Kamis, 01 November 2012



Keadilan Sosial Kasus Sandal
Jumat, 6 Januari 2012 | 17:55 WIB
Dibaca: 944
|
Share:
ShutterstockIlustrasi
Oleh SUDJITO
Duduk perkara dan sidang pengadilan atas kasus ”pencurian” sandal sudah dibuka lebar-lebar oleh berbagai media, baik media cetak maupun elektronik.

AAL (15 tahun), pelajar SMK di Palu itu, dinyatakan terbukti mencuri sandal jepit polisi Polda Sulteng. Walau bersalah, dia tidak dihukum, tetapi dikembalikan ke orangtuanya. Publik tergagap-gagap dan bertanya, beginikah penegakan hukum di Indonesia? Pro dan kontra atas kasus itu pun berlangsung dalam perdebatan yang tak jelas juntrungnya. Perdebatan bukan hanya pada lapisan masyarakat yang ”awam” hukum, melainkan juga mereka yang ”ahli” hukum. Publik menafsirkan dan memaknai kasus sandal itu sesuai tingkat kepahaman masing-masing tentang hukum dan pengadilan.

Tak bisa dimungkiri, kekuatan publik dan media sangat berpengaruh pada penanganan kasus ini. Aksi pengumpulan ribuan sandal jepit ke Kapolri pun tak luput dari perhatian presiden meski tanpa diikuti tanggapan apa pun. Secara sosiologis, aksi tersebut pasti berpengaruh terhadap sikap hakim ataupun kualitas vonis yang dijatuhkannya.

Kasus yang tergolong ”kecil” dan dialami orang awam, anak-anak, remaja, atau orang miskin/lemah seperti ini memberi pelajaran berharga bagi publik bahwa hukum dan pengadilan negara itu amat esoterik, hanya dapat dipahami oleh profesional di bidang hukum. Langkah ibu AAL yang mendorong agar kasusnya dibuka di pengadilan untuk membuktikan bahwa anaknya tak mencuri tanpa disadari sudah menceburkan dirinya ke dalam dunia lain dan asing bagi dirinya, yaitu pengadilan.

Logika awam tak mencukupi untuk memahami bahasa, istilah, konsep, dan berbagai doktrin hukum positif yang berlaku di dunia pengadilan. Wajar ada pertanyaan, kok, putusannya seperti itu? Seto Mulyadi, Ketua Komisi Dewan Pembina Komnas Perlindungan Anak Indonesia, kecewa atas vonis hakim ini. Terbayangkan, betapa berat beban psikologis AAL harus menanggung stigma sebagai ”pencuri” yang melekat sepanjang hidupnya.

Logika awam vs hukum

Kasus ini membuktikan, logika awam dan logika hukum positif memang berbeda. Ketika kedua logika itu berada dalam jurang pemisah, kekecewaan publik akan muncul dalam berbagai bentuk, baik halus maupun dengan kekerasan. Di situlah semestinya ada kesadaran bagi semua profesional hukum untuk mempersempit jurang pemisah logika hukum tersebut.

Pada hemat saya, pelajaran terbaik dari kasus ini adalah perlunya pembenahan terhadap sistem peradilan pidana. Profesional hukum (polisi, jaksa, hakim, dan pengacara) bekerja berdasarkan sistem itu, padahal kewenangan masing-masing berpotensi besar berbenturan dengan keinginan publik. Indonesia perlu mengubah sistem itu menjadi social juctice system. Apabila sistem ini terbangun, semua kekuatan publik dan profesional hukum dapat berangkulan dalam satu panggung penegakan hukum sehingga logika publik dan logika hukum positif dapat dipertemukan. Bukankah penegakan hukum itu wajib berdasarkan Pancasila, yang sila kelima berbunyi: ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”?

Pertanyaan:

  1. Artikel diatas menyiratkan bahwa praktik-praktik hukum di negeri ini tidak sesuai dengan tujuan hukum. Berikan analisa saudara terhadap hal tersebut?
  2. Berikanlah contoh tujuan hukum untuk keadilan? Tujuan hukum untuk kemanfaatan? dan tujuan hukum untuk keduanya.Contoh harus mengambil salah satu kasus dari media internet.


14 komentar:

  1. pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku.

    Kasus Century,menguapnya Nunun , ex Deputi Senior BI Miranda Goeltom tidak tersentuh hukum anggota DPR-RI yang didakwa menerima suap atas pencalonannya sudah menjalani pidana. Namun sebaliknya perkara kecil atau remeh justru naik dan terjadi penjatuhan pidana. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk menwujudkan kebenaran dan keadilan, maka selama itu pula proses hukum akan melahirkan kontroversi.
    asas prioritas, di mana perioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir perioritas pertama selalu “keadilan”, barulah “kemanfaatan”, dan terakhir barulah “kepastian”.

    Ketika terjadi pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang maka akan menimbulkan konsekuensi bahwa hukum tersebut akan dicabut dari dirinya berdasarkan putusan pengadilan yang adil. Selama ini kita mendapatkan konsepsi yang salah mengenai penegakan hak asasi manusia. Seolah dalam keadaan apapun dan dalam hal apapun hak tersebut tidak dapat terhapuskan. Padahal sebagaimana konsepsi hak yang telah dipaparkan oleh para filsuf Yunani menyatakan bahwa hak selalu diimbangi dengan kewajiban. Ketika ada seseorang yang melakukan tindak pidana orang tersebut harus mendapatkan sanksi yang sesuai. Sanksi juga bertujuan untuk mengembalikan ketenteraman yang sempat terganggu akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Sehingga pidana perlu ditegakkan dengan sebaik mungkin. Masalah yang muncul adalah adanya disparitas penjatuhan pidana oleh hakim. Sebenarnya apakah yang menjadi alasan adanya disparitas tersebut. Sebagian besar hasil penelitian menunjukkan bahwa hal tersebut ditentukan oleh sikap batin dan rasa keadilan yang dimiliki oleh hakim. Menurut Suteki, seringkali sebagian masyarakat memahami hukum hanya sekedar sebagai perangkat peraturan hukum positif yang tercerabut dari pemahaman dari aspek filosofi dan sosiologisnya, sehingga gambar hukum yang ditampilkan tidak utuh melainkan hanya sebuah fragmen atau skeleton, yakni peraturan perundang-undangan saja. Hal tersebut mendorong munculnya anggapan bahwa apabila kita telah menyelenggarakan hukum sebagaimana tertulis yang berupa huruf-huruf mati (black letter law) seolah-olah pekerjaan pencarian keadilan itu telah selesai. Akibatnya banyak muncul kasus yang mencerminkan kondisi bahwa keadilan substansial telah teralienasi dari hukum. Hukum tidak membumi, bahkan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. (Sumber: Harian Jawa Pos edisi Rabu, 7 Desember 2011).

    antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya. Oleh karena itu bagaimana keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

    BalasHapus
  2. Nama : Mirda Yuniar Avisha
    NIM : 11031022

    1. Menurut analisa saya bahwa hukum di indonesia ini sudah di atur oleh UUD45, bahwa seharusnya aparat penegak hukum juga menaati aturan-aturan hukum yg telah di tetapkan sedemikian rupa. Akan tetapi yang kita lihat masih banyak para penegak keadilan masih belum dapat menagidili kasus-kasus atau masalah-masalah. Seperti pada kasus pada artikel tersebut bahwa aparat belum memiliki rasa keadilan.
    2. – contoh tujuan hukum untuk keadilan :
    dalam sebuah perkara hukum, kalau hakim diharuskan mengambil keputusan yang adil maka rasa adil dari pihak lain tentu akan dikorbankan. Jika ingin menegakkan keadilan maka tentu kemanfaatan dan kepastian hukum harus dikorbankan. Meskipun memang antara penggugat dan tergugat memiliki nilai atau rasa adil yang berbeda-beda. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas.
    -Contoh tujuan hukum untuk kemanfaatan :
    Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.

    Berbicara mengenai tujuan hukum pada umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum yang diterapkan memiliki tujuan spesifik. Misalnya, hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum materil. Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang antara kepastian hukum berbenturan dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Contoh yang mudah untuk dipahami adalah jika hakim dihadapkan dalam sebuah kasus untuk mengambil sebuah keputusannya adil. Pembaruan oleh hakim melalui putusannya juga tidak bisa dilakukan secara maksimal, selain pengaruh civil law system yang menghendaki hakim mendasarkan diri secara ketat pada bunyi undang-undang meski undang-undang tersebut telah ketinggalan zaman.. Hukum memiliki fungsi tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga menegakkan kepastian dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut asas prioritas yang telah ditelurkan Gustav Radbruch menjadi titik terang dalam masalah ini. Prioritas keadilan dari segala aspek lain adalah hal penting. Kemanfaatan dan kepastian hukum menduduki strata dibawah keadilan. Faktanya sampai saat ini diterapkannya asas prioritas ini membuat proses penegakan dan pemberlakuan hukum positif di Indonesia masih dapat berjalan.
    Dalam teori filsafat hukum juga selalu mengagungkan keadilan, mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, selalu mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Banyak teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil, semua menegaskan bahwa keadilan harus diagungkan. Keadilan harus dinomorsatukan, dan keadilan harus di atas segala-galanya untuk selalu diperjuangkan oleh setiap manusia. Itulah keadilan yang seharusnya selalu diperjuangkan. Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia.
    Sumber:http://www.blogster.com/ diakses pada hari Selasa 04 Oktober 2011 pukul 10:12 WIB

    BalasHapus
  3. NAMA : HAYINATUL FUNUN
    NIM : 11031010

    1. Menurut analisa saya terhadap masalah diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya tujuan hukum untuk keadilan dan kemanfaatan. Karena menurut artikel yang saya baca AAL sudah sempat divonis penjara 5tahun sebelum akhirnya dibebaskan karena simpati atas masalah ini. Ya itulah lemahnya hukum di Indonesia karena penegak hukumya menunggu adanya kecaman dari masyarakat.

    2. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal yang terjadi dalam peristiwa konkrit. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan, karena adanya kepastian dan keadilan hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau oenegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang bersifat menyamaratakan. Contoh tujuan hukum keadilan adalah barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda bedakan siapa yang mencuri.
    Seperti kasus suap mindo rosalina atas uang negara dalam kasus wisma atlet yang lagi heboh di media saat ini. Mengapa diberikan bebas bersyarat untuk rosa? padahal kasusnya masih buram masih belum selesai, sedangkan kasus mencuri sandal langsung diberi hukuman 5tahun. Padahal dikatakan diatas bahwa dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Itu berarti di Indonesia masih belum menjalankan tujuan hukum yaitu untuk keadilan. Masih ada sangkut paut media atau orang yang berpengaruh dulu baru adanya putusan bebas untuk kasus pencurian sandal diatas.
    Sedangkan kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepas dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonsia. Bisa diambil dari permasalahan mindo rosalina diatas yang diberikannya pembebasan bersyarat yang tidak sesuai dengan contoh tujuan hukum untuk kemanfaatan. Apabila penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dikesampingkan maka hukum tidak akan berjalan dengan baik begitu juga sebaliknya.

    BalasHapus
  4. NAMA : FEBY ANDRIA J.
    NIM : 11-031-009
    PRODI : ADMIN.NEGARA / PAGI

    1.Menurut analisa saya hukum di indonesia saat ini belum bisa ditegakkan keadilannya.Krena sudah banyak contoh yang bisa kita lihat,contohnya kasus sandal diatas.Sikap Hakim semena-mena terhadap hukum,dan tidak menegakkan hukum sebagaimana mestinya.

    2.*tujuan hukum untuk keadialan
    kalau dilihat secara tidak langsung kasus yang menimpa mantan Miss Indonesia "Angelina Sondank" itu menurut saya itu adil.Krena hakim telah memvonis dia sebagai tersangka dalam kasus suap atau korupsi.Hakim tidak memandang kedudukan dia.

    *tujuan hukum untuk kemanfaatan
    Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua “penguasa” yang berdaulat (two sovereign masters), yaitu penderitaan (pain) dan kegembiraan (pleasure). Keduanya menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan menentukan apa yang akan dilakukan. Fakta bahwa kita menginginkan kesenangan, dan berharap untuk menghindari penderitaan, digunakan oleh Bentham untuk membuat keputusan, bahwa kita harus mengejar kesenangan.

    Aliran utilitas yang menganggap, bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan the greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbedar, untuk terbanyak orang).
    sumber :
    Oleh: Soetanto Soepiadhy Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya
    Kamis, 12 April 2012 | 02:35 WIB
    http://www.surabayapagi.com/

    Berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa kemanfaatan orang terbanyak tidak bisa serta merta memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Konflik kaum minoritas selalu terjadi diberbagai daerah utamanya ketika menyangkut permasalahan ekonomi seperti pemanfaatan tanah rakyat dan sebagainya.
    Teori campuran merupakan model yang paling cocok dari ketiga model yang ada dalam memberikan tujuan hukum. Bahwa hukum selayaknya memberikan keadilan bagi warga negara, dimana keadilan tersebut diwujudkan dengan memberikan kemanfaatan dalam sebuah situasi yang tertib dan aman dan sebaliknya. Indonesia yang memiliki ragam etnik, ragam budaya, dan tentu saja ragam keinginan harus dapat meminimalisir sekat perbedaan diantara ragam keinginan individu tersebut. Proses meminimalisir sekat tersebut dilakukan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara dengan tidak meninggalkan/mengabaikan nilai budaya yang ada. Hal ini dapat berlaku apabila hukum juga dapat memberikan kemanfaatan bagi semua masyarakat.
    Kondisi ini sesungguhnya selaras dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Unsur melindungi semua warga negara dan tumpah darah Indonesia, unsur menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan keadilan sosial merupakan kumpulan unsur yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Artinya, dalam bingkai negara kesatuan, hukum di Indonesia hendaknya mencantumkan unsur tersebut, kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan sosial. Karena itu para founding fathers kita membuat sebuah dasar negara yakni Pancasila sebagai grundnorm bagi pembentukan hukum di Indonesia. Karena Pancasila mengandung kesemua unsur kehidupan yang dapat diterima disemua kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk ini.
    Sumber :
    Posted on Juni 20, 2012
    http://ferli1982.wordpress.com

    BalasHapus
  5. Nama : Sartika H Rini
    Nim : 11031018
    Prodi : Adm Negara (pagi)

    1. Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah mahkluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman.
    Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHAP, serta pada Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU Pengadilan Anak.
    Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus terebut, karena anak berumur 15 tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana.
    2. Contoh tujuan hukum untuk keadilan :
    Misalnya seorang maling biji coklat yang hanya mencuri mungkin Cuma sekali dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena masalah ekonomi dan kesenjangan social yang dihadapinya harus merasakan hukuman yang berat atau kurungan walaupun hanya 3-5 bulan tetapi rasanya tidak adil sekali ketika kita melihat mafia kasus seperti gayus tambunan yang kasusnya berat dan banyak merugikan masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah, dia memang sama juga seperti maling biji coklat sama-sama mendapatkan hukuman.
    Contoh tujuan hukum untuk kemanfaatan :
    Kasus geng Nero : Penganiyayaan anggota Geng Nero terhadap Lusi dilakukan di gang cinta, yakni gang kecil di perumahan yang sangat sepi karena biasanya sering disalahgunakan sebagai tempat berpacaran. Penganiyayaan dilakukan selama dua hari berturut-turut, yakni pada tanggal 5 dan 6 Mei 2008 pada tempat sama, yakni gang cinta. Menurut narasumber ada 12 pelapor yang melaporkan perihal penganiyayaan oleh Geng Nero. Diduga korban melebihi jumlah pelapor karena Lusi sendiri tidak melaporkan peristiwa tersebut.
    Makna dari keadilan bisa berfungsi kepastian atau kemanfaatan, atau pun bisa kedua-duanya, atau pun bisa bermaknsa keadilan sosial, keadilan hukum, apa pun namanya. Jika keadilan diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka orang yang berpandangan kepastian dan kemanfaatan hukum yang sudah menempatkan hukum itu sendiri sesuai dengan KEYAKINANnya,sudah sepatutnya tidak perlu disangsikan bahwa putusan hakim itu sudah ADIL Hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan. Mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan; justitia distributive (keadilan distributif) dan justitia commulative (keadilan komuliatif). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Adapun keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan.
    sumber : http://rezasuryatman1111.wordpress.com/2012/03/13/tugas-tujuan-hukum-2/

    BalasHapus
  6. Nama ;Nova Ike I
    NIM :11031002
    Prodi :Adm.Negara/pagi

    1. Menurut pendapat saya, tujuan hukum sendiri adalah untuk kedamaian dan kesejahterahan bangsa ini. seharusnya masalah sepeleh seperti ini tidak harus dipersoalkan secara besar-besaran. seharusnya penegak hukum menangani kasus yang lebih besar lainnya seperti korupsi.

    2.Beberapa hari lalu dan sampai hari ini, kasus iPad menjadi bahan pembicaraan dan berita di media-media dan menyusul kemudian lanjutan kasus Prita dimana Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa yang menangani kasus Prita. Dua kasus ini menarik untuk disimak, disamping karena menjadi bahan diskusi dan pembicaraan di media-media sosial di internet atau pembicaraan mulut ke mulut. Kasus-kasus ini mungkin berawal bukan dari niat untuk menjatuhkan seseorang atau sesuatu atau berniat melakukan perbuatan jahat.
    Memang hukum tidak melihat pada niat, akan tetapi hukum melihat perbuatan seseorang. Boleh saja kita tidak bermaksud buruk atau jahat, tetapi hukum melihat akibat perbuatan yang dilakukan seseorang bisa saja mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk orang lain. Begitu juga saat seseorang berjualan dengan media internet, orang tersebut hanya berniat menjualnya satu per satu, tidak akan menyangka jika ada yang berminat membeli barang dalam jumlah besar sehingga merasa keuntungan besar yang cepat dapat diraih. Ya, niatnya hanya menjual, jika barang bisa laku dengan cepat, seseorang akan berpikir hal tersebut lumrah-lumrah saja.
    Kasus iPad dikatakan bahwa para terdakwa menjual barang iPad 3G WiFi 64GB tersebut secara online belum bersertifikat dan tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia. Para terdakwa menjualnya di jaringan internet di Kaskus, yang disebut-sebut sebagai jaringan terbesar yang digunakan oleh bangsa ini. Sedangkan kasus Prita diterima oleh MA dengan alasan bahwa perbuatan Prita melanggar UU-ITE.
    Jika rasa keadilan terusik maka wibawa hukum akan berkurang di mata masyarakat. Hal ini logis karena masyarakat menaruh harapan besar kepada sistem hukum bersama komponen-komponennya untuk menjaga kenyamanan dan melindungi hak-hak warga negara. Jika gagal memenuhi tujuan hukum, maka akan mendapat reaksi dari masyarakat. Hukum yang berwibawa adalah hukum yang memenuhi ketiga tujuan hukum tersebut. Peraturan yang berkaitan dengan kasus-kasus yang mengusik keadilan masyarakat ini perlu terus mendapat perhatian dan ditindaklanjuti untuk diperbaiki sehingga mendapatkan suatu aturan yang seimbang dan selaras sehingga mencapai tujuan hukum sesungguhnya, sehingga tidak ditemukan lagi proses hukum yang mendapat reaksi dari masyarakat.
    http://posmaria.wordpress.com/2011/07/12/kasus-prita-dan-ipad-mengusik-rasa-keadilan/

    BalasHapus
  7. nama: Helmi.R
    NIM:07.031.007
    Fisip pagi

    1.Menurut saya hukum bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri,dan hukum di Indonesia jauh dari kata memuaskan dikarenakan undang-undang yang mengatur hukum di Indonesia jauh dari kata tegas dan cenderung berubah-ubah sesuai dengan keinginan oknum pembuat hukum itu sendiri demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya.

    2.Tujuan hukum untuk Keadilan dengan maksud menciptakan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak keharmonisan masyarakat.
    Tujuan hukum untuk kemanfaatan dengan maksud hukum tentu harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan bersama,melindungi masyarakat,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dtnia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
    Tujuan hukum untuk kemanfaatan dan tujuan hukum untuk keadilan sama hal-nya dengan alat untuk mengatur tingkah laku manusia,memiliki sanksi yang tegas.
    sebagai contoh: kompasiana.com/2012/11/10/telaah-hukum-dahlan-iskan-vs-oknum-anggota-dpr-tukang-palak-507243.html

    BalasHapus
  8. nama : puthut sugiantoro
    nim : 11031003
    fisip pagi

    1. Di Indonesia sendiri penegakan hukum sangat lambat, sangat jauh dari yang diharapkan. Selain mengalami masalah pada profesionalisme dan integritasnya, jalur yang rumit, disertai syarat-syarat birokratis yang panjang, menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi program penegakan hukum yang efisien dan efektif.

    2. Jika keadaan semacam ini dimintakan pertanggungjawabannya kepada penegak hukum, biasanya mereka akan saling lempar tanggung jawab. Kejaksaan akan menyalahkan MA yang lamban dalam mengirim salinan putusan. Demikian pula, MA akan menyalahkan kejaksaan karena tidak buru-buru melakukan eksekusi putusan. Tentu kebiasaan semacam ini tidak positif, terutama karena agenda pemberantasan korupsi telah menjadi kesepakatan nasional yang semestinya menjadi komitmen bersama seluruh aparat penegak hukum.
    Bisa dikatakan, antara kejaksaan dan MA serta jajaran pengadilan di tingkat pertama memiliki porsi kesalahan yang hampir sepadan dalam hal eksekusi. Pada tingkat kejaksaan, agenda eksekusi putusan pengadilan tidak dicantumkan sebagai salah satu tolok ukur kinerja dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan masih berkutat pada jumlah perkara yang berhasil disidik dan dituntut, serta jumlah penyelamatan keuangan negara, tetapi tidak menyebutkan sama sekali jumlah kasus korupsi yang berhasil dieksekusi berdasarkan putusan pengadilan. http://kelemahan-sistem-penegakan-hukum.html

    BalasHapus
  9. Nama : Fanggitha Onne R
    NIM : 11031017
    Prodi: Adm. Negara (PAGI)

    1. Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku. http://news.detik.com/read/2009/11/23/071956/1246608/471/kisah-seorang-nenek-dan-tiga-buah-kakao?nd771108bcj

    2. Benar-benar teriris perasaan melihat sebuah pemberitaan di televisi. Tentang berita seorang Nenek di Banyumas Jawa Tengah dihukum 1 bulan 15 hari kurungan penjara hanya karena nenek ini mengambil tiga buah kakao atau coklat busuk dari kebun sebelah miliknya.

    Bahkan, yang terlihat pada berita itu, itulah ujian bagi hakim yang menjatuhkan vonis atau hukuman kepada Sang Nenek. Sang hakim terpaksa mengetukkan palu atas putusan hukuman. Sedangkan air matanya berderai karena nuraninya tak sampai hati menjatuhkan hukuman. Karena keterpaksaanlah putusan itu ditetapkan. Sang nenek hanya pasrah dan yang lebih menyedihkan lagi hadirin yang hadir bertepuk tangan atas keputusan itu.

    Sesuai kronologisnya Sang Nenek mengakui telah mengambil dengan sengaja buah kakao itu. Setelah pemiliknya --sebuah perusahaan perkebunan kakao, tahu dan tidak ridha Sang Nenek mengembalikan buah itu dan telah meminta maaf. Tapi, ironisnya sang pemilik buah tetap saja menuntut ke Pengadilan. Perkebunan kakao itu beralasan untuk memberi efek jera.

    Memang, inilah keanehan yang tak kunjung habis. Hanya dengan mencuri tiga buah kakao yang tak lebih harganya dari lima ribu rupiah namun itulah hukuman baginya dengan alasan jera.

    Sementara Bapak-bapak dan Ibu-ibu pejabat yang berkuasa mencuri uang negara yang jumlahnya tak terkira bisa divonis sangat ringan. Malah bisa bebas dan tak jemu-jemunya mengeruk uang rakyat untuk kesenangan pribadi dan keluarga-keluarganya.

    Innalillahi wa innalillahi rojiun. Inilah rona wajah hukum di negara kita. Ini adalah contoh betapa herannya kita dengan hukum yang ada. Tiga buah kakao itu tak lebih dari lima ribu rupiah. Namun, karena "iblis" yang menunggangi pemilik kebun mereka begitu berhasrat untuk menuntut Sang Nenek ke pengadilan yang biayanya melebihi tiga buah kakao.

    Inilah gambaran kesombongan dan kebakhilan. Tamak dan serakah. Hanya gara-gara tiga buah kakao busuk itu mereka --pemilik perkebunan kakao itu, mau menuntut Sang Nenek.

    Sangat sayang polisi–polisi itu. Haruskah itu semua berproses ke pengadilan. Sepatutnya polisi memberikan solusi jalan damai bagi kedua belah pihak. Bahkan, secara emosional barangkali kita terfikir untuk menolong nenek itu. Kalau perlu satu truk untuk mengganti buah kakao itu. http://news.detik.com/read/2009/11/23/071956/1246608/471/kisah-seorang-nenek-dan-tiga-buah-kakao?nd771108bcj

    BalasHapus
  10. Nama: Efry Dwi Cahyani
    Nim: 11031027
    Prodi: Adm. Negara (Sore)

    1.AAL (15) yang terbukti mencuri sandal jepit bekas. Meski dinyatakan bersalah, Siswa SMK tersebut tidak dipenjara, melainkan dikembalikan ke orangtuanya untuk dibina. Majelis hakim juga menyatakan sandal yang dicuri itu bukan milik polisi yang melaporkan kasus ini.
    Secara hukum formal, AAL memang terbukti bersalah mengambil sandal jepit yang bukan miliknya. Tapi perlu diingat tujuan hukum bukan hanya untuk mencari kepastian hukum, melainkan juga keadilan dan kemanfaatan.
    2.*) tujuan untuk keadadilan
    Kasus Mutilasi dan pembunuhan berantai yang dilakukan Ryan. Pembunahan dilakukan karena rasa cintanya dengan sesama jenis, yang awalnya karena rasa cemburu singga pada akhirnya harus merencanakan pembunuhan berantai dan mutilasi.
    Pada awalnya dari pihak Ryan mengajukan peninjauan kembali dan MA menolak permohonan tersebut dan memantapkan akan mengeksekusi Riyan. Kejakjasaan juga sudah yakin bahwa putusan hukum terkait perkara tersebut sudah final.
    Menurut saya hukuman yang diberikan kepada Riyan sudah setimpal dan merupakan keadilan, karena pembunuhan itu harus dihukum mati.
    Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/12/m7100m-pk-ditolak-ryan-jombang-segera-dieksekusi-hukuman-mati

    *) tujuan untuk kemanfaatan
    Kasus Prita Mulyasari: Prita Mulyasari, terpidana kasus dugaan pencemaran nama baik RS Omni Internasional Serpong. Bermula dari rasa kecewa atas pelayanan RS tersebut, dan menyebar dari satu email ke email lainnya dan akhirnya pihak RS Omni Internasional Serpong memperkarakan masalah tersebut karena telah mencemarkan nama baik RS. Tujuan untuk kemanfaatannya, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam mempublikasikan masalah-masalah pribadi ke dunia maya, karena dunia maya sangatlah rawan.
    Sumber: http://troybarker182.blogspot.com/2012/06/contoh-kasus-ite.html

    *) tujuan hukum untuk keadilan dan kemanfaatan
    Kasus bom Bali : suatu aksi tindakan teroris, suatu perbuatan yang tidak bisa tidak harus diklarifikasi sebagai terorisme. Untuk mengungkap siapa pelaku atau para pelakunya memerlukan waktu dan kerja keras yang serius dari pihak yang berwajib dan dengan bantuan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme sebagai tindakan anti-kemanusiaan. Tertangkapnya Amrozy salah seorang tersangka peledakan bom di Bali, telah mengungkap gerombolan para teroris di Indonesia, hukuman yang diberikan adalah hukuman mati. Kasusus tersebut member keadilan karena tersangka telah dihukum mati dan member kemanfaatan karena jaringan teroris telah terungkap.
    Sumber: http://drailand.com/?p=54

    BalasHapus
  11. Nama : Dian Febriani
    NIM : 11031005 / AN Sore

    Menurut Analisa Tentang Hukum Di Negara ini Masih Banyak Ketidak Sesuain Dalam Proses Hukum.Banyak Sekali Kasus Hukum Yang Jauh Lebih Penting Untuk Di Selidiki Perkaranya Dari pada Membesar-besarkan Kasus Pencurian Tersebut.Dimana Letak Penegakan Hukum Di Negara ini jika belum Bisa Sukses Dalam Mencapai Tujuan Hukum Sebenarnya.Maka Hukum Di Negara ini seharusnya Lebih Bisa Memahami lagi Undang-undang Yang Sudah di tetapkan.jadi untuk kasus ini tidak ada kemanfaatannya untuk Di tujukan oleh masyarakat.

    Ketidakadilan Hukum di Indonesia Dan Contoh Kasus-nya
    Aksi sidak Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum berhasil. Seorang terpidana kasus penyuapan petugas, Artalyta Suryani, kedapatan mendapatkan fasilitas mewah di dalam Rutan Pondok Bambu, tempatnya ditahan. Bukan hanya mendapatkan ruangan yang serba wah, Satgas juga menemukan yang bersangkutan sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Ia memperoleh perawatan khusus dari dokter yang didatangkan dari luar Rutan. Luar biasa! Seorang terpidana yang menyeret nama Jaksa Urip dan petinggi Kejaksaan Agung, berada dalam penjara dengan fasilitas luar biasa, mulai dari pendingin ruangan, telepon, ruang kerja, bahkan ruang tamu.Mereka pasti merestuinya dan mengetahuinya.
    Rumor mengenai uang ini bukan hanya berhembus pada kasus Arthalyta saja. Wajah hukum kita sepertinya telah mudah dibeli oleh uang. Para pengusaha dan pelaku korupsi yang tidak juga ditangkap dan diperiksa, diyakini telah menggelontorkan sejumlah uang yang besarannya bisa mencapai miliaran rupiah supaya mereka tetap menghirup kebebasan. Setelah diperiksa, mereka juga bisa melakukan tindakan menyuap supaya mereka kalau bisa divonis bebas. Bahkan kalaupun sudah diyakini bersalah dan berada dalam tahanan, maka dengan uang pula mereka bisa tetap bebas merdeka dalam ruang tahanan, seperti Artalyta. Temuan terhadap Artalyta sebenarnya sudah cukup memperlihatkan bahwa mafia hukum ini terjadi karena dua pihak melakukan persekutuan jahat. Para pelaku kejahatan yang terbukti melakukan tindakan kejahatan, bersama-sama dengan para penegak hukum, melakukan tindakan tidak terpuji.
    Karena itu Satgas seharusnya segera melakukan langkah-langkah penting. Salah satu yang perlu dilakukan adalah memberikan efek jera kepada para pejabat yang ketahuan memberikan fasilitas lebih dan mudah kepada mereka yang terlibat dalam kejahatan. Hal-hal seperti ini harusnya membuat kita menyadari betapa jahatnya kejahatan di negeri ini. Kejahatan itu bisa membeli dan merampas keadilan dan kebenaran hukum. Wajar saja kemudian orang kecil hanya bisa menangis ketika berada dalam persoalan hukum karena mereka hanya bisa menjadi korban ketidakadilan.

    dalam kenyataan sering sekali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusannya adil (menerut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas,sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan keadilan bagi orang tertentu terpaksa dikorbankannya.
    Sumber : http://hariansib.com/?p=106872

    BalasHapus
  12. NAMA = FERY TRIANDA
    NIM = 10031029;
    PRODI = ADMINISTRASI NEGARA/SORE

    1. Artikel diatas yang berjudul “Keadilan Sosial Kasus Sandal”, Kasus tersebut menurut analisa saya permasalahan kasus tersebut tidak dan belum mencapai tujuan hukum sebenarnya, dimana tujuan hukum harus berprioritas pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kasus yang di alami oleh seorang anak yang berinisial AAL (15 tahun), pelajar SMK di Palu merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum idealnya diusahakan agar setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, jaksa, pengacara maupun aparat hukum lainnya, seyogyanya ketiga nilai dasar hukum itu dapat diwujudkan secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka haruslah diprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

    2. Contoh tujuan hukum untuk keadilan :
    Teori etis
    Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

    Contoh tujuan hukum untuk kemanfaatan :
    Teori Utilitis
    Menurut teori ini hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

    Contoh tujuan hukum untuk keduanya (keadilan dan kemanfaatan)
    Teori Campuran
    Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah antara teori etis dan utilitis.
    Sumber http://www.pustakasekolah.com/fungsi-dan-tujuan-hukum.html

    Contoh Kasus tujuan hukum

    Kasus Prita dan iPad Mengusik Rasa Keadilan
    Beberapa hari lalu dan sampai hari ini, kasus iPad menjadi bahan pembicaraan dan berita di media-media dan menyusul kemudian lanjutan kasus Prita dimana Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi jaksa yang menangani kasus Prita. Dua kasus ini menarik untuk disimak, disamping karena menjadi bahan diskusi dan pembicaraan di media-media sosial di internet atau pembicaraan mulut ke mulut. Kasus-kasus ini mungkin berawal bukan dari niat untuk menjatuhkan seseorang atau sesuatu atau berniat melakukan perbuatan jahat.
    Memang hukum tidak melihat pada niat, akan tetapi hukum melihat perbuatan seseorang. Boleh saja kita tidak bermaksud buruk atau jahat, tetapi hukum melihat akibat perbuatan yang dilakukan seseorang bisa saja mengakibatkan sesuatu yang buruk untuk orang lain. Begitu juga saat seseorang berjualan dengan media internet, orang tersebut hanya berniat menjualnya satu per satu, tidak akan menyangka jika ada yang berminat membeli barang dalam jumlah besar sehingga merasa keuntungan besar yang cepat dapat diraih. Ya, niatnya hanya menjual, jika barang bisa laku dengan cepat, seseorang akan berpikir hal tersebut lumrah-lumrah saja.
    Kasus iPad dikatakan bahwa para terdakwa menjual barang iPad 3G WiFi 64GB tersebut secara online belum bersertifikat dan tidak memiliki buku manual berbahasa Indonesia. Para terdakwa menjualnya di jaringan internet di Kaskus, yang disebut-sebut sebagai jaringan terbesar yang digunakan oleh bangsa ini. Sedangkan kasus Prita diterima oleh MA dengan alasan bahwa perbuatan Prita melanggar UU-ITE.
    Sumber http://handikaprasetya.blogspot.com/2011/11/contoh-kasus-kasus-yang-berkaitan.html


    BalasHapus
  13. Nama : Danny Dwi F
    NIM : 11031004
    Prodi : FISIP / A.N - SORE

    1.
    ==>
    */ Pertama, sandal jepit yang dilaporkan oleh ARH, merk Eiger nomor 43, sementara yang dijadikan barang bukti di pengadilan, merk Ando nomor 9,5.=> Disini T'jadi Keanehan <= Bukti material tidak sesuai. Semestinya laporan yang tidak didukung oleh bukti itu dibatalkan oleh hakim. Bukannya menghukum AAL. Atau bahkan lebih logis kalau ARH diseret ke pengadilan karena memfitnah dan menganiaya AAL bersama dua rekannya.

    */ Kedua, kalau benar bahwa AAL mencuri, lalu siapa yang dirugikan? ARH? Sepanjang diberitakan media, tidak ada yang merasa dirugikan. Katakanlah AAL benar telah mengambil sepasang sandal. Salah satu media menyebutkan bahwa sandal itu bukan curian, tapi ditemukan di pinggir jalan sekitar 25 meter dari tempat ARH.

    AAL memang mengambil bersama dua temannya sepulang sekolah karena dinilai masih layak pakai. Tapi, mengapa ARH yang menuntut? Bagaimana kalau sandal temuannya itu memang sengaja dibuang atau ditinggal pemiliknya karena merasa tidak perlu? Layakkah hakim mengaitkannya dengan sandal ARH yang hilang dan mengadili AAL dengan bukti yang tak sesuai?

    Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Prosedur hukumkah atau manusianya? Apakah hukum diadakan untuk manusia atau manusia untuk hukum ? pihak legislatif perlu membuat undang-undang baru yang memungkinkan hakim untuk menerima atau menolak perkara atas pertimbangan yang tidak sekadar prosedural, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial secara dinamis. Tujuannya ialah agar para hakim dapat bekerja lebih berpeluang mengendepankan nilai-nilai manusia daripada sekadar menegakkan keadilan prosedural hukum. Dengan cara ini, upaya menyempitkan, bahkan menghilangkan, kesenjangan logika hukum sebagaimana difahami oleh para hakim dan logika hukum yang difahami oleh masyarakat dapat diwujudkan.

    2.
    ==>
    Hukum untuk keadilan :
    dalam yang satu ini ambil saja kasus yang tidak lama kita dengar dan masih jadi sorotan publik yaitu kasus nenek minah yang secara tidak sengaja memetik / mengambil 3 buah kakao yang berdekatan dengan kebun nenek minah, bagi di mata hukum / peraturan hukum memang bagaimana pun hukum harus ditegakkan tanpa melihat baik atau buruknya serta adil atau tidak adilnya. tapi dalam hal ini kasus nenek Minah sangat mencederai rasa keadilan, hal ini disebabkan; Pertama, apa yang dilakukan oleh Nenek Minah sebenarnya tidak perlu dibawa sampai ke ruang pengadilan sebab tak selamanya persoalan hukum yang ada harus diputuskan dengan dentuman palu sidang, ada ruang lain yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yakni lewat jalan mediasi, lagipula proses mediasi bukan merupakan barang yang haram atau sesuatu yang ilegal dalam ranah hukum sebagai upaya penyelesaian sengketa. Sebenarnya persoalan ini tidak terlalu merugikan pihak perusahaan, buah kakao yang dipetik oleh Nenek Minah sudah dikembalikan kepada perusahaan beserta permohonan maafnya hari itu juga disaat Nenek Minah memetik. Apakah hukum diadakan untuk manusia atau manusia untuk hukum? Prosedur hukumkah atau manusianya?

    Hukum Untuk Kemanfaatan :
    ambil saja kasus Pencucian Uang Daniel Sinambela, Hal ini ditelah terpenuhi karena sebagaian besar masyarakat menginginkan untuk segala hal yang terkait dengan korupsi segera dibina didalam lembaga pemasyarakatan. ada satu hal yang belum terpenuhi yakni dihukum seberat - beratnya bagi para korupsi, yang pada saat ini peraturan UU terlihat seperti terbalik, pencurian sandal dijerat hukum berat sedangkan kasus korupsi dijerat hukum yang ringan

    BalasHapus
  14. Nama : Wulan Widiyanto
    NIM : 11031008
    Prodi: Adm. Negara/ Sore

    Nama : Wulan Widiyanto
    NIM : 11031008
    Prodi: Adm. Negara/ Sore

    1. Arti tujuan hukum seharusnya adalah ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
    Memang benar kasus tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum. Semestinya putusan hakim harus lebih bijak lagi terkait dengan kasus pencurian sandal yg dilakukan oleh anak berinisial AAL. Meeskipun kasusnya sepele hanya mencuri sandal namun itu sudah termasuk perbuatan mencuri yg melanggar UU . Kalau seperti ini lalu apa fungsi hukum dinegara kita?. Padahal dasar hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagaimana bunyi sila ke-3 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni keadilan ini harus tetap dilaksanakan mekipun masalahnya sekecil apapun , tetapi hukumannya harus sesuai dengan perbuatannya.

    2.
    -Contoh hukum untuk keadilan
    Kasus Century,menguapnya Nunun , ex Deputi Senior BI Miranda Goeltom tidak tersentuh hukum anggota DPR-RI yang didakwa menerima suap atas pencalonannya sudah menjalani pidana. Namun sebaliknya perkara kecil atau remeh justru naik dan terjadi penjatuhan pidana. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk menwujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap sering terjadi kontroversi. Inilah yang selama ini dirasakan begitu lemah dan kurang adanya rasa keadilan dan hati nurani dari hukum positif yang lahir dari proses politik. Sebab pasca reformasi hampir dipastikan semua produk undang undang adalah lahir dari proses politik.

    -Contoh hukum untuk kemanfaatan
    Kasus Mbah Minah yang dituduh mencuri 3 biji kakao dari perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan 4. Di dalam persidangannya, Minah menuturkan bahwa tiga biji kakao tersebut untuk menambah bibit tanaman kakao di kebunnya di Dusun Sidoharjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Minah mengaku sudah menanam 200 bibit pohon kakao di kebunnya, tetapi ia merasa jumlah itu masih kurang. Namun, belum sempat buah tersebut dibawa pulang, seorang mandor perkebunan, Sutarno, menegurnya. Minah lantas meminta maaf dan meminta Sutarno untuk membawa ketiga buah kakao tersebut. Alih-alih permintaan maafnya diterima, manajemen PT RSA 4 malah melaporkan Minah ke Kepolisian Sektor Ajibarang.




    NB: Saya minta maaf pak baru bisa posting karena susah untuk postingnya pak, agak eror.

    BalasHapus