Minggu, 07 Oktober 2012


Penyelesaian Kasus Bank Century
Dalam Perspektif Hukum Perdata

Bangun Patrianto

Abstract
Inc.Ltd (PT) Century Bank is bank institution whose function to collect social fund and distribute again to social in the form of credit so by having social trust to the bank is main factor in its persistence. Government action and the Decision of public administration in Bill Out toward PT Century Bank is legal or even government action against the law so it is criminal law or its policy is juridical flaws.
Key words: Action / legal policy or against the law/juridical flws
Pendahuluan
Salah satu pilar dalam pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya dalam bidang ekonomi, maka keberadaan lembaga bank di Indonesia menjadi salah satu kunci penentu guna menunjang kelangsungan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan nasional  yakni untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.  
Mengingat pentingnya peranan bank tersebut dalam pembiayaan pembangunan, maka tidak heran apabila sifat usaha bank menyangkut banyak segi kehidupan. Hal ini-pun dapat dilihat dan telah dinyatakan dengan tegas dalam konsideran menimbang butir 1 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat UU Perbankan)  yang menyatakan, “ Bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kegiatan dan usaha bank merupakan suatu usaha dan kegiatan yang menyangkut hajad hidup orang banyak.
Bahwa fungsi dan usaha bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk “simpanan” dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk “kredit” dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (lihat pasal 1 ayat 2 UU  Perbankan)  Fungsi badan usaha bank yang demikian itu dalam sistem hukum perbankan di Indonesia disebut sebagai fungsi intermediary bagi masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana.  
Dengan mencermati fungsi dan sifat usaha bank, maka dapat dikatakan bahwa lembaga bank adalah sebagai lembaga kepercayaan, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari lembaga perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tersebut. Tanpa adanya kepercayaan, dari masyarakat maka tidak mungkin lembaga perbankan akan berdiri tegak dan tangguh. Semua pihak perlu memahami sifat usaha bank yang demikian, agar tidak mendapat pemahaman yang keliru terhadap lembaga ini yang dalam setiap usahanya akan memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Setiap maksud, pengetahuan maupun kehendak, dengan alasan apa pun yang hendak mengurangi atau mengubah fungsi maupun sifat usaha bank, maka perlu mendapat pemahaman yang benar, karena dapat mengancam eksistensi lembaga perbankan ke arah yang salah dan merugikan masyarakat dan merontokan pilar-pilar pembangunan nasional.
Simpanan yang telah dipercayakan oleh masyarakat kepada bank adalah  berdasarkan suatu perjanjian penyimpanan dana, baik dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (lihat pasal 1 ayat 5 UU Perbankan).  Menurut pendapat Tri Widiyono mengatakan bahwa “Dilihat dari kewenangan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban direksi Bank dan Bank Perkreditan Rakyat tidak berbeda, kecuali secara tegas dalam undang-undang dibedakan. Tetapi, jika dilihat dari jenis usahanya terdapat perbedaan mendasar yaitu pada bank perkreditan rakyat dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaaan modal, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di dalam usaha bank yang diatur dalam pasal 13 UU Perbankan.[1]
Bank memiliki kewajiban untuk mengelola simpanan atau dana yang telah ditariknya dari masyarakat yang dipercayakan pada bank dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Namun apabila simpanan atau dana masyarakat tersebut tidak dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit, maka bank tersebut akan mengalami tingkat biaya bunga yang tinggi, yang pada akhirnya membawa pada kerugian. Dengan demikian, modal utama bank adalah simpanan masyarakat, sehingga dapat dikatakan industri perbankan sebagian besar asetnya berupa utang dari dana masyarakat, makanya kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada bank, harus diterima oleh bank secara bertanggung jawab, jujur dan transparan. Sebaliknya adalah tanpa simpanan masyarakat, bank tidak mungkin beroperasi, sehingga tidak adil apabila bank mendapatkan keuntungan hanya dinikmati oleh bank sendiri, in casu pemegang saham selaku pemilik bank, dan jika merugi harus mengikutsertakan nasabah atau masyarakat         
 Apabila suatu bank mengalami rush yang akibatnya tertundanya pembayaran simpanan nasabah, maka sesuai dengan sifat dan usaha bank yang dalam hubungan hukumnya dengan nasabah hanyalah berdasarkan modal kepercayaan dari nasabah atau masyarakat. Sehingga karena sifat dan usaha di bidang perbankan ini memiliki kekhususannya yang berkaitan dan merupakan hajad hidup orang banyak yang berbeda dengan bidang usaha yang lain, maka yang berhak untuk mengatur dan menentukan suatu bank itu adalah sehat atau tidak adalah Bank Indonesia serta akhirnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan melindungi masyarakat banyak agar tidak mudah dirugikan oleh kegiatan bank.
Terhadap permasalahan yang melilit Bank Century dalam kaitannya dengan keputusan Bill Out yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia, maka yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah keputusan Bill Out tersebut terhadap Bank Century melanggar hukum ataukah tidak melanggar hukum ?
Pembahasan
Untuk dapat memberikan suatu jawaban terhadap permasalahan tersebut, tentunya kita harus dapat mengurai secara sistematis dan argumentative serta akademis mengenai pemastian fakta dengan cara melakukan langkah-langkah identifikasi dan verifikasi fakta-fakta yang terjadi yang menyebabkan keputusan Bill Out ditetapkan. Kemudian harus pula diketahui mengenai dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan keputusan Bill Out tersebut.
Bank Century sebagai suatu bank adalah berbentuk suatu badan hukum yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas Bank Century, sehingga ketentuan-ketentuan yang menyangkut Bank Century in casu direksi bank yang berbentuk perseroan terbatas secara umum tunduk dan harus berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1995 jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Namun perlu diketahui bahwa dengan sifat khusus yang dimiliki oleh usaha jasa yang berbentuk bank, maka ketentuan-ketentuan tentang direksi bank diatur secara khusus pula, sehingga ketentuan yang diatur dalam UUPT, berlaku pula untuk tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi bank, dengan pengecualian secara tegas apabila terdapat ketentuan yang diatur dan khusus berlaku untuk direksi bank saja. Kekhususan sifat usaha bank adalah terletak pada pengelolaan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank melalui penarikan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk membiayai usahanya guna menggerakan roda perekonomian nasional.
Apabila bank yang telah menerima kepercayaan mutlak dari nasabah atau masyarakat, ternyata tidak dikelola secara bertanggung jawab, jujur dan bertanggung jawab, bank dapat dituntut dan dimintakan pertanggungjawaban sepenuhnya oleh nasabah, baik berupa tuntutan pidana dan atau tuntutan perdata. Tuntutan hukum tersebut, harus diterima sebagai tanggung jawab bank sebagai badan hukum yakni sepanjang para pengurus, para komisaris  dan para pemegang saham (pemilik bank) telah melakukan perbuatan hukum sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan kegiatan perseroan telah sesuai dengan UUPT. Artinya  kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum,  kesusilaan,  maka tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum.
Adanya ketidakjujuran,  tipudaya, dan rekayasa hukum  dan lain-lainnya yang melanggar hukum, maka para pengurus, para komisaris  dan para pemegang saham (pemilik bank) dapat dimintakan tanggung jawabnya sampai harta pribadinya sesuai dengan peran masing-masing dalam kesalahan tersebut. Akan tetapi untuk bank yang berbentuk perseroan terbatas pada hakikatnya mempunyai limitatif tanggung jawab. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa lembaga hukum yang berbentuk perseroan terbatas pada hakikatnya memiliki limitatif tanggung jawab bank. Limitatif tanggung jawab itu berkaitan dengan sifat dan karakteristik bentuk hukum dan lembaga hukum bank yang berbentuk perseroan terbatas. Hal tersebut juga merupakan asas klasik yang selalu dijadikan dasar hukum yang berisi alasan  pembenar tentang masalah ini adalah sifat lembaga hukum bank yang berbadan hukum yang berarti mempunyai limitatif tanggung jawab. Tanggung jawab para pemegang saham sebagai pemilik bank (shareholder) hanya terbatas dari saham yang diberikan kepada perseroan, sebagaimana asas yang terdapat dalam perseroan yang berbadan hukum.
Karena karakteristik lembaga bank seperti tersebut di atas, maka untuk memenuhi keadilan akan perlindungan hukum, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur dan melindungi masyarakat banyak agar tidak mudah dirugikan oleh kegiatan lembaga bank. Pemerintah bersama DPR memandang perlu untuk mengatur suatu ketentuan khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab direksi bank, komisaris bank dan lain-lain yang berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat oleh bank. Ketentuan yang bersifat khusus tersebut mengikuti sifat khusus kegiatan dan usaha bank yang dalam kenyataannya menguasai hajad hidup rakyat banyak.    
Menurut pendapat Try Widiyono yang mengatakan bahwa Ketentuan khusus tersebut yang mengatur dan hanya berlaku bagi dan terhadap direksi bank antara lain sebagai berikut :
  1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.;
  2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;   
  3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
  4. Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) ;
  5. Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum ;
  6. Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Directur) dan penerapan standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank;
  7. Surat keputusan No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (ketentuan ini masih relevan karena berdasarkan pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 intinya penilaian tingkat kesehatan bank oleh BI dilakukan berdasarkan surat keputusan tersebut);
  8. Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia Umum;
  9. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.   
Bagaimana hubungan ketentuan khusus tersebut dengan berlakunya UUPT ? Hubungan berlakunya dan ketentuan yang mengatur direksi bank dapat dilihat pada pasal 1 ayat 10 a Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank, yang menyatakan bahwa “Direksi bagi bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UU No. 1 Tahun 1995 jo UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”. Dengan demikian, untuk pembahasan tanggung jawab direksi bank ini tidak akan terlepas dari pembahasan direksi sebagaimana dimaksud dalam UUPT dan secara khusus mendasarkan pada ketentuan yang berlaku pada lembaga perbankan. Ketentuan yang mengatur mengenai direksi bank sampai saat ini berupa Peraturan bank Indonesia dan ketentuan lain yang diterbitkan Bank Indonesia dalam bentuk Surat Edaran Bank Inonesia atau Keputusan Direksi Bank Indonesia. Status Hirarki peraturan Bank Indonesia atau surat edaran atau keputusan direksi Bank Indonesia merupakan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur mengenai direksi bank dapat disebut sebagai ketentuan yang melengkapi ketentuan yang terdapat dalam UUPT. Mungkin suatu waktu ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut menjadi masalah jika bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT. Sebab, dilihat dari hirarki perundang-undangan , maka kedudukan UUPT lebih tinggi, dan oleh karena itu dapat membatalkan ketentuan yang berada di bawahnya. Akan tetapi, dapat saja diinterpretasikan bahwa ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia tersebut, disebut sebagai ketentuan khusus, sehingga dapat mengenyampingkan ketentuan umum.[2]
Dalam hal ini penulis tidak sependapat dengan pendapat dari Try Widiyono tersebut yang menyatakan telah menginterprestasikan bahwa ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia tersebut, disebut sebagai ketentuan khusus, sehingga dapat mengesampingkan ketentuan umum karena menurut pendapat hokum penulis bahwa cara dan metoda dalam berfikir untuk penerapan ketentuan hukum yang berupa asas-asas hukum lex specialis derogate legi generalis telah keliru, apalagi untuk diterapkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap baik di tingkat pemeriksaan Penyidikan, Penuntutan maupun Pembuktian di Pengadilan. Hal ini jelas sekali bahwa antara lex specialis dengan lex generalis dipersyaratkan memiliki kedudukan yang sama dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Hal inipun didukung oleh pendapat dari Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya “Penelitian Hukum” yang mengatakan bahwa “Tidak mungkin lex generalis-nya berupa Undang-Undang, lex specialis-nya Peraturan Pemerintah. Jika lex specialis-nya Peraturan Pemerintah, lex generalis-nya harus juga Peraturan Pemerintah. Karena UU No. 10 Tahun 2004 memungkinkan adanya jenis Peraturan Perundangan lainnya selain yang dituangkan di dalam Pasal 7 (1)-nya, terbuka kemungkinan bahwa antara suatu peraturan yang dibuat oleh organ Negara yang diperintahkan oleh Undang-Undang dihadapkan kepada peraturan yang dibuat oleh organ Negara lain yang juga diperintahkan oleh Undang-Undang.[3]
Bahwa yang benar dalam menganalisis hal tersebut maka para aparat penegak hukum maupun para pakar hukum baik dikalangan akademisi maupun praktisi adalah dengan berpedoman yakni harus dapat menetapkan mana yang merupakan lex spesilais dan mana yang lex generalis. Akan tetapi apabila dua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh sebuah lembaga yang sama mungkin justru tunduk pada asas lex superior derogate legi inferiori, karena yang satu diperintahkan oleh Undang-undang, sedangkan lainnya diperintahkan oleh Peraturan Pemerintah.
Mengapa hal ini perlu mendapatkan suatu perhatian yang serius dalam hal terjadi demikian, maka para pelaku maupun pengguna hokum perlu melihat dan mencermati konsideran sebab dalam konsideran itulah dapat diketahui dasar yuridis peraturan perundang-undangan yang memerintahkannya. Kesalahan di dalam memahami hirarki UU No. 10 Tahun 2004 akan berakibat fatal dalam pengambilan kesimpulan sebagai pendapat hukum sehingga jelas tidak akan menemukan kebenaran, keadilan maupun kepastian hokum iru sendiri yang merupakan tujuan dari penegakan hukum.       
Dalam prinsip negara yang berlandaskan hukum maka semua perbuatan penguasa atau perbuatan orang harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini jelas dalam hukum pidana diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Tiada suatu pebuatan boleh dihukum, melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”  Ketentuan yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dikenal dengan asas hukum – namun sebenarnya penulis sepakat dengan pendapat dari Cuk Irawan, kalau tidak salah sebab penulis namanya lupa dari Universitas Jember yang mengatakan bahwa semua pasal-pasal baik yang terdapat di dalam KUHP mupun KUHPerdata adalah merupakan asas hukum – yang dalam penjelasan yang ditulis oleh R. Soesilo menerangkan bahwa :ini merupakan perundang-undangan hukum, pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti, bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur), “Nullum delictum sene praevia lege poenali” artinya  “Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu”. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.[4]
Menurut pendapat SF Marbun dalam bukunya “Peradilan Tata Usaha Negara” mengatakan bahwa dalam mempergunakan istilah Negara Hukum, ternyata terdapat perbedaan penggunaan istilah diantara para ahli kenegaraan. Para ahli hukum Eropa Barat (Continental, seperti Friedrich Julius Sthal) menggunakan istilah Rechtsstaat “, dan merumuskan empat unsure rechtsstaat  tersebut sebagai berikut :[5]

a.       Perlindungan terhadap hak-hak asasi ;
b.      Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak manusia (Trias Politika) ;
c.       Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan ;
d.      Peradilan administrasi dalam perselisihan ;    
Demikian pula dalam UUD Tahun 1945 tidak dinyatakan dengan tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, namun hal ini terdapat di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan sistem Pemerintahan Negara sebagai berikut :
I.        Indonesia ialah Negara hukum yang berasaskan atas hukum (rechts-staat) yakni “Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (rechtsstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)
II.     Sistem Konstitusional  yakni Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (Hukum Dasar) tidak berdasar absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas);   
Dari uraian tersebut menjelaskan bahwa Negara hukum Indonesia berlaku asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), sehingga dapatlah dikatakan berdasarkan prinsip atau asas leglitas tersebut, maka wewenang yang dimiliki oleh pemerintah harus berasal dari peraturan perundang-undangan.yang berlaku.
Wewenang atau kewenangan merupakan jantung dari Hukum Administarasi Negara maupun dalam Hukum Tata Negara, sehingga pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya apabila telah memperoleh wewenang artinya tindakan pemerintah baru sah apabila didasarkan pada wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitiet beginselen). Wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban atau disebut sebagai kekuasaan hukum (rechtskracht) yang di dalanya terdapat keabsahan ( sah/tidaknya) tindakan pemerintahan, yang berkaitan dengan pernyataan atau pendapat tentang tindakan pemerintah  dan kekuasaan hukum.berkaitan dengan kerjanya atau mekanisme.
Menurut Sadjijono yang mengutip pendapat dari Philipus M. Hadjon  dalam bukunya yang berjudul Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, pada pokoknya menyatakan bahwa penggunaan istilah “onrechtmatig” dalam bahasa hokum terutama dalam lapangan hokum pemerintahan lebih tepat diartikan dengan cacat yuridis sehingga memaknai keputusan tata usaha Negara yang onrechtmatig diartikan sebagai keputusan tata usaha Negara yang cacat yuridis.[6]
Selanjutnya menurut Sadjijono dalam buku yang sama telah mengatakan cacat yuridis keputusan tata usaha Negara dan tindak pemerintahan menurut  Philipus M. Hadjon , pada  umumnya menyangkut tiga unsur utama, yakni unsur kewenangan, unsur prosedur, dan unsur substansi. Dengan demikian cacat yuridis tindak pemerintahan dan Keputusan Tata Usaha Negara dapat diklasifikasikan dalam tiga macam yakni cacat wewenang, cacat prosedur dan cacat substansi. Cacat wewenang artinya Tindakan pemerintah atau Keputusan Tata Usaha Negara disebut sah artinya tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang yang diterimanya, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi maupun mandat. Cacat Prosedur bertumpu atas tiga landasan utama dalam hokum administrasi, yakni asas Negara hukum, asas demokrasi (transparansi), dan asas instrumental. Cacat subsatasi artinya kekuasaan pemerintahan yang bersisi wewenang pengaturan dan pengendalian masyarakat dibatasi secara substansial yang berkaitan dengan tindakan sewenang-wenang (willekeur) oleh pemerintah dan tindakan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).[7]
Dalam hukum administrasi, macam-macam wewenang pemerintahan dikasifikasikan menurut sifatnya yakni 1). Wewenang yang bersifat terikat ; 2). Wewenang yang bersifat fakultatif ; 3). Wewenang yang bersifat bebas (diskresi) ; Dengan demikian tindakan pemerintah atau Keputusan tata usaha Negara dalam pengambilan keputusan Bill Out terhadap PT. Bank Century apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, maka perlu diidentifikasi dan verifikasi terhadap keputusan Bill Out itu sendiri cacat yuridis atau tidak.          
Kesimpulan
Untuk dapat  mengetahui tindakan pemerintah maupun keputusan Tata Usaha Negara tentang Keputusan Bill Out terhadap PT. Bank Century cacat yuridis sehingga untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan penuntutan tentang tindak pidananya, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan fakta yang terjadi yang sebenarnya dan dapat dipastikan bahwa fakta-fakta hokum tersebut pasti benar. Untuk itu harus dilakukan penyelidikan yang mendalam untuk mengidentifikasi dan memverifikasinya tentang fakta-fakta hokum beserta ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindakan Bill Out dan ketentuan yang mengatur tentang lembaga hukum maupun wewenangnya, sehingga langkah hukum berikutnya akan lebih mudah    
Saran
Agar lembaga hukum KPK sebagai lembaga penyidik yang memiliki kewenangan yang super body segera bekerja lebih baik lagi dan lebih transparan kepada public agar pemberantasan korupsi pada umumnya dan khususnya terhadap kasus PT Bank Century.dkk. DPR sebagai lembaga control harus membentuk team pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan pula dengan memohon pertanggungjawaban KPK dalam menangani kasus PT Bank Century dkk secara rutin untuk meminta penjelasan tentang perkembangan penanganan Kasus dugaan Korupsi PT.Bank Century dkk, khususnya terkait dengan Keputusan atau tindakan Bill Out - nya.        
  
DAFTAR PUSTAKA
Marbun, SF, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988 ;
Mahmud Marzuki, Peter, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005 ;
Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007 ;
Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, 1981;
Widiyono, Try, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero)–Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab,  berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004 ;
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
Undang-Undang  No. 10 Tahun 2004 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan ;
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 jo Undang-Undang No.  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004.;
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ;   
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ;
Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) ;
Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum ;
Peraturan Bank Indonesia No.1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Directur) dan penerapan standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank;
Surat keputusan No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (ketentuan ini masih relevan karena berdasarkan pasal 16 Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 intinya penilaian tingkat kesehatan bank oleh BI dilakukan berdasarkan surat keputusan tersebut);
Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Indonesia Umum;
Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.     




[1] Tri Widiyono, Perseroan Terbatas (Bank dan Persero)–Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab,  berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004,  hal. 86-87.

[2] Try Widiyono, Ibid, hal. 90-92.
[3] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hal.100.
[4] Soesilo, R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea, Bogor, 1981.
[5]  SF Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Libety, Yogyakarta, 1988, hal. 16.
[6] Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Penerbit LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007, hal 96.
[7] Sadjijono, Ibid, hal 100-102.

0 komentar:

Poskan Komentar