Minggu, 23 Januari 2011

Artikel dalam Jurnal Judiciary Edisi 01 Desember 2010

Rekonstruksi Sistem Peradilan Dengan Pendekatan Hukum Progresif: Studi Tentang  Model Substantive Justice Dalam Blue Print Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jonaedi Efendi

Abstract
The procedure of  law process will rise the verdict which reflects to procedural justice merely.  Law process is run by assuming that law only is  merely law which contain stiff articles and it doesn’t much to touch society interest. Later law is only seen as rules and fairly of procedure which will rise: ‘narrow minded concept of law role”. The purpose of law to bear into existence legalism and bureaucratic formalism. Therefore, law is nature in legalism, stay on roles, and tends to straiten the scope from the fact which has relation with the law. This legal consequence, is assumed as a right as in abstracto if formal procedure is fulfilled without considering substantive justice.
Key word: Justice system, progressive law, substantive justice, blue print.
Pendahuluan
Beberapa bulan di akhir tahun 2009, kita banyak dihadapkan pada persoalan hukum yang cukup menyita perhatian publik. Kasus Bibit dan Chandra, Prita Mulyasari dan Mbah Mina dan sebagainya adalah potret persoalan hukum yang menjadi konsumsi publik, bahkan bisa mungkin kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari ‘peradilan sesat’.[1]
Hal ini tentu merupakan suatu berkah tersendiri bagi hukum karena dengan demikian keterbukaan dalam proses hukum semakin meningkat, tetapi ini juga menjadi ‘dilema’ bagi hukum karena dengan terbukanya informasi di public kebobrokan hukum sangat kelihatan.
Demikian halnya dengan Peradilan, pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan juga dituntut melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sistem administrasi maupun sistem peradilan itu sendiri. Karena pada realitasnya Pengadilan menjadi lembaga yang justru ditakuti oleh masyarakat. Apabila kita tanya pada masyarakat awam, mereka sangat takut terhadap institusi peradilan. Dengan demikian pengadilan bukan media mencari keadilan tetapi dalam persepsi dalam masyarakat peradilan adalah media untuk menghakimi seseorang. Parahnya lagi, peradilan menjadi ‘sarang’ para mafia hukum yang rela menggadaikan hukum untuk kepuasan dan kepentingan pribadi.[2]
Ditambah lagi, masyarakat pada saat ini sering kecewa atas putusan-putusan hakim yang menyatakan hukuman terlalu ringan dan hakim menerima “uang pelicin”, terdengar dan terbaca biasa, sederhana, bahkan mungkin akan dinilai oleh para hakim itu sebagai fitnah, tuduhan tidak berdasar dan sebagainya. Tetapi itulah konstruksi sederhana mereka sesuai dengan jangkauan kemampuan melakukan abstraksi terhadap putusan hakim yang mengecewakan. Kasus ini dan mungkin kasus-kasus lain-makin memperkuat fakta tentang kuatnya kerangka berpikir dan cara pandang legalistik formal para hakim kita sehingga kecenderungan model penafsiran hukum yang monopolistik yang berpusat pada penguasa (hakim)-pun begitu menonjol. Penafsiran demikian memang menjamin nilai-nilai kepastian, namun di sisi lain telah menggerogoti nilai-nilai keadilan. Selain itu, putusan hakim tersebut makin membuktikan bahwa peradilan hanya dimaknai sebagai prosedur mekanis dan prosedural. Persis seperti yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev, yang mengatakan bahwa proses hukum Indonesia hanya ditujukan untuk mengejar nilai hukum procedural yaitu dipenuhinya keadilan-keadilan hukum berdasar prosedur-prosedur formal dari aturan yang ada dan bukan untuk mengejar nilai hukum substantif, yaitu yang berkaitan dengan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi maupun penggunaan sumber sumber di dalam masyarakat, apa yang dianggap adil dan tidak oleh masyarakat dan sebagainya.[3] Sehingga terjadilah ketidakadilan yang bersifat massif.
Proses hukum yang prosedural tersebut juga akan melahirkan putusan yang mencerminkan keadilan prosedural semata. Meminjam istilah Phillippe Nonet dan Philip Selznik bahwa proses hukum dijalankan dengan menganggap hukum hanya sebagai hukum semata yang berupa pasal-pasal kaku dan tidak menyentuh kepentingan masyarakat. Hukum kemudian hanya dilihat sebagai aturan-aturan dan kepantasan prosedural yang akhirnya mendorong; “suatu konsep yang sempit tentang peranan hukum”. Hukum bertujuan untuk memunculkan legalisme dan formalism birokratis. Oleh karenanya hukum kemudian bersifat legalisme, fokus aturan-aturan, dan cenderung untuk mempersempit lingkup dari fakta yang mempunyai relevansi hukum. Konsekuensi legalisme ini, putusan pengadilan dianggap benar secara in abstracto jika prosedur formal terpenuhi tanpa memandang keadilan substantif.[4]

Procedural Justice Via a Vis Substantive Justice
Bagaimana dengan procedural justice dan subtantive justice. Untuk lebih memahami tentang dua tema tersebut, terlebih dahulu kita lihat definisi dari keduanya. Pengertian Procedural justice atau keadilan prosedural adalah:
“Refers to the idea of fairness in the processes that resolve disputes and
allocate resources. One aspect of procedural justice is related to discussions of the administration of justice and legal proceedings. This sense of procedural justice is connected to due process (U.S.), fundamental justice (Canada), procedural fairness (Australia) and natural justice (other Common law jurisdictions), but the idea of procedural justice can also be applied to nonlegal contexts in which some process is employed to resolve conflict or divide benefits or burdens.

Procedural justice concerns the fairness and the transparency of the processes by which decisions are made, and may be contrasted with distributive justice (fairness in the distribution of rights or resources), and retributive justice (fairness in the rectification of wrongs). Hearing all parties before a decision is made is one step which would be considered appropriate to be taken in order that a process may then be characterised as procedurally fair. Some theories of procedural justice hold that fair procedure leads to equitable outcomes, even if the requirements of distributive or corrective justice are not met.[5]

Pengertian tersebut sederhananya dapat diterjemahkan bahwa keadilan prosedural didasarkan kepada ide atau gagasan tentang keadilan dalam proses-proses penyelesaian sengketa dan pengalokasian sumber daya. Salah satu aspek dari keadilan prosedural ini berkaitan dengan pembahasan tentang bagaimana memberikan keadilan dalam proses hukum. Arti keadilan prosedural seperti ini dapat dihubungkan dengan proses peradilan yang patut, pada umunya terjadi di Amerika Serikat, penyebutan lain yaitu keadilan fundamental di Kanada, keadilan prosedural (Australia) dan keadilan alamiah (negara-negara Common Law lainnya); namun, gagasan tentang keadilan prosedural ini dapat pula diterapkan terhadap konteks non-hukum dimana beberapa proses digunakan untuk menyelesaikan konflik atau untuk membagi-bagi keuntungan atau beban.
Merujuk pada definisi di atas, keadilan prosedural terkait erat dengan kepatutan dan transparansi dari proses-proses pembuatan keputusan, dan konsep keadilan prosedural ini dapat dibedakan dengan konsep keadilan distributif (keadilan dalam distribusi hak-hak atau sumberdaya) dan keadilan retributif (keadilan dalam membenahi kesalahan-kesalahan). Mendengarkan keterangan semua pihak sebelum membuat keputusan merupakan salah satu langkah yang dianggap tepat untuk diambil agar suatu proses dapat dianggap adil secara prosedural. Beberapa teori tentang keadilan prosedural berpendirian bahwa prosedur yang adil akan membawa hasil yang adil pula, sekalipun syarat-syarat keadilan distributif atau keadilan korektif tidak terpenuhi.
Hal ini berbanding terbalik dengan substantif justice. Keadilan substantif (keadilan substansial) dimaknai sebagai “Justice fairly administered according to rules of substantive law,  regardless of any procedural errors not affecting the litigant’s substantive  rights”.
Pengertian diatas kurang lebih dipahami jika  keadilan  substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif Penggugat/Pemohon. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan
Dalam konteks kontemporer, hukum substantif sering diungkapkan dalam beragam cara.[6]Pertama, sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Di sini hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku sesuai tertib yang sudah ada. Kedua, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, hukum diharapkan dapat memberi keadilan kepada masyarakat, hukum dapat menghukum seseorang. Ketiga, fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.[7] Keempat, fungsi hukum kritis. Dalam hal ini, daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur pengawasan atau aparatur pemerintah saja melainkan termasuk aparatur penegak hukum.
Konsep hukum prosedural, yaitu suatu mekanisme dimana masyarakat dapat memilih hukum atau institusi hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi, baik berdasarkan pada aturan Negara maupun berdasarkan paraturan masyarakat yang berlaku disuatu tempat.
Sementara itu, Lawrence Freidman menyebut lima fungsi dari system hukum. Pertama, sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (dispute settlement). Dengan kata lain sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (redistributive function) atau fungsi rekayasa sosial (social engineering). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (social maintenance). Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.[8]
Berbicara hukum secara substantif dan prosedural juga tidak akan lepas dari konsep hukum dan keadilan sebagai tujuan utama hukum misalnya  John Rawls memang dikenal dengan teori keadilan prosedural, karena keadilan dipahami sebagai hasil persetujuan melalui prosedur tertentu. Pada tingkat ini Rawls menempuh  prosedur memilih prinsip-prinsip keadilan berdasarkan asas kesamaan dan kebebasan[9].
Keadilan secara substantif  harus mengacu pada takaran kesamaan dan kebebasan. Pertama, adalah prinsip kebebasan terbesar yang setara (principle of greatest equal liberty). Melalui prinsip ini tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh sistem yang tersusun dari kebebasan-kebebasan dan yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut.[10]
Kedua, persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair  equality of opportunity). Inti the principle of fair equality of opportunity menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Untuk terciptanya kesamaan, maka dibutuhkan the difference principle, yakni bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan  manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.
Keadilan prosedural Rawls terdiri dari tiga macam. Di samping perfect procedural justice,  juga dikenal dua jenis yang lain yakni: imperfect procedural justice dan pure procedural justice[11]. Perfect procedural justice menunjuk pada ketersediaan prosedur yang sebelumnya telah dirancang dengan baik, namun hasil akhir bisa saja berbeda dari rancangan semula. Sedangkan pure procedural justice berangkat dari tidak adanya kriteria independen yang mendahului suatu prosedur, dan yang dibutuhkan adalah proses perumusan konsep keadilan yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula.
Dalam perspektif hukum nasional, hukum dan keadilan tidak akan lepas dari akar budaya Indonesia. Suatu bangsa yang secara ideologis berdasarkan pada filsafat pancasila. Sudjito menegaskan bahwa suatu hukum nasional akan memihak keadilan bilaman didukung oleh hukum holistic yang mengacu pada pancasila.

Hukum Progresif; Sebuah Model Pendekatan
Hukum progresif secara linguistik merupakan ungkapan sifat dan substansi dari hukum.  Dalam kamus bahasa Indonesia  progresif diartikan sebagai kearah kemajuan; berhaluan kearah perbaikan keadaan sekarang (tt politik)[12].
Sedangkan dari sisi istilah Satjipto Rahardjo mengkritalisasi apa yang dimaksud dengan hukum progresif dan paradigma yang menopangnya, yaitu: Pertama, hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Nilai ini menempatkan bahwa yang menjadi titik sentral dari hukum bukanlah hukum itu sendiri, melainkan manusia. Bila manusia berpegang pada keyakinan bahwa manusia ada untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum. Sebaliknya, pandangan yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia senada dengan pandangan antroposentris yang humanis dan membebaskan.[13]  
Kedua, Hukum Progresif menolak untuk mempertahankan status quo dalam berhukum. Mempertahankan status quo berarti mempertahankan segalanya, dan hukum adalah tolak ukur untuk semuanya. Pandangan status quo itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik. Sehingga sekali undang-undang menyatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya dirubah terlebih dahulu. Status quo yang dipertahankan lewat asas kepastian hukum tidak hanya membekukan hukum, tetapi juga berpotensi besar membekukan masyarakat.[14]
Ketiga, Hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam berhukum. Perilaku di sini dipengaruhi oleh pengembangan pendidikan hukum. Selama ini pendidikan hukum lebih menekankan penguasaan terhadap perundang-undangan yang berakibat terpinggirnya manusia dari perbuatannya di dalam hukum. Sembilan puluh persen lebih kurikulum pendidikan hukum kini mengajarkan tentang teks-teks hukum formal dan bagaimana mengoperasionalisasikannya.[15]
Secara ringkas beliau memberikan rumusan sederhana tentang hukum progresif, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan [16].
Model Substantive Justice: Blue Print Pembaharuan Mahkamah Agung
Menurut Artidjo Alkostar, eksistensi lembaga peradilan dengan konsep nation state seperti Indonesia merupakan suatu keharusan, sebab tidak mungkin kekuasaan politik pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan adil jika tidak ada lembaga yang berfungsi menegakkan hukum dan mengadili sengketa antara rakyat dengan pemerintah atau antara rakyat dengan anggota masyarakat lainnya. Penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu fungsi kedaulatan suatu  Negara, keduanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.[17] 
Dengan mengutip Buku Territory The Claiming of Space, karya David Storey Artidjo menegaskan tentang peran dan fungsi negara, yaitu: Pertama, Mengatur perekonomian negara. Kedua, Menyediakan kebutuhan dan kepentingan publik tterutama kesehatan dan transportasi. Ketiga, Menyediakan perangkat hukum dan menegakkan keadilan bagi rakyatnya. Keempat,  Membela dan menjaga territorial wilayahnya negara dan keamanan rakyatnya dari ancaman pihal luar.[18]
 Menurutnya tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya peradilan yang merdeka dan mandiri. Salah satu tiang penyangga tegaknya kedaulatan negara adalah adanya pengadilan berdaulat. Entitas pengadilan sejatinya merupakan lembaga yang bertugas mencerahkan dan memberi arah perjalanan peradaban bangsa. Lebih lanjut, penyelesaian sengketa antara rakyat dengan penguasa atau antara sesama warga yang diproses melalui peradilan yang independen harus menjadi puncak kearifan dan perekat kehesi sosial bagi para pihak yang bersengketa. Perbedaan pendapat dan sengketa hukum merupakan bagian dari dinamika sosial dalam negara modern. Pengadilan di Amerika Serikat telah banyak menegakkan tiang pancang pembangunan peradilan dan peradaban dengan mengeluarkan putusan-putusan yang bernilai bagi kemanusiaan. Antara lain putusan Chief Justice John Marshall (1755-1835), juga ada pututan-putusan yang dikenal dengan kasus Mallory, Escobedo, Miranda, dll,  yang terbukti memberikan kontribusi bagi tata pergaulan sosial-politik dan peradaban bangsa Amerika Serikat.[19]
Sebagai suatu sistem, peradilan memiliki sub sistem-sub sistem yang menunjang bekerjanya sistem peradilan yang ada. Sistem Peradilan mempunyai mekanisme yang bergerak menuju kearah pencapaian misi dari hakekat keberadaan peradilan, sebagai suatu lembaga operasionalisasi sistem peradilan menuntut adanya visi yang jelas agar aktivitas atau pelaksanaan peran peradilan berproses secara efektif dan efisien.
Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer, memiliki prosedur hukum acara dan yurisdiksinya masing-masing. Tiap-tiap peradilan tersebut sebagai sub sistem-sub sistem dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memiliki kompetensi sesuai dengan domain (ranah) kompetensi keilmuan yang melekat pada predikat peradilan masing-masing.
Cetak Biru (Blueprint) pembaharuan Mahkamah Agung RI bahwa Visi Mahkamah Agung adalah “mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.” Visi Mahkamah Agung tersebut merupakan sinar pemberi arah (moving target) bagi perjalanan lembaga peradilan ke depan. Sebagaimana dikatakan oleh Benjamin B. Tregoe et.al : vision as the framework which guides those choices that determine the nature and direction of an organization. It is what an organization want to be.
Dengan visi yang telah ditetapkan Mahkamah Agung merespon perkembangan dan perubahan dalam (pembaharuan) agar dinamika lembaga peradilan dapat memenuhi tuntutan peran institusional kekuasaan kehakiman yang profesional, berintegritas dan bermartabat. Tuntutan ini menyangkut invisioning change, translating a vision into reality, yang secara sadar menyangkut SDM, kelengkapan sarana, dan evaluasi. Sebagaimana disepakati oleh dunia internasional yang dituangkan dalam Code of Conduct for Law Enforcement Officials (CCLEO) yang diterima oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 34/169, 17 Desember 1979. Resolusi ini menyatakan bahwa hakekat dari fungsi penegakan hukum dalam pemeliharaan ketertiban umum dan cara melaksanakan fungsi tersebut memiliki dampak langsung terhadap mutu kehidupan manusia, sehingga : kekuasaan kehakiman sebagai penegak keadilan yang anggun, perlindungan hukum bagi segenap rakyat Indonesia yang majemuk, penghargaan dan penegakan hak asasi manusia dalam negara hukum yang demokratis dapat terwujud. Dalam upaya merealisasikan kontrol terhadap Hakim yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, telah disusun Pedoman Perilaku Hakim akhir tahun 2006.[20]
Sebagai upaya mencapai Visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Misi, yaitu :
1)        Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2)        Mewujudkan Peradilan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3)        Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
4)        Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati;
5)        Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.
Dalam merealisasikan misi kelembagaannya Mahkamah Agung melakukan langkah-langkah, pilihan-pilihan, prioritas atau strategi agar pelaksanaan tugas dan peran institusi berjalan secara efektif dan efisien. Karena sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung akan selalu berhadapan dengan independensi lembaga peradilan/Mahkamah Agung, organisasi lembaga peradilan/Mahkamah Agung, sumber daya manusia pada lembaga peradilan/Mahkamah Agung, akuntabilitas, transparansi dan manajemen informasi di lembaga peradilan/Mahkamah Agung. Pengawasan serta pendisiplinan Hakim dan Hakim Agung, sumber daya keuangan dan fasilitas dan pengelolaan perubahan (pembaharuan) di Lembaga Peradilan/Mahkamah Agung.
Dalam menjalankan misinya yaitu mengayomi rakyat mendapatkan perlindungan hukum dan melayani pencari keadilan memperoleh perlakuan hukum yang adil, Mahkamah Agung secara berkelanjutan membangun institutional culture atau budaya kelembagaan sebagai penegak supremasi hukum. Budaya lembaga peradilan (Judicial Culture) akan mencerminkan citra dari tingkah laku lembaga peradilan yang efektif, efisien, jujur dan transparan serta mandiri. Sebagai pelayanan publik yang memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) intelectual capital, lembaga peradilan secara terintegrasi membangun dan membina tanggung jawab dari dalam, merespon pengaduan masyarakat secara proaktif dan menuntut agar setiap Hakim dan tenaga administratif bertanggung jawab atas misi Mahkamah Agung dalam upaya mencapai tujuan institusi sebagai penegak keadilan hukum. Dengan demikian semua personil (tenaga administratif dan Hakim) ikut memikirkan tujuan dan memberi kontribusi mereka dalam proses pelaksanaan misi kelembagaan.
Pendapat-pendapat  Artidjo tersebut, menurut penulis sangat relevan untuk dicermati khususnya yang berkaitan dengan model substantive justice. Sebagai salah satu hakim agung, tentu saja Artidjo sangat paham dan mengerti tentang apa yang harus dilakukan oleh institusi peradilan. Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir pencari keadilan menjadi model bagaimana menerapkan substantive justice dalam peradilan.




Penutup
Ulasan ini merupakan deskripsi sederhana dari model substantive justice dan harus diakui  masih terdapat banyak kelemahan. Model yang diajukan penulis juga menjadi proses bagian dari usaha untuk ikut serta dalam mengembangkan serta menumbuhkan supremasi hukum di Indonesia yang bersesuaian dengan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA
ِ
Anwarul Yaqin, Law in Society in Malaysia, Kualalumpur, Malaysia: International Law Books Services,1996, dalam buku  Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya).
Arief Sidharta, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

Artidjo Alkostar, Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, www.legalitas.org.

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

E.A. Pamungkas, Peradilan  Sesat; Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Navila Edea, 2010.

J. Austin dalam M. Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta. 1991.

John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973.

Jonaedi Efendi, Mafia Hukum; Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Permberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.

Lawrence Friedman, 2001, American Law an Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu\ Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta.
Mochamad Soef, Hakim Hanya Sebagai Speaker Of Law Bukan Speaker Of Justice, http://soef47.wordpress.com/2010/01/26/speaker-of-law-not-speaker-of-justic/. Akses 2 April 2010.

Mochtar Kusumaatmadja, 1977, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi. Universitas Padjadjaran: Binacipta, Bandung.
R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2007.

Satjipto Raharjo, Negara Hukum dan Deregulasi Moral, Kompas, Jakarta, 13 Agustus,1997

Soetandyo Wignjosoebroto, Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990.

www.wikipedia.com


[1] E.A. Pamungkas, Peradilan  Sesat; Membongkar Kesesatan Hukum di Indonesia, Yogyakarta, Navila Edea, 2010, hlm. 3-23
[2] Jonaedi Efendi, Mafia Hukum; Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual Beli Hukum dan Alternatif Permberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 3
[3] Mochamad Soef, Hakim Hanya Sebagai Speaker Of Law Bukan Speaker Of Justice, http://soef47.wordpress.com/2010/01/26/speaker-of-law-not-speaker-of-justic/. Akses 2 April 2010.
[4] Ibid
[5] www.wikipedia.com

[6] R. Soeroso, 2004, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54-55.
[7] Berkaitan dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa fungsi hukum itu adalah merubah sikap tradisional masyarakat ke arah sikap yang modern. Hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 1977, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi. Universitas Padjadjaran: Binacipta, Bandung, hlm. 11
[8] Lawrence Friedman, 2001, American Law an Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wishnu\ Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, PT Tata Nusa, Jakarta, hlm. 11-18.
[9]Ibid, hal. 9.
[10] Rawls  mengerjakan  teori  mengenai  prinsip-prinsip  keadilan  terutama  sebagai  alternatif  bagi  teori  utilitarisme  sebagaimana  dikemukakan  Hume,  Bentham  dan Mill.  Rawls  berpendapat  bahwa  dalam masyarakat  yang  diatur  menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi  pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan  lenyap. Rawls  juga  berpendapat  bahwa  sebenarnya  teori  ini  lebih  keras  dari  apa  yang  dianggap  normal  oleh  masyarakat.  Memang  boleh  jadi  diminta  pengorbanan  demi  kepentingan  umum,  tetapi  tidak  dapat  dibenarkan  bahwa  pengorbanan  ini  pertama-tama  diminta  dari  orang-orang  yang  sudah  kurang  beruntung  dalam  masyarakat.  Menurut  Rawls,  situasi  ketidaksamaan  harus  diberikan  aturan  yang  sedemikian  rupa  sehingga  paling menguntungkan  golongan masyarakat  yang  paling  lemah. John Rawls, A Theory of Justice, London: Oxford University Press, 1973. Hlm. 13
[11]Ibid, hlm. 4.
[12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. hlm. 702
[13] ٍِSatjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2007.
[14] Ibid
[15] Ibid, hlm.  145
[16] Ibid, hlm. 147
[17] Artidjo Alkostar, Reformasi Sistem Peradilan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, www.legalitas.org.
[18]  Storey, Prentice Hall, 2001: 39 dalam Artidjo Alkotsar.ibid
[19] Ibid
[20] Ibid

0 komentar:

Poskan Komentar