Selasa, 18 September 2012


SOSIOLOGI (BUDAYA) HUKUM;
DISKURSUS PROCEDURAL JUCTICE VIS a VIS   SUBSTANTIVE JUSTICE

Jonaedi Efendi[1]

Prolog; Realitas Hukum Kita

Undang-undang, peraturan, prosedur di injak dengan kaki.
Tata cara, etika_-------
Dalam sebuah adegan luar biasa kekacauan
Sesudah usai sidang, tengoklah Hakim, Jaksa, panitera dan pesakitan
Kemudian ketika yang dirugikan minta keadilan
Orang akan dihadapkan pada bursa penawaran
Penawaran jual beli keputusan pengadilan
Melalui jaringan mafia, calo, perantara dan petugas orang dalam sehingga bisa diatur keras lunaknya palu yang diketukkan.[2]
(Taufik Ismail)


Beberapa bulan diakhir tahun 2009 yang lalu, kita banyak dihadapkan pada persoalan hukum yang cukup menyita perhatian publik. Kasus Bibit dan Chandra, Prita Mulyasari dan Mbah Mina adalah potret persoalan hukum yang menjadi konsumsi public, bahkan bisa mungkin kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari ‘peradilan sesat’.[3]
Hal ini tentu merupakan suatu ‘berkah’ tersendiri bagi hukum karena dengan demikian keterbukaan dalam proses hukum semakin meningkat, tetapi ini juga menjadi ‘dilema’ bagi hukum karena dengan terbukanya informasi public kebobrokan hukum sangat kelihatan.
Demikian halnya dengan Peradilan, pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan juga dituntut melakukan perbaikan-perbaikan baik dari system administrasi maupun sistem peradilan itu sendiri. Karena pada realitasnya Pengadilan menjadi lembaga yang justru ditakuti oleh masyarakat. Apabila kita Tanya pada masyarakat awam, mereka sangat takut terhadap institusi peradilan, dengan demikian pengadilan bukan media mencari keadilan tetapi dalam persepsi masyarakat, peradilan adalah media untuk menghakimi seseorang. Parahnya lagi, peradilan menjadi ‘sarang’ para mafia hukum yang rela menggadaikan hukum untuk kepuasan dan kepentingan pribadi.[4]
Sehingga potret suram hukum kita menuju titik nadir. Aparat penegak hukum sebagai tonggak supremasi hukum justru menjadi ‘pemain utama’ dalam lakon ‘mafia hukum’. Misalnya saja oknum oknum pada institusi kepolisian.  Keluhan masyarakat tehadap kinerja kepolisian terus meningkat.  Polisi diberi kewenangan untuk mencurigai, memeriksa/menginterogasi, menangkap dan  menahan. Polisi juga masih diberi kewenangan diskresi, yaitu pada saat-saat  tertentu  bertindak atas dasar pertimbangan pribadi. Demikian besarnya kekuasaan dan kewenangan Polri, sehingga masyarakat merasa bahwa Polri makin sulit dikontrol dan sering melakukan justifikasi (pembenaran) jika dikritik. Menurut  mantan Gubernur PTIK Farouk Muhammad, profesi polisi merupakan profesi yang paling sulit  dikontrol, karena kekuasaannya sangat besar. Oleh karena itu tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat untuk ikut melakukan control social terhadap polisi.
Menurut jajak pendapat Litbang Kompas  tanggal 27-28 Juni 2006 mengungkapkan bahwa citra Polri cenderung membaik atau positif paling tidak 55,8 % dari 903 responden yang berusia minimal 17 tahun mengungkapkan bahwa kinerja Polri makin baik. Namun sejumlah ketidakpuasan masih disuarakan oleh masyarakat terutama kasus-kasus besar seperti korupsi. Para responden  menyatakan bahwa penanganan pelanggaran hukum oleh Polri sering mengabaikan rasa keadilan masyarakat. 
Apa yang dilakukan oknum anggota Polri sering mengabaikan rasa keadilan masyarakat dan hukum itu sendiri.  Terkait rasa keadilan masyarakat tersebut, responden menilai langkah-langkah yang dilakukan Polri mencerminkan keberpihakan pada kepentingan tertentu. Hal ini bisa dirasakan oleh 56,3 % responden yang menganggap sepak terjang polisi masih mementingkan penguasa dan pengusaha daripada kepentingan masyarakat. Pada bulan Januari-Mei 2009 sebanyak 169 polisi di-PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat, ini merupakan tindakan tegas sebagai upaya reformasi Polri.[5]
Pada bulan Mei 2006 s/d Nopember 2009, LSM CJPW menerima aspirasi atau keluhan langsung dari masyarakat sebanyak 128 terkait kinerja dan perilaku oknum polisi di beberapa satuan wilayah di Jateng. Aspirasi atau keluhan terbanyak terkait dengan fungsi Reskrim yaitu 70 keluhan atau 58%, 9 terkait oknum Satlantas, keluhan terhadap Dewan Akademik Akpol 1 dan  51 terkait perilaku oknum perorangan.[6]
Terkait dengan anggota Reskrim ada keluhan tentang dugaan kekerasan dan atau penganiayaan terhadap tersangka, salah tangkap, keberpihakan oknum penyidik terhadap salah satu pihak yang berperkara, perkara yang tidak tuntas-tuntas, dugaan manipulasi penyidikan sehingga suatu perkara tidak cukup dugaan pemerasan maupun penyalahgunaan wewenang seperti dugaan kasus perdata dibelokkan ke pidana atau sebaliknya.[7] Juga menjadi keluhan adalah pengabaian terhadak hak-hak tersangka. Padahal hak-hak tersangka tersebut merupakan hak asasi yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).[8]
Fakta-fakta tersebut merupakan salah satu gambaran kecil dari proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Menurut Yesmil Anwar proses penyidikan dipenuhi dengan problem-problem yang sangat problematic. Misalnya dalam proses penyelidikan memiliki beberapa kelemahan antara lain; Kurangnya kemampuan penyidik  menerapkan teknik-teknik penyelidikan dalam mengungkap perkara pidana, Kurang menguasai daerah yang menjadi sasaran penyelidikan yang meliputi karakteristik masyarakat, Cepat putus asa dalam melakukan penyelidikan, bila tidak berhasil mendapatkan informasi yang diperlukan, Cepat Puas terhadap hasil  yang dicapai dan tidak berusaha mengembangkan informasi sehingga kasus tidak terungkap sampai otak pelaku, kurang teguh dalam memegang kerahasiaan  informasi atau tugasnya.[9]
Fakta lain tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terungkap lagi di awal tahun 2011, salah satunya kasus joki napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bojonegoro, Jawa Timur. Skandal hukum joki napi ini dinilai tidak beda dengan kasus mafia pajak, Gayus Tambunan.  Menurut Humphrey R Djemat persamaan di dua skandal hukum itu adalah sama-sama melibatkan aparat penegak hukum termasuk advokat.[10]
Kasus joki napi ini bisa dikatakan sebagai cerminan dari buruknya penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini terungkap bagaikan puncak gunung es yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan.[11] Kasus ini bersamaan pula dengan terpuruknya  profesi penegak hukum yang lain. Tidak hanya kepolisian dan kejaksaan yang terpuruk dan dituduh publik sebagai aktor dari mafia peradilan ini, namun profesi Advokat-pun ikut terkena sorotan.  Hal ini semakin jelas sejak terdengarnya percakapan seorang advokat yang bernama Bonaran Situmeang dalam rekaman penyadapan telepon dari KPK  yang diperdengarkan di Sidang Mahkamah Konstitusi secara terbuka.[12] Akibatnya  profesi  advokat mendapatkan sorotan yang tajam dari publik dan dianggap sebagai bagian yang diduga punya andil besar bagi terciptanya kondisi tersebut.
Kasus keterlibatan advokat juga terjadi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Salah satu saksi (I Nengah Mercadana) dalam perkara pembunuhan A.A. Prabangsa menyatakan bahwa saksi telah diarahkan oleh advokat  untuk memberikan keterangan palsu. Saksi mengatakan bahwa Advokat bernama (I Made Suryadarma) mengarahkannya untuk memberi keterangan palsu. Dengan lugas saksi (I Nengah Mercadana) mengungkapkan cara dari Advokat (I Made Suryadarma) mengarahkannya untuk memberikan keterangan palsu. Sehingga berbagai komponen hukum terutama dari kalangan profesi advokat mengecam perilaku dari advokat tersebut. Bahkan berbagai organisasi profesi jurnalis gerah dan mulai mengambil tindakan atas peristiwa yang dianggap sebagai pencederaan hukum di Indonesia.[13]
Laporan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) bahwa penegakan hukum mulai tahun 2006-2010 mengalami dinamika yang signifikan berikut disajikan dalam bentuk grafik:
Grafik 1
Dinamika Penegakan Hukum Tahun 2006-2010






Sumber: Survei Opini Publik Nasional 2010 Lembaga Survei Indonesia

Laporan tersebut juga menyajikan hasil tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum:
Grafik 2
Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum






Grafik 3
Kinerja Aparat Penegak Hukum






Sumber: Survei Opini Publik Nasional 2010 Lembaga Survei Indonesia
Laporan LSI tersebut, tentu saja merupakan bahan evaluasi bagi semua aparat penegak hukum.  Sebab ketidakmampuan penegak hukum akan menyebabkan  terjadinya kekacauan hukum (judicial disarray). Karena itu salah satu jalan keluar dari masalah krisis multi dimensi ini adalah perlu dilakukan reformasi dalam bidang hukum.[14] Yang dimaksud dengan reformasi hukum adalah perubahan dan pembaharuan total terhadap seluruh sistem hukum (legal system) dan penegakan hukum (law enforcement), terutama terhadap lembaga penegak hukum kita seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat. Hal ini harus dilakukan mengingat selama ini merekalah yang sebenarnya sumber dan turut menjadi bagian dari terjadinya kekacauan hukum tersebut.[15]
Procedural Justice Via a Vis Substantive Justice
Bagaimana dengan procedural justice dan subtantive justice?. Untuk lebih memahami tentang dua tema tersebut, terlebih dahulu kita lihat definisi dari keduanya. Pengertian Procedural justice atau keadilan prosedural adalah:
“Refers to the idea of fairness in the processes that resolve disputes and
allocate resources. One aspect of procedural justice is related to discussions of the administration of justice and legal proceedings. This sense of procedural justice is connected to due process (U.S.), fundamental justice (Canada), procedural fairness (Australia) and natural justice (other Common law jurisdictions), but the idea of procedural justice can also be applied to nonlegal contexts in which some process is employed to resolve conflict or divide benefits or burdens.

Procedural justice concerns the fairness and the transparency of the processes by which decisions are made, and may be contrasted with distributive justice (fairness in the distribution of rights or resources), and retributive justice (fairness in the rectification of wrongs). Hearing all parties before a decision is made is one step which would be considered appropriate to be taken in order that a process may then be characterised as procedurally fair. Some theories of procedural justice hold that fair procedure leads to equitable outcomes, even if the requirements of distributive or corrective justice are not met.[16]

Pengertian tersebut sederhananya dapat diterjemahkan bahwa keadilan prosedural didasarkan kepada ide atau gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Arti keadilan prosedural seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut, pada umunya terjadi di Amerika Serikat, penyebutan lain yaitu keadilan fundamental di Kanada, keadilan prosedural (Australia) dan keadilan alamiah (negara-negara Common Law lainnya); namun, gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non-hukum dimana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.
Merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumberdaya) dan keadilan retributif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.
Hal ini berbanding terbalik dengan substantif justice. Keadilan substantif (keadilan substansial) dimaknai sebagai “Justice fairly administered according to rules of substantive law,  regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s substantive  rights”.
Pengertian diatas kurang lebih dipahami jika  keadilan  substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan
Dalam konteks kontemporer, hukum substantif sering diungkapkan dalam beragam cara.[17]Pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Di sini hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku sesuai tertib yang sudah ada. Kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum diharapkan dapat memberi keadilan kepada masyarakat, hukum dapat menghukum seseorang. Ketiga, fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.[18] Keempat, fungsi hukum kritis. Dalam hal ini, daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur pengawasan atau aparatur pemerintah saja melainkan termasuk aparatur penegak hukum.
Konsep hukum prosedural, yaitu suatu mekanisme dimana masyarakat dapat memilih hukum atau institusi hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, baik berdasarkan pada aturan Negara maupun berdasarkan paraturan masyarakat yang berlaku disuatu tempat.
Sementara itu, Lawrence Freidman menyebut lima fungsi dari system hukum. Pertama, sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement). Dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (redistributive function) atau fungsi rekayasa sosial (social engineering). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (social maintenance). Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.[19]
Berbicara hukum secara substantif dan prosedural juga tidak akan lepas dari konsep hukum dan keadilan sebagai tujuan utama hukum misalnya  John Rawls memang dikenal dengan teori keadilan prosedural, karena keadilan dipahami sebagai hasil persetujuan melalui prosedur tertentu. Pada tingkat ini Rawls menempuh  prosedur memilih prinsip-prinsip keadilan berdasarkan asas kesamaan dan kebebasan[20].
Keadilan secara substantif  harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. Pertama, adalah prinsip kebebasan terbesar yang setara (principle of greatest equal liberty). Melalui prinsip ini tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.[21]
Kedua, persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair  equality of opportunity). Inti the principle of fair equality of opportunity menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Untuk terciptanya kesamaan, maka dibutuhkan the difference principle, yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan  manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
Keadilan prosedural Rawls terdiri dari tiga macam. Di samping perfect procedural justice,  juga dikenal dua jenis yang lain yakni: imperfect procedural justice dan pure procedural justice[22]. Perfect procedural justice menunjuk pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Sedangkan pure procedural justice berangkat dari tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula.
Dalam perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang secara ideologis berdasarkan pada filsafat pancasila. Sudjito menegaskan bahwa suatu hukum nasional akan memihak keadilan bilaman didukung oleh hukum holistic yang mengacu pada pancasila.
Bagaimana dengan Sosiologi Hukum?
Sosiologi hukum dikenal sebagai bidang kajian ilmu yang menurut Soerjono Soekanto suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum bukan dalam bentuk pasal undang-undang, melainkan hukum yang dijalankan sehari-harinya atau tampak kenyataannya.[23]
Dari pengertian sederhana diatas, muncul Karakteristik sosiologi hukum  antara lain; Pertama, Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktek-praktek hukum baik oleh para penegak hukum atau masyarakat, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktek peradilan dan sebagainya. Kedua, Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris, dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya, baik data empiris maupun non empiris. Ketiga, Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Obyek yang diamatinya adalah tingkah laku yang menyimpang dan yang taat. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.
Tentu saja karakteristik tersebut dekat dengan budaya hukum. Sebagai suatu konsep, budaya hukum dipergunakan sebagai pisau analisis dalam memahami fenomena  di luar hukum dan institusi penegakannya, tetapi dapat menjadi faktor penghubung atau faktor penghambat dari suatu proses bekerjanya hukum.
Menurut Friedman, dalam sistem hukum terdapat ‘budaya hukum’. Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, dan opini dalam masyarakat dengan penekanan pada hukum, sistem hukum serta beberapa bagian hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum, kebiasaan, opini, cara bekerja dan berpikir yang mengikat masyarakat untuk mendekat atau menjauh dari hukum dengan cara khusus. Dari ketiga komponen di atas, budaya hukum merupakan komponen yang paling penting.[24]
Budaya hukum merupakan gabungan dua kata yaitu Budaya dan hukum. Kata budaya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.[25] Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan.[26] Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga diterjemahkan sebagai ”kultur” dalam bahasa Indonesia.[27]
Berangkat dari pengertian budaya diatas beberapa pakar seperti Soerjono Soekanto budaya hukum didefinisikan sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu meruapakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan prilaku hukum. Sehingga budaya hukum menunjukkan pola prilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (oreintasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.[28]
Selain itu budaya hukum merupakan iklim pikiran masyarakat dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana suatu hukum itu digunakan, dihindarkan atau disalah gunakan.[29]  Budaya hukum juga merupakan budaya non material ataupun spiritual.
Adapun inti budaya hukum sebagai budaya non material atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang baik (sehingga harus dianuti) dan apa yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai apa yang benar dan yang salah), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan atau kebolehan) dan pola prilaku manusia. Artinya ada unsur spiritual yang dekat dengan keyakinan atau kepercayaan, seperti halnya mistik yang muncul karena keyakinan seseorang.[30]
Disinilah faktor kesadaran hukum masyarakat itu sangat memegang peranan penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, karena perspektif  inilah yang perlu ditata agar supremasi hukum di negeri ini dapat berjalan.  Relevansi penegakan hukum dalam perspektif penegakan keadilan sebagai bagian dari kesadaran hukum masyarakat, merupakan upaya alternatif atas ketidakpercayaan kita terhadap hukum positif dan aparat penegak hukumnya yang merupakan mainstream dari pandangan legalistik. Sehingga ketika kita berbicara hukum dalam persfektif  keadilan, kita berada dalam wilayah etika atau moralitas dan tidak membahas masalah-masalah hukum dalam arti sempit. Bagaimana hukum positif dibuat, dan apakah hukum positif yang dibuat telah merepresentasikan dari unsur rasa keadilan masyarakat, serta mentalitas aparatur hukum yang menegakkan hukumnya.
Upaya penegakan hukum yang dilakukan dengan mendasarkan kepada pembentukan budaya hukum atas dasar keadilan harus dikedepankan ditengah “carut-marut” hukum di negeri ini. Penegakan hukum sebagai upaya menegakan keadilan dapat pula menjadi sarana kritik atau koreksi atas hukum positif. Jika aspek keadilan merupakan landasan utama aturan hukum positif dan ukuran kelakuan manusia, maka upaya penegakan hukum dapat dilakukan dalam kerangka untuk mencapai keseimbangan hidup antara manusia, sehingga tercipta keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan umum dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN


Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita; Kontruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Anwarul Yaqin, Law in Society in Malaysia, Kualalumpur, Malaysia: International Law Books Services,1996, dalam buku  Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya).

Arief Sidharta, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

Aris Soenarto, Sudut Pandang LSM Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok  & Fungsi Kepolisian Negera  Republik  Indonesia  Sebagai  Partisipasi  Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri, Anymous.

Artidjo Alkostar, Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, www.legalitas.org.

Bagir manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.

Cita Citrawinda Priapantja. Budaya Hukum Indonesia Menghadapi globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi. Chandra Pratama. Jakarta. 1999.,  hlm.195. mengutip dari Satjipto Rahardjo. Bekerjanya Hukum  dalam Hukum dan Masyarakat. Bandung. Angkasa. 1980.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

E.A. Pamungkas, Peradilan  Sesat; Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Navila Edea, 2010.

Friedman ,Lawrence M. 1969. The Legal System: A Sosial Science Perspektive. Russel Soge Foundation. New York.

Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

J. Austin dalam M. Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991.
John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesian Dictionary, Gramedia, Jakarta,1996.

John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973.

Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Belajar Hukum Pidana (Bagian Pertama), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

_____________, Mafia Hukum; Praktik dan Alternatif Permberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.

_____________, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.

_____________, Rekonstruksi Sistem Peradilan Dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi Tentang  Model Substantive Justice Dalam Blue Print Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jurnal Judiciary, No.1 Vol.1 Desember 2010.

Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Penerbit Universitas, Jakarta, 1965.

Lawrence Friedman, 2001, American Law an Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu\ Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta.

Mochamad Soef, Hakim Hanya Sebagai Speaker Of Law Bukan Speaker Of Justice, http://soef47.wordpress.com/2010/01/26/speaker-of-law-not-speaker-of-justic/. Akses 2 April 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, 1977, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi. Universitas Padjadjaran: Binacipta, Bandung.

R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2007.

­­­­­­­­­­­­­______________, Negara Hukum dan Deregulasi Moral, Kompas, Jakarta, 13 Agustus,1997.

______________, Sosiologi Hukum; Perkembangan  Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Jogjakarta, 2010.
Soerjono Soekanto et al. Antropologi Hukum : Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat. Jakarta. CV. Rajawali. 1994., hlm. 202 – 203. dikutip dari Dian Istiaty, Tinjauan Filsafat Ilmu Terhadap Mistik  Dalam Hubungannya Dengan  Budaya Hukum Indonesia, Simbur Cahaya No. 27 tahun X Januari 2005  ISSN No. 14110-0614

Soetandyo Wignjosoebroto, Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Suharto & Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana; Mulai Penyidikan Hingga Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990.

www.wikipedia.com
Yesmil Anwar & Adang, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 2009.


[1] Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.; Candidate Doctor Ilmu Hukum pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dan Fakultas Syari’ah IAIN Surabaya. Aktif sebagai Ketua Pusat Studi & Advokasi Investasi (PUSADIN) Pascasarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.
[2] Taufik Ismail, Sesudah Seratus Tahun Membentang 1908-2008, Jawa Pos 20 Mei 2008. Dalam Jonaedi Efendi, Mafia Hukum; Praktik  dan Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif (Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010).
[3] E.A. Pamungkas, Peradilan  Sesat; Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Navila Edea, 2010.
[4] Jonaedi Efendi, Op. Cit
[5] Aris Soenarto, Sudut Pandang LSM Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok  & Fungsi Kepolisian Negera  Republik  Indonesia  Sebagai  Partisipasi  Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Anggota Polri Dalam Kerangka Reformasi Birokrasi Polri, Anymous.
[6] Ibid
[7] Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. Hlm. 101-137
[8] Suharto & Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana; Mulai Penyidikan Hingga Persidangan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
[9] Yesmil Anwar & Adang, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen & Pelaksanannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 2009. Hlm. 182
[10] Diunduh dari Rakyat Merdeka Online, http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=14365 Sabtu 8 Januari 2011. Akses tanggal 9 Januari 2011.
[11] Lihat: Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita; Kontruksi Sosial tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana, Refika Aditama, Bandung, 2004.
[12] Jonaedi Efendi, Op.Cit, hlm. 23
[13] Advokat Nakal Tindak Tegas, diunduh dari http://alwalindonews.com/blog/2010/08/20/3/. Akses  tanggal 09 Januari 2011.

[14] Salah satu bentuk reformasi dibidang hukum adalah restrukturisasi lembaga peradilan. Menurut Bagir Manan Restrukturisasi lembaga peradilan ini adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Lihat: Bagir manan, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009. Hlm. 15
[15] Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem hukum kita selama ini lebih banyak diintervensi oleh kepentingan politik dan ekonomi sehingga keadilan tidak lebih dari sekadar barang komoditas yang diperjualbelikan. Lembaga pengadilan sebagai instrumen utama penegakan hukum telah dijadikan “pasar” untuk memperjualbelikan keadilan dan menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Demikian pula nilai-nilai keadilan telah dicampuradukkan dengan berbagai bentuk intervensi kekuasaan maupun intervensi komersial
[16] www.wikipedia.com

[17] R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54-55.
[18] Berkaitan dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa fungsi hukum itu adalah merubah sikap tradisional masyarakat ke arah sikap yang modern. Hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 1977, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi. Universitas Padjadjaran: Binacipta, Bandung, hlm. 11
[19] Lawrence Friedman, 2001, American Law an Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu  Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta, hlm. 11-18.
[20]Ibid, hal. 9.
[21] Rawls  mengerjakan  teori  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  terutama  sebagai  alternatif  bagi  teori  utilitarisme  sebagaimana  dikemukakan  Hume,  Bentham  dan Mill.  Rawls  berpendapat  bahwa  dalam masyarakat  yang  diatur  menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi  pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan  lenyap. Rawls  juga  berpendapat  bahwa  sebenarnya  teori  ini  lebih  keras  dari  apa  yang  dianggap  normal  oleh  masyarakat.  Memang  boleh  jadi  diminta  pengorbanan  demi  kepentingan  umum,  tetapi  tidak  dapat  dibenarkan  bahwa  pengorbanan  ini  pertama-tama  diminta  dari  orang-orang  yang  sudah  kurang  beruntung  dalam  masyarakat.  Menurut  Rawls,  situasi  ketidaksamaan  harus  diberikan  aturan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  paling menguntungkan  golongan masyarakat  yang  paling  lemah. John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973. Hlm. 13
[22]Ibid, hlm. 4.
[23] Lihat; Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum; Perkembangan  Metode dan Pilihan Masalah, Genta Publishing, Jogjakarta, 2010.
[24] Periksa: Friedman ,Lawrence M. 1969. The Legal System: A Sosial Science Perspektive. Russel Soge Foundation. New York.
[25] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 130
[26] Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Penerbit Universitas, Jakarta, 1965. hlm. 77-78
[27] Dalam kamus culture juga diartikan dengan kesopanan. John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia; An English-Indonesian Dictionary, Gramedia, Jakarta,1996. hlm. 159
[28] Ibid
[29] Cita Citrawinda Priapantja. Budaya Hukum Indonesia Menghadapi globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi. Chandra Pratama. Jakarta. 1999.,  hlm.195. mengutip dari Satjipto Rahardjo. “Bekerjanya Hukum  dalam Hukum dan Masyarakat. Bandung. Angkasa. 1980., hlm. 85.
[30] Soerjono Soekanto et al. Antropologi Hukum : Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat. Jakarta. CV. Rajawali. 1994., hlm. 202 – 203. dikutip dari Dian Istiaty, Tinjauan Filsafat Ilmu Terhadap Mistik  Dalam Hubungannya Dengan  Budaya Hukum Indonesia, Simbur Cahaya No. 27 tahun X Januari 2005  ISSN No. 14110-0614

0 komentar:

Poskan Komentar