Soal UAS MK. Hukum Investasi

• Home
• Bursa Saham
• Jasa Keuangan
• Industri
• Perdagangan
• Ekonomi Makro
• Hukum Bisnis
• Ekonomi Daerah
• Editorial
• More 

Jeleknya Kepastian Hukum Ganggu Iklim Investasi Indonesia

Pakar Nilai Kualitas Hakim Menurun

Share on emailShare on print

TERKAIT

• Kepastian Hukum Terganggu, Iklim Investasi Bakal Memburuk
• Pembatasan Waralaba Bisa Ganggu Iklim Investasi
• Regulasi Tambang "Kusut" Ganggu Iklim Investasi

TERPOPULER

• Langkah Kecil Penegakan Hukum yang Strategis
• Penjualan Mobil Bekas Mulai Menggeliat
• Kenaikan Harga BBM Untungkan Perusahaan Minyak Asing.

TERKINI

• Jujur dan Santun, Hidup Akan Selamat
• Lindungi Bodi Motor dengan Stiker Keren
• Air Brush Vs Cutting Sticker

TRENDING

• Kucuran Kredit Bank ke UKM Masih Seret
• IKM Jadi Motor Sektor Kreatif
• "Perusahaan Penyebab Bencana Asap Akan Ditindak Tegas"

NERACA

Jakarta – Kepastian hukum menjadi parameter utama bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh sebab itu, kualitas hakim dalam menangani perkara perlu diperhatikan. Pasalnya, putusan yang dibuat hakim dinilai bisa berdampak pada kepastian hukum dan berujung pada ketidakpastian investasi.

Menurut Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat, kualitas hakim ditentukan saat awal proses seleksi hakim. Menurutnya, pendidikan hakim yang singkat menjadi masalah besar di Indonesia. “Seharusnya hakim mampu mengupdate pengetahuannya dan persoalan spesialisasi perkara harus pula ditingkatkan,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Martin mengungkapkan bahwa kualitas hakim tidak bisa hanya dikaitkan dengan kepastian hukum, namun harus dilihat apakah hakim mempertimbangkan keadilan dalam memutus suatu perkara.

Dia mengakui tidak jarang perkara yang sama tetapi putusannya berbeda. “Hal inilah yang yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum sehingga hukum tidak bergigi,” tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, mengatakan sebenarnya banyak investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Namun, ketidakpastian hukum yang ada membuat pengusaha mengurungkan niat untuk menanamkan modal. “Apalagi, peradilan di Indonesia sudah terkenal dengan jual beli hukum,” tegas Dia.

Senada dengan dia, pakar hukum Yenti Ganarsih menilai, saat ini kualitas hakim yang ada di pengadilan sudah sangat menurun. “Hal tersebut disebabkan faktor kurang memahaminya seorang hakim dalam menghadapi sebuah perkara. Banyak hakim yang tidak punya waktu untuk mempelajari kasus secara baik sehingga banyak putusan yg berbeda,” kata Yenti yang memandang bahwa pemahaman hakim akan menjadi pegangan dalam memutuskan perkara.

Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi hal ini ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan. Pasalnya, lanjut Yenti, kualitas putusan dunia peradilan di Indonesia akan berdampak pada kepastian hukum. Dan bagi kalangan investor, kepastian hukum ini menajdi salah satu paremeter penting dalam melakukan investasi di Indonesia.

“Investor, terutama investor asing, akan sulit menentukan sikap karena adanya ketidakpastian hukum serta kualitas hakim yang tidak diperbaharui. Apalagi jika investor menghadapi kasus dan sudah terlihat kualitas hakim yang tidak memahami masalah dengan baik,” jelas Yenti. 

Idealnya, seorang hakim seharusnya mampu mempelajari kasus yang ditanganinya sebelum memutus perkara. Seorang hakim, lanjut Yenti, harus bisa memutus sebuah perkara yang dipegangnya berdasarkan pemahaman yang baik, serta kematangan dan integritas yang tinggi.

Salah satu contoh kasus yang mendapat perhatian dari investor asing adalah kasus yang dialami PT Weatherford Indonesia (WI) yang merupakan subsidiari dari Weatherford International Inc asal AS. Di Indonesia, baik melalui WI maupun Wira Insani yang merupakan perwakilan dari Weatherford International yang perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan produk dan jasa di bidang migas.

Sengketa WI dan Superior Coach berawal dari kasus hukum yang melibatkan WI dan Saga Trade Murni pada 2005. Kasus ini sendiri akhirnya selesai melalui perjanjian perdamaian di tahun 2010. Namun Superior yang lahannya digunakan oleh Wira Insani, merasa ikut dirugikan dalam kasus tersebut gara-gara lahannya lahannya sempat dijadikan obyek sita jaminan oleh Saga Trade. Superior lantas mengajukan tuntutan ganti rugi dan PN Jaktim di tahun 2010 mengabulkan permohonan Superior.

Merasa tidak puas, WI lantas mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Menurut WI,  Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabaikan kenyataan bahwa sita jaminan atas tanah Superior di dalam kasus Saga Trade merupakan hasil putusan pengadilan dan bukan karena kesalahan WI. Pengadilan Tinggi Jakarta sependapat dengan hal tersebut dan menganulir putusan PN Jaktim serta menolak gugatan Superior. Superior pun lantas mengajukan kasasi dan perkaranya tengah diproses di Mahkamah Agung.

Pertanyaan:

1. Apabila dikaji dari artikel diatas, sangat penting kaitan kepastian hukum dengan iklim investasi. Analisislah.
2. Penyelesaian sengketa dalam hukum keperdataan lebih mengedepankan jalur non litigasi. Carilah melalui media, posisi kasus sengketa hukum dalam artikel diatas dan analisislah.
3. Investasi memiliki dua cakupan penting yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Jelaskan kedua bentuk tersebut dari aspek hukum.

Soal UAS MK. Penalaran Hukum

Menjadi penting untuk dikaji bahwa hukum bukanlah benda mati yang bisa berjalan sendiri. Hukum akan hidup jika manusia memaknainya. Seringkali orang berpresepsi jika hukum tajam keatas tapi tumpul kebawah. Seperti halnya putusan Rasminah dan putusan Angelina S. Lebih mendalam, problematika hukum cenderung pada persoalan personal atau sabyek hukum semata, bukan persoalan kesadaran dan kepatuhan masyarakat hukum sendiri. Sehingga akses untuk keadilan (acces to justice) sulit diperoleh masyarakat secara massif. Eksplorasi sekelumit ini memperlihatkan pembacaan akan wajah hukum kita.

Pertanyaan:

1.  Jika dibaca secara seksama ada beberapa ‘ kalimat’ yang mengandung sesat pikir. Cari dan berikan argumentasinya. Kemudian perbaiki  kalimat yang mengandung sesat pikir tersebut dalam perspektif pemikiran saudara.

2.  Kalimat pada Paragraf diatas  termasuk dalam metode penalaran hukum apa? Amatilah?

3.  Buatlah satu paragraf kalimat sebagaimana contoh diatas dengan substansi sama namun dengan redaksi dan metode berbeda.

FAKULTAS ILMU SOSIAL & POLITIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

Hari/Tanggal                : Senin 24 Juni 2013              Mata Kuliah         : Pengantar Ilmu Hukum 

Semester/Jurusan         : II/Komunikasi                      Dosen Pengampu : Dr. Jonaedi Efendi, S.H., M.H.

Waktu                         : 60 Menit                             Sifat                     : Terbuka

Soal

1.   Apa yang saudara pahami tentang norma Hukum? Apakah tujuan hukum itu? Dan jelaskan perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain?

2.      Apa yang saudara pahami tentang hukum Publik dan Hukum Privat? Serta kemukakanlah perbedaan keduanya.

3.      Berikanlah analisis terhadap fenomena-fenomena hukum yang saudara amati serta berikan salah satu contoh kasus hukum yang menjadi konsumsi publik.

====Selamat Mengerjakan======

Soal UTS MK. Penalaran Hukum

BeritaPolitikHumanioraEkonomiHiburanOlahragaLifestyleWisataKesehatanTeknoMediaMudaGreenLipsusFiksianaFreez

Home

Politik

Hukum

Artikel

Jadikan Teman | Kirim Pesan

Ide Keseimbangan Putusan Hakim

OPINI | 18 April 2011 | 06:56 Dibaca: 364    Komentar: 0    Nihil

Putusan hakim tidak adil!! Putusan hakim tidak berhati nurani!! Putusan hakim berat sebelah!! Putusan hakim menguntungkan orang kaya tidak berpihak pada orang miskin!! Dan banyak lagi keluhan-keluhan terhadap putusan hakim yang sekarang ini terjadi dan sangat ramai diperbincangkan dalam masyarakat. Hal ini merupakan salah satu contoh buruknya hukum yang ada di Indonesia.
Apakah pentingnya putusan hakim? Putusan hakim sangat penting bagi beberapa orang terutama bagi seorang terdakwa yang sedang berada dalam suatu persidangan. Karena dengan adanya putusan hakim inilah nasib seorang terdakwa ditentukan. Apakah itu bebas, lepas, maupun putusan yang mengandung hukuman.
Dilihat dari putusan hakim dapat dilihat banyaknya putusan hakim yang tidak memenuhi rasa keadilan, maupun putusan-putusan yang “kontroversial”. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan hakim yang dibanding karena ketidakpuasan terhadap putusan hakim dan banyak juga hakim-hakim yang dilaporkan kepada Komisi Yudisial karena kelakuan hakim itu sendiri.
Hal ini sangat ironis melihat peran hakim sebagai orang terakhir dalam memutuskan suatu perkara. Banyaknya putusan hakim yang “kontroversial” menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Harusnya putusan-putusan hakim harus memenuhi “ide keseimbangan” putusan hakim. Apakah itu ide keseimbangan putusan hakim?
Putusan hakim yang memiliki ide keseimbangan adalah putusan hakim yang memiliki atau memenuhi unsure 3 nilai dasar seperti yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbuch yakni nilai dasar kepastian hukum, nilai dasar keadilan, dan nilai dasar kemanfaatan. Putusan yang memenuhi unsur 3 nilai dasar ini dikatakan memenuhi ide keseimbangan dikarenakan aspek-aspek tentang hukum telah ada dalam nilai dasar hukum itu sendiri.
Putusan hakim harus memenuhi dan mewujudkan kepastian hukum di dalam masyarakat karena putusan hakim selain untuk menegakkan hukum juga untuk memberi efek jera kepada si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.
Nilai dasar keadilan juga harus ada dalam sebuah putusan hakim berbarengan dengan adanya kepastian hukum karena orang-orang yang berperkara di pengadilan datang untuk mencari sebuah keadilan tidak hanya kemenangan dalam siding semata. Hakim sebagai pembuat keputusan tidak dapat hanya langsung mengambil dari Undang-Undang (hakim menjadi corong Undang-Undang) tapi hakim harus menggunakan perasaan dan hati nuraninya di dalam memutuskan sebuah perkara karena dengan adanya keadilan berbarengan dengan kepastian hukum maka hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.
Putusan hakim juga harus memenuhi unsur nilai dasar kemanfaatan dalam putusan hakim karena putusan hakim selain memenuhi unsur kepastian hukum dan keadilan juga harus bermanfaat bagi seluruh pihak dan tidak berpihak kepada siapapun sehingga dapat dijadikan referensi oleh hakim lain untuk memutuskan suatu perkara dalam materi yang sama (yurisprudensi).
Namun di dalam memenuhi putusan hakim yang memenuhi 3 unsur nilai dasar ini bukanlah suatu perkara yang mudah. Hal ini dikarenakan sering terjadi ketegangan antara 3 nilai dasar ini (Spannungverhaitnis). Yang paling sering terjadi adalah ketegangan antara nilai dasar kepastian hukum dan nilai dasar keadilan karena di satu sisi hakim harus menegakkan hukum dengan melihat undang-undang untuk menjamin kepastian hukum tanpa mengindahkan rasa keadilan yang ada.
Hal ini sangat susah sehingga banyak putusan hakim yang hanya menjamin kepastian hukum tanpa adanya rasa keadilan dalam putusannya. Sehingga hakim menjadi corong UU dan ini menimbulkan banyaknya putusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan.
Jadi didalam putusan hakim haruslah memenuhi unsur 3 nilai dasar karena putusan hakim yang didalamnya mengandung kepastian hukum, rasa keadilan, dan bermanfaat bagi seluruh pihak sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat yang menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tapi juga putusan hakim harus bermanfaat untuk seluruh pihak dan masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman oleh hakim-hakim selanjutnya dalam memutuskan sebuah perkara.

 

• Laporkan
• Tanggapi
  
  
  

Pertanyaan:

Berfikirlah tentang tulisan diatas dengan penalaran hukum Anda. Kemudian Analisis. Panjang jawaban antara 200-300 Kata dan Isi dalam kolom Komentar.

Soal UTS MK.PIH Fisip

• Rakyat Memilih
• Visi
• Budaya
• Kuliner
• Jalan-jalan
• Fokus
• Olahraga
• Nasional
• 
• 
• 
• 

Home » Plered » Awam Hukum, Banyak Warga Dimanfaatkan Oknum

Awam Hukum, Banyak Warga Dimanfaatkan Oknum

Written By Mang Raka on Senin, 04 Maret 2013 | 14.00

DARANGDAN, RAKA - Sebagian masyarakat mulai menilai pengetahuan hukum sangat penting bagi kehidupan mereka, namun kenapa dari berbagai program pemerintah selama ini tidak ada inisiatif untuk mengajarkan masyarakat tentang pemahaman hukum tersebut. Haruskah pengetahuan tentang hukum ini dipelajari dan dipahami oleh para penegak hukum dan calon pengacara saja.

Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia  (PMII) cabang Purwakarta, Wahyudin, menilai jika hukum betul-betul dipahami banyak masyarakat, maka dampak positif yang akan timbul adalah ketaatan hukum bagi mereka, setidaknya rasa takut untuk melanggar aturan yang bersifat memaksa tersebut lebih tinggi. Namun sebaliknya, akibat dari kurangnya masyarakat mengetahui lebih jauh tentang hukum, maka tak heran mereka pun banyak yang berani melanggarnya, bahkan hukum pidana yang betul-betul memiliki sanksi tegas. "Ya, seharusnya masyarakat biasa juga tahu apa itu hukum dan paham, karena manfaatnya sungguh luar biasa," kata mantan aktivis ini saat berbincang dengan RAKA di sebuah kesempatan di Kecamatan Darangdan, belum lama ini. 
Dari informasi yang berhasil digali RAKA di lapangan, masyarakat lebih takut oleh para penegak hukumnya, ketimbang dampak dari hukum itu sendiri yang memang tidak dipahami betul oleh mereka. Saat tersangkut hukum mereka bingung harus bagaimana, dan harus seperti apa mereka menyikapinya. Bahkan minimnya pengetahuan hukum ini terkadang pula dijadikan ajang mamfaat bagi para oknum yang katanya paham tentang hukum, bahkan para oknum penegak hukum sekalipun. Salah seorang warga, Isum Kartini (45) warga Desa Mekarsari, Kecamatan Darangdan, mengaku jika saja ada pelajaran atau sosialisasi tentang hukum di masyarakat, maka akan ada banyak yang antusias untuk ikut belajar. "Tapi sayang, hal ini kiranya tak mungkin. Karena ingin tahu hukum saja kita harus kuliah atau berkonsultasi dengan pengacara yang biayanya cukup mahal," pungkasnya. (din) 

Pertanyaan:

Analisislah News tersebut sesuai dengan pemahaman anda tentang hukum.

Kelompok Diskusi MK. Penalaran Hukum

KELAS F

Kelompok 1:

1.Alfaniah W

2.Rebecca  D

3.Wahyu Ningih

4.Eka Putra F

Kelompok 2:

1.Indra Desi P

2.Ibrahim  Lahi

3.Dikki Rosihan A

4.Anugrah DWI. G

Kelompok 3:

1.Grace Agustin p    

2.Sitti Muyyasarah

3.Lina Seftiani

Kelompok 4:

1.Rangga Adhikara

2.Drajat Agus Basiki

3.Risal Kurniawan

Panduan Penulisan Silahkan Klik :http://jonaediefendi.blogspot.com/2011/04/penyusunan-karya-tulis-ilmiah-dasar.html

Kelompok Diskusi MK. Penalaran Hukum

KELAS E

Kelompok 1:

1Juned

2.Muhroji

3.Wahyu PS

4.Andrik

5.Agus Hadiono

Kelompok 2:

1.Janaek

2.Rachel silfia Ayu A

3.Romy        

4.Roy Dewanto

5.Edi Surono

Kelompok 3:

         

1.Leony  

2.Sugi

3.Yoyon

4.Ardy

5.Juliansyah

Kelompok 4:

1.Beny

2.Didin

3.Yuda

4.Tiwak

5. Tite Rosiana

Kelompok 5:

1.Bangbang Setiawan

2.Sisca Dwi Ningrum

3.Asih Cholifah

4.Ari Yuwono

1.Reecca Juliet Christy

Kelompok 6:

1.Christian Ayu Ningsih

2. Arum Nur Kumala

3.Ninik Susanti

4.Irmayani

5.Feri Indrawan

Kelompok 7:

1.Marta W P

2.Rakhmadia Fatmawati

3.M. Mauzal

4.Ani Dwi Lestari

Kelompok 8:

1.Yulia Mandasari

2.Ghasali Azis Jaelani

3.Dimas Prasetyo Utomo

4.Daim Aroyi Firdaus.

Panduan Penulisan Silahkan Klik :http://jonaediefendi.blogspot.com/2011/04/penyusunan-karya-tulis-ilmiah-dasar.html