Senin, 31 Januari 2011

Artikel dalam Jurnal Judiciary Edisi 01 Desember 2010

Ilmu Hukum Vis A Vis Pancasila;
Upaya Mewujudkan Substantive Justice

Sri Priyati

Abtract
There are various legal problems and have become the centrality of Law discipline analysis with different perceptions and visions. College teaching of law should take account of considering ideology’s value (Pancasila). The current phenomena is a massive reduction of norms causing the  emergence of much positive accentuated law by means of sub-science influence in defining law as fairly law.  Finally, the law has become  isolated from non jurisdictionary component which determine the existence of law in society which is ignorant to citizenry need. In colleges law has  been taught the law with its ‘justice’, meanwhile  the outside law still  violates of human right.
Key word: national ideology’s value, Justice.

 Pendahuluan
Perkembangan sosial dan budaya dalam penyelenggaraan negara dewasa ini tampak ada yang sangat memprihatinkan dalam konteks ideologi. Betapa manusia-manusia yang mengklaim sebagai “produk dari proses reformasi” telah dengan lantang menafikan makna terdalam Pancasila.Bahkan menyebut nama Pancasila saja mereka enggan, karena dianggapnya tidak modern, tidak ilmiah, kampungan, pro-Orde Baru, anti reformasi, atau Pancasila memang dinilainya hanya tinggalan sejarah yang tidak berarti bagi kelangsungan hidup bangsa. Hal ini tentu saja amat menyayat hati dan pemikiran terdalam penulis sebagai bagian dari Warga Negara Republik Indonesia.
Secara naratif penulis menjadi bertanya: Apa yang tidak tepat dengan nilai-nilai dasar Pancasila yang siapapun secara sadar mustinya mengakui sebagai nilai-nilai keabadian. Nilai-nilai Pancasila dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan bagi penulis adalah agung dan menakjubkan. Banyak pakar dari belahan dunia Barat dan Timur telah mengkaji Pancasila dengan kesimpulan yang senada “betapa beruntungnya bangsa Indonesia yang telah mampu menggali dan berdiri di atas Pancasila”.
Untuk itulah penulis terus merenung secara argumentatif bahwa ada sesuatu kekuatan yang sedang mau menjejakkan dirinya yang memandang remeh Pancasila. Apa yang merupakan tindakan destruktif terhadap Pancasila yang sekarang ini marak dengan aneka ragam gerakan yang “memarjinalkan Pancasila”, sejujurnya perlu dikaji ulang untuk direkonstruksi dalam bangunan keilmuan termasuk dalam bidang Ilmu Hukum. Kita semua tahu bahwa berdasarkan UUD 1945 adalah bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Namun kini kita menyaksikan bahwa hukum di Republik ini  sedang menapaki kisahnya di era reformasi  yang tidak berwibawa. Hukum disinyalir benar-benar ada dalam titik ketidakberdayaan melawan keangkuhan sosial (lihat berbagai kerusuhan sosial yang terjadi) dan dominasi politik (kekerasan yang muncul akibat konflik politik).
Perilaku publik menjadi sangat tidak merefleksikan nilai dasar Pancasila secara tepat. Pancasila pun ditafsir secara serampangan dan jauh dari kaidah awalnya untuk menata semua perikehidupan dan dimensi keilmuan untuk berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Maka perilaku komunitas publik sekarang ini yang cenderung adu kuat ala gerombolan telah  mengingatkan pada kisah historis yang dilansir oleh Thomas Hobbes: “homo homini lupus”.[1] Siapa yang harus memangsa siapa dan siapa untuk berbagaimana dengan apa?
Semua itu (yang menistakan hidup dengan ber-Pancasila) tidak akan terjadi dalam kehidupan yang memiliki hukum atas jiwa terdalam Pancasila. Kenyataan kekerasan (fisik maupun psikologis) yang terus mengemuka sekarang ini adalah cerminan paradaban klasik (pra-sejarah) yang sepertinya belum tercerahkan. Kita semua musti menyadari bahwa Pancasila merupakan produk budaya dan pemikiran cerdas untuk melandasi semua dimensi kehidupan negara. Ilmu hukum adalah juga hasil dari proses keilmuan yang secara domestik mestinya dapat menyerap prinsip-prinsip utama Pancasila. Hukum yang bersandar terhadap Pancasila penulis pastikan tetaplah ilmiah (“scientific-mind”) dan bukan kumpulan dogma semata-mata. Marilah kita memahami hal ini dengan mencermati arti penting ilmiah sebagai wujud pengetahuan ilmiah dalam kerangka teoritis maupun praksis.
Apakah Ilmu Itu?
Meresensi dan merefleksi ingatan atas buku pemikir “luar biasa” yang bernama Archie J. Bahm. Archie J. Bahm melalui karya pentingnya What is Science? tampak berupaya untuk memberikan penguasaan intelektual tentang ilmu secara substantif.[2] Dengan mengetengahkan enam komponen dasar “sesuatu” itu dinamakan “ilmu”, yaitu: masalah, sikap, metode, aktivitas, simpulan dan efek. Archie J. Bahm sesungguhnya telah melakukan pengkajian luas yang menjadikan “ilmu” memiliki karakteristik untuk dikenali sebagai ilmu dan yang bukan ilmu. Bagi Archie J. Bahm, langkah awal untuk memasuki dunia ilmu adalah masalah. Tanpa masalah tidak akan ada ilmu. “Jantung” ilmu adalah masalah yang dijawab secara ilmiah. Suatu masalah dianggap ilmiah apabila memiliki karakteristik: comunicable, dapat didekati dengan sikap dan metode ilmiah. Hanya masalah yang comunicable sajalah yang disebut ilmiah.
Kita bangsa Indonesia sudah menghadapi banyak masalah: bagaimana orang antri beras, antri minyak tanah, antri gas elpiji, antri sembako, dan lain sebagainya. Dalam kondisi demikian sesungguhnya kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencibir Ilmu Hukum ataupun Pancasila. Bagaimana mungkin dalam sebuah negara yang memiliki Pancasila sedang antri penderitaan dan ilmuwan hukum asyik dengan pasal-pasalnya. Di satu sisi orang antri dan di sisi lain orang korupsi, sementara akademisi sibuk berargumentasi, sedangkan orang birokrasi sibuk dengan biaya administrasi. Maka masalah tersebut musti disikapi dengan pengembangan hukum yang mampu mengatur distribusi kebutuhan secara Pancasilais agar manusia-manusia Indonesia tidak egois seperti sekarang ini.
Maka Archie J. Bahm  menjelaskan bahwa sikap ilmiah memiliki watak dasar: keingintahuan, kespekulatifan, keobyektifan, keterbukaan, kesabaran, dan kesementaraan. Dalam perjalanan waktu, meskipun seorang ilmuwan secara sadar dalam menyelesaikan masalah hanya menggunakan sebagian saja komponen ilmu, misalnya sikap dan metode saja, usahanya tersebut tetap ilmiah. Untuk itulah dalam melakukan tindakan penyelamatan rakyat janganlah menunggu semua sesuai dengan standar bakunya. Ada titik-titik kebijakan yang dapat ditempuh demi rakyat sebagai tujuan akhirnya. Penggunaan dana publik untuk rakyat merupakan langkah utama dalam menyelesaikan kekurangan kebutuhan publik.
Seseorang yang berhasil menggunakan satu metode tertentu dalam menyelesaikan masalah, maka itupun sudah ilmiah. Dengan pernyataan demikian, Archie J. Bahm sesungguhnya hendak menyatakan bahwa keenam komponen ilmu tersebut adalah alternatif dan bukan kumulatif. Untuk itulah para pengambil kebijakan jangan segan mengambil langkah prakarsa untuk bertindak nyata. Satu saja sikap ilmiah diambil maka sebuah tindakan tetap dapat diukur secara ilmiah. Ini meneguhkan dan memotret sebagai seorang relativis untuk tidak segan-segan mencairkan diri dalam komunitas sosial. Pola pikir dan pola hidup ilmuwan yang jauh dari tradisi dimana dia hidup, sesungguhnya itu bukanlah ilmiah. Lebih tegasnya penulis hendak katakan bahwa tidak ada dominasi keilmuan diantara penstudi ilmu, termasuk tidak ada yang dianggap paling ilmiah mengenai suatu objek kajian. Dengan demikian seorang ilmuwan akan selalu berada dalam pendulum apapun untuk menentukan sikap obyektifnya tanpa mengabaikan realitas sosial budayanya.
Sikap mengetengahkan ukuran keilmiahan tanpa menjadikan keenam komponen secara kumulatif sebagai kriteria baku, semakin meneguhkan perspektif filsafat ilmu bahwa tidaklah ada jawaban tunggal yang tersepakati tentang apa yang menjadi karakteristik ilmu, sehingga A.F. Chalmers  perlu bersuara:
“… Ia menyangka bahwa ada suatu kategori ‘ilmu’ dan menganggap berbagai macam bidang pengetahuan, fisika, biologi, sejarah, sosiologi, dsb. harus termasuk kategori-kategori itu atau tidak. Penulis tidak tahu bagaimana karakterisasi umum tentang ilmu demikian dapat dikukuhkan atau dibela. Para filusuf tidak mempunyai jalan keluar yang bisa mensahkan suatu kriteria yang harus dipenuhi untuk menilai apakah suatu bidang pengetahuan dapat diterima atau dianggap ‘ilmiah’ …”.[3]
Dengan demikian, A.F. Chalmers telah mendeskripsikan adanya problema kolosal bagi filsafat ilmu dalam menghadapi “klaim” kondusif dalam memproyeksikan karakteristik ilmu. Ia menyatakan: “bahwa tidak ada konsepsi tentang ilmu yang abadi”. Meskipun demikian, maka ilmu sepanjang yang terbaca dalam pustaka menunjuk pada tiga hal: pengetahuan, aktivitas, dan metode. Ketiga “muatan ilmu” ini merupakan sesuatu yang menjadi gambaran “sosok ilmiah” yang menamakan dirinya “ilmu”.
Maka karakteristik ilmu secara akademik dapat saja tersitir sebagai knowledge yang: reflektif, sistematis, kritis, generality, variabilitas, rasional, empiris, communality, logis, metodologis yang secara filosofis tersimplifikasi ke dalam dimensi ontologis, epistimologis dan aksiologis. Berarti keenam komponen dasar ilmu dari Archie J. Bahm dalam optik filsafat ilmu dapat dikembalikan pada ketiga dimensi tersebut, yaitu: apa yang dikaji oleh pengetahuan (ontologi) meliputi komponen masalah dan sikap, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan (epistimologi) yang mencakup metode dan aktivitas, serta untuk apa pengetahuan tersebut digunakan (aksiologi) yang terdiri atas simpulan dan efek. Semua ini sebenarnya ada dalam diri Pancasila, baik secara logik maupun dialektik serta taktik keilmuan.
Suatu pengetahuan terhadap hukum ataupun Pancasila tetap akan memiliki karakter keilmuan apabila memenuhi syarat-syarat ontologis, epistimologis, dan aksiologis. Suguh keenam komponen dasar ilmu dari Archi J. Bahm harus tetap dihayati rangkaian dinamika “an adventure in idea”. Dari itulah penulis senantiasa mengulang-ulang pandangan A.F. Chalmers bahwa: “setiap bidang pengetahuan dapat dianalisis sebagaimana apa adanya”. Apalagi Paul Feyerabend telah menandaskan: ilmu tidak mempunyai segi-segi istimewa yang dapat menyatakan dirinya mempunyai keunggulan secara hakekat terhadap cabang-cabang pengetahuan lain seperti mitos purba atau voodoo”.
Hal itu merupakan sisi dimensional yang dapat dikatakan bahwa ilmu hukum ataupun Pancasila tidak selalu membutuhkan kriteria-kriteria ilmiah agar dinamakan objek kajian yang ilmiah. Pancasila ataupun Ilmu Hukum akan tetap menjadi ilmiah sesuai dengan kesepakatan penstudinya. Bukankah kesepakatan merupakan hukum tertinggi bagi sebuah bangsa? Dalam tradisi kemsyarakatan perlu ada kesepakatan bahwa Ilmu Hukum di Indonesia musti dilandaskan pada Pancasila, dan Pancasila seyogianya menjadi panduan pembelajaran Ilmu Hukum. Langkah ini bukanlah salah sebab langkah ini sesuai dengan karakter perkembangan ilmu hukum dalam negara yang memang sepakat berdasarkan Pancasila.
Hukum adalah Kaidah dan Fakta
Berbagai kasus yang berserakan sekarang ini merupakan cermin tidak dihargainya hukum secara konsisten dalam sebuah kerangka sistem. Hukum cenderung diputarfungsikan sesuai dengan selera masing-masing penggunanya termasuk Pancasila sedang mengalami nasib serupa. Kasus Pemilihan Kepala Daerah di banyak wilayah dengan sentuhan politiknya amat sangat membuktikan bahwa hukum dan Pancasila selalu dimain-mainkan sesuai seleranya. Apa yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara ataupun Sulawesi Selatan telah mengubah dunia hukum menjadi ”pasar politik” yang mengakibatkan penegak hukum berlagak sebagai penentu nasib subyek hukum yang justru menimbulkan kekisruhan sosial. Inilah risiko yang dihadapi hukum sebagai ilmu yang bersentuhan dengan banyak bidang dan terangkai dalam sebuah sistem yang lepas dari pijakan dasar suatu negara. Hukum dikira sebagai sesuatu yang ”berdiri di ruang hampa”.
Terhadap hal ini penulis ingat apa yang diungkapkan oleh A.H. de Wild bahwa “hukum bukanlah kosmos kaidah yang otonom”.[4] Lebih dari itu adalah bahwa hukum merupakan kompleks kaidah, hukum tidaklah gejala netral. Hukum berada dalam jalinan problema dan dinamika kemasyarakatan. Hukum dan fenomena sosial diletakkan pada tataran yang sama. Dalam suasana yang paling nyata adalah bahwa “sein” dan “sollen” tidak dapat dipisahkan. Hukum adalah suasana dari “das sein” yang di dalamnya ada “das sollen” untuk mendapatkan wujudnya. Pada hukum, fakta dan kaidah selalu berjalan saling berimpitan: hukum adalah fakta dan kaidah sekaligus, kata D.H.M. Meuwissen.[5] Bahkan Friedrich Karl von Savigny, tokoh Mazhab Sejarah berpesan: “… that law can not be understood without an appreciation of the social milieu in which it has developed”.[6] Untuk itulah hukum harus dipahami tanpa terlepas dari nuansa etis, sosiologis, politis, ekonomis, historis, maupun kultural. Konsekuensinya adalah bahwa ilmu hukum akan menarik perhatian publik dan penggunaan hukum nyaris mudah dimanipulasi atas nama ambisi yang mengabaikan jiwa Pancasila yang mengandung spirit: Tuhan, Manusia, Bangsa yang bersatu, Rakyat, dan Keadilan.
Hal tersebut senada dengan gagasan seorang Begawan ilmu hukum Indonesia Satjipto Rahardjo yang telah menggagas tentang “Hukum Progresif”, pandangan ini menyatakan:
Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Ini menjadi modal penting bagi membangun kehidupan berhukum dalam masyarakat. Dengan demikian hukum menjadi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan tersebut. Hukum bukan raja, tetapi alat saja yang berfungsi memberikan rachmat kepada dunia dan manusia. Hukum mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, maka hukum itu selalu berada pada status law in the making. Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum yang demikian itu adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik itu dibuat oleh legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Setiap putusan itu bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yng lebih baik. Dengan uraian tersebut, maka hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional, maupun global. Karakteristiknya adalah menolak keadaan status-quo, ia memiliki watak pembebasan yang kuat, berparadigma ”hukum untuk manusia”, yang membuat kita bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan itu.
Dengan demikian, mengkonstruksi perspektif yang kondusif-korelatif bagi pemahaman dan pemaknaan hukum sebagai norma yang memiliki momen sosial adalah signifikan. Masalah penggusuran warga stren kali ataupun PKL misalnya, tidaklah bisa hanya menggunakan paradigma positivistik semata dengan mengedepankan aturan-aturan tertulis yang tidak dibangun dengan mendengar suara publik. Peristiwa ”antri minyak” dan ”penggusuran PKL” tersebut harus disentuh dengan berbagai nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah negara. Penerapan hukum yang berbasis Pancasila yang terlihat timpang dan menimbulkan konflik sosial yang besar di Indonesia selama ini karena memang penerapan hukumnya mengabaikan watak dasar Pancasila.
Memahami hukum sebagai suatu sistem yang berwatak Pancasila adalah kebutuhan sebagaimana melihat hukum dengan mempergunakan System Approach. Wacana Ilmu Hukum menunjukkan rotasi historik watak hukum yang “empiris” maupun “normatif” yang dalam perkembangannya mengikuti jejak kemayarakatan yang menurut Henry Maine bergerak secara evolusioner dari tipe tradisional ke tipe modern, dan “the movement of the progressive societies has hitherto been a movement from Status to Contract”. Progresivitas ini bagi Max Weber niscaya membawa pula ritme hukum dari wujudnya yang menekankan substansi ke wujudnya yang rasional dan formal.
Kontekstualitas itu semua menandakan bahwa suatu aturan haruslah iustum sebagai norma yang mengandung kepastian dengan rujukan kompleksitas dimensinya. Negara menciptakan hukum bermuatan norma, memerintah sesuatu, pedoman perilaku, yang secara sosiologis acapkali didayagunakan sebagai instrumen kontrol “law is governmental social control” model Donald Black. Meski pemikiran ini banyak dicibir oleh pengagum aliran positivistik yang legalistik tanpa tahu kegunaannya. Maka adalah sesuatu yang sangat disayangkan apabila aliran atau madzhab demikian masuk pada wilayah hukum tanpa filter Pancasila. Hukum akan terlihat kering dan seperti ada di menara gading yang enjoy dengan dirinya sendiri tanpa keguanaan bagi publiknya. Pemerintah tidak boleh kehilangan daya kontrol kepada laju madzhab yang mengabaikan Pancasila di Ilmu apapun, apalagi Ilmu Hukum. Masyarakat dan semua pihak tidak boleh kehilangan daya ketaatan kepada logika bangunan Ilmu Hukum model Pancasila. Ini benar-benar kondisi yang  perlu perjuangan akademik, sehingga tidak sekadar menjadi angan utama saja.
Hukum dan Pancasila
Permasalahan hukum sangat beragam dan telah menjadi fokus sentral kajian Ilmu Hukum dengan persepsi dan visi yang berbeda. Apa yang terjadi sekarang perlu dihentikan apabila tidak ada titik keseimbangan pengajaran yang mengedepankan Pancasila. Terjadi dominasi reduksi normatif terhadap hukum yang mengakibatkan hukum lebih menonjolkan momentum positifnya ataupun empirisnya melalui influensi tradisi cabang ilmu dalam mendefinisikan hukum yang berkeadilan. Pada akhirnya hukum menjadi terisolir dari elementasi non-yuridis lainnya yang menentukan keberadaan hukum dalam masyarakat yang abai dengan kebutuhan rakyat. Di kampus-kampus diajarkan hukum dengan ”keadilannya”, sementara di luar kampus terjadi pelanggaran hak-hak rakyat. Bisakah kita mengajarkan keadilan dengan nilai ketuhanannya di ruang kuliah, sementara di depan kampus akan ada tangis penggusuran bagi warganya? Di sinilah yang penulis maksudkan bahwa praksis hukum dan pengajaran hukum harus ada dalam wadah tunggal Pancasila (bukan asas tunggal Pancasila).
Untuk itu tidaklah berlebihan apabila atensi itens diberikan pada Anil Divan yang menyatakan bahwa: The law deals with the complexity of human life, and must be closely relater to the needs of life”. Kalaulah demikian, tidak cukup untuk zaman sekarang para juris hanya mampu dan mahir berpikir secara juridis. Manfres Rehbinder yang pendapatnya diterima oleh Henc van Maarseveen pun mengantisipasi kecenderungan hukum ke arah pengilmiahan hukum sesuai dengan kodrat masyarakatnya.
Penguasaan terhadap konsepsi hukum sebagai norma dan fakta, per definisi harus dilakukan secara integral, dan bukan persial. Pengetahuan elementer dan adekuat tentang hukum positif  mutlak diperlukan. Hanya dengan cara ini yang diperoleh juris lewat studi, dimungkinkan untuk dilakukan argumentasi yuridis dalam analisis relevanitas fakta yang dapat dikontrol dan diverifikasi secara ilmiah sebagaimana ditulis oleh Gr. van der Burght.[7]
Semua itu meneguhkan suatu refleksi dari mendesaknya kebutuhan suatu telaah yang mampu membebaskan hukum dari kesan normatif semata maupun wajah praktikal. Maka penggunaan Pancasila sebagai tolok ukur ilmu hukum dalam mengkaji keberadaan hukum dapatlah ditegaskan sebagai pilihan tepat dan memiliki argumentasi jelas. Hukum di Indonesia musti (“fardhu ain”) untuk berspirit: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Siapa yang akan meragukannya tentu dia termasuk golongan orang-orang yang jauh dari falsafah Pancasila. Sederhananya adalah: adakah di negeri ini yang tidak berkemanusiaan? Adakah yang tidak mau bersatu dalam sebuah bangsa? Adakah yang mengabaikan kerakyatan? Adakah yang tidak mau berbuat keadilan? Renungkanlah. Semuanya bersumber kepada Tuhan bukan? Karena Tuhan adalah sumber segalanya.
Betapapun idealnya suatu produk substansi dan struktur hukum yang bermuara di Pancasila selayaknya menghayati Ayat Suci Al-Quran tersebut. Selebihnya tentu dibutuhkan dukungan budaya publiknya, mengingat apabila tidak didukung oleh budaya hukum (“legal-culture”) para warga masyarakat, watak fungsional hukum tersebut tidak lebih sekedar “blueprint” atau “design” hukum semata. Di samping itu, dengan “retorika” yang berbeda, namun sama substansinya, Cees Schuyt mengemukakan bahwa suatu sistem hukum juga memiliki: elemen idiil, elemen operasional, dan elemen aktual yang mewujudkan sistem hukum. Dengan Pancasila maka elemen idiil (het ideele elemen), terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Elemen operasional (het operationele elemen) meliptui keseluruhan organisasi dan lembaga, termasuk pada “ambtsdrager-nya”. Elemen aktual (het actuele elemen) adalah sistem makna dari hukum.
Dengan memahami hukum  yang demikian itu (law as a whole system) berikut segenap komponennya, intristik menghargai hukum yang adekuat: hukum adalah fakta maupun kaidah dengan sumber ideologisnya: Pancasila. Pengertian hukum demikian akan menjadikan hukum memiliki sifat dialektis antara fakta dan kaidah, bentuk dan isi. Pengkajian hukum menjadi tidak akan berhenti pada anatomi sepihak: bentuk-isi, kaidah-kaidah, melainkan berusaha untuk memikirkannya dalam suatu hubungan sistematik.
Dalam lingkup ini perkenankanlah penulis mendeskripsikan eksistensi fungsional Pancasila tersebut  secara skematis sebagai berikut:

Apa yang hendak penulis tekankan adalah bahwa apapun statusnya, Pancasila adalah motivasi dan pedoman sekaligus confirm and deepen the identity of their people guna mendefinisikan aktivitas sosial-kultural maupun struktural penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Pancasilais. Oleh karena itulah Pancasila harus menjadi panduan pengembangan Ilmu Hukum. Adalah aneh apabila Ilmu Hukum di Indonesia alergi terhadap nilai dasar Pancasila. Dunia pendidikan tinggi dengan segala organ kelembagaannya harus memanifestasikan Pancasila. Akademisi secara alamiah selayaknya menjadikan Pancasila sebagai pijakan untuk menyelenggarkan urusan keilmuan. Kampus tempat dimana Ilmu Hukum diajarkan yang tidak mendasarkan diri pada Pancasila adalah suatu lembaga pendidikan yang kehilangan dasar fundamentalnya: filosofis maupun ideologis dari jiwa Indonesia. Orang kampus musti dapat memberi apresiasi pada Indonesia dengan Pancasilanya. Bukankah almarhum Gombloh telah memberikan teladan ideologis dan argumentatif yang aksiomatik mengenai hal ini dalam lagunya yang sangat menggugah: Gebyar-gebyar.
Pancasila menjadi sangat aksiomatik dan ini juga ilmiah dalam ukuran kesepakatan kolektif kita sebagai bangsa Indonesia. Mengenai hal ini perlu penulis takarkan kembali bahwa sebagaimana diketahui bahwa Pancasila terdiri atas lima sila yang membentuk suatu rangkaian sistem ideologis dan filosofis yang logik saintifik yang menjadi dasar hukum utama (yang dalam bahasa populernya dinamakan ”sumber dari segala sumber hukum”.) Sila-sila Pancasila itu adalah:
1.    Ketuhanan Yang Maha Esa
2.    Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3.    Persatuan Indonesia
4.    Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5.    Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Rangkaian sila-sila Pancasilan itu secara terang menginformasikan bahwa kaedah dasar yang merupakan nilai fundamental Pancasila adalah: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Nilai dasar ini memberikan arah bagi semua Warga Negara Republik Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan yang berbasis Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dengan demikian kita wajib bertindak yang sejiwa dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Dengan kata lain bahwa kita dalam pengajaran Ilmu Hukum dilarang berbuat yang tidak berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.
Secara praktis implementasi nilai-nilai Pancasila ini harus diwujudkan pada setiap sesi perkuliahan secara total. Apabila nilai-nilai Pancasila ini diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, maka akan lahir pribadi-pribadi yang bertumpu pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Logikanya maka di pendidikan Tinggi di Indonesia akan terwujud sebagai contohnya adalah:
Kurikulum yang bersendikan: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Pelayanan akademik yang berjiwa: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Pelaksanaan dan penegakan hukum: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.
Konsepsi demikian jelas menyiratkan bahwa penyelenggaraan pengajaran Ilmu Hukum yang mengimplementasikan Pancasila jauh lebih hebat daripada sekadar mewujudkan prinsip-prinsip dari Eropa atau Amerika Serikat. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermuara pada Pancasila memiliki dua dimensi sekaligus: dimensi teologis dan dimensi demokrasi. Apa yang dinamakan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan adalah jelas universal dan bermuatan makna yang lebih bernas. Nilai-nilai tersebut sangat ideal dan begitu dalam makna filosofisnya untuk direalisasi organ Pendidikan Tinggi yang siklusnya dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini:




Penutup: Ilmu Hukum Madhab Pancasila
Dari sisi demikianlah maka tidaklah patut dalam suatu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berdasarkan Pancasila diketemukan adanya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), atau pembunuhan karakter, karena hal itu bertentangan dengan Pancasila yang memiliki nilai-nilai universal.  Semua organ kelembagaan Pendidikan Tinggi semestinya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap geraknya.
Sebagai kekuatan moral dan intelektual, para ilmuan hukum mutlak terpaggil untuk mengkonstruksi ulang pendidikan tinggi ilmu hukum di Indonesia yang masih terkesan ”ragu-ragu” memasukkan nilai Pancasila dengan segala karakteristiknya. Ilmu hukum (“legal science”/”jurisprudence”/”rechtslehre”/”rechtsleer”) memang memiliki “kekhasan”, tetapi ini bukan dalil untuk menjustifikasi agar ilmu hukum mengisolir diri dengan ideologi negara. Justru dengan Pancasila, ilmu hukum dan penstudinya tertantang untuk memainkan perannya sebagai (aktor) genuine sciences (sebenar-benarnya ilmu) serta berkomunikasi dengan ilmu-ilmu lain (sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, kedokteran, fisika, kimia, planologi, ekologi, hidrologi, geodesi, radiologi, biologi, dll). Dengan mensitir gagasan David Straker: antara penganut madzhab apapun perlu melakukan “the quality conspiracy” yang tetap teguh mengamanatkan Ilmu Hukum yang Pancasilais. Persoalan yang terbentang di “lapangan” tidak dapat dituntaskan dengan satu disiplin ilmu yang egois (“building blocks”) yang mengabaikan Pancasila.
Pada kesempatan ini pula penulis mengajak sejawat ilmuwan hukum dan ilmuwan lainnya untuk melakukan “gerak akademik” dengan saling bekerja sama. Membangun kembali ilmu hukum dari bersifat abai terhadap Pancasila menjadi pendukung Pancasila. Inilah“starting point” atau “entry point” kelahiran bangunan “Ilmu Hukum Mazhab Pancasila”.
Ilmu Hukum Mazhab Pancasila dibangun untuk mampu “memproduksi” yuris-yuris yang tidak sekadar “tukang yang amat terampil dengan pasal-pasal” tetapi juga sebagai intelektual yang menjadi bintang pemandu hukum yang: Berketuhanan, Berkemanusiaan, Berpersatuan, Berkerakyatan, dan Berkeadilan. Pengemban Ilmu Hukum Mazhab Pancasila harus memiliki tanggungjawab kebangsaan  untuk selalu ada dalam tegangan kreatif pada situasi ilmu hukum modern yang menurut Boaventura de Sousa Santos bergerak pada pusaran transisi paradigmatik (“the paradigmatic transition”).
Itulah manifestasi hakiki sebagai pengemban amanat Pancasila. Maka semua disiplin Ilmu yang di kembangkan di kampus secara tematik pastilah mengejawantahkan Pancasila. Kapan paradigma “Ilmu Hukum Mazhab Pancasila” yang sarat nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan dapat dengan segera terwujud di negeri tercintai ini?

DAFTAR BACAAN

Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum (Statu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Yakarta, 2002.
----------, Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia, Yakarta, 2002.
Alkostar, Artidjo dan M Sholeh Amin, Identitas Hukum Nasional, FH-UII, Yogyakarta, 1997.
Amos, H.F. Abraham, Legal OpiniĆ³n, Aktualisasi Teoritis & Empirisme, Raja Graznido Persada, Yakarta, 2005.
----------, Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi) Telaah Sosiologis Yuridis dan Yuridis Pragmatis krisis Jati Diri Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grasindo Persada, Jakarta, 2005.
Bottomley, Stephen, at.all., Law in Context, The Federation Press, 1994.

Bruggink, J.J.H., Alih bahasa: Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996.
Capra, Fristjof, The Turning Point Science, Society and The Rising Culture, Simon and Achuster, New Cork, 1982.
De Wild, A.H., Pendidikan Hukum antara Ilmu dan Profesi, Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, Bandung, 1994.
Ellickson, Robert C., Order Without Law, How Neighbors Settle Disputes, Harvard University Press, 1991.
Ewing A.C., Persoalan-Persoalan Mendasar Filsafat, Judul Asli “The Foundamental Questions of Philosophy, Penerjemah: Uzair Fauzan, Pustaka Relajar, Yogyakarta, 2003.
Fay, Brian, Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer, Jendela, Yogyakarta, 2002.
Fukuyama, Francis, The End of History and The Last Man, The Free Press, New Cork, 1992.
--------, The Great Disruption: Human Nature and The Reconstitution of Social Order, The Free Press, New Cork, 1999.
Grossmann, Henryk, Hukum Akumulasi dan Keruntuhan Sistem Kapitalisme, Hasta Mitra, Yakarta, 2003.
Hartono, C.F.G., Sunaryati, Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional, Citra Asitya bakti, Bandung, 2006.
Hamidi, Jazim, Revolusi Hukum Indonesia, makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta, 2006.
Hudson, Barbara, Justice in The Risk Society, sage, 2000.
Kuhn, Thomas S., The Structure of Scientific Revolutions: Peran paradigma Dalam Revolusi Sains, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
Lawrence, M. Freidman & Stewart Macauly, Law and the Behavioral Sciences, The Bobbs-Marrill Company, Ins., New Cork, 1969.
Lyons, David, Ethics and The Rule of Law, Cambrigde University Press, 1984.
MC. Laughlin, Eugene, at.all., Restorative Justice Critical Issues, The Open University, 2003.
Meuwissen, D.H.M.,  Pengembanan Hukum Hukum, Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, Bandung, 1994.
Muhadjir, Noeng, Filsafat Ilmu: Positivismo, Post Positivismo, dan Post Modernismo, Rake sarasin, Yogyakarta, 2001.
Nonet, Philippe, Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Harper Row, New Cork, 1982.
Parkinson, Patrick, The Principles of Equity, Lawbook Co, 2003.
Rahardjo, Satjipto, Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Iritis Pergulatan Manusia dan Hukum, KOMPAS, Yakarta, 2007.
Sampford, Charles, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory, Brasil Blackwell, 1989.
Santos, Boaventura De Sousa, Toward a New Common Sense, Law, Science and Politics in The Paradigmatic Transition, Routledge, New Cork, 1995.
Sawer, Goffrey, Law in Society, Oxford at The Claredon Press, London, 1976.
Shidarta, B. Arief, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke Indonesiaan, Utomo, Bandung, 2006.
Van der Burght, Gr., Penyelesaian Kasus, Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, Bandung, 1994.


[1] Lihat: Simon Petrus L. Tjahjadi. 2004.Petualangan Intelektual. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 227-236.
[2] Lihat: Archie J Bahm, What is “Science”?, World Books, Albuqerque, New Meexico, 1980.
[3] Chalmers A. F,  Apa Itu yang Dinamakan Ilmu/Suatu Penelitian tentang Watak dan Status Ilmu serta Metodenya. Terjemahan Redaksi Hasta Mitra. Jakarta, 1983.
[4] De Wild, A.H., Pendidikan Hukum antara Ilmu dan Profesi, Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, Bandung, 1994.
[5] Meuwissen, D.H.M.,  Pengembanan Hukum Hukum, Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, Bandung, 1994.
[6] lebih lanjut tentang  Savigny lihat: Friedrich Carl von Savigny http://en.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Carl_von_Savigny.
[7] Van der Burght, Gr., Penyelesaian Kasus, Pro-Justitia, Majalah Fakultas Hukum UNPAR, Tahun XII Nomor 1, Januari, Bandung, 1994.

1 komentar:

  1. semoga yang telah kita baca dan pelajari dari Bapak dapat membawa manfaat bagi orang banyak, langkah kongkrit apakah yang bisa kita tekuni sajak dini demi membawa perubahan ke arah kemakmuran, adil dan sejahtera Pak?
    Salam
    Dedy Kusnandar

    BalasHapus