Kamis, 04 Oktober 2012

TANGGUNG JAWAB

ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM

Ismu Gunadi Widodo[1]

ABSTRAK
Sebagai sebuah profesi yang terhormat dan menjadi bagian terpenting dari catur wangsa penegakan hukum, Advokat memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat untuk turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum. Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata sebuah keharusan yang diwajibkan secara yuridis melainkan kewajiban yang muncul dari tuntutan hati nurani. Setidaknya advokat bertanggungjawab kepada empat hal yaitu tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada kode etik, tanggung jawab kepada undang-undang dan tanggung jawab kepada masyarakat.
 
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Advokat, Penegakan hukum

Abstract
As the Honorable profession and become the most important part of chess dynasty rule of law, the lawyer responsible for participating in the implementation of the rule of law. Responsibility is not only necessary, but legally mandated obligations stemming from the demands of conscience. At least four lawyers answer the question of responsibility to God, responsible for the code of ethics, accountability to the law and responsibility

Keyword: Responsibity, Advocate, law Enforcement

Latar Belakang Masalah
Setiap profesi memiliki tangung jawab terhadap profesinya, termasuk didalamnya profesi advokat. Tanggung jawab tersebut melekat pada masing-masing profesi sebagai bagian yang tidak terpisahkan. Pembicaraan dan kajian terhadap tanggung jawab profesi menjadi penting  ketika banyak seorang professional tidak bertanggungjawab terhadap profesinya.[2]
Begitu pula dengan profesi advokat.  Advokat berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, Menurut Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.[3]
Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.
Di dalam sistem hukum di negara kita terdapat jaminan adanya kesamaan dihadapan hukum (equality before the law) yang secara konseptual tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya“. Oleh sebab itu bagi setiap orang yang memerlukan bantuan hukum (legal aid) selain merupakan hak asasi juga merupakan gerakan yang dijamin oleh konstitusi. Disamping itu juga merupakan azas yang sangat penting bahwa seorang yang terkena perkara mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum (asas legal assistance), sehingga disinilah kedudukan profesi advokat dalam kekuasaan yudikatif dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat mempunyai arti yang sangat penting.
Tetapi profesi mulia dan tanggung jawab advokat tersebut terkadang hanya sebatas slogan yang tidak dapat diimplementasikan dalam praktik-prakktik nyata, sehingga  banyak advokat yang melanggar. Misalnya saja kasus terlibatnya pengacara Haposan dalam kasus Gayus Tambunan.[4] Menurut  Denny Indrayana peran terdakwa Haposan Hutagalung sebagai pengatur rekayasa uang Gayus senilai Rp 25 miliar. Haposan yang membuat skenario pemilik fiktif dan yang mengatur suap ke jaksa, hakim, pengacara, polisi dan Gayus. Masing-masing memperoleh duit Rp 5 miliar.  "Dari uang Rp 25 miliar yang dia punya, dibagi 5 polisi, 5 jaksa, 5 hakim, 5 advokat, 5 untuk Gayus sendiri. Gayus sendiri mengatakan, uangnya disampaikan lewat terdakwa(Haposan)," Kasus Pengacara Haposan menambah daftar panjang pengacara yang terlibat dalam kasus mafia hukum.[5]
Begitu pula dalam kasus Anggodo, peran pengacara sangatlah besar, dalam rekaman pembicaraan yang sudah diketahui masyarakat, ada pembicaraan mengenai pembayaran fee kepada pengacara. Keterlibatan pengacara adalah hubungan profesi untuk membantu clientnya yang sedang bermasalah dengan hukum. Pengacara Raja Bonaran Situmeang disebut turut serta melakukan tindakan menghalangi penyidikan KPK. Bonaran yang merupakan kuasa hukum dari terdakwa Anggodo Widjojo masuk dakwaan kliennya yang didakwa secara berlapis. Hal tersebut terungkap dalam berkas dakwaan Anggodo Widjojo yang dibacakan laksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Jaksa Edy Hartoyo, Anggodo Widjojo diduga melakukan serangkaian tindakan agar kasus dugaan korupsipenyuapan dan pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) yang menjerat Anggoro Widjojo, kakak kandung Anggodo, dapat berhenti. Perbuatan Anggodo tersebut dibantu Bonaran Situmeang, Presiden Direktur PT Masaro Radiokom Putranefo Alexander Prayugo. dan Ari Muladi.[6]
Dua contoh kasus tersebut adalah bagian kecil dari kasus-kasus yang melibatkan pengacara. Sehingga penulis menganggap penting kajian-kajian yang berhubungan dengan tanggung jawab profesi pengacara dalam penegakan hukum.
Permasalahan
Dari latar belakang permasalahan yang muncul diatas, maka penulis memfokuskan kajian makalah ini pada rumusan bagaimanakah tanggungjawab advokat dalam penegakan hukum di Indonesia?

Tanggung Jawab Advokat Dalam Penegakan Hukum
Tanggung jawab dalam aspek bahasa memilik arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).[7] Pengertian tanggung jawab memang seringkali terasa sulit untuk menerangkannya dengan tepat. Adakalanya tanggung jawab dikaitkan dengan keharusan untuk berbuat sesuatu, atau kadang-kadang dihubungkan dengan kesediaan untuk menerima konsekuensi dari suatu perbuatan. Banyaknya bentuk tanggung jawab ini menyebabkan terasa sulit merumuskannya dalam bentuk kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi kalau kita amati lebih jauh, pengertian tanggung jawab selalu berkisar pada kesadaran untuk melakukan, kesediaan untuk melakukan, dan kemampuan untuk melakukan.
Pada kebudayaan masyarakat Indonesia, umumnya "tanggung jawab" diartikan sebagai keharusan untuk "menanggung" dan "menjawab" dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan.
Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai kata searti  untuk penyebab. ‘Bertanggung jawab atas’ menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Subyek yang bertanggung jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah berlangsung atau sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu akibat.[8]
Lebih lanjut istilah “tanggung jawab” adalah “siap menerima kewajiban atau tugas”. Arti tanggung jawab di atas semestinya sangat mudah untuk dimengerti oleh setiap orang. Tetapi jika kita diminta untuk melakukannya sesuai dengan definisi tanggung jawab tadi, maka seringkali masih merasa sulit, merasa keberatan, bahkan ada orang yang merasa tidak sanggup jika diberikan kepadanya suatu tanggung jawab. Kebanyakan orang mengelak bertanggung jawab, karena jauh lebih mudah untuk “menghindari” tanggung jawab, daripada “menerima” tanggung jawab.
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, badan-ban lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman juga harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab , sebagaimana selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.
Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat, yaitu”Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”. Oleh karena itu, Organisasi Advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi Negara.
Dengan demikian, profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakan hukum. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, tata usaha negara, bahkan tata negara, selalu melibatkan profesi advokat yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya. Dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai praktik mafia peradilan yang terjadi. Peran tersebut dijalankan atau tidak bergantung kepada profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam UU Advokat. Dengan demikian, baik secara yuridis maupun sosologis advokat memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam penegakan hukum.
Berhubungan dengan tanggung jawab advokat dalam penegakan hukum setidaknya menurut penulis advokat harus bertanggung jawab kepada empat hal yaitu bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kepada Kode Etik Advokat, Kepada Aturan perundang-undangan dan terkahir kepada masyarakat.
Berikut penulis uraikan satu persatu. Pertama, tanggung jawab advokat kepada Tuhan. Manusia adalah mahluk religious yang memiliki kecerdasan spiritual. Menurut Tony Buzan kecerdasan spiritual adalah yang berkaitan dengan menjadi bagian dari rancangan segala sesuatu yang lebih besar, meliputi “melihat suatu gambaran secara menyeluruh”. Sementara itu, kecerdasan spiritual menurut Stephen R. Covey adalah pusat paling mendasar di antara kecerdasan yang lain, karena dia menjadi sumber bimbingan bagi kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual mewakili kerinduan akan makna dan hubungan dengan yang tak terbatas.[9]
Zohar dan Marshal mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dari pada yang lain. Kecerdasan spiritual menurut Khalil A Khavari di definisikan sebagai fakultas dimensi non-material kita atau jiwa manusia. Ia menyebutnya sebagai intan yang belum terasah dan dimiliki oleh setiap insan. Kita harus mengenali seperti adanya, menggosoknya sehingga mengkilap dengan tekat yang besar, menggunakannya  menuju kearifan, dan untuk mencapai  kebahagiaan yang abadi.[10]
Dengan pengakuan potensi kecerdasan spiritual tersebut, manusia dengan sendirinya memiliki tanggung jawab akan kehidupannya kepada Tuhan. Tanggung jawab tersebut melekat pada diri manusia bukan disebabkan butuhnya Tuhan kepada manusia melainkan bentuk rasa dan sikap iman manusia kepada Tuhan. Tuhan menciptakan manusia di bumi ini bukanlah tanpa tanggung jawab, melainkan untuk mengisi kehidupannya manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Tuhan. Sehingga dikatakan tindakan manusia tidak lpas daei hukuman hukuman Tuhan. Yang diruangkan dalam berbagai kitab suco melalui berbagai macam agama. Pelanggaran dari hukuman hukuman  tersebut akan segera diperingatkan oleh Tuhan dan jika perungatan yang keraspun manusia masih juga tidak menghiraikan maka Tuhan akan melakukan kutukan. Sebab dengan mengabaikan perintah perintah Tuhan. Berarti menginggalkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan terhadap Tuhan sebagai penciptanya. Bahkan untuk memenuhi tanggungjawabnya manusia harus berkorban.
Tanggung Jawab manusia kepada Tuhan juga ‘berlaku’ bagi advokat. Sebagai manusia, secara individual Advokat mengikatkan dirinya untuk selalu bertanggung jawab kepada Tuhan-Nya. Hal tersebut ditunjukkan dalam pembacaan janji advokat sebagai berikut:
 “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :
o   bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
o   bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
o   bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
o   bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
o   bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat
o   bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat, kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Seandainya setiap advokat tidak hanya mengucapkannya sebagai formalitas, tetapi meresapi, meneguhi, dan menjalankannya, tentu kondisi penegakan hukum akan senantiasa meningkat lebih baik. Kekuasaan kehakiman akan benar-benar dapat menegakkan hukum dan keadilan.
Kedua, Tanggung Jawab kepada kode Etik advokat. Di dalam Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat Indonesia Tentang Kepribadian Advokat, disebutkan:
“Advokat Indonesia adalah warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya”.[11]

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik Advokat serta sumpah jabatannya adalah “kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap Advokat”.
Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan Ethika. Ethika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Ethika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma ethika yang mencakup theori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk, dan theori tentang perilaku (“conduct”) tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.[12]
Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai Pancasila sebagai dasar ideologi Negara dan pandangan hidup dan jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan ethika moral bangsa Indonesia[13], termasuk sila Pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa, seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk di dalamnya adalah seorang Advokat.
Dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dapat disimpulkan bahwa seorang advokat, dalam menjalankan profesinya, harus selalu berpedoman kepada:
a.      Kejujuran profesional (professional honesty) sebagaimana terungkap dalam Pasal 3 huruf a. Kode Etik Advokat Indonesia dalam kata-kata “Oleh karena tidak sesuai dengan keahilannya”, dan
b.      Suara hati nurani (dictate of conscience).
Keharusan bagi setiap advokat untuk selalu berpihak kepada yang benar dan adil dengan berpedoman kepada suara hati nuraninya berarti bahwa bagi advokat Indonesia tidak ada pilihan kecuali menolak setiap perilaku yang berdasarkan he who pays the piper calls the tune karena pada hakikatnya perilaku tersebut adalah pelacuran profesi advokat. [14]
Ketiga, Tanggung jawab kepada Undang-Undang Advokat. Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran Organisasi Advokat. UU Advokat telah memberikan aturan tentang pengawasan, tindakan-tindakan terhadap pelanggaran, dan pemberhentian advokat yang pelaksanaannya dijalankan oleh Organisasi Advokat. Ketentuan Pasal 6 UU Advokat misalnya menentukan bahwa advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
a)         mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b)         berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c)         bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
d)         berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e)         melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
f)          melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.
Untuk menunjang berfungsinya sistem hukum diperlukan suatu sistem etika yang ditegakkan secara positif berupa kode etika di sektor publik. Di setiap sektor kenegaraan dan pemerintahan selalu terda¬pat peraturan tata tertib serta pedoman organisasi dan tata kerja yang bersifat internal. Di lingkungan organisasi-organi¬sasi masyarakat juga selalu terdapat Anggaran atau Pedoman Dasar dan Anggaran atau Pedoman Rumah Tangga organi¬sasi. Namun, baru sedikit sekali di antara organisasi atau lembaga-lembaga tersebut yang telah memiliki perang¬kat Kode Etika yang disertai oleh infra struktur kelembagaan Dewan Kehormatan ataupun Komisi Etika yang bertugas menegakkan kode etika dimaksud. Di samping itu, kalaupun pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga tersebut sudah ada, dokumen-dokumen itu hanya ada di atas kertas dalam arti tidak sungguh-sungguh di¬jadikan pedoman peri¬laku berorganisasi. Pada umumnya, dokumen-dokumen per¬aturan, pedoman atau anggaran dasar dan rumah tangga terse¬but hanya dibuka dan dibaca pada saat diadakan kong¬res, muktamar atau musyawarah nasional organisasi yang ber¬sangkutan. Selebihnya, dokumen-dokumen tersebut hanya biasa dilupakan.
Demikian pula halnya UU Advokat teleh menentukan adanya kewajiban menyusun kode etik profesi advokat oleh Organisasi Advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berlaku tidaknya kode etik tersebut bergantung sepenuhnya kepada advokat dan Organisasi Advokat.
Untuk itu perlu dibangun infrastruktur agar kode etik yang dibuat dapat ditegakkan. Infrastruktur tersebut membutuhkan budaya taat aturan di lingkungan advokat itu sendiri, baik aturan hukum negara maupun aturan berorganisasi termasuk anggaran dasar dan rumah tangga serta kode etik profesi. Tradisi taat aturan inilah yang masih harus dibudayakan secara luas. Selain itu, sistem dan mekanisme penegakan kode etik juga harus dilembagakan melalui pembentukan Dewan Kehormatan yang credible diikuti dengan mekanisme pengawasan yang tegas dan efektif.Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip transparansi. Tanpa adanya transparansi dan partisipasi publik, Organisasi Advokat tidak akan dapat menjalankan fungsinya meningkatkan
Keempat, Tanggung jawab kepada masyarakat. Pada hakekatnya manusai tidak bisa hidup tanoa bantuan omanusia lain, sesua dengan kedudukannya sebagai mahluk social. Karena membutuhkan manusia lain maka ia harus berkomunikasi dengan manusia lain tersebut. Sehingga mdengan demikian manusia disisni merupakan anggota masyarakat yang tentunya mempunyai tanggung jawab seperti anggota masyarakat lain agat dapat melangsungkan hidupnya dalam masyarakat tersebut. Wajarlah apabila segala tingkat lkau dan perbuatannya harus dipertaggung jawabkan kepada masyarakat.
Seorang advokat tidak saja harus berprilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus juga mendapat kepercayaan public, bahwa advokat tersebut akan selalu berprilakuan demikian. Dengan diangkatnya seorang advokat , maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan perkerjaan terhormat (mobile Officium), dengan hak eksklusif antara lain; 1) Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat; 2) Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan 3) Menghadap dimuka siding pengadilan dalam proses perkara kliennya.
Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat,yaitu:
1)      Menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat;
2)      Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.
Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas,
Bagian dari
kewajiban advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat tidak dapat menolak dengan alasan kedudukan sosial orang yang memerlukan jasa hukum dan didalam Pasal 4 kalimat: mengurus perkara cuma-cuma telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: ... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum id cuma-cuma (pro deo) bagi ornag yang tidak mampu. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan.
Kesimpulan
Sebagai sebuah profesi yang terhormat dan menjadi bagian terpenting dari catur wangsa penegakan hukum, Advokat memiliki tanggung jawab dalam mengemban amanat untuk turut serta dalam mewujudkan supremasi hukum. Tanggung jawab tersebut tidak semata-mata sebuah keharusan yang diwajibkan secara yuridis melainkan kewajiban yang muncul dari tuntutan hati nurani.
Kewajiban-kewajiban seorang advokat tercermin dalam kemampuan bertanggung jawab advokat terhadap Tuhan, Kode etik Profesi, aturan perundang-undangan dan masyarakat. Tanggung jawab kepada Tuhan merupakan tanggung jawab mutlak advokat sebagai makhluk yang memiliki nuansa religiusitas. Sedangkan tanggung jawab terhadap kode etik profesi adalah sebagai manifestasi tanggung jawab advokat sebagai bagian dari seorang profesionalisme yang diikat oleh etika. Selain itu pula, tanggung jawab terhadap aturan perundang-undangan menjadi konsekwensi logis seorang advokat dalam setiap sikap dan tindakannya. Pada akhirnya seorang advokat dituntut pula untuk mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya kepada masyarakat sebagai implementasi rasa tanggung jawabnya kepada Tuhan, kode etik dan peraturan perundang-undangan.

Daftar Bacaan

Adnan Buyung Nasution. Bantuan Hukum Di Indonesia. LP3ES Indonesia. Jakarta. 2007.
____________ Arus Pemikiran Konstitusionalisme : Advokat. Kata Hasta Pustaka. Jakarta. 2007.
Albert Camus, 1988, Krisis Kebebasan (Terjemahan Edhi Martono), Jakarta: Yayasan Obor.
Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita; Kontruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Arbijoto, 2000, Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus), Jakarta: Mahkamah Agung RI.
Asfinawati. “Bantuan Hukum Cuma-Cuma Versus Komersialisasi” dalam Bantuan Hukum : Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan : Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara ed. Gatot dan Virza Roy Hizal. LBH Jakarta.  Jakarta. 2007
B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 200
Bagir manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
Bambang Sunggono dan Aries Hartanto. Bantuan Hukum Dan Hak asasi Manusia. Mandar Maju. Bandung. 2001.
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika. Jakarta. 1996.
Buku Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Hukum di Indonesia, (Jakarta: 2001)
C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20 . Alumni. Bandung. 1994.
Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 1995.
Fred B.G, Tumbuan, Kode EtikAdalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia dalam Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara disunting oleh: Oetojo Oesman & Alfian, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992
Henry Campbel Black. Black’s Law Dictionary. West Publishing Co. St. Paul Minn. 1990.
Huda Lukoni,  Filsafat Hukum Dan Peranannya Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia,www.badilag.net, Diakses Tanggal 23 September 2009.

J.J. Bruggink,Refleksi Ilmu Hukum, dialihbahasakan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Jan Gijssels & Mark van Hoecke, Wat is Rechtsteorie?, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982.

Jay A. Sigler and Benyamin R. Beede, The Legal Sources of Public Policy,  Lexington Books, D.C. Health and Company, Lexington-Massachusetts-Toronto, 1977, h. 23-28., Peter Halpin, Literature Resources dalam Arthur C. Stern, Air Pollution, Vol. II, The Effects of Air Pollution, Academic Press, New York, 1977
Jeremias Lemek. Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia. Galang Press. Yogyakarta. 2007.
Jonaedi Efendi, Mafia Hukum; Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli  Hukum dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,
Jujun S. Suriasumantri, 2003, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Cet.XVI.
Luhut M.P. Pangaribuan, Advokat dan Contempt Of Court, Djambatan, Jakarta, 2002.
M. Yahya Harahap, 1994, Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama, Jakarta: Al-Hikmah.

M. Yahya Harahap, SH., 2005, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika.

Moh. Mahfud M.D., Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006

Muchsin, Ikhtisar Filsafat Hukum, Cet ke2, Badan Penerbit Iblam Jakarta, 2006,

Otto Hasibuan, Kode Etik Advokat Indonesia Problematik Substansi Dan Pelaksanaannya: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004

Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998,
R. Soesilo. RIB/HIR Dengan Penjelasan. Politeia. Bogor. 1995.
R.G. Logan, Information Sources in Law, ButterwortGuide to International Sources, Butterworth & Co. Publisher Ltd, 1986, h. 21. dan Morris L. Cohen and Kent C. Olson, Legal Research in a Nutshell, St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1992.
Rifyal Ka’bah, 2004, Penegakan Syariat Islam di Indonesia, Jakarta: Khairul Bayan.

Roeslan Saleh, Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional dalam “Majalah Hukum Nasional (Edisi Khusus 50 Tahun Pembangunan Nasional)” No. 1, Pusat Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995

Ronald Eberhard, 2008, Resume Sekitar Filsafat Hukumhttp://en.wordpress.com/tag/filsafat-hukum/,Diakses Tanggal 2 Januari 2010 4.52PM.

Soejono Koesoemo Sisworo, Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan Relevansinya Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia dalam “Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang” dihimpun oleh: Soekotjo Hardiwinoto, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. Cet-Kelima. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
Soerjono Soekanto. Bantuan Hukum : Suatu Tinjauan Sosio Yuridis. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983.
Solusihukum.com, 2006, Penegakan Hukumhttp://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php, Diakses tanggal 4 Januari 2010 11:48 AM.
Sr. Mauro Cappelleti, Earl Johson Jr. dan James Gord Ley. Towards Equal Justice, A Comparative Studi of Legal Aid in Modern Societies. Dobbes Ferry. New York. 1975.
Suhartono,  Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara (Pdf), Diakses Tanggal 2 Januari 2010 4:31 PM

 Susilo Bambang Yudhoyono, Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila, Pidato Peringatan 61 Tahun Lahirnya Pancasila, Jakarta Convension Center, Tanggal 6 Januari 2006.

Timoer, 2008, Sejarah Filsafat Hukumhttp://blogcatalog.com/group/blog-promotion-1/discuss/entri/sejatah-filsafat-hukum, Diakses Tanggal 2 Januari 2010 4.52PM.
Todung Mulya Lubis. “Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia (Sebuah Studi Awal)” dalam Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum : Ke Arah Bantuan Hukum Struktural  ed. Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusuma. Alumni.  Bandung. 1981.
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).
Winarno Surakhmad, Pengantar Peneltian Ilmiah: dasar, Metode, Teknik, Tarsito, Bandung, 1994. Klaus Krippendorff, Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993
Wiradharma Dannya, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Bina Rupa Aksara, 1996,

Peraturan Perundang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;
Makalah dan Artikel :
Adnan Buyung Nasution. “Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat : Beberapa Pointers,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat. Bandung. 24 Februari 2006.
B. Arief Sidharta. “Sebuah Catatan Tentang Bantuan Hukum,” Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Review Pasal 31 UU Advokat. Bandung. 24 Februari 2006.
Frans Hendra Winarta, “Revitalisasi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum di Indonesia,” KHN Newsletterr (Volume 8–Nomor 2, Maret-April 2008).
Luhut M.P. Pangaribuan, “Advokat Sebagai Penegak Hukum : Suatu Catatan Secara Garis Besar.” Makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Jakarta, 19 April 2005.
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), “Bantuan Hukum,” diperoleh dari www.pemantauperadilan.com 20 Desember 2004






[1] Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
[2] Lihat Amir Syamsuddin, Tanggung Jawab Profesi Dan Etika Advokat, Anymous.
[3] Hendra Winata, Frans,  Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepribadian. Sinar Harapan, Jakarta.1995, hal; 14
[4] Denny Indrayana Pertegas Peran Haposan Sebagai Otak Rekayasa Uang Gayus, http://detiknews.com. Rabu, 08 Desember 2010.
[5] Tentang Mafia Hukum lihat: Jonaedi Efendi, Mafia Hukum; Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Perkara serta Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.
[6] Pengacara Anggodo Halangi KPK, http://bataviase.co.id/node/208201
[7] Anton M. Moeliono (Peny), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan  Kebudayan, 1989.hal. 899
[8] A.G.W. Van Melsen, Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab kita, Jakarta,  Gramedia Pustaka Utama, 1992. hal. 68
[9] Pengertian Kecerdasan Spritual, dalam http://ilmupsikologi.wordpress.com/2010/02/18/pengertian-kecerdasan-spritual/. Akses tanggal 23 Februari 2011.
[10] Ibid
[11] Lihat Kode Etik Advokat Indonesia.
[12] Purwoto S. Gandasubrata, Op. Cit., hlm. 92
[13] Ibid.
[14] Fred B.G, Tumbuan, Kode EtikAdalah Pedoman Penghayatan Profesi Advokat Sebagai Penegak Hukum: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Penegakan, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2004, hal. 39).

0 komentar:

Poskan Komentar