terjadi karena suatu argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang akan dicari. Sebuah argumen yang premis-premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulannya merupakan argumen yang “salah” sekalipun semua premisnya itu mungkin benar.
    CONTOH :
    A. Surat kabar X merupaka sumber informasi yang reliable, karena beritanya tidak pernah basi. (Di sini orang hendak membuktikan bahwa surat kabar X memang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya berdasarkan pemberitaannya yang up to date, tanpa dibuktikan pemberitaannya memang
    dapat diuji kebenarannya)
    B. Semua perbuatan mengganggu orang lain diancam dengan hukuman. Menjual barang di bawah harga tetangganya adalah mengganggu kepentingan orang lain. Jadi menjual harga di bawah tetangganya diancam dengan hukuman
    Orang yang berpenyakit menular harus diasingkan. Orang berpenyakit panu adalah membuat penularan penyakit, jadi harus diasingkan.
    C. Seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa istrinyalah yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan istrinya, padahal sebenarnya karena goresan besi pagar.
    D. Misalnya si A membawa motor si B tanpa sepengatahuan si B, dan kemudian dalam beberapa jam kemudian Motor itu dikembalikan ditempatnya, dan baru si B mengetahuinya. Dengan menerapakan ketentuan Pasal 362 berarti salah satu unsurnya tidak terpenuhi yakni si A tidak memenuhi unsur perbuataannya “dengan maksud memilki Itu”. Maka bukan dalam kategori pencurian.
    Namun sebenarnya kalau ditinjau lebih jauh, dari pemakaian kendaraan bermotor tersebut oleh si A, ada barang yang hilang yakni bensin kendaraan bermotor. Berarti pencurian yang terjadi adalah pencurian bensin.

    BalasHapus
  45. FAKULTAS HUKUM - INDRI SAFIRDA - 13010100 - II F (SORE)

    3. Kesesatan dalam berfikir

    a. Argumentum ad baculum: baculum artinya "tongkat" kesesatan berpikir ini terjadi karena argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksakan sebuah kesimpulan. Umumnya yang terjadi adalah menerima atau meonalk suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari yang berkuasa. Misalnya ancaman akan dipenjarakan, disiksa, atau di tutup peluang mencari kerjanya. Jika suatu kasus yang di proses di pengadilan berakhir dengan keputusan batal demi hukum karena muncul surat sakti yang menghendaki dihentikannya proses hukum tersebut untuk kepentingna para penguasa, maka itu adalah kekeliruan penalaran. Dan sebaliknya apabila penguasa menghendaki, maka dengan kurangnya alat buktipun perkara dapat digelar juga.
    Argumentum ad baculum biasanya diikuti pernyataan "Kekuasaan membuat segalanya benar" dan sering disebut "Argumentasi enuh ancaman".

    b. Argumentum ad himinem: terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk menyerang orangnya secara langsung, atau sebaliknya argumen yang menunjukkan pola pikir pada pengutamaan kepentingan pribadi. Contoh lainnya seperti mendiskreditkan saksi oleh karena anggota keluarganya terindikasi pernah terlibat organisasi terlarang. orang yang mengikuti aliran komunis berarti jahat karena komunis itu jahat. Seorang terdakwa yang berusaha mendapatkan hukuman seringan mungkin,mencoba mempengaruhi keputusan hakim dengan mengatakan bahwa penderitaan yang bakal dipikulnya sebagai akibat putusan sang hakim, juga akan berbalik menimpa sang hakim atau keluarganya.

    c. Argumentum ad ignorantiam: Sebuah argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya, atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannya. Biasanya terjadi karena mengargumentasikan suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti salah, atau sebaliknya. Elaborasi lebih lanjut dalam praktik misalnya suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tidak terbukti salah adalah bersih. padahal belum tentu, bisa saja dia sempat menghilangkan bukti2nya. Dan sebaliknya, belum tentu orang yang dipenjara itu semuanya orang yang bersalah.

    d. Argumentum ad misericordiam: suatu argumen yang didasarkan apda perasaan belas kasihan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperoleh dari argumen tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak menitik beratkan pada fakta yang dipermasalahkan, melainkan semata-mata pada perasaan belas kasihan saja. Kesesatannya terjadi karena untuk pembuktian tidak bersalah, seolah-olah orang miskin diargumentasikan boleh mencuri. Dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi seperti ini dapat digunakan, tetapi bukan sebagai pembuktian tidak bersalah.

    BalasHapus
  46. FAKULTAS HUKUM - INDRI SAFIRDA - 13010100 - II F (SORE)

    *lanjutan nomer 3..

    e. Argumentum ad populum: Kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima umum. sering digunakan untuk mengendalikan emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung bukti-bukti yang jelas. seringkali digunakan untuk dengan cara menarik masa, membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian. Rakyat yang dipakai sebagai bukti, sebagai bulan-bulanan dan bukan sebagai fakta. untuk melegalkan suatu perbuatan yang bertentangan yang bertentangan dengan hukum sekalipun para penguasa sering berargumen untuk atas nama rakyat yang sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya di pertentangkan dan apakah kepentingan mereka diperhatikan penguasa.

    f. Argumentum ad verecundiam atau Argumentum auctoritatis: Orang sering kali menganggap para pakar adalah "dewa" yang menguasai permasalahan terkait, karena itu pendapat mereka dianggap paling benar dan sahih. Kesimpulan itu sakan sangat menyesatkan. Oleh karena itu penggunaan otoritas keilmuan seorang pakar dikaitkan dengan bidang khususnya, ternyata memiliki kelemahan juga, karena otoritas yang sungguh ahli sekalipun masih dapat membuat kekeliruan. Menolak atau menerima suatu argumen bukan karena nilai penalarannya, tetapi disandarkan pada argumen bahwa orang yang mengemukakannya adalah orang yang berwibawa, berkuasa, ahli dan dapat dipercaya.
    Karena itu untuk mencegah kesesatan pikir seperti ini, maka kesaksian otoritas dimaksud harus memenuhi syarat: tidak mengandung prasangka, pengalaman dan pendidikan otoritas dimaksud, nama baik dan prestise yang dimiliki, serta apakah pendapat yang diberikan otoritas dimaksud sejalan dengan perkembangan jaman, atau koheren dengan pendapat atau sikap terakhir dibidang yang dimaksud.

    BalasHapus
  47. NAMA : TIARA DWI ARISTYANTI
    NIM : 13010176
    SEMESTER/ KELAS : II - F

    1. Analisis yang menyorot tentang Ide keseimbangan putusan hakim:
    Jika menyorot tentang putusan hakim yang sering dinilai tidak adil dan tidak memihak kepada yang miskin, menurut saya itu suatu hal yang relatif. Karena tidak semua keputusan yang para hakim jatuhkan itu tidak adil. Jika diuraikan satu persatu dari kata keputusan hakim, mungkin kita bisa lebih fokus kepada arti dari kata tersebut. Kata keputusan yang memiliki arti suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisa kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuesinya dan setiap putusan akan membuat putusan terakhir. Sedangkan jika dihubungkan, maka keputusan hakim merupakan keputusan yang pasti akan berpihak pada salah satu. Mereka yang beranggapan bahwa keputusan hakim tidak berpihak kepadanya, hanya mungkin sebagian dari anggapan- anggapan lain diluaran sana.
      Terlepas dari konteks ketidak adilan keputusan hakim, disini saya ingin lebih menekankan kepada pada cara pikir hakim itu sendiri. Karena mereka pun sadar bahwa ada 3 tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hanya saja mungkin mereka kurang bisa menyelaraskannya. Jadi, garis besarnya adalah, pekerjaan seorang hakim merupakan pekerjaan yang mulia. Hanya saja jika masih ditemukan keputusan- keputusan yang dianggap tidak adil itu merupakan faktor human error yang dilakukan oleh para hakim.

    BalasHapus
  48. NAMA : TIARA DWI ARISTYANTI
    NIM : 13010176
    SEMESTER/ KELAS : II - F

    2. Contoh dari prinsip - prinsip logika hukum:
    - Eksklusi yaitu mengandaikan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu. Dan semua sistem hukum mempunyai identitas masing- masing.
    Contohnya: Berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan dan Yurisprudensi
    - Subsumsi, bahwa hukum mengenal hirearkhis (sifatnya horisontal). Ada aturan yang tinggi ada aturan yang rendah.
    Contohnya: Berupa hukum acara Administrasi dan hukum administrasi negara
    - Derogasi, bahwa tidak satu perundang-undangan berkonflik dengan undang- undang yang lain.
    Contoh: Kasus Bank Global Tbk. Dalam kasus itu seorang bankir melakukan tindakan kriminal yaitu tidak bersedianya memberikan dokumen dan tidak mampu memberikan keterangan kepada Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Putusan PN No. 2068/PIDANA BIASA/2005/PN JAKARTA SELATAN, membebaskan Neloe, CS, karena terbukti tidak melakukan tindakan korupsi dan putusan MA indonesia No. 1144 K/Pid/2006 yang kemudian menghukum Neloe, CS dengan hukuman 10 tahun penjara, karena terbukti perbuatan terpidana telah melanggar UU korupsi. Kasus diatas dapat dikatakan bahwa MA telah mengabaikan dan melanggar doktrin specialite sistematische. Dengan keputusan ini MA telah menyatakan diri secara tegas bahwa UU perbankan sebagai UU yang bersifat umum dan UU korupsi yang bersifat khusus.
    - Non- kontradiksi, Perundang- undangan tidak boleh mengatur objek yang sama/ aturan yang sama pula.
    Contoh: Dalam perturan daerah tidak boleh mengatur apa yang sudah pernah di atur oleh peraturan perundang-undangan yang lain.

    BalasHapus
  49. NAMA : TIARA DWI ARISTYANTI
    NIM : 13010176
    SEMESTER/ KELAS : II - F

    3. Beberapa bentuk kesesatan dalam berpikir:

    A. Fallacy of Hasty Generalization (Kekeliruan Karena Membuat Generalisasi yang Terburu-buru)
    Kekeliruan berfikir karena tergesa-gesa membuat generalisasi, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kasus individual yang terlampau sedikit, sehinggga kesimpulan yang ditarik melampau batas lingkungannya.
    Contoh :Dia orang Islam mengapa membunuh. Kalau begitu orang Islam memang jahat.
    B. Fallacy of Forced Hypothesis (Kekeliruan Karena Memaksakan Praduga)
    Kekeliruan berfikir karena menetapkan kebenaran suatu dugaan.
    Contoh :Seorang pegawai datang ke kantor dengan luka goresan di pipinya. Seseorang menyatakan bahwa istrinyalah yang melukainya dalam suatu percekcokan karena diketahuinya selama ini orang itu kurang harmonis hubungannya dengan istrinya, padahal sebenarnya karena goresan besi pagar.
    C. Fallacy of Begging the Question (Kekeliruan Kerna Mengundang Permasalahan)
    Kekeliruan berfikir karena mengambil konklusi dari premis yang sebenarnya harus dibuktikan dahulu kebenarannya.
    Contoh : Surat kabar X merupaka sumber informasi yang reliable, karena beritanya tidak pernah basi. (Di sini orang hendak membuktikan bahwa surat kabar X memang merupakan sumber informasi yang dapat dipercaya berdasarkan pemberitaannya yang up to date, tanpa dibuktikan pemberitaannya memang dapat diuji kebenarannya).
    D. Fallacy of Circular Argument (Kekeliruan Karena Menggunakan Argumen yang Berputar)
    Kekeliruan berfikir karena menarik konklusi dari satu premis kemudian konklusi tersebut dijadikan premis sedangkan premis semula dijadikan konklusi pada argumen berikutnya.
    Contoh : Ekonomi Negara X tidak baik karena banyak pegawai yang korupsi. Mengapa banyak pegawai yang korupsi? Jawabnya karena ekonomi Negara kurang baik.
    E. Fallacy of Argumentative Leap (Kekeliruan Karena Berganti Dasar)
    Kekeliruan berfikir karena mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Jadi mengambil kesimpulan melompat dari dasar semula.
    Contoh : Ia kelak menjadi mahaguru yang cerdas, sebab orang tuanya kaya.
    Pantas ia cantik karena pendidikannya tinggi.
    Bentuk tulisannya bagus, jadi ia adalah anak yang pandai.
    F. Fallacy of Appealing to Authority (Kekeliruan Karena Mendasarakan pada Otoritas)
    Kekeliruan berfikir karena mendasarkan diri pada kewibawaan atau kehormatan seseorang tetapi dipergunakan untuk permasalahan di luar otoritas ahli tersebut.
    Contoh : Bangunan ini sungguh kokoh, sebab dokter Haris mengatakan demikian. (Dokter Haris adalah ahli kesehatan, bukan insinyur bangunan).
    G. Fallacy of Appealing to Force (Kekeliruan Karena Mendasarkan Diri pada Kekuasaan)
    Kekeliruan berfikir karena berargumen dengan kekuasaan yang dimiliki, seperti menolak pendapat/argumen seseorang dengan menyatakan:

    BalasHapus
  50. NAMA : TIARA DWI ARISTYANTI
    NIM : 13010176
    SEMESTER/ KELAS : II - F

    G. Fallacy of Abusing (Kekeliruan Karena Menyerang Pribadi)
    Kekeliruan berfikir karena menolak argumen yang dikemukakan seseorang dengan menyerang pribadinya.
    Contoh :Jangan dengarkan gagasan dia tentang konsep kemajuan desa ini. Waktu ia menjabat kepala desa di sini ia menyelewengkan uang Bandes (Bantuan Desa).
    H. Fallacy of Ignorance (Kekeliruan Karena Kurang Tahu)
    Kekeliruan berfikir karena menganggap bila lawan bicara tidak bisa membuktikan kesalahan argumentasinya, dengna sendirinya argumentasi yang dikemukakannya benar.
    Contoh :Kalau kau tidak bisa membuktikan bahwa hantu itu ada maka teranglah pendapatku benar, bahwa hantu itu tidak ada.
    I. Fallacy of Complex Question (Kekeliruan Karena Pertanyaan yang Ruwet)
    Kekeliruan berfikir karena mengajukan pertanyaan yang bersifat menjebak.
    Contoh :Jam berapa kau pulang semalam? (Yang ditanya sebenarnya tidak pergi. Penanya hendak memaksakan pengakuan bahwa yang ditanya semalam pergi).
    J. Fallacy of Oversimplification (Kekeliruan Karena Alasan Terlalu Sederhana)
    Kekeliruan berfikir karena berargumentasi dengan alasan yang tidak kuat atau tidak cukup bukti.
    Contoh : Kendaraan buatan Honda adalah terbaik, karena paling banyak peminatnya.
    K. Fallacy of Accident (Kekeliruan Karena Menetapkan Sifat)
    Kekeliruan berfikir karena menetapkan sifat bukan keharusan yang ada pada suatu benda bahwa sifat itu tetap ada selamanya.
    Contoh : Daging yang kita makan hari ini adalah dibeli kemarin. Daging yang dibeli kemarin adalag daging mentah. Jadi hari ini kita makan daging mentah.
    L. Fallacy if Irrelevent Argument (Kekeliruan Karena Argumen yang Tidak Relevan)
    Kekeliruan berfikir karena mengajukan argument yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang menjadi pokok pembicaraan.
    Contoh : Kau tidak mau mengenakan baju yang aku belikan. Apakah engkau mau telanjang berangkat ke perjamuan itu?
    M. Fallacy of False Analogy (Kekeliruan Karena Salah Mengambil Analogi)
    Kekeliruan berfikir karena menganalogikan dua permasalahan yang kelihatannya mirip, tetapi sebenarnya berbeda secara mendasar.
    Contoh : Seniman patung memerlukan bahan untuk menciptakan karya-karya seni, maka Tuhan pun memerlukan bahan dalam menciptakan alam semesta.
    O. Fallacy of Appealing to Pity (Kekeliruan Karena Mengundang Belas Kasihan)
    Kekeliruan berfikir karena menggunakan uarain yang sengaja menarik belas kasihan untuk mendapatkan konklusi yang diharapkan. Uraian itu sendiri tidak salah tetapi menggunakan uraian-uraian yang menarik belas kasihan agar kesimpulan menjadi lain. Padahal masalahnya berhubungan dengan fakta, bukan dengan perasan inilah letak kekeliruannya. Kekeliruan pikir ini sering digunakan dalam peradilan oleh pembela atau terdakwa, agar hakim memberikan keputusan yang sebaik-baiknya, seperti pembelaan Clarence Darrow, seorang penasihat hukum terhadap Thomas I Kidd yang dituduh bersekongkol dalam beberapa perbuatan criminal dengan mengatakan sebagai berikut :
    Saya sampaikan pada anda (para yuri), bukan untuk kepentingan Thomas Kidd tetapi menyangkut permasalahan yang panjang, ke belakang ke masa yang sudah lampau maupun ke depan masa yang akan datang, yang menyangkut seluruh manusia di bumi. Saya katakan pada anda bukan untuk Kidd, tetapi untuk mereka yang bangun pagi sebelum dunia menjadi terang dan pulang pada malam hari setelah langit diteraingi bintang-bintang, mengorbankan kehidupan dan kesenangnnya, bekerja berat demi terselenggarakannya kemakmuran dan kebesaran, saya sampaikan pada anda demi anak-anak yang sekarang hidup maupun yang akan lahir.

    BalasHapus
  51. NAMA : TIARA DWI ARISTYANTI
    NIM : 13010176
    SEMESTER/ KELAS : II - F

    Dan dari beberapa kesesatan dalam berpikir itu, maka akan menghasilkan beberapa kesesatan dalam beragumentasi yaitu
    a. ARGUMENTUM AD BACULUM
    Adalah jenis kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseorang yang berargumen untuk memaksa sebuah kesimpulan.
    Jenis argumentasi yang umum nya terjadi adalah menerima dan menolak suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari mereka yang berkuasa.
    Contoh : ancaman akan dipenjarakan, disiksa, bahkan menutup peluang mencarai pekerjaan dan berbagai bentuk ancaman lain yang menakutkan
    b. ARGUMENTUM AD HOMINEM
    Kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk menyerang orang-orang secara langsung atau sebaliknya argumen yang menunjukan pola pikir untuk kepentingan pribadi
    Contoh : lain adalah mendeskriditkan saksi oleh karena ada anggota keluarganya yang terindikasi pernah terlibat organisasi terlarang
    c. ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM
    Sebuah Argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannyadalam bentuk yang paling umum kesesatan seperti ini karena mengargumentasi suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti bersalah atau proposisi salah karena tidak terbukti benar.
    Contoh : suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tebukti tidak bersalah adalah bersih, pernyataan ini belum tentu benar karena koruptor tersebut sudah menghilangkan barang bukti.
    d. ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM
    Suatu Argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasiahan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperolehndari argument tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak nenitikberatkan pada fakta yang dipermaslahkan melainkan pada perasaan belas kasihan.
    Contoh : seorang ibu yang tertangkap tangan di supermarket karena mencuri susu Formula untuk bayinya yang sedang sakit, pengacaranya mengargumentasikan bahwa perbuatan melanggar hukum sang ibu hendaknya diabaikan karena ia dating dari keluarga yang tidak mampu. Kesesatan disini karena untuk pembuktian yang tidak bersalah seolah2 orang miskin diargumentasikan boleh mencuri untuk kehidupan anaknya , dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi ini dapat digunakan tetapi bukan sebagai pembuktian tidak bersalah.
    e. ARGUMENTUM AD POPULUM
    Kekeliruan piker semacam ini sering kali diterjemahkan sebagai kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima umum. Argumen semacam ini digunakan untuk mengendalikan emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas.
    Argumen seperti ini dalam bentuk lain dilakukan dengan cara menarik masa , membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian , Rakyat yang dipakai sebagai bukti , sebagai bulan-bulanan dan bukan sebagai fakta. Untuk melegalkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hokum sekalipun para penguasa sering berargumen untuk dan atas nama rakyat yang sebenarnya tidak tahu menahu apa sebenarnya yang dipertentangkan dan apakah kepentingan mereka diperhatikan penguasa.
    e. ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM ATAU ARGUMENTUM AUTORITATIS
    Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang rumit, pengadilan sering menghadirkan saksi-saksi yang dianggp akhli dan merupakan pakar yang menguasai permasalahan hokum yang dihadapi, orang sering menganggap bahwa para pakar yang dianggap sebagai dewa yang menguasai permasalahan tekait, karena itu berpendapat mereka menganggap paling benar dan sahih.
    Contoh : Pada Jaman sosialisai Ideolegi Pancasila, Noto Nagoro seorang pakar yang diunggulkan oleh para pemikir filsafat dilingkungan masyarakat ilmiah, berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila memiliki keabadian seperti sifat tuhan sendiri yang abadi.

    BalasHapus
  52. FAKULTAS HUKUM
    NAMA : Dwi purba wisesa
    NIM : 13010171
    KELAS : II F (sore)

    (1) putusan hakim yang sekarang ini terjadi sangat ramai diperbincangkan dalam masyarakatkarena banyak masyarakat berkata bahwa Putusan hakim tidak adil!! Putusan hakim tidak berhati nurani!! Putusan hakim berat sebelah!! Putusan hakim menguntungkan orang kaya tidak berpihak pada orang miskin!! Dan banyak lagi keluhan-keluhan terhadap putusan hakim yang sekarang ini terjadi,Sebelum berbicara mengenai hasil putusan hakim yang dianggap tidak adil, tidak berhati nurani, dan berat sebelah. Kita harus mengetahui dahulu apa itu arti dari rasa adil. Karena berbicara soal rasa adil itu sangat sulit di fahami, karena rasa adil ada pada perasaan yang ada di hati manusia itu sendiri.Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan Dalam implementasinya tidak mudah untuk mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja.Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Kasus-kasus hukum yang menimpa orang yang memiliki jabatan tinggi dan memiliki kekuasaan sebagai terdakwa atau tersangkanya seakan-akan ditangani dengan berbelit-belit dan terkesan ditunda-tunda sehingga tidak ada keputusan yang jelas dan pasti. Seperti itulah gambaran tentang kondisi penegakkan hukum di Indonesia. Menurut saya, Masih banyak hakim yang memutuskan permasalahan hukum berpacu pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang kurang efektif untuk digunakan dalam penyelesaian masalah hukum tersebut.Politik hukumsebagai arah kebijakan pembangunan hokum harus dijadikan sebagai ukuran untuk dapat melihat hasil yang telah diraih pembangunan hukum saat ini. Penegakan hukum merupakan salah satu tonggak utama dalam negara bahkan yang ditempatkan sebagai satu bagian tersendiri dalam sistem hukum. Eksistensi penegakan hokum mengakibatkansetiap sengketa yang ada dapat diselesaikan,baik itu sengketa antar sesama warga, antar warga negara dengan negara, negara dengan negara lain, dengan demikian,penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi usaha penciptaan negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Penegasan tersebut terdapat juga dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD “45 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Fakta hukum umumnya menunjukkan adanya ketidakpercayaan masyarakat pada kekuasaan kehakiman, dikarenakan salah satu faktor utamanya yaitu putusan hakim belum mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang didambakan para pencari keadilan. Kondisi kekuasaan kehakiman yang masih memprihatinkan tersebut, sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Kanter bahwa “jika anda tidak mau kehilangan kerbau demi menyelamatkan seekor kambing, janganlah anda memprosesnya ke pengadilan” Pernyataan dari Kanter tersebut menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan hukum kepada proses penegakan hukum di negeri ini.Jadi, Hukum di Negara kita ini bisa diperjual-belikan dan lebih mengutamakan kepentingan sendiri. Tapi meskipun keadaan dan faktanya seperti itu saya yakin bahwa masih ada Hakim yang bersifat dan bersikap Jujur dan Adil sesuai dengan UUD “45.

    BalasHapus
  53. (2) prinsip ekslusi : yaitu suatu teori yang memberikan anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislatif merupakan sumber bagi setiap orang, karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem. contohnya : ronaldo merupakan satu-satunya pemain bola terbaik (kata “satu-satunya” menunjukkan hal yang paling menonjol yang dimiliki satu objek (Romaldo)

    prinsip subsumi : yaitu adalah prinsip di mana berdasarkan prisip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkhis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

    prinsip derogasi : yaitu adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori terhadap aturan-aturan yang bertentanga dengan aturan yang lain dengan sumber yang lebih tinggi.

    non kontradiksi : yaitu menyatakan bahwa sesuatu tidak mungkin merupakan hal tertentu dan bukan hal tertentu dalam suatu kesatuan. Prinsip ini menyatakan juga bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (secara mutlak) tidak mungkin ada pada suatu benda dalam waktu dan tempat yang sama. Prinsip non-kontradiksi memperkuat prinsip identitas, yaitu dalam sifat yang konsisten tidak ada kontradiksi di dalamnya.
    Contohnya : Sekarang Anis adalah seorang dokter dan pedagang”. Ini bukan kontradiksi, karena walau rujukan waktunya sama (sekarang) namun aspek yang dibicarakan itu berbeda (dokter dan pedagang).

    BalasHapus
  54. (3) KESESATAN MENURUT PENALARAN / berfikir :

    a. ARGUMENTUM AD BACULUM
    Adalah jenis kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen yang diajukan disandarkan pada pengaruh kekuasaan seseoran yang berargumen untuk memaksa sebuah kesimpulan.Jenis argumentasi yang umum nya terjadi adalah menerima dan menolak suatu argumentasi karena adanya suatu tekanan atau ancaman dari mereka yang berkuasa.Contoh : ancaman akan dipenjarakan, disiksa, bahkan menutup peluang mencarai pekerjaan dan berbagai bentuk ancaman lain yang menakutkan

    b. ARGUMENTUM AD HOMINEM
    Kekeliruan penalaran seperti ini terjadi karena argumen sengaja diarahkan untuk menyerang orang-orang secara langsung atau sebaliknya argumen yang menunjukan pola pikir untuk kepentingan pribadi Contoh : lain adalah mendeskriditkan saksi oleh karena ada anggota keluarganya yang terindikasi pernah terlibat organisasi terlarang

    c. ARGUMENTUM AD IGNORANTIAM
    Sebuah Argumen yang bertolak dari anggapan yang tidak mudah dibuktikan kesalahannya atau juga anggapan tidak mudah dibuktikan kebenarannyadalam bentuk yang paling umum kesesatan seperti ini karena mengargumentasi suatu proposisi sebagai benar karena tidak terbukti bersalah atau proposisi salah karena tidak terbukti benar.
    Contoh : suatu pernyataan menegaskan bahwa para koruptor yang dibebaskan karena tebukti tidak bersalah adalah bersih, pernyataan ini belum tentu benar karena koruptor tersebut sudah menghilangkan barang bukti.

    d. ARGUMENTUM AD MISERICORDIAM
    Suatu Argumen yang didasarkan pada perasaan belas kasiahan sehingga orang mau menerima atau membenarkan kesimpulan yang diperolehndari argument tersebut, namun sebenarnya kesimpulan yang ditarik tidak nenitikberatkan pada fakta yang dipermaslahkan melainkan pada perasaan belas kasihan.
    Contoh : seorang ibu yang tertangkap tangan di supermarket karena mencuri susu Formula untuk bayinya yang sedang sakit,pengacaranya mengargumentasikan bahwa perbuatan melanggar hukum sang ibu hendaknya diabaikan karena ia dating dari keluarga yang tidak mampu. Kesesatan disini karena untuk pembuktian yang tidak bersalah seolah2 orang miskin diargumentasikan boleh mencuri untuk kehidupan anaknya , dalam pembelaan perkara demi memperoleh keringanan hukuman, argumentasi ini dapat digunakan tetapi bukan sebagai pembuktian tidak bersalah.

    e. ARGUMENTUM AD POPULUM
    Kekeliruan piker semacam ini sering kali diterjemahkan sebagai kekeliruan salah kaprah atau kekeliruan yang diterima umum. Argumen semacam ini digunakan untuk mengendalikan emosi masyarakat terhadap kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas.Argumen seperti ini dalam bentuk lain dilakukan dengan cara menarik masa , membawa nama rakyat sebagai dasar pembuktian ,Rakyat yang dipakai sebagai bukti , sebagai bulan-bulanan dan bukan sebagai fakta. Untuk melegalkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hokum sekalipun para penguasa sering berargumen untuk dan atas nama rakyat yang sebenarnya tidak tahu menahu apa sebenarnya yang dipertentangkan dan apakah kepentingan mereka diperhatikan penguasa.

    f. ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM ATAU ARGUMENTUM AUTORITATIS
    Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang rumit, pengadilan sering menghadirkan saksi-saksi yang dianggp akhli dan merupakan pakar yang menguasai permasalahan hokum yang dihadapi, orang sering menganggap bahwa para pakar yang dianggap sebagai dewa yang menguasai permasalahan tekait, karena itu berpendapat mereka menganggap paling benar dan sahih.
    Contoh : Pada Jaman sosialisai Ideolegi Pancasila, Noto Nagoro seorang pakar yang diunggulkan oleh para pemikir filsafat dilingkungan masyarakat ilmiah, berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila memiliki keabadian seperti sifat tuhan sendiri yang abadi.

    BalasHapus
  55. Nama:Akbar Dwi Pamungkas
    NIM: 13010124
    Kelas: 2-F

    1.Jika berbicara tentang putusan hakim di Indonesia, maka akan timbul suatu pertanyaan tentang KEADILAN. Di negara Indonesia, keadilan seolah hanya milik beberapa golongan yang memiliki kekuatan baik secara material maupun relasi. Namun berbeda bila yang terjerat perkara hukum adalah masyarakat miskin dan tak cakap hukum. Hukum begitu tegak bila berhadapan dengan kaum miskin, sudah banyak kasus membuktikan hal tersebut. Disinilah peranan seorang hakim sangat menentukan, seorang hakim dituntut tegas dalam memenuhi dan mewujudkan kepastian hukum. Oleh karena itu seorang hakim harus bisa berfikir luas dan tidak terpaku pada undang-undang. Jadi pada intinya, pentingnya pembelajaran tentang PENALARAN TEORI HUKUM agar suatu saat dapat terciptanya para hakim yang dapat menegakan hukum untuk semua elemen masyarakat.


    2. Prinsip-prinsip logika hukum ada 4,yaitu:

    a. Prinsip eksklusi : suatu prinsip tentang sistem hukum yang diidentifikasikan oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

    b. Prinsip subsumsi: suatu prinsip yang berhubungan secara logis anatara 2 aturan yang berbeda

    c. Prinsip derogasi: suatu prinsip menolak aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Contohnya: apabila ada Peraturan Daerah ditolak karena bertentangan dengan UUD atau dibuat untuk kepentingan golongan.

    d. Prinsip non-kontradiksi: prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada dua kekuasaan yang sejajar dalam menetap pada satu tempat. Contohnya: Tidak ada 2 pemimpin negara dalam 1 negara

    3. Kesehatan penalaran/berfikir adalah pola berfikir yang d dasarkan pada logika, sehingga menghasilkan suatu argumen yang tidak menyimpang dari aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena setiap kali orang bernalar/berfikir maka akan menghasilkan argumentasi yang yang diyakini merupakan suatu kebenaran oleh orang itu sendiri.


    Kesehatan berfikir ada 4,antara lain:

    a. Kesehatan berfikir secara relevansi
    b. Kesehatan karena induksi yang lemah
    c. Kedehatan berfikir praduga
    d. Kesehatan berfikir secara ambiguitas

    BalasHapus
  56. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  57. NAMA : Farih Amrullah Daeq Aszar
    NIM : 13.010.040
    KELAS : II E (Sore)

    1. Berbagai peristiwa yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia akhir-akhir ini, begitu jelas menggambarkan bagaimana hukum belum bisa berlaku adil bagi semua pihak. Hukum terkesan keras dan tegas untuk orang miskin dan tak memiliki kekuasaan. Namun, saat berhadapan dengan mereka yang kaya dan memiliki uang serta kekuasaan, hukum langsung menjadi tumpul bahkan loyo.
    kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan.
    Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia.

    Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.
    Realitas obyektif sekarang ini banyak masyarakat pencari keadilan selalu mengatakan bahwa putusan hakim tidak adil. Orang yang dihukum, dikalahkan, merasa dirugikan atau merasa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki akan selalu mengatakan putusan hakim itu tidak adil. Sebaliknya orang yang merasa menang, diuntungkan atau merasa sesuai dengan apa yang dia kehendaki akan mengatakan bahwa putusan hakim itu adil bahkan mungkin diberi sanjungan lagi terhadap para hakim yang mengadili perkaranya.
    Secara subjektif arti keadilan bagi setiap orang berbeda-beda.
    Adil dapat juga bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukkannya didepan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama
    Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak.
    apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hokum (Ide Keseimbangan) yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia.
    Negara kita memang seakan kehilangan arah dan karakter sebagai sebuah bangsa. Yang ada hanya kemunafikan yang ditunjukkan para pejabat dan elite politik,terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejak lama para pencari keadilan/masyarakat mendambakan penegakan hukum yang adil. Namun, dalam praktik penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini, pengutamaan nilai kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan dengan rasa keadilan masyarakat.

    BalasHapus
  58. Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.

    BalasHapus
  59. Lembar : 1 (satu)
    Nama : AGUS PRIAMBODO
    NIM : 12010195
    Kelas : 2F(SORE)
    Fakultas : Hukum

    1). Sebagai salah satu unsur aparat penegak hukum, tugas Hakim sungguh sangat berat.Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (the last resort) bagi para pencari keadilan (justiciable).Dalam posisi seperti ini, Hakim dituntut harus mempunyai kemampuan profesional, serta moral dan integritas yang tinggi yang mencerminkan rasa keadilan, memberikan manfaat dan menjamin kepastian hukum. Beratnya tanggung jawab Hakim disebabkan oleh karena Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu pengetahuan hukum. Mengingat beratnya tanggung jawab itu maka adanya profesionalisme dan integritas pribadi belumlah cukup, melainkan Hakim juga harus mempunyai iman dan taqwa yang baik, mampu berkomunikasi serta menjaga peran, kewibawaan dan statusnya dihadapan masyarakat. Tugas Hakim selain bersifat praktis rutin, juga bersifat ilmiah. Sifat tugas Hakim yang demikian ini, membawa konsekuensi bahwa Hakim harus selalu mendalami perkembangan ilmu hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan cara itu, akan memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar penyusunan putusannya. Dengan cara ini pula Hakim dapat berperan aktif dalam reformasi hukum yang sedang dituntut oleh masyarakat saat ini. Putusan Hakim sebagai proses akhir dalam penegakan hukum merupakan kegiatan yang paling problematis, dilematis dan mempunyai tingkat kontroversi yang tinggi. Upaya untuk mencari, menemukan dan menerapkan hukum inilah yang kerapkali menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat.

    BalasHapus
  60. NAMA : KRISTANTI CAHYANINGRUM
    NIM : 13010031
    KELAS : II E SORE

    1. Saya menanggapi hal diatas mengenai putusan hakim yang dianggap masyarakat tidak adil yakni dikarenakan terlalu banyak kebijakan aparat negara / aparat hukum yang menyeleweng sehingga pandangan warga negara terhadap putusan hakim hanya menganut kepada para pemegang uang saja sehingga perlunya kesadaran hukum pihak aparat negara untuk menegakkan hukum lebih baik lagi dan tidak lemah terhadap materi sehingga keadilan dapat benar benar di tegakkan. Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan dukungan sosial yang bertanggung jawab. Selain itu diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi diatas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat. Seorang hakim harusnya Berperilaku adil, Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang. Berperilaku Jujur, Kejujuran pada hakekatnya bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Berperilaku Arif dan bijaksana, Arif dan bijaksana pada hakekatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Bertanggung jawab, Bertanggung jawab pada hakekatnya bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.Rasa tanggung jawab akan mendorong terbntuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

    BalasHapus
  61. 2. Contoh Prinsip Logika Hukum :
    a. Prinsip Eksklusi ;
    Pada intinya prinsip ini mendasarkan suatu tindakan hukum kepada peraturan perundang-undangan tertentu, contoh nyata yang terjadi berupa Undang – Undang dalam meminta pertanggungjawaban pidana atas peristiwa pidana yang terjadi sesuai unsur pasal yang terdapat pada perundang-undangan.
    b. Prinsip Subsumsi ;
    Pada intinya logika hukum seperti ini mendasarkan pada prinsip bahwa sistem hukum mengenal suatu hierarkis, ada aturan yang lebih tinggi dan ada aturan yang lebih rendah yang diilustrasikan seperti piramida terbalik dimana aturan yang lebih tinggi memiliki kedudukan dan kewenangan yang lebih luas dibandingkan hukum yang derajatnya lebih rendah yang ada di bawahnya.
    Contoh nyata dari sistem ini adalah sesuai kedudukannya / hirarkisnya UUD 1945 menduduki derajat paling tinggi yang dibawahnya diikuti dengan Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri (seperti contoh Peraturan Menteri Keuangan) dan dibawahnya Peraturan Direktur Jenderal. Aplikasi yang dapat saya berikan gambaran adalah semisal dalam pembuatan (legal drafting) sebuah produk hukum berupa Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, tentunya sebagai pertimbangan adalah sesuai hirarkisnya / mengacu kepada UUD 1945, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan baru Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.
    c. Prinsip Derogasi ;
    Pada intinya logika hukum seperti ini mengajarkan bahwa tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang satu berkonflik dengan yang lain, apabila terdapat konflik digunakan asas diantaranya lex specialis derogate lex generalis (aturan yang kedudukannya sama yang mengatur hal yang lebih khusus mengalahkan aturan yang mengatur hal yang lebih umum)
    d. Prinsip Non – Kontradiksi ;
    Pada intinya logika hukum seperti ini menggunakan prinsip tidak boleh ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan mengatur objek yang sama.
    Contoh yang saya ketahui adalah tidak boleh ada Peraturan Daerah dalam mengatur permasalahan lingkungan berbeda bunyi aturannya dengan Undang-Undang Lingkungan.

    BalasHapus
  62. 3. A. Argumentum ad Hominem Tipe I (abusif)
    Argumentum ad Hominem Tipe I adalah argumen diarahkan untuk menyerang manusianya secara langsung. Penerapan argumen ini dapat menggambarkan tindak pelecehan terhadap pribadi individu yang menyatakan sebuah argumen.Hal ini keliru karena ukuran logika dihubungkan dengan kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya.Argumen ini juga dapat menggambarkan aspek penilaian psikologis terhadap pribadi seseorang. Hal ini dapat terjadi karena perkbedaan pandangan.Ukuran logika (pembenaran) pada sesat pikir argumentum ad hominem jenis ini adalah kondisi pribadi dan karakteristik personal yang melibatkan: gender, fisik, sifat, dan psikologi. Contoh : Tidak diminta memanjat karena kakinya pendek
    b. Argumentum ad Hominem Tipe II (sirkumstansial)
    Berbeda dari argumentum ad hominem Tipe I, ad hominem Tipe II menitikberatkan pada perhubungan antara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya. Pada umumnya ad hominem Tipe II menunjukkan pola pikir yang diarahkan pada pengutamaan kepentingan pribadi, sebagai contoh: suka-tidak suka, kepentingan kelompok-bukan kelompok, dan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Contoh : Saya tidak setuju dengannya sebab dia cantik
    c. Argumentum ad baculum
    Argumentum ad baculum (latin : baculus berarti tongkat atau pentungan) adalah argumen ancaman mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Argumentum ad baculum banyak digunakan oleh orang tua agar anaknya menurut pada apa yang diperintahkan, contoh menakut-nakuti anak kecil: nanti kalo gamakan diculik mak bongki
    d. Argumentum ad populum
    (Latin: populus berarti rakyat atau massa) Argumentum ad populum adalah argumen yang menilai bahwa sesuatu pernyataan adalah benar karena diamini oleh banyak orang. Contoh : dia ketua osis dan banyak pendukungnya tentu saya tidak akan mengkritik perbuatannya.
    e. Kesesatan aksidensi
    Adalah kesesatan penalaran yang dilakukan oleh seseorang bila ia memaksakan aturan-aturan/ cara-cara yang bersifat umum pada suatu keadaan atau situasi yang bersifat aksidental; yaitu situasi yang bersifat kebetulan, tidak seharusnya ada atau tidak mutlak. Contoh : kopi mengandung kafein yg tidak baik bagi tubuh.

    BalasHapus
  63. Nama : Metta Nila Komalasari
    NIM : 13010089
    Kelas : II F Hukum (sore)


    1.Pengertian yang banyak dianut di Indonesia adalah bahwa hukum pidana formal mengatur bagaimana Negara, melalui organ-organnya, menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Dengan demikian harus diatur secara jelas proses mempergunakan hak tersebut. Pengaturan itu bermaksud untuk membatasi kewenangan Negara, agar tidak sewenang-wenang mempergunakan haknya.

    Proses ini harus mengatur : a) penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, pemeriksaan dan peradilan, sedemikian rupa agar terdakwa yang bersalah mendapat hukumannya, tetapi juga : b) harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa pendakwaan dan peradilan seorang yang tidak bersalah harus dicegah. Kedua tujuan ini merupakan dua sisi dari suatu mata uang dan sama nilainya. Dalam pengertian hukum, ini dinamakan ”proses hukum yang adil”. Sering dilupakan bahwa pengertian hukum ini adalah lawan dari ”proses hukum yang sewenang-wenang” , suatu proses yang berdasarkan kuasa aparat penegak hukum semata-mata.Beberapa kasus yang diberitakan di surat kabar dalam enam bulan terahir ini, telah membenarkan dugaan bahwa proses hukum yang adil belum terlaksana di Indonesia

    Sering kita dengar bahwa hukum acara pidana kita terikat pada asas legalitas, yang berbeda dengan asas oportunitas. Pada asas legalitas, penegak hukum pidana terikat pada undang-undang, yang diartikan juga bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan dalam SPP,
    Pelaksanaan hak oportunitas secara positif ini memang ditujukan demi keuntungan terdakwa .


    ”desain prosedur sistem peradilan pidana (SPP)” dapat dibagi tiga :
    (a) tahap pra-adyudikasi (cara menyelesaikan masalah melalui pengadilan),
    (b) tahap adyudikasi
    (c) tahap pasca-adyudikasi

    Ketiga urutan ini memang menunjukan desain prosedur, tetapi belum jelas adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Sebenarnya bilamana kita tengok kembali diskusi-diskusi yang ”alot”,sudah terasa bagaimana adanya gesekan dan benturan antara “kewenangan penyidikan” atau ”investigation (police) powers” dengan “kewenangan penuntutan/pendakwaan atau ”prosecutorial (public prosecutor) powers”. Kejadian akhir-akhir ini (yang secara terbuka ”mempermalukan” bangsa pada umumnya dan alat penegak hukum khususnya) membuktikan paling tidak hal-hal berikut :

    (a) Persaingan yang belum berakhir antara kepentingan masing-masing untuk mempertahankan ”monopoli” kekuasaan penyidikan (investigation powers) dan ”monopoli” kekuasaan pendakwaan/penuntutan (prosecutorial powers) dengan konsep “dominus litis” (penguasa litigasi). Perlawanan terhadap KPK dapat dilihat dan dijelaskan dari sudut ini;

    (b) Tidak jelasnya ”desain” (bangun-rancang) sistem peradilan kita, yang tidak bersedia mengikuti sistem peradilan yang berlaku di negara-negara demokrasi, dimana tahap ad-yudikasi (tahap sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dengan hakim-hakim yang independen) adalah tahap yang dominan (mengawasi tahap pra-adyudikasi - dimana peyidikan pada dasarnya tertutup - dan

    BalasHapus
  64. tahap pasca-adyudikasi); untuk ketertutupan dalam tahap pasca-adyudikasi, terlihat dalam penolakan adanya Hakim WasMat oleh pihak Pemasyarakatan (di Indonesia,juga kekuasaan penyidikan dan pendakwaan, merasa dirinya tidak perlu diawasi oleh kekuasaan kehakiman).

    2. prinsip eksklusi
    prinsip eksklusi adalah suatu teori yang memberikan pra anggapan bahwa sejumlah putusan independen dari badan legislatif merupakan sumber bagi setiap orang, karenanya mereka dapat mengidentifikasi sistem.
    prinsip subsumption
    prinsip subsumption adalah prinsip di mana berdasarkan prisip tersebut ilmu hukum membuat suatu hubungan hierarkhis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif superior dengan yang inferior.
    prinsip derogasi
    prinsip derogasi adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar penolakan dari teori terhadap aturan-aturan yang bertentangan dengan aturan yang lain dengan sumber yang lebih superior.
    prinsip kontradiksi
    prinsip kontradiksi adalah prinsip-prinsip yang merupakan dasar berpijak bagi teori hukum untuk menolak kemungkinan adanya kontradiksi di antara peraturan yang ada.

    3.Didalam logika deduktif, kita dengan mudah memperoleh kesesatan karena adanya kata – kata yang bersifat Homonim yaitu kata yang memiliki banyak arti dalam logika biasanya disebut kesalahan sematik (Ambiguitas) atau bahasa, adapun untuk menghindari ambiguitas dapat dengan berbagai cara misalnya menunjukan langsung adanya kesesatan sematik dengan mengemukakan konotasi sejati. Memilih kata yang arti tunggal, mengunakan wilayah pengertian yang tepat apakah universal atau partikuler. Dapat juga dengan konotasi subyek yang berlaku khusus atau objektif yang bersifat komprehensif. Kesesatan didalam logika dapat dikemukakan seperti prasangka pribadi, pengamatan yang tidak lengkap atau kurang teliti. Kesesatan juga terjadi pada hipotesis karena suatu hipotesis bersifat meragukan dan bertentangan dengan fakta. Tidak cukup perbedaan itu menjadikannya suatu kecenderungan homogen, masih pula terdapat kebersaman yang bersifat kebetulan[6]. Kesesatan yang terjadi karena generalisasi yang tergesa – gesa atau analogi yang keliru.
    a. Kesesatan bersifat sematik / bahasa
    Sematik berkaitan dengan ilmu kata, yaitu bagaimana kejadian dan pengertian suatu kata. Ambiguitas berasal dari bahasa latin amb yang memiliki pengertian sekitar atau sekeliling, serta kata angere yang dapat diartikan suatu yang mendorong pikiran kesegala arah. Jadi secara

    BalasHapus
  65. sederhana ambiguitas berarti bahwa kata – kata itu mempunyai arti lebih dari satu atau juga disebut homonim.
    a. Kekeliruan dalam bahasa
    Ekuivokasi pemakaiankata/istilah yang sama dalam arti berlainan.
    Amfigologi menggunakan kalimat yang berarti dua.
    Kesesatan karena bahasa menurut soekadijo ada empat hal, yakni sebagai berikut :

    1. kesesatan karena aksen atau tekanan
    Dalam ucapan tiap kata – kata, ada suku kata yang diberi tekanan. Perubahan tekanan dapat merubah arti. Maka kurang perhatian terhadap tekanan ucapan akan mengakibatkan perbedaan arti dan kesesatan penalaran.
    Contoh : Tiap pagi pasukan mengadakan apel. Apel itu buah. Jadi tip pagi pasukan mengadakan buah.

    2. Kesesatan karena term ekuivok
    Term ekuivok itu term yang mempunyai lebih dari satu arti. Kalau dalam satu penalaran terjadi pergantian arti dari sebuah term yang sama, terjadilah kesesatan penalaran.
    Contoh : Sifat abadi adalah sifat ilhi adam adalah mahasiswa abadi. Jadi adam adalah mahasiswa yang bersifat abadi.

    3. Kesesatan karena arti kiasan (metafora)
    Kalau dalam suatu penalaran, sebuah arti kiasan disamakan dengan arti sebenarnya atau sebaliknya, terjadilah kesesatan karena arti kiasan.

    4. Kesesatan karena amfiboli
    Amfiboli terjadi kalau konstruksi sebuah kalimat tiu sedemikian rupa sehingga artinya menjadi bercabang.
    Contoh : Mahasiswa yang duduk diatas meja yang paling depan. Apa paling