Sabtu, 06 Oktober 2012


NON-DEROGABLE RIGHTS ; SEBUAH KAJIAN FILSAFATI  
Jonaedi Efendi dan Herma Setiasih[1]

Abstrak

Filsafat sebagai sebuah  ilmu teramat dekat dengan apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan terkonstruksi secara ilmiah dengan pertanggungjawaban akademik adalah ilmu yang senyatanya. Selanjutnya, setiap pengetahuan mempunyai tiga dasar yakni ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ontologi diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Epistimologi membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan. Aksiologi dalam kegiatan keilmuan disebut sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh. Tiga dasar pengetahuan itulah yang akan menjadi pisau analisis pengaturan non-derogable rights. 

Kata Kunci: non-derogable rights, kajian filsafati.

Abstract

Philosophy as a science very close to what is called knowledge. Knowledge constructed scientifically with academic accountability is an actual science. Furthermore, each has three basic knowledge of the ontology, epistimologi, and axiology. Ontology is defined as an assessment of the nature of reality studied objects in the knowledge produced. Epistimologi discuss ways to gain knowledge. Axiology in scholarly activities referred to as the theory related to the usefulness of the knowledge acquired. Three basic knowledge that will be a knife analysis of non-derogable rights settings.

Keyword: non-derogable rights, a study philosophical.

Pendahuluan
Filsafat sebagai sebuah  ilmu teramat dekat dengan apa yang disebut pengetahuan. Pengetahuan terkonstruksi secara ilmiah dengan pertanggungjawaban akademik adalah ilmu yang senyatanya.[2] Analisis dari optik falsafati dibutuhkan guna memberikan pembacaan yang menyeluruh serta mendasar termasuk  pula pengaturan non derogable rights dengan dasar asumsi sebagai berikut:[3] Pertama, manusia secara alamiah telah membawa hak-hak dasar semenjak ia dilahirkan. Hak-hak tersebut adalah pemberian Tuhan dan melekat pada dirinya. Untuk itulah  hak-hak itu disebut sebagai hak asasi manusia.[4] Dari sekian hak manusia yang paling fundamen adalah hak untuk hidup dan hak mendapatkan perlakuan sama di depan hukum. Kedua, Negara sebagai penjaga keteraturan masyarakat memiliki tanggungjawab besar untuk mewujudkan dan mensejahterakan rakyatnya baik secara fisik ataupun psikis. Dengan demikian, Negara harus menjamin adanya penjagaan terhadap hak-hak asasi di atas.[5]
Selanjutnya, setiap pengetahuan mempunyai tiga dasar yakni ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Ontologi diartikan sebagai pengkajian mengenai hakikat realitas objek yang ditelaah dalam membuahkan pengetahuan. Epistimologi membahas cara untuk mendapatkan pengetahuan. Aksiologi dalam kegiatan keilmuan disebut sebagai teori yang berkaitan dengan kegunaan pengetahuan yang diperoleh.[6] Tiga dasar pengetahuan itulah yang akan menjadi pisau analisis pengaturan non derogable rights. 
Analisis Hukum
A.  Optik Ontologis
1.      Hak Hidup dan Eksistensi Manusia
Manusia merupakan suatu problem bagi dirinya sendiri, atau lebih tepat sebagai sebuah rahasia besar dan suci. Oleh sebab itu sejak zaman dahulu manusia sudah menyelidiki dirinya sendiri.[7]
Menurut Gabriel Marcel memang perlu diakui bahwa manusia bukanlah suatu problem yang akan habis dipecahkan, melainkan sebuah misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinyasecara tuntas. Oleh karena itu harus dipahami dan dihayati.[8]  Manusia adalah realitas yang belum selesai, yang masih harus dibentuk.[9] Filsafat manusia adalah cabang dari filsafat yang mengupas apa artinya menjadi manusia.[10]
Pada zaman dahulu filsafat adalah soal hidup atau mati. Filsafat merupakan jiwa yang mencari keselamatan. Persoalan hidup, termasuk manusia, menjadi perenungan dan perbincangan sehari-hari, sehingga filsafat seperti yang dikatakan Tittus  juga berarti sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis.[11]
Berdasarkan paparan di atas, nyata bahwa keberadaan manusia merupakan sunnatullah (natural law), ada dengan dirinya sendiri. Implikasi ini menegaskan bahwa manusia keseluruhan memiliki hak yang sama.
Hak hidup secara filosofis merupakan turunan dari eksistensi manusia yang secara aplikatif-pragmatis bukan hak manusia lainnya untuk mengambil kehidupan manusia yang lain sehingga Negara hanya penjaga kepentingan hubungan antar manusia agar tidak terjadi chaos.
2.      Persamaan Hukum  dan Kebebasan Perempuan
Perempuan selalu tampil dalam berbagai media dan sarana-sarana informasi untuk menggambarkan sosok yang begitu menarik dan indah. Walaupun gambaran perempuan sedemikian rupa, akan tetapi perempuan ternyata masih menghadapi kendala yang sangat rumit berkenaan dengan persamaan di depan hukum.[12]
Contoh nyata adalah dengan belum direvisinya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disingkat UU Perkawinan. Lahirnya UU Perkawinan pada hakekatnya telah melewati suatu proses panjang dari rentetan perjuangan kaum perempuan di Indonesia menuntut keadilan dan pengakuan atas hak-hak asasinya.[13] Setidaknya kita bisa mencatat sejak perjuangan R.A. Kartini baik melalui surat-suratnya yang menceritakan kegelisahan beliau terhadap kondisi kaumnya maupun melalui pengalamannya sendiri dalam keluarganya.
Isu persamaan atau ‘emansipasi’ yang digulirkan Kartini selanjutnya memberi inspirasi pada perempuan-perempuan sesudahnya yang percaya bahwa tidak mungkin menghapus masalah perempuan tanpa berorganisasi dan melakukan aksi perubahan yang nyata. Sejak itu muncullah organisasi-organisasi perempuan dan gerakan perempuan yang mengkritisi berbagai kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan sampai kemudian menggiring pada upaya lahirnya UU Perkawinan.[14]
Akan tetapi, UU perkawinan tetap tak bergeming, rezim pemerintah yang didominasi oleh budaya patriarkhi tidak berdaya menghadapi diskriminasi terhadap perempuan. Walaupun dari segi peraturan perundang-undangan, beberapa peraturan perundang-undangan telah diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan menghilangkan praktik diskriminasi, antara lain untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, suku etnis, kelompok rentan, dan kelompok minoritas.[15] Namun, perubahan yang diharapkan belum terwujudkan secara optimal, antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum dijadikan acuan dalam melakukan tindakan untuk dijadikan dasar hukum pada proses hukum penanganan kasus atau perkara.[16]
Hal ini disebabkan belum  termanafestasikannya Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women disiingkat CEDAW secara penuh.  Hak asasi perempuan belum merupakan bagian institusional dalam hukum, keputusan pengadilan, kebijakan, penegakan, program dan anggaran pemerintah. Tidak terakomodasinya hak asasi perempuan ini pada akhirnya menjadi salah satu hambatan utama dalam melaksanakan CEDAW.[17]
Selain itu, faktor lain yang juga menjadi hambatan dalam melaksanakan CEDAW adalah negara-negara peserta belum atau tidak paham mengenai standar hak asasi dan cara untuk mencapainya. Disamping itu pula, dalam melaksanakan CEDAW ini masih kurangnya keahlian, metodologi dan kemampuan untuk menerapkan standar hak asasi manusia dalam melakukan analisis masalah-masalag sosial dan cara mengatasinya. Sejumlah hambatan-hambatan struktural seperti budaya tidak memenuhi standar hak asasi manusia, kesulitan dalam meraih keadilan dan kurangnya cara untuk menghapus diskriminasi serta norma budaya dan praktek-praktek yang cenderung pada stereotipe peran berdasarkan jenis kelamin dan bentuk-bentuk seksisme lainnya, juga menjadi bagian dari hambatan pelaksanaan CEDAW. Disamping itu pula,  kebanyakan perempuan belum menyadari akan hak asasinya dan cara menuntut hak-hak itu serta cara mengatasinya.[18]
Bentuk hambatan tersebut memperlihatkan bahwa persamaan hukum antara perempuan dan laki-laki masih berada dalam taraf regulative, belum menyentuh budaya. Budaya kita masih didominasi oleh budaya yang men-inferioritaskan perempuan.
Kenyataan yang selalu hadir dihadapan kita, bahwa perempuan selalu termajinalkan dan cenderung bermain diranah domestic. Untuk itu, dengan dimasukkannya klausul persamaan di depan hukum sebagai non derogable rights dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diharapkan menjadi landasan yuridis sekaligus filosofis bagi upaya menyamakan hak perempuan dan laki-laki didepan hukum.
B.  Optik Epistemologis
1.      Basis Pengetahuan Hak Kodrati
Gagasan tentang hak asasi manusia dalam kesadaran manusia dianggap sebagai “produk jadi” bukan berasal dari sebuah kesadaran yang bersifat diskursif dan historis serta tidak terlepas dari batasan-batasan sosial komunitas.[19]
Satu hal lainnya yang tidak pernah disadari pula adalah basis filosofis gagasan hak asasi manusia yang terlihat kompleks tersebut sebenarnya terjebak pada mimpi-mimpi fondasionalisme yang sama. Mereka berpijak pada basis epistemologis dan ontologis dasar yang lahir dari basis trasendental dan metafisik. Kuatnya nalar berpikir essensialisme dan fondasionalisme tersebut ternyata membawa implikasi serius dalam isu hak asasi manusia. Kecenderungan tersebut tidak hanya menjadi membawa gagasan universalisme maupun partikularisme menjadi “bahan dagangan” dalam proses kontestasi, pertarungan dan negosiasi politik global maupun domestik semata. Dua kecenderungan nalar berpikir yang sangat hegemonik dalam alam pikir manusia modern tersebut juga telah “memenjara” pemaknaan kita tentang hakekat, asal-usul dan cerminan manusia sejati.[20]
Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah manusia,  pemaknaan akan asal-usul dan cerminan manusia sejati lahir dari klaim-klaim transendental dan metafisis. Dalam fase sangat panjang manusia mencoba jawaban dari refleksi-refleksi platonis tentang “apa hakekat asal-usul kita?”. Jawaban ‘objektif’ yang kemudian muncul adalah  manusia sejati didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kriteria anatomi tubuh dengan fisik yang sempurna dan lengkap, memiliki penis, tidak memiliki kulit berwarna, dan dewasa. Mereka yang tidak memiliki anatomi tubuh yang lengkap; yang tidak memiliki penis atau penisnya terpotong maupun terpenetrasi oleh penis; perempuan dan bukan manusia dewasa tidaklah bisa dikategorisasikan sebagai manusia sejati dan seutuhnya.[21]       
Ironisnya, keyakinan fondasional tersebut justru memicu munculnya praktek-praktek dehumanisasi yang lahir dengan dalih “pemurnian” eksistensi kemanusiaan dari unsur-unsur yang manusia-setengah binatang atau manusia semu (pseudo humanity). Berbagai tragedi kemanusian dan genosida lahir dari hasrat manusia untuk meniadakan yang bukan manusia. Ekploitasi anak dan perempuan dianggap sebagai sebuah kewajaran.Sedangkan peminggiran terhadap komunitas difable yang tidak lengkap dan sempurna secara anatomi tubuh dianggap sebagai sebuah keniscayaan.[22]         
Maka tidak menutup kemungkinan untuk menemukan basis pijakan lain dalam mendefinisikan serta memaknai manusia, esensi kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Basis pijakan ini tidak lagi terjebak pada mimpi-mimpi metafisis dan transendetal serta berhasrat dengan susah payah untuk mencari basis fondasional atau epistemologi untuk menemukan justifikasi objektif. Kita juga menolak asumsi bahwa kebenaran (truth) sebagai korespondensi dengan realitas yang kemudian meyakini bahwa ada prosedur obyektif untuk menemukan justifikasi rasional yang membawa kita pada kebenaran.[23]
Dalam gagasan baru ini, kebenaran lebih merupakan sesuatu yang kita anggap sebagai yang baik. Hasrat untuk menciptakan objektifitas tidak dilalui menarik perdebatan pengetahuan dari akar komunitas yang plural untuk menemukan justifikasi rasional. ”Objektifitas” pengetahuan justru lahir dari sebanyak mungkin komunikasi intersubjektif yang berlangsung.  Pengetahuan yang sifatnya seperti ini akan dicapai apabila ada usaha untuk melanjutkan dialog kebudayaan (conversation of culture) antar komunitas meskipun kadang terkesan naif.[24]
Objektifitas kini digantikan dengan solidaritas. Seseorang yang membangun basis pengetahuannya berdasarkan solidaritas tidak pernah mempertanyakan hubungan antara praktik-praktik komunitasnya dengan yang ada di luar komunitasnya. Namun seseorang yang ingin mencari obyektifitas, akan cenderung membangun jarak dengan dengan realitas sekelilingnya dimana dia justru menjadi bagiannya dengan melekatkan dirinya dengan sesuatu yang dianggap tidak bersentuhan dengan salah satu budaya atau komunitas yang ada. Proses ini juga mensyaratkan adanya dekonstruksi basis dasariah “epistemologi” manusia. Dibutuhkan upaya untuk merayakan basis pijakan pengetahuan manusia menjadi lebih plural. Logosentrisme rasionalitas dalam manusia modern sudah saatnya digugat justru dengan kembali kepada semangat-semangat Pencerahan awal yang menjadikan rasionalitas sebagai logos bukan mitos.[25]
Oleh karena itu basis etis bagi hak asasi manusia tidak lagi terlahir dari moralitas transendental yang dihasilkan oleh proses rasional. Adanya kesadaran akan pentingnya penghormatan atas esensi kemanusiaan tidak hanya muncul dari refleksi kognisi-objektif. Argumen di atas juga semakin menguat ketika ternyata isu-isu hak asasi manusia yang terbangun dari sentuhan sentimentalitas-afeksi mampu dikomunikasikan dalam lintas budaya. Hal ini bisa terlihat jelas  ketika nirkekerasan mampu menjadi nilai hak asasi manusia yang dipersepsikan, dialami dan dirasakan dan bisa diprediksi secara universal.
Tentu saja dengan catatan bahwa semuanya berasal dari proses pemaknaan terus-menerus akan ekspresi-ekspresi dan interaksi simbolik kultural dalam setiap komunitas maupun antar komunitas.  Ini berarti akan ada proses pemaknaan yang dinamis, historis dan tidak pernah keluar dari konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, dengan tanpa menafikan satu dengan yang lain, menempatkan sentimentalitas selain rasionalitas sebagai basis pijakan pengetahuan yang mendasari isu hak asasi manusia menjadi sebuah hal yang tidak terelakkan.
Apabila diskursus di atas kita tarik kearah pengaturan non derogable rights, maka  akan muncul beberapa hepotesis. Pertama, pengaturan non derogable rights secara khusus dan HAM secara umum menempati posisi strategis dalam memproyeksikan hak asasi warga Negara secara legitimated. Kewajiban Negara untuk melindungi warganya diatur dalam ketentuan yang legal normative.
Kedua, dalam ojektivitas keilmuan, non derogable rights adalah hasil dari perdebatan yang panjang berkenan dengan eksistensi dan pengakuan hak asasi. Oleh karenanya, hak ini dijustifikasi secara ilmiah dengan metodologi yang sahih.
2.      Pergulatan Manusia sebagai Individu dan Makhluk Sosial
Filosofi non derogable rights tidak bisa menafikan diskursus antara manusia sebagai individu dan sebagai maklhuk sosial. Manusia sebagai makluk individu dan sosial, satu waktu mengalami pertentangan dalam dirinya. Pertentangan dimanefestasikan dalam bentuk pergulatan pemikiran tentang eksistensi keduanya. Berikut ini penulis sajikan beberapa teori yang berhubungan dengan paradigma tersebut.
Teori pertama adalah teori Materialistis. Pemikiran para penganut teori ini hanyalah materi. Mereka tidak memandang penting arti jiwa. Mereka mengklaim bahwa yang membagi-bagi individu secara psikologis dan membagi-bagi masyarakat secara sosial dan yang menjadi penyebab perpecahan dan ketidakberesan adalah adanya sistem pemilikan pribadi. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Pada awal sejarahnya, manusia hidup secara kolektif, dan tidak menyadari eksistensi individualnya.[26]
Pada saat itu manusia memiliki jiwa kolektif dan perasaan kolektif. Sandaran hidupnya adalah berburu. Setiap orang dapat mencari nafkah dari sungai dan hutan menurut kebutuhannya. Tak ada masalah surplus produksi. Masalah surplus ini baru muncul ketika manusia menemukan cara berproduksi. Dengan cara ini muncul kemungkinan surplus produksi dan kemungkinan sebagian orang bekerja sementara sebagian lainnya tinggal makan tanpa perlu bekerja. Hal ini merupakan perkembangan yang melahirkan praktik hak milik. Hak pribadi untuk memiliki sumber-sumber produksi seperti air dan tanah serta alat produksi seperti bajak, menghapus semangat kolektif dan membagi-bagi masyarakat yang sejauh itu hidup sebagai satu unit menjadi "kaum mampu" dan "kaum tak mampu".[27]
Masyarakat yang hidup sebagai "Kami" berubah bentuk menjadi "Aku". Akibat munculnya hak milik ini, manusia menjadi tidak menyadari realitasnya sendiri sebagai makhluk sosial. Hanya dengan menghapus sistem hak milik pribadi, manusia dapat pulih kembali kesatuan moral dan sosialnya serta kesehatan mental dan sosialnya. Gerakan sejarah yang sifatnya wajib itu sudah terjadi ke arah ini.[28]
Milik pribadi, yang telah mengubah kesatuan manusia menjadi pluralitas, dan mengubah kebersamaan menjadi sendiri-sendiri, adalah seperti menara kecil yang disebutkan oleh penyair sufi Persia, Maulawi, dalam sebuah tamsil yang bagus. Dia mengatakan bahwa menara kecil dan puncak memecah-mecah satu sorot sinar matahari ke dalam ruang-ruang terpisah dengan meng-hasilkan segmen-segmen bayangan di antaranya. Tentu saja Maulawi menggambarkan sebuah kebenaran makrifat rohaniah, yaitu munculnya pluralitas dari kesatuan, dan pada akhirnya akan kembali kepada kesatuan.[29] Namun dengan sedikit diplintir, tamsil ini dapat juga digunakan untuk mengilustrasikan teori sosialismenya Marxis.
Teori kedua adalah Teori Idealistis. Teori ini hanya memandang penting arti jiwa manusia dan hubungan manusia dengan rohaninya saja. Menurut teori ini, hubungan manusia dengan benda-benda material telah menghapus kesatuan, telah menyebabkan terjadinya pluralitas, dan mencabik-cabik kolektivitas. Hubungan seperti itu menyebabkan orang menderita penyakit mental[30] dan membagi masyarakat menjadi kelas-kelas. Namun, yang juga perlu diingat adalah bahwa dalam kasus keterikatan satu hal dengan hal lain, maka hal kedua menjadi penyebab tercabik-cabiknya hal pertama.
Karena itu, keterikatan hal-hal seperti harta, istri dan jabatan dengan manusia bukanlah penyebab penyakit mental manusia dan terbagi-baginya masyarakat menjadi kelas-kelas. Yang membuat manusia merasa asing adalah "rasa dikuasai"-nya. Dari sudut pandang moral dan sosial, yang mencabik-cabik individualitasnya bukanlah "hartaku", "istriku" dan "jabatanku", melainkan "menjadi harta", "menjadi istri" dan "menjadi jabatan".[31]
Untuk mengubah "aku" menjadi "kita" tidaklah perlu memutuskan hubungan hal-hal material dengan manusia. Namun, yang harus diputus adalah hubungan manusia dengan hal-hal material. 
Kesatuan moral dan sosial manusia merupakan masalah pendidikan dan pelatihan spiritual, bukan masalah ekonomi. Yang dibutuhkan adalah membangun atau mengembangkan rohani manusia, bukan membatasi raganya.
Pada dasarnya manusia adalah “hewan”, dan berkat upayanya dia menjadi manusia. Dengan pendidikan yang benar, manusia dapat memperoleh kembali sisi manusiawinya yang terpendam.
Tidaklah humanistis kalau menganggap hal-hal material sebagai penyebab perpecahan dan persatuan manusia, dan tidak juga humanistis kalau berpandangan bahwa karena hal-hal material dimiliki sendiri-sendiri oleh individu-individu maka manusia terkotak-kotak, dan karena hal-hal material dimiliki bersama maka manusia bersatu, dan bahwa personalitas moral dan sosialnya dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan produksi. Faham-faham seperti itu merupakan akibat tidak mengenal manusia dan akibat tidak mempercayai sisi manusiawi manusia dan kemampuan manusia untuk memahami dan berkehendak.[32]
Juga mustahil memutuskan secara total hubungan pribadi manusia dengan hal-hal material. Sekalipun hubungan manusia dengan harta diputus, tetap saja mustahil memutuskan hubungan manusia dengan istri, anak dan keluarganya. Hubungan-hubungan ini merupakan bagian integral dari eksistensi setiap individu dan tak dapat dipisahkan dari individu.
Teori terakhir adalah Teori Realistis. Menurut teori ini, dari sudut pandang individu dan masyarakat, yang membuat manusia terkotak-kotak bukanlah hubungan manusia dengan hal-hal material, juga bukan hubungan hal-hal material dengan manusia. Penyebab manusia menjadi budak bukanlah karena dia memiliki atau menguasai, juga bukan karena dia dimiliki atau dikuasai. Yang pertama dipandang penting oleh teori ini adalah faktor-faktor seperti pendidikan, pelatihan, revolusi, pemikiran, ideologi dan kemerdekaan spiritual. Teori ini percaya bahwa manusia bukanlah makhluk material murni, dan juga bukan makhluk spiritual murni. Kehidupan di dunia ini dan di akhirat saling berkaitan erat satu sama lain.
Begitulah pergulatan manusia sebagai individu dan sebagai makluk sosial. Pergulatan ini melahirkan arti filosofis bagi wacana HAM. Menurut penulis, kita akan menghormati hak asasi manusia lain, ketika kita berhasil memadukan dan menserasikan antara kita sebagai mahkluk individu dan mahkluk sosial. 
3.      Hakikat Kebebasan Manusia; Perspektif Filosof dan Agamawan
Kebebasan menurut para kaum Libertarian dibagi menjadi dua yakni kebebasan privat dan publik.[33] Sedangkan para agamawan menyebut bahwa kebebasan manusia didunia ialah terbatas,dan dibatasi oleh aturan Tuhan.[34] Meskipun begitu, yang jelas seluruh pakar sepakat bahwa manusia memiliki kebebasan dalam hidupnya.
Semisal manusia dalam beragama. Agama sebagai sebuah aturan Tuhan, yang termaktub dalam sebuah kitab suci,dan pemeluknya dinamakan umat beragama. Manusia seyogyanya merupakan umat beragama, lain halnya ketika dirinya memutuskan untuk tidak beragama. Sesungguhnya dalam hal ini, memang akan muncul sensitifitas pada diri manusia terkait agama yang dianutnya, meskipun penulis menganggap bahwa manusia yang beragama atau ber-Tuhan merupakan manusia yang utuh. [35] Manusia yang sesuai fitrah. Disinilah letak dari kebebasan itu.
Manusia sebagai mahluk hidup yang terdiri atas dua bagian yang mendasar yakni jasmaniah serta ruhiyah yang menyatu dalam satu kesatuan yang utuh.[36] Semuanya saling membutuhkan,saling bersinergi, guna menghasilkan harmonisasi yang seimbang diantara keduanya.
Manusia sebagai makhluk dwitunggal, dalam sebuah pernyataan Driyarkara, manusia terdiri atas roh dan materi,  disisi lain manusia menurut kodratnya merupakan makhluk pribadi (person), yang memandang yang lain, ”bukan pribadi”, sehingga disana akan muncul sebuah interaksi antara ”Aku-Engkau”, dan bersifat percaya saling mempercayai. Keluhuran manusia sebagai pribadi adalah terletak pada kedaulatan atas diri sendiri.[37]
Kebebasan adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang muncul atau bermula dari kehendak untuk melakukan. Sementara menurut Driyarkara, bahwa kemerdekaaan atau kebebasan merupakan kekuasaan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. [38]
Kebebasan merupakan hak individu untuk menggunakannya atau tidak, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memaksa seseorang terkait kebebasan yang dimilikinya. Manusia memiliki sebuah kemauan serta dorongan untuk melakukan, sehingga kebebasan muncul dari kedua hal itu.[39]
Kebebasan merupakan hal mendasar yang dimiliki manusia selaku insan berakal. Suatu kebebasan akan berbanding lurus dengan tanggung jawab yang akan diterima oleh dirinya secara pribadi maupun kelompok.[40] Sesungguhnya, cukup banyak para filsuf modern maupun kontemporer dalam mendiskusikan masalah kebebasan pada diri manusia. Perbedaan yang mendasar akan tercipta manakala definisi kebebasan versi Liberaterianisme dengan kebebasan versi Marxisme-Leninisme, namun dikala kedua aliran tersebut coba dibenturkan dengan para ahli dzikir (baca: agamawan) maka akan lebih nampak jelas perbedaan yang sangat signifikan.
Kaum Liberaterian, lebih membagi kebebasan privasi dengan publik, yang diantara keduanya mestilah jelas terdefinisi, tidak bias. Sementara kaum Marxisme-Leninisme, lebih memandang kebebasan dari sudut pembagian kelas antara kaum borjuis dengan kaum proletariat, menurut mereka sudah saatnya proletariat memiliki kebebasan yang sama dengan kaum borjuis sehingga kelak, akan memunculkan kondisi tanpa kelas. Lain halnya dengan para ahli dzikir yang memandang kebebasan berdasarkan definisi kitab suci yang mereka miliki. Umumnya mereka memandang bahwasanya tidak ada kebebasan mutlak pada diri manusia didunia ini, karena manusia hidup didunia senantiasa terikat oleh aturan Tuhan yang absolut, yang termanifestasi pada intitusi agama,sebagai badan eksekutif serta yudikatif atas aturan Tuhan.[41]
Pada abad pertengahan, nampak jelas aturan Tuhan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan tata kehidupan manusia di dunia. Terlihat jelas dominasi Gereja sebagai institusi resmi dan terpusat agamawan Nasrani, memiliki ototritas penuh atas politik pemerintahan kala itu.[42] Sedangkan Islam memiliki sistem Khilafah Islamiyah, sebagai sebuah bentuk pemerintahan yang melaksanakan syariat ilahi, dan disana tidak ada lembaga legislatif, dikarenakan kedaulatan ada pada kuasa Tuhan.[43]
Memang muncul perbedaan mendasar diantara keduanya, namun dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa aturan kala itu benar-benar dijadikan konstitusi pokok atas sistem politik oleh para penguasa, sebelum akhirnya mulai terjadi pemberontakan untuk mengganti sistem aturan Tuhan yang dinilai terlalu teokratis dengan bentuk yang lebih demokratis, dengan kebebasan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hal ini.
Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran serta fitrah untuk ber-Tuhan serta beragama/berkepercayaan, sebenarnya secara sadar pula dia menganggap bahwa kebebasan penuh pada dirinya telah dikorbankan setengah, disebabkan aturan Tuhan yang membatasi hal itu. Dirinya pastilah merasa bahwa segala perilaku,serta tindakan selama didunia akan senantiasa diawasi oleh Tuhan, dan disanalah sesungguhnya memunculkan kesadaran bahwa kebebasan penuh merupakan sesuatu yang mustahil dimiliki manusia.[44] Selain itu, kebebasan manusia sesungguhnya berimplikasi pada kehidupannya di alam akherat, itulah prinsip manusia beragama.[45]
Topik ini jadi makin menarik justru setelah beberapa filsuf abad pertengahan dan modern menyatakan bahwa sebenarnya manusia tidak bebas.[46] Para penggagas determinisme menganggap manusia dan seluruh alam semsesta tak ubahnya jam mekanik yang telah dirancang sebelumnya dan segala sesuatunya telah ditentukan, tinggal menjalankan saja. Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716) menyatakan, kita tidak pernah bebas karena tindakan-tindakan kita setiap saat ditentukan oleh hukum-hukum alam yang telah dibentuk di masa lalu. Menurutnya, jiwa menggerakkan tubuh dengan tujuan yang sudah ditentukan seperti sebuah automaton (mesin mekanik yang berjalan sendiri).[47] Menurut David Hume (1711-1776), keputusan-keputusan kita tak lepas dari karakter intrinsik kita masing-masing, sehingga untuk bisa mengambil keputusan yang berbeda, kita harus menjadi manusia yang berbeda.[48]
John Locke (1632-1704) menganggap ada hukum dasar yang menggerakkan putusan dan tindakan manusia, yaitu prinsip mendapatkan kesenangan dan menghindari penderitaan.[49] Baruch de Spinoza (1632-1677) menyatakan bahwa tindakan-tindakan dan pengalaman manusia sesungguhnya telah ditentukan dengan keniscayaan yang sepasti matematika tak ubahnya roda-roda mekanis, namun kita merasa (seolah-olah) bebas jika kita menikmatinya.[50]
Menurut Louis Leahy, setidaknya ada tiga argumen klasik mengenai kebebasan. Pertama, argumen persetujuan umum. Secara akal sehat (common sense) manusia menganggap dirinya bebas. Kebebasan manusia adalah fakta bahwa tiap orang berusaha untuk bertingkah laku baik, untuk menjadi lebih baik (dalam arti fisik, intelektual,  moral).[51]
Kedua, menurut argumen psikologis, pengalaman manusia sehari-hari menimbulkan keyakinan bahwa manusia bebas, setidaknya sampai batas tertentu.
Ketiga, argumen etis menyebut kenyataan adanya tanggung jawab moral, kebaikan, kewajiban-kewajiban. Kant yang mengatakan bahwa kebebasan tidak dapat dibuktikan oleh akal teoritis, mengakui bahwa manusia itu bebas berdasarkan keyakinannya atas rasa kewajiban. Inti kebebasan merupakan kemungkinan untuk menentukan sendiri sikap batin terhadap situasi faktual.[52]
Akhirnya, terletak kepada pembacaan kita terhadap kebebasan. Apakah kita akan memposisikan kebebasan mutlak untuk manusia atau sebaliknya. Sebab kenyataan empiris yang kita rasakan ternyata sangat sulit bagi kita untuk memetakan apakah kita mutlak bebas atau bebas terbatas. Akan tetapi yang pasti bahwa non derogable rights adalah salah satu bentuk kebebasan yang dimiliki manusia seutuhnya.
C.  Optik Aksiologis
1.      Subyektifitas Manfaat Hukum
Hukum ada karena ia diciptakan, ia tidak jatuh dari langit begitu saja (taken for granted).  Dengan kata lain, ia ada sebagai karya manusia yang mengkonstruksi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.  Sebagai sebuah proses konstruksi, keberadannya tidak lepas dari berbagai peristiwa atau kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi saling berhubungan satu sama lain.  Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa:
Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan.  Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.[53]  

Cita atau ide tentang keadilan ini jangan dikacaukan dengan cita atau ide keadilan oleh kaum skolastik (dengan tokohnya Thomas Aquinas, St. Bonaventura, St. Augustinus yang tergabung dalam mazhab hukum alam) yang mengidealkan keadilan sebagai keadilan Tuhan saja.[54]  Keadilan di sini adalah keadilan dalam koridor hukum ciptaan manusia.  Seiring dengan perkembangan hukum modern untuk mengakomodasi kepentingan kaum kapitalis yang merebak sejak munculnya negara modern (dengan gerakan modernisme sebagai motor penggeraknya), masyarakat juga menginginkan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian dan kegunaan dalam hubungan mereka satu sama lain.  Dengan demikian maka nilai dasar dari hukum adalah sebagaimana telah diintrodusir oleh Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian.[55]
Pencarian untuk menemukan ketiga cita hukum tersebut sampai sekarang terus dilakukan baik yang terwujud dalam ruang-ruang peradilan (dalam lingkup criminal justice system) maupun di ruang lain yang memberikan kemungkinan muncul dan didapatkan cita hukum hukum itu.[56] 
Studi tentang hukum sebagai fenomena sosial tidak hanya studi tentang bagaimana perilaku individu-individu dalam merasakan, mengetahui dan memahami hukum, akan tetapi dipelajari pula bagaimana pandangan dan persepsi masyarakat dan individu terhadap hukum.  Selain itu juga dipelajari apa tujuan aturan-aturan hukum digunakan dan dimanipulasi oleh individu-individu, atau dengan kata lain mengapa aturan-aturan hukum itu menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang pada tingkatan sederhana hukum itu menjadi aturan sosial.[57]
Studi hukum dengan menggunakan pendekatan normatif-dogmatis, pada hakekatnya menganggap apa yang tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang sebenarnya. 
Studi sosiologi terhadap fenomena-fenomena hukum yang spesifik dititikberatkan pada masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan legal relations, umpamanya court room, solicitor’s office.  Selain itu adalah studi terhadap proses-proses interaksional, organizational socialization, typifikasi, abolisi dan konstruksi sosial.  Studi demikian berarti akan melihat hukum sebagai suatu proses atau lebih tepatnya lagi adalah proses sosial.[58]
Salah satu proses sosial yang terlihat dalam dinamika hukum adalah apa yang terjadi di pengadilan. Bekerjanya pengadilan menggambarkan interaksi antara sistem hukum dan masyarakat. Peraturan yang mengatur tata cara berperkara dikembangkan lebih lanjut (worked out) melalui perilaku berperkara para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, khususnya hakim.
Perilaku para pejabat maupun pengguna jasa pengadilan menentukan arsitektur pengadilan.  Proses peradilan juga tercermin dalam perilaku orang-orang yang berperkara atau perilaku dari pejabat pengadilan (court behavior).  Mengadili tidak selalu berkualitas full adjudication, melainkan sering juga berlangsung in the shadow of law, di mana penyelesaian secara hukum hanya merupakan lambing di permukaan saja, sedang yang aktif berbuat adalah interaksi para pihak dalam mencari penyelesaian.  Hukum dipakai untuk mengemas proses-proses sosiologis dan kemudian memberinya legitimasi melalui ketukan palu hakim. Kedudukan hakim memegang peranan yang penting sebab setiap kasus baik pidana, perdata maupun tata usaha negara akan bermuara pada pengadilan. Hal ini terjadi karena pengadilan merupakan instansi terakhir yang akan menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.  Ini berarti kedudukan pengadilan menempati posisi sentral dalam penegakan hukum. Walaupun pengadilan terkadang menampakkan wajah kediktatorannya.[59] Melihat kenyataan itu, diharapkan pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil, fair dan tidak memihak bagi para pencari keadilan. 
Lantas apa hubungannya dengan hak azasi manusia? Tentu saja hubungan itu sangat erat. Hukum merupakan instrumen penting dalam mewujudkan dan menjaga hak asasi manusia. Bahkan pengakuan, pernghormatan dan jaminan hak asasi manusia adalah hasil dari manfaat hukum -meski berlaku subyektif-.
2.      Hukum Untuk Keadilan
Penulis sengaja memberi judul pada sub bahasan ini dengan sebuah pertanyaan. Benarkah hukum untuk keadilan? Keadilan, tema besar dalam oreintasi idiil dari hukum. Teori-teori tentang tujuan hukum menunjukkan kalau hukum semata-mata untuk keadilan.
Bukankah keadilan relatif? Adil bagi kita belum tentu untuk mereka, adil bagi negara belum pasti untuk warga. Relativisme keadilan kesunyataan yang abadi. Ia berada di dunia idea dengan karakteristik maya, abstrak dan hal yang tak kasat mata lainnya. Dunia keadilan berada dalam dunia mimpi yang penuh dengan fantasi entah fantasi kesenangan, kebahagiaan maupun ketakutan.
Begitu pula dengan pengaturan non derogable rights dalam perundang-undangan di Indonesia. Kenyataanya, pelanggaran berat HAM yang terjadi di Indonesia tidak berhasil memberi keadilan bagi para korban HAM.[60] Penyelidikan pelanggaran berat HAM seperti membentut tembok besar kekuasaan.[61] Oleh karenanya, kita berharap implementasi dari pengaturan non derogable rights dapat terlaksana sesuai dengan jiwa dan nilai luhur pancasila dan UUD 1945.            
Kesimpulan
Setiap pengetahuan mempunyai tiga dasar yakni ontologi, epistimologi, dan aksiologi. Tiga dasar pengetahuan itulah yang menjadi pisau analisis pengaturan non derogable rights, antara lain:
1)      Optik Ontologis, bahwa dengan dimasukkannya klausul persamaan di depan hukum sebagai non derogable rights dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diharapkan menjadi landasan yuridis sekaligus filosofis bagi upaya menyamakan hak perempuan dan laki-laki didepan hukum.
2)      Optik Epistemologis, bahwa pengaturan non derogable rights secara khusus dan HAM secara umum menempati posisi strategis dalam memproyeksikan hak asasi warga Negara secara legitimated sehingga kewajiban Negara untuk melindungi warganya diatur dalam ketentuan yang legal normative dan dijustifikasi secara ilmiah dengan metodologi yang sahih.
3)      Optik Aksiologis, bahwa implementasi dari pengaturan non derogable rights hendaknya dapat terlaksana sesuai dengan jiwa dan nilai luhur pancasila dan UUD 1945.             
----- ooo O ooo -----

Daftar Bacaan

Buku

 Abidin, Zaina,2000, Filsafat Manusia; Memahami Manusia Melalui Filsafat, Rosda Karya, Bandung.

Bertens, K, 1997, Filsafat Yunani, Kanisius, Yogyakarta.

Budiarjo, Miriam, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Driyarkara, 1978,  Filsafat Manusia,  
Kanisius, Yogyakarta.

Ewing, A.C., 2003, Persoalan-Persoalan Mendasar Filsafat Terj:Uzair Fauzan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ghazali, Hatim, 2006, Memperjuangkan Kebebasan Berakal dan Beragama, dalam Ali Usman (Ed), Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media Yogyakarta.

Hadiwiyono, Harun, 1980, Filsafat Manusia, Kanisius, Yogyakarta.

Kelsay, John dan Sumner B. Twiss (ed), 2007, Agama dan Hak-hak Asasi Manusia, Terj: Ahmad Suaedy, Institut Dian, Jakarta.

Lester, John dan Pierre Spoerri, 1997, Menemukan Kembali Kebebasan, terj: A. Hadyana Pujaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Ma’arif, Ahmad Syafi’i, 1996, Islam Dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Tepimpin (1959-1965), Gema Insani Press, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogykarta.

Mulia, Siti Musdah, 2006, Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

MZ., Shofiyullah, 2006, Quo Vadis Kebebasan Beragama dalam Ali Usman (Ed), Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media, Yogyakarta.

Nasution, Harun, 1999,  Islam dipandang Dari Berbagai Aspek, UII Press, Yogyakarta.

Paine, Thomas, 2000, Daulat Manusia; Jawaban dan Serangan Burke Terhadap Revolusi Perancis, Terj: Hermojo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

Poedjawijatna, I.R., 1997, Pembimbing Ke Arah Filsafat, Rineka Cipta,  Jakarta.

Poespowardoyo, Soeryanto dan K. Bertens, 1982, Filsafat Manusia, Kanisius, Yogyakarta.

Polanyi, Michael, 2001, Kajian Tentang Manusia, Kanisius, Yogyakarta.


Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung.

______________, 2006, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta.

Salman S., Otje dan Anton F. Susanto, 2005, Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Jakarta.

Schuon, Frithjof, 1997, Hakikat Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sholehuddin, M., 2007, Criminal Justice System, Diktat, Surabaya.

Soekanto, Soerjono, 2003,  Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

______________, 2003, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

Suriasumantri, Jujun S., 2005, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Popular, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tafsir, Ahmad Tafsir, 2004, Filsafat Umum: Akala dan Hati Sejak Thales Hingga Capra, Rosda Karya, Bandung.

Usman, Ali, 2006, Kebebasan Adalah Nyawa Manusia; Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Jean Paul Sartre, dalam Ali Usman (Ed), Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media, Yogyakarta.

Yamani, Mai, 2001, Pendahuluan, dalam Mai Yamani (Ed), Feminisme dan Islam, Nuansa, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Jurnal  dan Internet
Martono, Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan Normatif Berdasarkan Hukum Positif, Jurnal Dinamika HAM, Vol. 5, No. 3, Oktober 2005.

Hak Asasi Perempuan Belum Menjadi Bagian Institusional Dalam Hukum dan Kebijakan Negara, http//www.jurnalperempuan.com.html. (diakses tanggal 4 Februari 2008).



[1] Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

[2]Berdasarkan beberapa asumsi filsafat dan ilmu merupakan kegiatan manusia. Kegiatan manusia dapat diartikan dalam prosesnya dan juga dalam hasratnya. Dilihat dari hasilnya filsafat dan ilmu merupakan hasil dari pada berfikir manusia secara sadar, sedangkan dilihat dari segi prosesnya filsafat dan ilmu menunjukkan kegiatan yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah untuk memperoleh kebenaran dan pengetahuan, yaitu dengan menggunakan metode-metode atau prosedur tertentu secara kritis dan sistematis. Filsafat dan ilmu memiliki hubungan saling melengkapi satu sama lainnya perbedaan antara keduanya itu bukan untuk diperkembangkan melainkan untuk saling melengkapi dan mengisi karena pada hakekatnya perbedaan itu terjadi disebabkan karena pendekatannya berbeda, maka dalam hal ini perlu membandingkan antara filsafat dan umum yang menyangkut perbedaaan-perbedaaan maupun titik temu antara keduanya. Dalam perspektif Jujun, pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dengan rasa ragu dan berfilsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat didorong untuk mengetahui  apa yang telah kita tahu  apa yang belum kita tahu. Lihat: Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Popular, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, h. 19

[3] Pendekatan filosofis berarti kita telah melakukan kajian dari aspek yang menyeluruh, mendalam dan radikal. Sebab karakteristik dari filsafat adalah radikal dan mendalam. Lihat: I.R. Poedjawijatna, Pembimbing Ke Arah Filsafat, Rineka Cipta,  Jakarta, 1997,  h. 2-13.
[4] Thomas Paine, Daulat Manusia; Jawaban dan Serangan Burke Terhadap Revolusi Perancis, Terj: Hermojo, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, h. 103.
[5] Teori bahwa Negara adalah ‘anjing penjaga malam’ dikatakan oleh Rousseau. Untuk itulah Negara baik secara yuridis ataupun filosofis memiliki kewajiban untuk menjaga dan mensejahterakan rakyatnya. Lihat: Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002,  h. 39.

[6] Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h.  234-236.
[7] Driyarkara, Filsafat Manusia,  Kanisius, Yogyakarta,  1978,  h. 86.

[8] Soeryanto Poespowardoyo dan K. Bertens, Filsafat Manusia, Kanisius, Yogyakarta,  1982,  h. 23.
[9] Harun Hadiwiyono, Filsafat Manusia, Kanisius, Yogyakarta, 1980, h.  149.
[10] Zainal Abidin, Filsafat Manusia; Memahami Manusia Melalui Filsafat, Rosda Karya, Bandung, 2000,  h. 3.
[11] A.C. Ewing, Persoalan-Persoalan Mendasar Filsafat Terj:Uzair Fauzan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, h. 23.
[12] Mai Yamani, Pendahuluan, dalam Mai Yamani (Ed), Feminisme dan Islam, Nuansa, Jakarta, 2001, h. 2.

[13] Siti Musdah Mulia, Perlunya Revisi Undang-Undang Perkawinan: Perspektif Islam, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2006, h. 69-72.
[14] Pada umumnya, organisasi itu, merespons persoalan-persoalan perempuan  yang selama ini kurang menjadi perhatian. Di Yogyakarta, beberapa organisasi perempuan mulai berdiri, seperti Pusat Pelayanan Organisasi Perempuan Mitra  Wacana, Rifka Anissa, WCC, Koalisi Perempuan Indonesi (KPI), dan banyak lagi LSM perempuan lain, termasuk di Lampung, seperti Damar, LAdA, dan beberapa lembaga advokasi perempuan.Organisasi perempuan tersebut, berusaha untuk kembali menemukan ruh atau  substansi gerakan perempuan yang pernah muncul puluhan tahun silam di negeri  ini, sebagaimana yang telah disinggung pada awal tulisan bagian pertama. Selain  itu, juga mereka membongkar belenggu dan paradigma lama yang membatasi peran  perempuan pada ranah domestik semata.
[15] Meski telah diratifikasi selama 21 tahun, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Descrimination against Women ternyata masih diabaikan oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Harian Kompas, Sabtu, 30 Juli 2005.
[16] Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan harus diakui bahwa pelaksanaannya masih menghadapi kendala yang tidak kecil. Hal tersebut, antara lain, disebabkan kurangnya koordinasi antarkelembagaan sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu,  juga masih ada kelemahan komitmen instansi/lembaga yang terkait sehingga sering mengakibatkan lambatnya upaya penanganan berbagai masalah diskriminasi di Indonesia.

[17] Hak Asasi Perempuan Belum Menjadi Bagian Institusional Dalam Hukum dan Kebijakan Negara, http//www.jurnalperempuan.com.html. (diakses tanggal 4 Februari 2008)

[18] Ibid.
[19] John Kelsay dan Sumner B. Twiss (ed), Agama dan Hak-hak Asasi Manusia, Terj: Ahmad Suaedy, Institut Dian, Jakarta, 2007,  h. 57-108.
[20]Michael Polanyi, Kajian Tentang Manusia, Kanisius, Yogyakarta, 2001,  h. 64
[21] Driyakara, op.cit, h. 45.
[22] Kekerasan demi kekerasan muncul di kehidupan manusia. Manusia membasmi manusia lainnya adalah satu hal yang sangat mendasar dari deklarasi dunia tentang hak asasi manusia. Martono, Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Tinjauan Normatif Berdasarkan Hukum Positif, Jurnal Dinamika HAM, Vol. 5, No. 3, Oktober 2005, h. 293.

[23] Tentang relativisme dari kebenaran ini lihat: Jujun S. Surasumantri, op. cit, h. 55.
[24] Ibid.
[25] K. Bertens, Filsafat Yunani, Kanisius, Yogyakarta, 1997,  h. 12.
[26] Hal ini ditemukan dalam masyarakat tradisional. Dimana kolektifitas dan kebersamaan merupakan satu prinsip kehidupan. Lihat: Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 123.

[27]Frithjof Schuon, Hakikat Manusia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  1997, h. 87.
[28] Ibid.
[29] Ibid .
[30] Schizophrenia: penyakit mental yang ditandai dengan kerusakan hubungan antara pikiran, perasaan dan tindakan, yang sering kali disertai khayalan, dan tindakan menjauh dari kehidupan sosial.
[31] Ibid.
[32]Ibid.
[33] Istilah kebebasan seringkali disebut-sebut sebagai bentuk ekspresi manusia yang menandakan makhluk merdeka. Ia melekat sekaligus berwujud dalam segala tingkah laku manusia. Lihat. Ali Usman, Kebebasan Adalah Nyawa Manusia; Menapaki Jejak-jejak Pemikiran Jean Paul Sartre, dalam Ali Usman (Ed), Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media, Yogyakarta,  2006, h. 21.
[34] Misalnya dalam agama Islam, kehidupan manusia diatur oleh hukum Tuhan yang disebut syari’ah. Substansi dari syari’ah ini adalah mengatur tertib hidup manusia baik menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia atau manusia dengan alam. Oleh karena itu, kebebasan manusia terbatas da dibatasi oleh syari’ah. Lihat: Harun Nasution, Islam dipandang Dari Berbagai Aspek , UII Press, Yogyakarta,  1999, h. 120. 
[35]Hatim Ghazali, Memperjuangkan Kebebasan Berakal dan Beragama, dalam Ali Usman (Ed), Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media Yogyakarta,  2006, h. 129.
[36] Rohani dan jasmani bukanlah dua bagian, karena keduanya menyeluruh. Dalam berfikir, maka kedua aspek ini dapat dipandang dua hal yang tersendiri. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan badan dan jiwa. Jiwa adalah prinsip rohani dan badan adalah prinsip jasmani. Lihat. Fritjof Schuon, loc. cit.
[37]  Driyarkara, Filsafat Kebebasan, Kanisius, Yogyakarta, 1988, h. 33.
[38] Ibid.

[39] Memang perbincangan terminology kekebasan sangat tentative dan debatable. Hal ini dikarenakan banyaknya definisi tentang kebebasan itu. Lihat: Driyarkara (II), op. cit. h. 39.
[40] John Lester dan Pierre Spoerri, Menemukan Kembali Kebebasan, terj: A. Hadyana Pujaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

[41] Shofiyullah MZ, Quo Vadis Kebebasan Beragama dalam Ali Usman (Ed), Kebebasan dalam Perbincangan Filsafat, Pendidikan dan Agama, Pilar Media, Yogyakarta, 2006,  h. 149.
[42] Ahmad Tafsir, Filsafat Umum: Akala dan Hati Sejak Thales Hingga Capra, Rosda Karya, Bandung, 2004,  h. 97.
[43]Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam Dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Tepimpin (1959-1965), Gema Insani Press, Jakarta, 1996, h. 54.
[44] Shofiyullah M.Z., op. cit, h. 150.
[45] Ibid.

[46] E.C.Ewing, op.cit, h. 24.
[47] Ahmad Tafsir, op. cit, h. 127.
[48] Ibid, h. 173.
[49] Ibid.
[50]Ibid, h. 127.
[51] Driyarkaya,  op. cit, h. 54.
[52] Ahmad Tafsir, op. cit, h. 154.

[53] Ibid, h. 23

[54]  Tentang konsep teori hukum lihat: Otje Salman S.dan Anton F. Susanto, Teori Hukum; Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Jakarta,  2005, h. 76.
[55] Dalam literatur hukum ada tiga teori tentang tujuan dari hukum. Pertama, Teori Etis. Teori ini memandang bahwa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Kedua, Teori Utilitis Hukum menjamin kebahagiaan yang terbesar  bagi manusia dalam jumlah yang yang sebanyak-banyaknya. Ketiga, Teori Campuran. Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Disamping ketertiban  tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamanny. Selain itu Prof. Subekti mengungkapkan bahwa hukum ini mengabdi pada tujuan negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyatnya”. Sedangkan menurut L.J. Van Apeldoon hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki kedamaian .lihat: Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum; Suatu Pengantar, Liberty, Yogykarta, 2002, h. 74.
[56] M. Sholehuddin, Criminal Justice System, Surabaya, Diktat, 2007, h. 6.
[57] Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980, h. 11-17.
[58] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 2003, h. 99.
[59] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, h. 37.
[60] Contoh pelanggaran berat HAM yang belum tuntas pengusutannya adalah Kasus pelanggaran HAM  TNI di Timor Leste, Penembakan Trisakti jilid satu dan dua, serta pelanggaran berat HAM lainnya.
[61] Para pelanggar berat HAM rata-rata melibatkan para pembesar TNI.

0 komentar:

Poskan Komentar