Rabu, 19 September 2012


PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DAN SAKSI DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI 

Ismu Gunadi Widodo

Pendahuluan
Maraknya perederan video porno yang melibatkan kalangan artis dan figur publik sudah tidak terhitung banyaknya di negeri ini. Konsumsi terhadap produk pornografi dan pornoaksi ini pun telah meningkat tajam, mulai dari anak SD, SMP, SMU hingga orang dewasa. Dari kalangan masyarakat biasa, pejabat hingga anggota dewan. Dampaknya pun tidak bisa dianggap sederhana. Survey terbaru Komite Perlindungan Anak, menyatakan ada 65% anak SMP menyatakan sudah tidak perawan lagi. Ketika ditanya, umumnya faktor yang mendorong mereka melakukan hubungan layaknya suami-isteri itu karena memenuhi rasa keingintahuan mereka (Kompas Online, 14 Juni 2010).
Bahka berdasarkan laporan terakhir yang dikeluarkan oleh American Demographics Magazine menunjukkan adanya peningkatan keberadaan situs porno di internet. Data itu diperoleh dari sextracker.com. Jumlah situs dewasa yang menyediakan pornografi meningkat dari 22.100 pada 1997 menjadi 280.300 pada 2000 atau melonjak 10 kali lebih dalam kurun tiga tahun.
Konnteks  Indonesia, kasus video mesum yang melibatkan artis Ariel, Luna dan cut tari semakin menambah daftar panjang kasus-kasus pornografi. Mereka tidak sekedar dijerat oleh hokum tetapi juga di hujat secara sosial. Bahkan rumah-rumah produksi yang mempekerjakan mereka juga memutuskan kontrak. Diskripsi ini sebagai indikasi bahwa pelaku pornografi bukan saja orang yang melanggar hukum, melainkan juga orang yang melanggar norma-norma kesusilaan.
Meskipun demikian, bukan berarti pelaku atau tersangka pornografi kehilangan hak-hak mereka di mata hukum. Hukum tetap memberikan kepada mereka hak-hak yang harus dihormati, sebab berbeda dengan norna yang lain hukum disamping membebani kewajiban juga memberikan hak. Hanya saja hak para pelaku dari pornografi ini diabaikan. Dengan demikian dibutuhkan regulasi atau kebijakan hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi tersangka dan saksi tindak pidana pornografi ini.
Mengapa mereka perlu mendapatkan perlindungan hukum? Pertanyaan mendasar ini penting untuk dijawab. Mengingat dalam konteks Negara Hukum perhormatan terhadap hak asasi manusia menempati posisi yang penting. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi menempatkan hak asasi manusia sebagai non derogble rights atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun.
Permasalahan
Diskripsi latar belakang diatas menyiratkan begitu pentingnya kebijakan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap tersangka dan saksi tindak pidana pornografi. Sehingga permasalahan abstrak filosofis artikel ini adalah Bagaimana kebijakan perlindungan hukum terhadap tersangka dan saksi dalam tindak pidana Pornigrafi?
Metode Penelitian
Tulisan ini merupakan hasil dari kajian yuridis normatif, yakni mengkaji kebijakan perlindungan hukum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hukum. Hasil kajian kemudian dianalisis dengan diskriptif analitik-filosofis.
Pornografi dalam arti luas
Jika pengertian pornografi dalam arti sempit adalah hanya menyangkut soal-soal yang berkaitan dengan : ditempat umum mempertunjukkan, menyiarkan atau menempelkan suatu tulisan, cerita-cerita yang berisi dan benuansa sexual serta gambar-gambar, benda porno yang melanggar kesusilaan dan yang dapat menimbulkan nafsu birahhi bagi yang membaca atau melihatnya khusuunya bagi kalangan kaum muda usia, diatur didalam pasal 282, 283 dan 533 ke 1, 2, 3 KUHP, maka pengertian pornografi dalam arti luas adalah apa yang termuat dalam Buku II bab XIV KUHP dengan judul Kejahatan tentang kesusilaan yang meliputi pasal 281 sampai dengan pasal 303. Ketentuan tersebut selengkapnya adlah sebagai beikut ;
1)      Pasal 281 KUHP mengatur tentang melanggar kesusilaan dimuka umum seperti melakukan rekreasi bugil (naaktrecreatie), pertujukan striptis maupun show sex.
2)      Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur tentang larangan bagi seseorang yang menyiarkan, mempertunjukan  atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan.
3)      Pasal 283 KUHP mengatur tentang larangan pertunjukan dan memperlihatkan tulisan gambar atau benda yang melanggar kesusilaan juga mengatur pemidanaan yang menggunakan alat kontrasepsi atau menggugurkan (abortus) kehamilan yang dilakukan oleh wanita yang belum cukup umur.
4)      Pasal 284 KUHP mengatur tentang larangan hubungan intim (bersetubuh) antara laki-laki dan peerermpuan yang masing-masing atau salah satu telah berstatus bersuami atau beristri (overspel, adultery)
5)      Pasal 285 KUHP, mengatur tentang perbuatan perkkosaan yaitu laki-laki melakukan persetubuhan terhadap perempuan secara paksa dan diluar perkawinan.
6)      Pasal 286 KUHP, mengatur tentang perkosaan pula, namun perempuan tersebut dalam keadaan tidak berdaya (pingsan)
7)      Pasal 287 KUHP, mengatur terhadap pelaku persetubuhan dengan perempuan dibawah umur (15 tahun) dan belum mampu dikawin.
8)      Pasal 288 KUHP, mengatur dibawah umur (15 tahun) dan perbuatan tersebut berakibat lika atau meninggal dunia.
9)      Pasal 289 KUHP, mengatur tentang persetubuhan, perkosaan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya (pingsan) dan atau perempuan tersebut berstatus dibawah umur serta belum mampu melakukan perkawinan.
10)  Pasal 290 KUHP, mengatur pemidanaan tentang perbuatan cabul dengan seseorang pada hal diketahui bahwa orang ersebut pingsan atau tidak berrdaya atau didahului dengan membujuk seseorang atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum (15 tahun) atau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.
11)  Pasal 291 KUHP, mengatur tentang pemidanaan terhadap pelaku percabulan baik tehadap anak dibawah umur dan belum berumur (15 tahun) maupun dengna cara memaksa (perkosa) yang mengakibatkan jatuh korban mati atau meninggal dunia.
12)  Pasal 292 KUHP, mengatur tentang larangan homosexual dengan anak dibawah umur.
13)  Pasal 293 KUHP, mengatur tentang pemmidanaan Verleiden dengan janji-janji yang menimbulkan penyesatan terhadap anak yang belum dewasa.
14)  Pasal 294 KUHP, mengatur pemidanaan terhadap pelaku yang menyalahgunakan kepercayaan kepada anak buah sebagai bawahannya untuk melakukan pencabulan.
15)  Pasal 295 KUHP, mengatur tentang perbuatan pelaku untuk menghubungkan atau mempermudah dilakukan perbuatan cabul oleh anak tirinya, anak angkatnya anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau oleh orang yang belum cukup umur, yang memeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur dengan orang lain.
16)  Pasal 296 KUHP, mengatur tentang perbuatan pelaku yang dengan sengaja menghubungkan dan mempermudah perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan
17)  Pasal 297 KUHP, mengatur memidanakan terhadap pelaku yang memperdagangkan wanita dan anak laki-laki serta berkaitan dengan pengguguran kehamilan atau abortus.
18)  Pasal 298 ayat (1) KUHP, mengatur tentang pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 281, Pasal 284-290 KUHP dan Pasal 292-297 KUHP pencabulan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5 dapat dinyatakan.
19)  Pasal 298 ayat (2) KUHP, mengatur jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 292-297 KUHP dalam melakukan pencariannya hak untuk melakukannya pencarian itu dapat dicabut.
20)  Pasal 299 ayat (1) KUHP, mengatur tentang penghukuman terhadap pelaku karena salahnya mengobati, menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditumbuhkan harapan, bahwa karena pengobatan iti hamilnya dapat digugurkan.
21)  Pasal 299 ayat (2) KUHP, mengatur tentang sebagaimana diatur dalam ayat (1), namun si pelaku demikian untuk mencari untung, atau menjadikannya perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika si pelaku adalah seorang tabib, bidan atau juru obat, maka dalam penjatuhan pidananya dapat ditambah sepertiga.
22)  Pasal 300 ayat (1) KUHP, mengatur tentang menjual, memberikan minuman yang membikin mabuk kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk dan dalam ayat (3) bila mengakibatkan mati yang bersalah dapat dikenakan pidana paling lama Sembilan tahun (9 tahun)
23)  Untuk Pasal 301, Pasal 302 dan Pasal 303 KUHP, mengatur tentang tindak pidana perjudian.
Mendasarkan kepada pandangan Pompe ttentang “ strafrecht onzedelijkheid”, Omar Senoadji menjelaskan pengertian tentang tindak pidana kesusilaan yang tidak hanya terbatas pada persoalan pornografi, melainkan juga meliputi hakl-hal yang berkaitan dengan pelecehan sexual dan perjudian.
Hukum pidana positif yang berkaitan dengan pornografi yang masih berlaku sampai saat ini adalah Bab XIV Buku II KUHP dengan judul kejahatan terhadap kesusilaan, termasuk didalamnya Pasal 300, 301, 302 dan 303 yang isinya adalah larangan terhadap perjudian. Jika ditelaah ternyata pasal-pasal tersebuut sama sekali tidak ada hubungannya dengna kesusilaan  khususnya sexual. Pasal-pasal tersebut diatas merupakan tindak pidana terhadap kekayaan seseorang.
Dengan demikian tindak pidana susila dalam arti luas tidak hanya mengenai masalah pornografi saja tetapi juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan zinah dan pelecehan sexual lainnya.
Perlindungan Hukum bagi Tersangka/Terdakwa dalam Tindak Pidana Pornografi
Perlindungan hukum bagi tersangka / terdakwa terhadap langkah pemerintahan bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (Philipus M. Hadjon, th ; 1985, h - 38) bahwa lahirnya konsep hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.
A.J.Milne dalam tulisannya berjudul The Idea of Human Right mengatakan " A Regime which protects human right is good, one which fail to protect them or worse still does not acknowlwdge their existence is bad " Pengertian hak (right) tidak didefinisikan, tetapi inti didalam hak adalah adanya suatu tuntutan (claim). Berbicara tentang hak bahwa didalamnya ada suatu klaim dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terbayang seseorang yang merasa dirugikan. LOUIS l-IENKIN dalam of Man Today mengatakan :
Human Rights are claims asserted recognized " as of right " not claims upon love, om grace, or brotherhood or charity : one does not have to earn or deserve them, they are not merely aspirations or moral assertions but, in creasingly, legal claims under some applicable law.

Bahwa Hak Azasi Manusia merupakan tuntutan yang ctipertahankan dan dikenal sebagai hak bukan tuntutan atas cinta' atau rahmad atau persaudaraan atau cinta kasih orang tidak harus mendapat atau menerimanya tuntutan itu bukan hanya merupakan aspirasi atau pernyataan-pernyataan moral tetapi bahkan merupakan hukum tertentu yang dapat diterapkan.
Dalam rangka perlindungan hukum tersangka / terdakwa maka tindakan perlindungan hukum tersebut dapat berupa :
1)   Mengajukan gugatan melalui PTUN.
Jika gugatannya diterima, dan diputuskan oleh Hakim serta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), maka putusan tersebut dapat diperl;unakan sebagai dasar mengajukan keberatan keErada penyidik. Keberatan tersebut intinya adalah keberatan atas pe,meriksaan dirinya sebagai tersangka. Kemudian, atas pertimbangan dari putusan PTUN tersebut penyidik dapat meneliti apakah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana pornografi yang disangkakan. Apabila ternyata unsur pidananya tidak terpenuhi atau bukan merupakan tindak pidana maka penyidik dapat menindak lanjuti untuk menghentikan penyidikannya (SP3) (Vide Pasal 109 (2) KUHAP). 13i1a dalam hal ini yang melakukan penyidikan adalah PPNS maka penghentian penyidikan diberikan kepada penyidik Polri dan Penuntut Umum (Vide Pasal 7 ayat (2) KUHAP, Pasal 109 ayat (3) KUHAP)
2)   Dapat dilakukan pula, jikalau berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Jaksa / Penuntut Umum. Putusan PTUN dapat dipakai oleh tersangka I terdakwa menyampaikan permohonan kepada Jaksa / Penuntut Umum untuk dapatnya mempertimbangkan langkah menghentikan penuntutan (SP3) atau menutut perkara demi kepentingan (Vide Pasal 14 huruf h KUHAP)
3)   Putusan PTUN dapat dipergunakan sebagai bahan exsepsi, pembelaan % pledoi didalam pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang diharapkan nantinya dapat berguna sebagai bukti untuk melepaskan statusnya sebagai terdakwa. Seterusnya Putusan E'"I'UN tersebut dapat dipakai sebagai bahan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun dapat dipergunakan sebagai bukti baru (novum) dalam mengajukan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali).
      Berdasarkan Putusan PTUN yang didapat tersangka / terdakwa, disamping dalam rangka perlindungan hukum juga untuk mendapatkan kepastian hukum. Alternatif perlindungan hukum lainnya :
a)   Dengan dasar Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) dapat dipergunakan sebagai bukti untuk melakukan gugatan perdata tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (on recht matigeover heidsdaad) yaitu suatu perbuatan yang dapat membawa kerugian kepada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian (Vide Pasal 1365 KUH Perdata).
b)   Untuk keterangan Ahli pornografi yang didapatkan penyidik untuk mendukung perkara yang ditangani, agar minimal keterangan tersebut memiliki nilai pembuktian yang akurat. Seorang All pornognafi hendaknya memiliki pendidikan (kriteria/standar) tertentu agar pendapat atau pandangannya terhadap pornografi mempunyai dasar hukum yang jelas. Nilai pembuktian akan akurat apabila pandangan All tersebut mendasarkan kepada ayat-ayat hukum agama (Vide pembahasan pada Bab II diatas).
c)   Jikalau penyidik masih menganggap perlu dapat menunjuk dan mendapatkan keterangan ahli pornografi dari ahli lainnya tentu dari instansi lain ataupun perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu (Vide Pasal 120 Kt7HAP, Pasal 179 ayat (1) KUHAP (Vide ahli pornografi yang lingkup tugas / jabatannya maupun disiplin keilmuannya masih ada hubungan dengan kewanitaan).
d) Bagi seseorang yang merasa dirugikan oleh instansi atau perorangan yang memiliki keahlian khusus bidang pornografi, yang bersangkutan dapat memohon penelitian ulang atas barang bukti (majalah l tabloid, buku-buku yang memuat tulisan tentang sexual dan gambar porno) kepada instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda atau penelitian oleh di instansi lain atau orang lain yang berwenang untuk itu.

Perlindungan hukum dalam rangka pelaksanaan proses penyidikan;
1) Penyidikan berupa upaya paksa dalam bentuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun penyidikan lainnya dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHAP) dan atas perintah tertulis pejabat yang berwenang sehingga hak-hak tersangka dalam proses penyidikan akan terlindungi dan penyidik tidak sembarangan dalam melaksanakan wewenang diskresinya
2) Perlakuan yang sama dimuka hukum atas din' setiap orang dengan tidak mengadakan perbedaan dan secara universal dalam penegakan hukum bisa saja dalam praktek terjadi pelanggaran HAM. Dalam implementasinya penegakan hukum dilapangan tetap dibatasi oleh rambu-rambu norma hukum artinya dilaksanakan secara prosedural dan proporsional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta menunjung tinggi HAM (Vide Pasal S ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP)
3)   Pemeriksaan setiap orang yang diduga sebagai tersangka l pelaku tindak pidana, khususnya yang diancam pidana 5 (lima) tahun keatas (Vide Pasal 56 KUHAP) wajib didampingi Penasehat Hukum (PH), semata-mata untuk kepentingan pembelaan atas dirinya atau dalam rangka perlindungan hukum si tersangka / terdakwa. Di Sidang Pengadilanpun ia berhak didampingi PH, hal ini sesuai dengan azas praduga tak bersalah artinya menganggap seseorang tersangka / terdakwa tidak bersalah sebelum dijatuhi pidana dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4)   Wajib diberi ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan rehabilitasi (Vide Pasal 95 KUHAP) melalui gugatan Pra Peradilan (Pasal 77, KUHAP) kepada tersangka / terdakwa yang tanpa alasan menurut Undang-undang dilakukan penangkapan, penahanan, dituntut dan diadili karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Perlindungan Hukum dalam rangka penegakan HAM
1)     Selama pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun persidangan, tersangka l terdakwa tindak pidana pornografi berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Vide Pasal 52 KUY.Af). Keterangan tersangka kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Demikian pula mengenai Berita Acara Pemeriksaan, bilamana menurut tersangka atau PH nya ada hal yang dianggap tidak benar (Vide Pasal 118 ayat (2) KUHAP), yang bersangkutan (tersangka) berhak menolak menanda tanganinya dengan disertai alasannya
2)     Hak mendapat bantuan hukum bagi tersangka l terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, diatur pada Pasal 56 KUHAP. Bagi tersangka / terdakwa yang diancam pidana mati, penjara 15 tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak mempunyai PH sendiri, pejabat pada tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk PH bagi mereka secara cuma-cuma (prodeo). Ancaman pidana penjara diatas penjara lima tahun ini dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam arti luas seperti Pasal 285, 286, 287 dan 289 KUHP
3)     Bagi tersangka / terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkaranya atau tidak (Vide Pasal 58 KUHAP)
4)     Tersangka / terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ataupun guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan dan untuk mendapatkan bantuan hukum (Vide Pasal 31 ayat (1), Pasal 60 KUHAP)

Tersangka / terdakwa kasus tindak pidana pornografi berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, karena adanya kekeliruan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan langkah penyidikan lainnya, diadili karena perbuatan lain tanpa alasan berdasarkan ketentuan Undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya, hukum yang diterapkan atau yang perkaranya tidak diajukan ke Sidang Pengadilan. Tuntutan tersebut berdasarkan Pasal 77 KUHAP dilakukan melalui Sidang Pra. Peradilan yang isinya permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi (nama baik) akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan atau tidak sahnya penghentian penyidikan. Penuntutan diajukan oleh tersangka / terdakwa atau
pihak lain yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN) dengan menguraikan alasan-alasannya. Gugatan ganti kerugian ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (onrechtmatige oversheidsdaad) yang membawa dampak kerugian bagi orang lain. Yang bersangkutan dapat melakukan gugatan secara Perdata melalui Pengadilan Negeri setempat.
Perlindungan Hukum Bagi Yang Bertindak Sebagai Ahli / Saksi Ahli Pornografi
Menurut Barent hubungan politik dengan hukum ibarat kerangka manusia dengan dagingnya yang tidak dapat terpisahkan. Politik identik dengan penguasa, hukum (Undang-undang) adalah keputusan politik / penguasa saat itu.
Hukum ada karena kekuasaan (keputusan politik) dan ketentuan-ketentuan yang tidak berdasarkan hukum, bukanlah hukum melainkan kekuasaan belaka. Dapat pula terjadi kekuasaan yang sah bertindak diluar hukum dan menyalahgunakan, kekuasaan. Untuk mengetahui apakah seseorang menggunakan wewenangnya dalam bertindak sebagai ahli pornografi maka dalam memberikan keterangannya mewakili instansi maupun perorangan (individu) harus mempertimbangakan hal-hal sebagai berikut     :
1)     Penggunaan wewenang tersebut haruslah berdasarkan peraturan perundang­undangan artinya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyebutkan, mendatangkan orang ahli yang diperlukan sehubungan dengan tindak pidana yang ditangani. Sedangkan keterangan ahli, menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP pengertiannya adalah " keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hat yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ".
                        Dengan demikian jelas bahwa keterangan yang didapat penyidik  dari seseorang yang ditunjuk bertindak sebagai ahli pornografi, haruslah benar-benar memiliki nilai pembuktian yang akurat (Vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP), prosedural, profesional, melalui pentahapan dan memenuhi syarat-syarat administrasi penyidikan seperti yang telah dibahas diatas.
2)     Larangan penyalahgunaan wewenang artinya wewenangnya sebagai All pornografi yang ditunjuk oleh instansinya, memang memiliki kualifikasi atau kriteria tertentu yang bila perlu dib.uktikan dengan sertipikat seperti keterangan ahli dari kedokteran kehakiman atau dokter sehingga keterangan ahli pornografi yang didapat minimal memiliki nilai pembuktian seperti keterangan ahti yang didapat dari dokter kehakiman atau dokter. Sampai saat in] mereka yang bertindak sebagai All dalam penanganan kasus tindak pidana pornografi masih beraneka ragam disiplin keilmuannya.
Atas wewenang diskresi, penyidik bebas menentukan siapa yang ditunjuk sebagai All pornografi. Namun demikian harus tetap memperhatikan relevansinya, apakah keahliannya masih ada hubungannya dengan kewanitaan. Jika tidak ada hubungannya maka dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Penyidik dalam menentukan ahli pornografi haruslah menunjuk ahli yang visi / pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat hukum agama.
Dalam hal ini prosedur yang harus dipenuhi adalah ;
a.     Persyaratan administrasi yang seragam dan baku (Vide Juklak Kapolri Nomor : 04/II/1982 tanggal 18 Pebruari 1982)
b.     Bahan / obyek barang bukti seperti majalah / tabloid dan buku-buku yang isinya bernuansakan sexual dan gambar porno dalam status di sita dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan (Pasal 75 KUHAP) serta dimintakan ijin / persetujuan penyitaan dari KPN setempat (Pasal 38 ayat (1) (2) KUHAP) agar memiliki nilai pembuktian yang sah (Vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP)
c.     Ahli pornografi harus disumpah sebelum diminta pendapatnya / diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pro Justitia saksi ahli oleh penyidik.
d.     Hasil pemeriksaan terhadap All pornografi berupa Berita Acara keterangan ahli pornograti (Vide Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
e.     Wajib bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, artinya apa yang dilakukan menunjukkan bahwa ia sebagai orang yang memiliki keahlian khusus (Vide Pasal 120 KUHAP). Misalnya saksi dengan latar belakang agama, hasil penelitiannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam hukum agama (Islam, Kristen Katholik dan Hindu) sedangkan ahli / saksi aEli yang bertindak karena keahliannya, misalnya Psikolog, Pendidikan dan sebagainya.
Dan uraian diatas dapat disimpulkan, asal ahli / saksi All pornografi memenuhi prosedur, visi / pandangannya mendasarkan kepada ayat-ayat dalam hukum agama dan keahlian masing-masing, maka perlindungan hukum akan terwujud.

Daftar Pustaka
Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
----------, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
----------, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung,
----------, Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), Pustaka Magister, Semarang, 2007.
Bruggink, JJH alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Clive Warker & Keir  Starmer, Justice in Error, First Published, Blacktone Press Limited, London, 1992
Farid, A Zainal Abdin, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
Hadjon, Philipus M, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Sebuah Studi Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam LingkunganPeradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban,  Cet I, 2007
Hamidi, Jazim, Hermenuetika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005.
Herbert L. Pecker, The Model in Operation : From Arrest to Charge, Stanford University Press, California, 1968
Kami, Mr, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Penerbit :Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1959.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005.
Marmosudjono, Soekarton, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, 1986.
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, (Pidato Dies, Natalis, UGM VI, Yogyakarta, 1955.
----------,  Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987
Muladi, Kumpulan Tulisan Tentang Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Penerbit Panitia Penyusunan RUU KUHP Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Yakarta, 2004.
----------, Kapita Selekta Hukum Pidana, UNDIP, Semarang, 1995.
Sidharta, B. Arief, Penerjemah Meuwissen, tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.

0 komentar:

Poskan Komentar