Kamis, 04 Oktober 2012


DEKONTRUKSI BUDAYA HUKUM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Dossy Iskandar Prasetyo

A.                Latar Belakang Permasalahan
            Seiring dengan bergulirnya gerakan reformasi di Indonesia mengundang berbagai tuntutan baru di dalam masyarakat. Salah satunya, keinginan untuk mereformasi segenap produk dan pelaksanaan hukum yang selama ini dianggap selalu berpihak kepada penguasa. Dalam perjalanannya, tuntutan tersebut mulai terakomodasikan. Setidaknya, munculnya pemerintahan baru, yang dianggap memiliki legitimasi yang kuat memberikan secercah harapan bahwa supremasi hukum akan ditegakkan dan berkuasa di negeri ini.
            Tuntutan dan harapan tersebut dipandang tidak berlebihan. Selain memegang legitimasi, pemerintahan baru ini pun dibekali panduan, sebagai arah penentuan kebijakan di bidang hukum. Panduan yang dituangkan dalam sepuluh butir arah kebijakan hukum ini terangkum menjadi satu bersama arah kebijakan bidang lainnya dalam suatu rumusan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian, sepanjang lima tahun jalannya pemerintahan, masyarakat tinggal memantau segenap keberhasilan dari kinerja pemerintah baru ini.[1]
            Menilik arah kebijakan yang tertuang dalam GBHN, setidaknya terdapat empat persoalan besar yang dititikberatkan dalam upaya pembenahan kebijakan hukum di negeri ini. Pertama, menyangkut pengembangan budaya hukum di semua lapisan masyarakat. Tujuannya, agar tercipta kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum sebagai konsekuensi dari penegakan negara hukum. Kedua, menyangkut pembenahan kelembagaan hukum. Dalam hal ini, GBHN mencantumkan keinginan untuk mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun. Ketiga, menyangkut pembenahan aparat penegakan hukum. Dalam rumusannya dikatakan, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat, perlu ditingkatkan integritas moral dan keprofesionalan para aparat penegak hukum, termasuk aparat kepolisian. Keempat, menyangkut pembenahan proses hukum serta jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan pun turut mendapat tempat dalam keseluruhan proses hukum.
            Apa yang tertuang dalam GBHN memang masih bersifat konseptual. Namun, sebagai arah kebijakan, segenap rumusan tersebut dirasakan sangat memadai bagi persoalan yang dialami bangsa ini. Persoalannya, justru bagaimana menerapkan arah kebijakan tersebut menjadi berbagai kebijakan konkret pemerintah.
            Banyak persoalan yang membuktikan pernyataan ini. Dalam upaya pengembangan budaya hukum di masyarakat, misalnya, beberapa persoalan justru menunjukkan betapa perilaku massa menjadi semakin anarkis saat berurusan dengan peristiwa kejahatan. Bagi mereka, hukum tidak lagi menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah kejahatan. Yang ada, pilihan untuk melakukan tindakan sesuka hati. Tak pelak, penyelesaian kasus melalui jalan singkat, menggunakan cara kekerasan, pengadilan massa bermunculan. Sebagai contoh, di kawasan Jabotabek saja dalam waktu kurun waktu setahun terakhir sedikitnya telah terekam 42 kasus tewasnya para tersangka kejahatan akibat pengeroyokan dan pembakaran tersangka kejahatan. Dari beberapa kasus tersebut, tidak ada lagi rasa belas kasihan dalam masyarakat. Kasus pencurian cabai rawit di kawasan Dermaga Bogor, misalnya, berakhir dengan pengeroyokan dan pembakaran pelaku. Hampir setiap kasus seperti ini tidak jelas peranan aparat kepolisian menengarai pengadilan massa tersebut. [2]
            Tidak dapat dipungkiri sebagaimana telah diungkapkan Arif Sidartha dalam disertasinya tentang substansi hukum di UNDANA tahun 1995 yang mengatakan bahwa sejarah kehidupan hukum di Indonesia selama masa orde baru didominasi hukum represif.[3] Salah satu ciri dari hukum represif yaitu jalur sistem hukum dibangun sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Materi, proses dan lembaga hukum (termasuk proses peradilan) merupakan bagian dari skenario mempertahankan status quo. Atas dasar penalaran itulah kita masih kukuh mempertahankan produk hukum kolonial, maupun produk perundang-undangan masa kemerdekaan yang sangat memihak terhadap kepentingan penguasa. Ungkapan “hakim sebagai corong undang-undang” inheren dengan hukum represif tadi. Kalau undang-undangnya mengandung unsur korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) yang dalam literatur sering disebut “unjust law,” maka proses peradilan yang hanya menegakkan undang-undang saja akan terperosok ke dalam sistem hukum represif yang lebih mementingkan kekuasaan. Hal ini juga ditegaskan oleh Harkristuti Harkrisnowo yang menyatakan bahwa “seringkali hukum hanya dipergunakan sebagai alat untuk mengatur rakyat belaka, dan tidak dijadikan acuan bagi diri sendiri oleh pemerintah”[4].
            Paparan di atas menunjukkan bahwa budaya hukum sebagai unsur yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia, dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan demikian, maka penulis melakukan analisis terhadap budaya hukum di Indonesia yang kemudian perlu segera dilakukan dekonstruksi budaya hukum di Indonesia, sebagai upaya dalam penegakan hukum yang responsif dan lebih berpihak pada rakyat.

B.                 Rumusan Permasalahan
1.      Bagaimana sistem dan budaya hukum di Indonesia?
2.      Bagaimana dekonstruksi budaya hukum di Indonesia?

BAB II
PEMBAHASAN

A.    Sistem Hukum Di Indonesia
            Sistem hukum dalam negara hukum sangat penting dalam perkembangan dan penegakan hukum. Sistem hukum termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari budaya hukum. Oleh karenanya sistem dalam kajian kelimuan hukum sering disebut sebagai sang penentu terhadap tumbuh kembangnya supremasi hukum.
            Menurut Lawrence Meir Freidman ada tiga unsur dari sistem hukum (Three Elements og legal system) . Ketiga unsur tersebut adalah struktur hukum (Stucture) , substansi hukum (Substance) dan budaya hukum (Legal culture).[5]
            Struktur hukum adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Apabila kita kontekskan dalam hukum Indonesia maka struktur hukum termasuk di dalamnya adalah stuktur institusi-institusi penegakan hukum semisal lembaga kepolisian, lembaga peradilan, kejaksaan dan sebagainya. Selain itu ada pula jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksi dari lembaga peradilan.[6]
            Sedangkan substansi dari hukum  ialah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam  sistem  hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang atau law books.[7] Adapun unsur terakhir dari sistem hukum ini adalah budaya hukum. Budaya hukum secara sederhana diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.[8]
            Dari uraian di atas, sistem hukum Indonesia belum memadai dalam menghadapi kompleksitas persoalan. Tidak memadainya sistem hukum nasional kita selama ini, dalam menghadapi  perubahan di masyarakat harus segera diselesaikan. Dan nampaknya pemerintah memang sedang berupaya untuk itu. Pemerintah bersama-sama masyarakat semestinya melakukan pembaharuan sistem hukum.
            Namun yang penting diingat bahwa pembaharuan hukum tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik. Pembaharuan hukum membutuhkan sebuah kekuatan yang mempunyai otoritas yang berwibawa, mempunyai visi, serta mempunyai dedikasi yang tinggi akan demokrasi. Dengan demikian pembangunan hukum mesti ditangani secara politik. Hal tersebut tidaklah berlebihan mengingat hukum adalah produk politik., walaupun idealitasnya politik harus tunduk pada
hukum, sehingga kepentingan politik yang berkuasa atau yang mempunyai
otoritas akan menentukan menentukan apakah sebuah sistem hukum lama akan
diganti atau dipertahankan.[9]
            Dengan asumsi tersebut maka konfigurasi politik
akan berpengaruh terhadap karakter produk hukum. Konfigurasi politik yang
otoriter pasti akan menghasilkan produk hukum yang ortodox atau konservatif.
Dan sebaliknya konfigurasi politik yang demokratis, akan mengahasilkan produk
hukum yang responsif atau otonom. Maka tidak bisa lain kecuali proses-proses
demokrasi serta kekuatan-kekuatan demokrasi, yang mempunyai visi, dan
komitmen untuk menjadikan negara hukum yang demokratis, harus kita dukung.
Apalagi jika kita yakin kalau Demokrasi sebagai wajah Indonesia masa depan,
maka reformasi hukum merupakan tuntutan mutlak. Karena kepatian hukum akan
memperkokoh demokrasi, memberi jaminan hak dan kewajiban warga negara,
sekaligus menjadi kontrol aktivitas pemerintahan.
            Hal ini urgen dilakukan, sebab Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanance tidak akan berjalan mulus di atas sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance. Sementara itu posisi dan peran hukum di Indonesia tengah berada pada titik nadir, karena hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi daripada lembaga penegak keadilan. Kenyataan demikian ini yang membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat.[10]

B.     Budaya Hukum Indonesia
            Di awal tulisan telah disebutkan bahwa hukum Indonesia penulis kategorikan sebagai bentuk hukum yang represif. Hukum represif merupakan arah balik dari hukum responsif. Hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya akan bersifat respon terhadap kepentingan seluruh elemen, baik dari segi masyarakat ataupun dari segi penegak hukum. Hasil dari produk hukum tersebut mengakomodir kepentingan rakyat dan penguasanya. Prinsip check and balance akan selalu tumbuh terhadap dinamika kehidupan masyarakat.[11]
            Adapun  hukum repressive yang merupakan produk hukum yang isinya mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana idiologi dari program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum konservatif lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat.[12]
            Kemudian bagaimana dengan budaya hukum kita? Sebelum lebih jauh, penulis hendak melebarkan pembahasan sejenak tentang apa itu budaya hukum. Seperti dalam pembahasan di muka, bahwa kultur hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Hukum itu tidak pantas hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja melainkan juga kulturnya.
            Pada awalnya, menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Friedman, kultur hukum berasal dari istilah tuntutan atau permintaan yang kemudian dibahasakan menjadi kultur hukum. Tuntutan tersebut bersal dari rakyat atau pemakai jasa hukum, seperti pengadilan.  Kultur hukum ini layak untuk dimasukkan ke dalam pembicaraan mengenai hukum, oleh karena ia mengandung potensi untuk dipakai sebagai sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum. Terkadang sulit bagi kita untuk menjelaskan, mengapa sistem hukum itu tidak dapat dijelaskan sebagaimana mestinya atau menjalani pelaksanaan yang berada dari pola aslinya tanpa melibatkan pembicaraan mengenai kultur hukum ini.[13]
            Selanjutnya, budaya hukum kita jauh dari semestinya. Lebih-lebih Indonesia masa kini berada dalam masa transisi, yaitu sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai yang bersifat tradisional ke nilai-nilai modern.[14] Nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru yang mana yang akan menggantikannya. Dalam proses perubahan ini akan banyak dihadapi hambatan-hambatan yang terkadang menimbulkan keresahan maupun kegoncangan dalam masyarakat.[15]
            Di antara ‘kebobrokan’  budaya hukum Indonesia adalah rendahnya kesadaran dari para penegak hukum kita. Penegak hukum yang menjadi tonggak penegakan hukum justru mengalami degrdasi yang maha dahsyat. Kini kita jarang menemukan kejujuran dari polisi dalam menyelidiki kasus-kasus narkotika. Fakta menyatakan jika polisi tidak berkutik dalam menangkap para bandar-bandar gede narkoba. Akibatnya penyebaran dan impilikasi dari narkotika kian meluas. Kini pula, kita dihadapkan kepada kenyataam bahwa pengadilan tidak pernah berani memutus perkara-perkara publik yang berhubungan dengan kekuasaan.[16] Bagitulah penegak hukum kita, padahal menurut Satjipto Rahardjo saat ini kini ada FORUM atau Forum Komunikasi Penegak Hukum. Forum ini seharusnya benar-benar bermakna sosial yang artinya harus bisa diterima oleh masyarakat.[17]

C.    Kritik Solutif Budaya Hukum
            Dari kajian-kajian sederhana di awal, penulis ingin memberikan sumbangsih ide ala kadarnya untuk perbaikan budaya hukum kita. Tentunya ide ini tidak terlepas dari pengalaman amatan penulis selama menjadi penstudi hukum. Diharapkan sekedar ini muncul kesadaran terutama bagi penulis bagaimana pentingnya menciptkan budaya hukum yang tertib.
            Pertama, rekonstruksi sistem pendidikan tinggi hukum.   Saat ini kritik masyarat tentang lulusan fakultas hukum yang “tidak siap-kerja”, berintikan keinginan kantor-kantor hukum untuk menerima lulusan yang mampu menggunakan “wawasan ilmu pengetahuan hukum” secara profesional analitis dalam kasus-kasus yang dihadapinya. Paradigma pemikiran ini adalah mengkhawatirkan. Pendidikan tinggi hukum seharusnya tidak hanya mencetak sarjana profesional melainkan juga seorang sarjana yang mengerti dan memahami hukum. Pendidikan ini disebabkan oleh beberapa hal.
            1). Kurikulum Nasional (Khusus) 1993 (Kep. Mendikbud 17/1993) mensyarakatkan adanya mata kuliah “kemahiran hukum” (legal skills) dalam kurikulum semua fakultas hukum. Tujuannya adalah agar lulusan dibekali dengan “kesiapan kerja” yang lebih baik. (Bandingkan pula dengan CLE-Pendidikan Hukum Klinik yang di UNPAD dijadikan proyek percontohan dengan Kep. Dikti No. 30/1983).
            2). Seorang sarjana hukum yang akan mempergunakan pengetahuannya dalam masyarakat harus mempunyai “kemahiran analisa” (analytical skills). Ketidakmampuan secara cermat menganalisa suatu kasus hukum, adalah keluhan umum yang diajukan terhadap lulusan (baru) fakultas hukum. Kritik masyarat tentang “tidak siap-kerja” para lulusan fakultas hukum, berintikan keinginan kantor-kantor hukum untuk menerima bekerja lulusan yang mampu mempergunakan “wawasan ilmu pengetahuan hukum” secara profesional analitis dalam kasus (-kasus) yang dihadapinya.
            3). Dalam organisasi fakultas hukum telah disarankan adanya “laboratorium hukum” (Lab-Hukum). Tugas Lab-Hukum adalah: (a) menyelenggarakan pendidikan kemahiran (secara khusus dan tersendiri), dan (b) membina (para dosen) menggunakan pendekatan-terapan (applied approach) melalui penyediaan bahan untuk dosen, maupun meningkatkan dosen menggunakan bahan (kasus, peraturan; kontrak) tersebut. Memasukan Lab-Hukum dalam “struktur organisasi” fakultas hukum adalah dengan tujuan memudahkan perolehan dana dan pertanggungjawabannya (terutama untuk PTN).
            Kedua, menanamkan nilai-nilai moral pada penegak hukum. Syarat mutlak pemulihan kepercayaan rakyat terhadap hukum adalah penegak hukum. Reformasi di bidang penegakkan hukum yang bersifat strategis dan mendesak untuk dilakukan adalah; pertama, reformasi ‘orang-orang’ Mahkamah Agung dengan memperbaiki sistim rekrutmen (pengangkatan), pemberhentian, pengawasan dan penindakan yang lebh menekankan aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Perbaikan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan oleh Komisi Yudisial Independen yang anggotanya terdiri dari mantan hakim agung, kalangan prakatisi hukum, akademisi/cendekiawan hukum dan tokoh masyarakat. Kedua, reformasi Kejaksaan. Untuk memulihkan kinerja kejaksaan saat ini khususnya dalam menangani kasus-kasus KKN dan pelanggaran HAM, perlu dilakukan fit and proper test terhadap Jaksa Agung dan pembantunya sampai eselon II untuk menjamin integritas pribadai yang bersangkutan. Selain itu untuk mengawasi kinerja kejaksaan perlu dibentuk sebuah komisi Independen Pengawas Kejaksaan.
            Ketiga, meciptakan masyarakat sadar hukum, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat kita. Contoh konkrit masyarakat tidak sadar hukum adalah kenyataan di per-lalu lintas-an kita. Lalu lintas tampak semrawut, peraturan kerap tidak dipatuhi. Dengan dalih mengejar setoran, sopir angkot terkadang melanggar aturan. Demikian pula orang yang merasa punya kedudukan bisa dengan seenaknya melanggar aturan karena beranggapan ada ”hukum di atas hukum” atau orang berduit beranggapan bahwa hukum dapat dibeli. Di lain pihak, para pengemudi pun sering jengkel karena menganggap banyak rambu-rambu lalu lintas yang dipasang hanya untuk menjebak, ”damai” di jalan nampaknya masih terus terjadi.[18]

BAB III
KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat mensajikan kesimpulan sebagai berikut: pertama, ada tiga unsur dari sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiga unsur ini saling berkelindan dan memberikan implikasi positif terhadap terciptanya sistem hukum yang responsif. Menurut penulis sistem hukum Indonesia termasuk dari sistem yang represif dikarenakan tiga unsur dari sistem hukum menunjukkan kediametralannya.
Kedua, budaya hukum merupakan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat sehingga budaya hukum seharusnya menjadi referensi bagi penegakan hukum. Kenyataan dalam sistem hukum kita, budaya hukum acapkali ditiadakan di dalam setiap perilaku dan tindakan hukum kita, terutama bagi para penegak hukum yang seharusnya menjadi tonggak utama bagi terselenggaranya good governance. Dalam pandangan penulis ada tiga hal untuk mendekonstruksi budaya hukum kita, yaitu rekonstruksi pendidikan tinggi ilmu hukum, penanaman nilai-nilai moral bagi penegak hukum, dan pemulihan kesadaran hukum bagi masyarakat kita.

DAFTAR PUSTAKA

Tim Litbang KOMPAS, Penegakan Hukum, Jauh Panggang dari Api, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/04/nasional/pene07.htm,

Kamelus Deno, Dosen Fakultas Hukum UNDANA, Sistem Hukum Indonesia Masih Represif, http://www.indomedia.com/poskup/9902/28/EDISI28/6.htm.

Harkristuti Harkrisnowo,   Menjalani Masa Transisi: Mungkinkah Hukum Sebagai Panglima, Makalah, http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/09/05/0027.html,

Lawrence Meir Freidman, , The Legal System; A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Fundation, 1975.

Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002,
M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Bandung: Mandar Madju, 2000.

Ali Racmat, Agenda Good Governance, http://www.tranparansi.or.id/?pilih=lihatgoodgovernace

Bernad L. Tanya, Et all, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi¸Surabaya: Kita, 2006.

Moh Mahfud Md, Politik hukum di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhratara, 1977.

Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: P.T. Citra Adityia Bhakti, 2004.

Saut P Panjaitan, Upaya Pemberantasan KKN Baru Sebatas Slogan, http://www.indomedia.com/sripo/2002/12/31/3112op1.htm

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006.

Melani, Supremasi Hukum Masih Sebatas Ilusi, Http://www.pikiran rakyat.com/cetak/2005/1205/27/0802.htm.


[1] Saat ini reformasi telah berjalan satu decade, namun penegakan hukum belum tampak sesuai dengan  harapan dan keinginan masyarakat. Diantara aspek  poin-point reformasi yang belum terpenuhi adalah adanya supremasi hukum terutama menyangkut pemberantasan perilaku korupsi. Bahkan presiden Sosilo Bambang Yudhoyono telah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet. Tapi akankah penegakan hukum akan berhasil ditegakkan? Wait and see.
[2] Tim Litbang KOMPAS, Penegakan Hukum, Jauh Panggang dari Api, http://www.kompas.com/kompas-cetak/0008/04/nasional/pene07.htm, diakses tanggal 15 Mei 2007
[3] Kamelus Deno, Dosen Fakultas Hukum UNDANA, Sistem Hukum Indonesia Masih Represif, http://www.indomedia.com/poskup/9902/28/EDISI28/6.htm, diakses tanggal 15 Mei 2007

[4] Harkristuti Harkrisnowo,   Menjalani Masa Transisi: Mungkinkah Hukum Sebagai Panglima, Makalah, http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2001/09/05/0027.html, diakses tanggal 15 Mei 2007
[5] Lawrence Meir Freidman, , The Legal System; A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Fundation, 1975, h. 14

[6] Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 8

[7] Ibid, h. 9
[8] Ibid, h. 10

[9] Keeratan antara politik dan hukum bukan hanya menjadi isapan jempol belaka. Akan tetapi telah menjadi kesunyataan kehidupan. Hukum produk politik harus diingat sebagai dealektika yang mendiskursus. Untuk itulah politik hukum memiliki peran strategis sebagai penyeimbang. Selain itu, kaitan politik-hukum versus pendekatan budaya hukum harus dikaji lebih intens eksistensinya. Lihat: M. Solly Lubis, Politik dan Hukum di Era Reformasi, Bandung: Mandar Madju, 2000, h. 48
[10] Ali Racmat, Agenda Good Governance, http://www.tranparansi.or.id/?pilih=lihatgoodgovernace

[11] Hukum responsive atau repressive merujuk kepada proposisi yang diajukan dan digagas  oleh Nonet-Selznick. Ia hadir ditengah kritik Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Lihat: Bernad L. Tanya, Et all, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi¸Surabaya: Kita, 2006, h. 169

[12] Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Dalam realitas masyarakat Indonesia pembentukan produk hukum konservatif ralatif lebih mudah dan lebih gampang dilakukan. Walaupun dalam pensahannya mendapat pertentangan ataupun melalui perdebatan panjang yang akhirnya lahir produk hukum dalam bentuk konsertvatif. Kenyataan ini akan menimbulkan reaksi dari mereka yang merasa diskriminasi terhadap kelahiran sebuah produk hukum tersebut. Polemik bahwa produk hukum tersebut merupakan produk hukum konservatif terlihat bahwa hukum itu berpihak pada kelompok tertentu atau kepada kepentingan tertentu, artinya terjadinya aturan yang berlaku dalam masyarakat bukan atas kehendak atau keinginan dari masyarakat namun lebih tertuju terhadap kepentingan politik dari para pembuat aturan tersebut maka lahirlah apa yang dinamakan produk hukum konservatif.  Salah satu produk hukum yang juga dianggap konservatif adalah Undang-undang terorisme dimana lahirnya undang-undang ini mengalami banyak perdebatan, kemudian Undang-undang terorisme ini mengenyampingkan azas-azas hukum yang lain serta mengenyampingkan Hak Asasi Manusia. Lihat: Moh Mahfud Md, Politik Hukum di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2002.
[13] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, h. 154

[14] Soerjono Soekanto, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Bhratara, 1977, h. 20.

[15] Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: P.T. Citra Adityia Bhakti, 2004, h. 80

[16] Kondisi demikian disebabkan antara lain; Pertama, praktek KKN pada umumnya menyangkut para pejabat pemerintahan atau tokoh politik yang sarat dengan nuansa politik dan kekuasaan. Kalaupun terjadi satu atau dua kasus yang diproses, maka hal tersebut biasanya hanya menyangkut pejabat pada tingkat bawah alias hanya menyangkut kasus-kasus kelas teri saja. Kedua, akibatnya hukum masih tersub-ordinasikan di bawah bayang-bayang kekuasaan itu sendiri. Ketiga, budaya kita yang sangat kental masih lebih menghargai status dan kekuasaan itu sendiri daripada rasa keadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum di atas segala-galanya. Supremasi hukum dan rasa keadilan digantung di dunia maya dan sangat sulit diwujudkan dalam proses penegakan hukum “in concreto”. Keempat, proses penegakan hukum itu sendiri yang sarat dengan praktek KKN, sehingga muncul anekdot dalam masyarakat “lebih mudah memasukkan unta ke dalam lubang jarum, daripada sekedar mencari kebenaran dan keadilan”. Kelima, sistem hukum yang masih sangat mengandalkan kebenaran formal dan keadilan prosedural dalam proses penegakan hukum, memberi kesan bahwa para aparatur penegak hukum dan profesi yang terkait dengannya masih tercekoki oleh faham legisme-positivisme abab XIX secara sempit, kaku, dan membabi buta. Lihat: Saut P Panjaitan, Upaya Pemberantasan KKN Baru Sebatas Slogan, http://www.indomedia.com/sripo/2002/12/31/3112op1.htm

[17] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2006, 68
[18] Melani, Supremasi Hukum Masih Sebatas Ilusi, Http://www.pikiran rakyat.com/cetak/2005/1205/27/0802.htm, Di Akses 15 Mei 2007


0 komentar:

Poskan Komentar